Ditemukan 143 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-09-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 163/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 6 September 2012 —
4010
  • yang berisi Rp.7.000.000; (tujuh juta rupiah) ,kemudian saksi CHALID SUHARTONO dan saksi NOVI KUSWIYANTI masukkeruangan saksi MUDHAR SYARIFUDIN melaporkan dan menyerahkan honortersebut, kemudian saksi MUDHAR SYARIFUDIN memerintahkan kepada saksiCHALID HARTONO supaya honor untuk Tim Pembina dan Tim Pemantau/MonevKabupaten dibagikan sedangkan honor untuk Tim Pemantau/Monev Kecamatanjumlahnya sebesar Rp.21.685.000; ; (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluhlima ribu rupiah) ditunda pembagiannya sepaya
Register : 23-06-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
EFFENDY als. ACANG Anak dari alm ATHIAM
17692
  • Susu yang berada di Taman Palem LestariBlok A 30A No. 33 Jakarta Barat dan Toko Galaxi di Bekasi Jawa Barat miliknya,dan uang sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) tersebut, jelasdiketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal ini berasal dari tindak pidanapenipuan atau penggelapan ;Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan :Yang dimaksud dengan imenyembuyikani adalah menyimpan ataumenutupnutupi sepaya
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
9424
  • terhadap perubahan angka padaVenues menembak yaitu revisi pada Pasal 4 ayat (1) huruf g tentang anggarandari Rp35 M pada tahun 2011, kemudian ditambah lagi Rp.9 M pada tahun 2012dan sekarang direvisi menjadi Rp.19 M;228 Bahwa pembahasan Revisi Perda Nomor 6 sangat lama, sejak diusulkanpada bulan Januari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012 baru undanganhasil Rekomendasi Banleg disebabkan banyak rapatrapat tidak quorum, dan kitajuga menunggu audit BPKP;229 Bahwa dasar hukumnya minta audit BPKP sepaya