Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-11-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Blt
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Ariana Nisaa Walker
2.Satriya Bima Hadiid Walker
Tergugat:
2.Komsyatun Heni Endah Mawarti
3.PT. BANK DANAMON INDONESIA. Tbk
4.KPKNL Malang
5.Herdian Bayu Ferdianto
6.BPN Kab. Blitar
6415
  • BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market in casu TergugatIl dalam perkara a quo.Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan ParaPenggugat tersebut juga dapat terlinat dari formulasi Gugatan yang tidaktersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidakmenggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya2. Eksepsi Gugatan Error In Persona.a.
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
2714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Putus : 22-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 447/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 22 Februari 2016 — SUCO Bin SEMO (alm)
6610
  • Jadi,seorang terdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalam dakwaan danmemberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwa dalam ilmupengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangterdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan /merugikan dirinya di muka persidangan, maka majelis hakim berpendapat terdakwamenyangkal atau membantah keterangan saksisaksi yang menerangkan tentangperbuatan terdakwa dipersidangan namun bantahan
Putus : 03-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIO TINTO INDONESIA
11357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Freeport Indonesia; dane PTRTI sudah melakukan kewajiban Tahun Pajak 2006 sesuaiasas self assesment dan sudah diuji dalam pemeriksaan pajakyang sudah selesai tahun 2008;5.
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
138116
  • penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaranperbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilaWayjib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaranjJumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.Prinsip dari sistem self
    Dalamrangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun WajibPajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas danterhadapWajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajaktetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan sebagaimanamakna dari self assessment itu sendiri yaitu memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk berinisiatif melakukan pengungkapan atas kesalahannya;Halaman
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Nabil Rao Bin Sholahudin
9629
  • Sehingga dengan kondisi tersebutpara debitur tidak memiliki self financing atau fresh money dalam bentukapapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
    Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
    Penyusunan analisa keuangan untuk menilai kelayakan debiturHalaman 166 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadapinformasiinformasi yang disampaikan oleh para debitur, sehinggapenetapan akseptasi penghasilan dan penetapan plafond tidakdidasari dengan datadata yang dapat dipertanggungjawabkan.Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh paradebitur karena
    Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh para debiturkarena seluruh RAB yang disampaikan kepada pihak bank di susunoleh suami sdri. Rika fatrisia.. Kunjungan kepada beberapa debitur dilakukan pada hari libur denganditemani oleh suami..
    Dalam hal beberapa RAB yang dipersiapkan oleh calondebitur pun diragukan keabsahannya karena tidak dibuat dan di tandatanganioleh konsultan bangunan, dimana dokumen RAB disusun oleh para pihakketiga (perantara) yaitu saksi Trisno, saksi Carmad dan saksi Waska (Dion).Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financingatau fresh money dalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberianfasilitas kredit.Halaman 228 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgb.
Putus : 17-08-2009 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468PK/PDT/2008
Tanggal 17 Agustus 2009 — PT. ANTIK DIMENSI ; vs. DEDY GUNADI SUSANTO ; Ny. NANING TJATOERPRILIYANI OETAMI ; Dkk
5326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal iniberbeda dengan hukum Barat, dengan jualbeli hak atas tanah belumberpindah (agreement to self), baru berpindah setelah dilakukan pendaftaran(juridische levering/sell) yang tidak sesuai dengan Undangundang PokokAgraria.
Register : 13-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 43/PID.SUS/2017/PT BJM
Tanggal 15 Agustus 2017 — EDDY SUSANTO als EDY als CUNG CUNG als Ad YUSUF GUNAWAN, SE., DKK.
7337
  • Dalam teorihukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang terdakwa berhak untuk tidak memberikanHalaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2017/PT.BJMketerangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya dimuka persidanganBahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan pembuktianunsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telahmenyatakan secara jelas tentang serangkaian perbuatanpara terdakwa bersama dengan Maya Buntoso sehinggadidapatkan petunjuk atas perbuatan yang
Putus : 06-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BOJONEGORO Nomor Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Bjn.
Tanggal 6 Nopember 2015 — ZULIYATI
337
  • Divisi Self Employed Mass Market Surabaya selaku Penjual (TergugatII) dihadapan Pejabat Lelang Tergugat III adalah sah dan benar secara hukum;5 Menyatakan Risalah Lelang Nomor :624/2014 tanggal 18 Juli 2014 adalah sah danberharga berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidakdapat dibatalkan.6 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;7 Mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono)Menimbang, bahwaterhadap dari jawaban yang diajukan oleh Para
Putus : 28-08-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kendari
Tanggal 28 Agustus 2017 — MADE SUTASTRA
346732
  • Kabupaten Bombanamemiliki kKewajiban menyetor/membayar royalty yang melekat sebagai HakNegara sebesar 3,75 % (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2003 dan dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012),dimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self
    SusTPK/2017/ PN Kaidimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri( self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Putus : 25-08-2017 — Upload : 04-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 25 Agustus 2017 — RIJAL TAUFIK FAHREZA, S.T.
223143
  • PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas (PT.
    PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215 / Pdt.G / 2013 / PN. Sda.
Tanggal 17 Juli 2014 — ANNA TUNING SITANGGANG M e l a w a n SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA Als. TUMPAL SITANGGANG
9524
  • Mutiara Pusat di Jakarta.Pada awalnya Tergugat dalam mengurus / menjalankan tugasnyadilakukan secara baik baik, selanjutnya berdasarkan hasil analis /pengamatan managemen Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2011 terjadi kejanggalan terhadap pembayaran gajikaryawan, kemudian Direksi melakukan fungsi kegiatan managemen( Duties of Diligence ) dan melakukan pengawasan seluruh jalannyaperusahaan ( Duty of Care ) diketahui Tergugat telah melakukan tindakanyang memberikan manfaat pribadi (self
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 B/PK/PJK/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1371/B/PK/PJK/2016ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan",Bahwa sesuai dengan system self assesment yang dianut undangundang perpajakan sekarang dimana wajib pajak sendiri yang menghitung,memperhitungkan dan membayar pajaknya, dengan demikian SuratPemberitahuan (SPT/SPM) yang disampaikan oleh wajib pajak harus diterimadan dianggap benar sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyaibukti atau data lainnya;Terbanding harus punya bukti:Bahwa Pasal 12 ayat 3, UndangUndang
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
3022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 24-12-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 144/PID.B/2014/PN DPU
Tanggal 17 Februari 2015 — - M. SALEH HMS
10233
  • setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harusdilengkapi dengan salah satu dari dokumen tersebut yang, sekaligusberfungsi sebagai dokumen penguasaan/ kepemilikan hasil hutan serta BuktiLegalitas dari Hasil Hutan kayu tersebut, sedangkan untuk hasil hutan kayuyang berasal dari hutan hak, berdasarkan P.30/MenhutII/2012 dokumenyang digunakan adalah SKAU, Nota Angkutan dan Nota AngkutanPenggunaan Sendiri;Bahwa Dokumen FAKB diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik kayutersebut secara self
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
3714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalinan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA WATES Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Wt
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
265
  • Ibu adalah orang yang memegangperanan penting sejak anak berada dalam kandungan, dilahirkan, hinggausia remaja, dari masa pencarian identitas (self identity) hingga fasepertumbuhan usia dewasa.
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk
Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
Yasmin binti Saad Salim
Tergugat:
Muhammad Reza Bin M. Alijih
4744
  • Bukannya membahas masa depan anak denganitikad baik, ayah saya malah tidak di hormati;Saya dengan tegas menolak dalil penggugat semuanya dan memohonmajelis hakim mempertimbangkan buktibukti yang saya sampaikan danmeminta memberikan penuh hak anak saya: self siraj & Javed mirzasebagai pemilik penuh dari tanah dan bangunan yang di sengketakan;Kesimpulan:1.2.Menolak seluruh dalil penggugat;Mengabulkan permintaan tergugat dengan memberikan hak penuh tanahbangunan yang terletak di komplek Mampang Indah
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 145-K/PM.III-19/AD/VIII/2019
Tanggal 13 September 2019 — Oditur:
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Imanuel Soleman Tare
17662
  • Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisebut Non self incrimination dirinya. Namun apabilaHal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 145K/PM.III19/AD/VIII/2019MenimbangkanMenimbangTerdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat buktidapat diperoleh dari keterangan para Saksi dan barang buktilainnya.2.
Putus : 21-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Desember 2013 — PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING, Tbk VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DKK
242215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri."Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/20121414"Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukumpositif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi,praktik peradilan tidak membenarkannya.