Ditemukan 1840 data
191 — 59
Bahwa sampal dengan tenggal 03072017Penggugat belum melaksanakan kewajibannya denganmelunasi utangnya, maka dengan berlandaskan itikad baikdan tetap mematuhi klausul dalam Akad (Perjanjian),Tergugat telah melakukan berbagai upaya untukmenghubungi Penggugat dengan maksud dan tujuan untukPutusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 25 dari 59 Halamanmemberitahukan bahwa kredit Penggugat telah jatuh tempodengan penjelasan sebagai berikut:1).
73 — 13
diangkat berdasarkan Surat Keputusan SkretarisJenderal Komisi Pemilihan Umum No : 46/UP/KPU/IV/2008 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Siak PropinsiRiau tanggal 21 Februari 2008 atau bertindak selaku Kuasa PenggunaAnggaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No.01/SJ/KPU/2009 tanggal 12 Januari 2009 dan No : 10/Kpts/Setjen/2010tanggal 12 Januari 2010 atau selaku atas langsung bendahara KPUKabupaten Siak berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Siak No. 19 tahun2009 tenggal
83 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adindo HutanLestari selaku pemegang jin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) seluas 191.486,90 Ha berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts1 1/1999 tenggal 12 Maret1996 juncto Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/KPTS11/1999tanggal 14 Oktober 1996;3.
208 — 51
Kutai Kartanegara Nomor : 540/14/KPPU/DPEIV/II/2006 tentang Pemberian Kuasa PertambanganPenyelidikm Umrm (KWKTN 2006 014 PU ) tanggal 17 Februari 2006 (sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/43/KPEr/DPEIV/TV/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi(KW.KTN 2006 043 Er)Tanggal 12 April 2006. ( sesuai denganaslinya ) ; Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/049/KPEp/DPEDPEIV/VI/2008 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksploitasi (KW.KTN 2008 049Ep ) tenggal
1.NASRAN AZIZ, SH.
2.ACHMAD SUHAIDI F, SH
Terdakwa:
MUSNI ALDIANSYAH bin MARZUK
42 — 34
TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT HERALYADI MITRA SEJAHTERA, diberi tanda bukti T-9;
10)Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kalisuren Bogor tenggal 05 Januari 2019, diberi tanda bukti T-10;
11)Fotocopy Izin Lokasi Atas Nama Perusahaan PT.
IWAN HADISAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
Rudy Sujarwan
422 — 567
., menyatakan telahmengetahui Obyek Sengketa a quo sejak tenggal 01102019dimana hal tersebut merupakan hal yang diakui olehPenggugat bahwa Gugatan a quo telah Daluwarsa kemudianhalaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor: 89/G/2020/PTUN.BDGdipertegas oleh Tergugat berdasarkan uraian di atas telahnyata dan terang Penggugat telah mengetahui obyek sengketaa quo setidaktidaknya tanggal 29012019 dan semakinmempertegas Gugatan Penggugat telah melebihi jangka waktu90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat
H. MUCHAMAD LAHURI. Dkk
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA
2.MOH. IMRON
3.Nyonya MELATI KRISTI VINDRIANI
4.ALFONSO KURNIAWAN
5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SEMARANG
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
262 — 66
tanah/obyek sengketa sah tetapdilaksanakan.Bahwa Tergugat menolak keras posita 17 sampai dengan 20 danmenanggapi seperti yang terurai dibawa ini :13.Bahwa dari apa yang terurai di atas maka tidak ada satupun dasar danalasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara aquo,oleh karena pelaksanaan lelag telah memenuhi prosedur yang berlakuyaitu dengan peraturan lelang yang dimuat dalam Lembaran NegaraNomor : 56 tahun 1940 dan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor ;40/PMK.07/2006 tenggal
79 — 31
ADINDO HUTAN LESTARI selakupemegang ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanTanaman (IUPHHKHT) seluas 191.486,90 Ha berdasarkan KeputusanMenteri Kehutanan Nomor :88/Kptsl/1999 tenggal 12 Maret 1996 joKeputusan Menteri Kehutanan Nomor :935/KPTSI/1999 tanggal 14Oktober 1996;.
451 — 226
Akta perjanjian kerjasama pengelolaan lahan, No : 14, tanggal 26Pebruari 2013,yang kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Jeanne Tahapary.S.SH.MKN, Notaris di Jakarta, untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah,membatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jugamenyatakan sah sebagaimana hukum surat perjanjian tenggal 03Hal. 50 dari 53.Putusan No.140/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.September 2014 yang dibuat oleh Tergugat / Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi.Menimbang, bahwa
69 — 41
Sebenarnya Tergugat V juga berkeinginan agar diputus sesuaidengan perjanjian perdamaian tenggal 1 Febnuari 2017 yang telahditandatangani oleh para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) denganpenuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehinggaHalaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor : 484/PDT/2017/PT SMGmemenuhi qyarat sahnya perjanjian (pasal I8320 KUH Perdata dan pasal1338 KUH Perdata), yaitu :a. Tanah dan bangunan di Jl.
ALIMUDDIN
Tergugat:
1.ST. RUKIAH
2.M. KASIM ARY
3.ST. SUBAEDAH
4.TAJUDDIN EFENDI
5.ST. ZUHRIAH
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
7.Kantor PERUM PERUMNAS Makassar
40 — 7
diberitahukan kepada kuasaTerbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2019, dan kepadakuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Nopember2019, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 31Oktober 2019 sesuai risalah pemberitahuan kontra memori banding masingmasing Nomor 348/Pdt.G/2018/PN Mks ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara (inzage) dalam tenggal
Terbanding/Tergugat : WINARSO NADIM Diwakili Oleh : DODDY PRIJO SEMBODO,SH & F.A.FREDYANTO HASCARYO,SH
102 — 49
Sebenarnya Tergugat V juga berkeinginan agar diputus sesuaidengan perjanjian perdamaian tenggal 1 Febnuari 2017 yang telahditandatangani oleh para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) denganpenuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehinggaHalaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor : 484/PDT/2017/PT SMGmemenuhi qyarat sahnya perjanjian (pasal 18320 KUH Perdata dan pasal13838 KUH Perdata), yaitu :a. Tanah dan bangunan di Jl.
61 — 16
Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan tenggal 19Februari 2013, diberi tanda : P.DR/T.II7;8. Foto Copy KTP an.Ricky, diberi tanda : P.DR/T.II 8;9. Asli surat pernyataan Elly Chandra tanggal 23 April 2013 yang dibuat dihadapanNotaris Syafil Warman, diberi tanda : P.DR/T.II.DK9;De10. Foto copy Surat Kepolisian Resort Kota Medan No.B/1945/X/2012, ta ngga!
500 — 116
Mulia MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kiranya berkenanmemberikan Putusan yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat untukseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, ParaPenggugat telah mengajukan Replik tanggal 10 September 2015sebagaimanaterlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugatjuga telah mengajukan Duplik tenggal
Terbanding/Penggugat : Bambang Kurniawan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran
Turut Terbanding/Tergugat II : SULISTYO SRI RAHAYU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pesawaran
110 — 70
tanah yang menjadi objek perkara a quo yaknidengan mengeluarkan uang muka pembelian sebidang tanah tersebut yangseharusnya mereka juga harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatanpembatalan hibah ini.Bahwa Penggugat tidak menyertakan Pihak yang telah mengesahkanjual beli tersebut maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan olehkarenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA No. 151K/Sip/1975 tenggal
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I KETUT SUKARTAYASA,SH, S. Kep., M.Sc.
172 — 120
ditujukan kepada Kanwil PerbendaharaanBali.2. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab MutlakKuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/3127/RSUD.3. 1 (Satu) lembar Matriks Perubahan (Semula Menjadi)RSUD Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal 05 Juli2013.1 (Satu) lembar Matriks Perubahan (Semula Menjadi) perSatuan Kerja Kementerian Kesehatan Ditjen Bina UpayaKesehatan tertanggal 05 Juli 2013.5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah. sakitUmum Pusat Daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 Tahun2013 tenggal
ditujukankepada Kanwil Perbendaharaan Bali.;123NS1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KuasaPengguna Anggaran Nomor : 800/3127/RSUD.:;1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula Menjadi) RSUD KabupatenBadung Provinsi Bali tertanggal 05 Juli 2013.;1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula Menjadi) per Satuan KerjaKementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan tertanggal 05 Juli2013.;5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Umum PusatDaerah Kabupaten Badung Nomor : 375 Tahun 2013 tenggal
Perbendaharaan Bali.;16025.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KuasaPengguna Anggaran Nomor : 800/3127/RSUD.:;26.1 (Satu) lembar Matriks Perubahan (Semula Menjadi) RSUD KabupatenBadung Provinsi Bali tertanggal 05 Juli 2013.;27.1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula Menjadi) per Satuan KerjaKementerian Kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan tertanggal 05 Juli2013.;28.5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Umum PusatDaerah Kabupaten Badung Nomor : 375 Tahun 2013 tenggal
kepada Kanwil PerbendaharaanBali.2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab MutlakKuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/3127/RSUD.3. 1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula Menjadi)RSUD Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal 05 Juli2013.4. 1 (satu) lembar Matriks Perubahan (Semula Menjadi) perSatuan Kerja Kementerian Kesehatan Ditjen Bina UpayaKesehatan tertanggal 05 Juli 2013.5. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Rumah sakitUmum Pusat Daerah Kabupaten Badung Nomor : 375 Tahun2013 tenggal
- YAYASAN PATRIA USADA
Tergugat :
- KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA
111 — 55
bidang perumahsakitan dimaksudkanuntuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lainyang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit (vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2)UndangUndang tentang Rumah Sakit) ; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesinambungan pelayanan rumahsakit yang masih beroperasi, Menteri Kesehatan juga telah mengambil suatu kebijaksanaan(beleidsregel) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:2264/MENKES/SK/ XI/2011 tenggal
64 — 33
Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT22/0.5.17.3/Ep.3/05/2014 tenggal 13 Mei 2014, sejak tanggal 13Mei 2014 sampai dengan 1 Juni 2014;5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 169/Pen.Pid/2014/PN.Bdw, tanggal 22 Mei 2014 sejak tanggal 22 Mei 2014sampai dengan 20 Juni 2014;6.
R. IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN NATA SASTRANAGARA, SH, MH
Tergugat:
1.SUMANTO
2.Y. SUTISNA,
3.YATONO
4.Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Kedung Pengawas
2.INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH PPAT
127 — 68
surat pernyataan Sumanto danSutono, tapi dalil ini dipakai juga untuk menyatakan sertifikat hakmilik Tergugat III juga tidak sah,padahal Tergugat Ill tidak adatandatangan surat pernyataan, berdasarkan kondisi diatassangat patut diduga bahwa gugatan Penggugat didasarkan padakeadaan keadaan yang diduga direkayasa;berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah selayaknya dinyatakan batalatau dibatalkan atau batal demi hukum :Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SutonoSantung dan Sumanto tenggal
41 — 31
memilih alamat atau domicilinya di Kantor Kuasa Hukumnya. sebabsesungguhnya kebenaran identitas dimaksud lebih ditekankan padatempat tinggal atau alamat dari Tergugatnya, hal itu dimaksudkan agartidak terjadi gugatan yang salah alamat.Bahwa keberatan para Pembanding point 2 harus ditolak sebab PerjanjianBagi Bangunan No. 83 tanggal 08 Maret 2005 tidak bertentangan dengankesepakatan kerjasama bagi bangunan/bagi hasil tanggal 28 Januari 2004.Bahkan kesepakatan kerjasama bagi bangunan/ bagi hasil tenggal