Ditemukan 148 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertulis tertuliana tertulianus tertulinus tertulisis tertulils tertuliis tertulisã tertulisan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 46/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : PT.HARUM JAYA
Terbanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan LI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Tergugat II : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat III : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Aceh
Terbanding/Tergugat IV : Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh
Terbanding/Tergugat V : Inspektorat Aceh sebagai APIP pada Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Sumber Dana APBD
Terbanding/Tergugat VI : Gubernur Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : PT Putra Ananda
128 — 101
  • Bahwamencermati dari apa yang didalilkan penggugat, maka jelas dan nyatamerupakan yang menjadi objek gugatan yang diajukan oleh penggugatadalah suatu produk berupa keputusan pejabat tata usaha Negarayang secara hukum termasuk dalam wilayah hukum bidangadministrasi Negara ;Pada Halaman 95 angka 3 disebutkan Pertimbangan HukumMajelis Hakim yaitu Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan IIadalah suatu keputusan yang bersifat suatu penetapan tertulias(beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan dan/
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 19-01-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN DARUSSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU, 5635.01.04 thaun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di jalan Sultan Babullah No. 2, Kelurahan Honipopu RT. 02 RW. 04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, Berkedudukan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------ TERGUGAT I ; 2. NOTARIS M. HUSAIN TUASIKAL, SH. MKn., Beralamat di Jalan Jl. Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT IIl;
222 — 220
  • karena pemegang kuasanya yang melakukan tindakan itu,jadi Pertanyaan apakah tindakan Notaris yang pertama dengan Notarisyang kedua adalah ahli dapat memastikan bahwa itu adalah merupakansatu kesatuan yang penting ada kuasa Yayasan terhadap Notaris untukmengajukan berbadan hukum;Bahwa Dapat ahli sampaikan sifat hukum Negara Indonesia adalahRegstad dan bukan magstad salah satu hukum Negara Indonesiaadalah hukum tertulis bukan kekuasaan, eleman penting adalah apayang ada dalam hukum tertulis, hukum tertulias
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 7 September 2016 — JAJAT SUPRIATNA Bin (Alm) IRIN
83 — 19
  • Selain itukarena ketentuan hokum pidana harus ditafsirkan secara tertulias (lex scripta),tidak bersifat multitafsir (lex certa) dan harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta)(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 tanggal 22 November2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajibmenjaga kemandirian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Agustus 2016 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si
110 — 18
  • Selain itukarena ketentuan hokum pidana harus ditafsirkan secara tertulias (/ex scripta),tidak bersifat multitafsir (/ex certa) dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta)(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 tanggal 22 November2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajibmenjaga kemandirian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — YANA DARYANA, SE alias ABAH UJE Bin ACENG
187 — 181
  • Selain itu karena ketentuan hokumpidana harus ditafsirkan secara tertulias (/ex scripta), tidak bersifat multitafsir (/excerta) dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 tanggal 22 November 2012, halaman 25nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan denganketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajibmenjaga kemandirian
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-10-2011 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat lawan Tergugat
157 — 158
  • Pemegang hak dahulutertulis atas nama FX SAMPURI dan sekarang tertulias atas nama H.ROFII ISWAHYUDI.Kesimpulan JawabanBahwa saat ini sertifikat hak milik No 148 surat ukur tanggal11/01/1999 No. 0001 luas 3300 m? atas nama H. ROFII ISWAHYUDIberdasarkan akte jual beli tanggal 04/08/2000 No 347 yang dibuatdihadapan notaris ROY PUDYO HERMAWAN, SH. PPAT/Notaris diBatu. Sebelum menjadi akte jual beli antara FX SAMPURI DanROFII ISWAHYUDI, sebelumnya ada bukti dasar akte jual beli dariHj.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1531 — 1230
  • TPK/2019/PN.Jkt.Pst nwozBARANG BUKTI B.1I/3/04115, 04116, 04117, 04118, 04119, 04120, 04121, 04122,04123, 04124, 04125, 04126, 04127 dan 04128 tanggal 4 Maret2019; 31.1 (Satu) bundel foto copy berkas Berita Acara Serah Terima SuratKeputusan Hukuman Disiplin tanggal 15 November 2016; 32.1 (satu) lembar catatan tulisan tangan tertulias KAKANWIL,Kepala Biro IAIN, Kepala Biro IAKN, Kepala Biro IAHN 33,1 (Satu) bundel nilai seleksi jabatan pimpinan tinggi kKementerianagama tahun 2018/2019 34.1 (satu)
    TPK/2019/PN.Jkt.Pst 311 (Satu) bundel foto copy berkas Berita Acara Serah Terima SuratKeputusan Hukuman Disiplin tanggal 15 November 2016; 321 (satu) lembar catatan tulisan tangan tertulias KAKANWIL,Kepala Biro IAIN, Kepala Biro IAKN, Kepala Biro IAHN 331 (Satu) bundel nilai seleksi jabatan pimpinan tinggi kementerianagama tahun 2018/2019 341 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 Tanggal 27Oktober 2014 Tentang Pembentukan Kementerian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Kusmawan Bin Alan Dahlan
75 — 31
  • Selain itu karena ketentuan hokum pidana harusditafsirkan secara tertulias (/ex scripta), tidak bersifat multitafsir (lex certa)dan harus ditafsirkan secara ketat (/ex stricta) (Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 69/PUUX/2012 tanggal 22 November 2012, halaman25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);Menimbang, bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangandengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) Dalam menjalankan tugas danfungsinya hakim wajib menjaga kemandirian