dunia dan Ni Nengah Candri sebagaijanda dan dari I Nyoman Dangin (almarhum) yang masih hidup danberhak menguasai obyek sengketa yang merupakan peninggalan darialmarhum I Nyoman Dangin ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas petitum dari penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa penggugat didalam petitum gugatannyamohon agar Tergugat 1 s/d Tergugat 4 dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 BW unsur dariperkara melanggar

hukum adat sebagai berikut :1.

Peraturan Negeri Watludan Nomor 02 Tahun 2008 TentangPenentuan Matarumah perintah di Negeri Watludan, menetapkan duamatarumah perintah yaitu matarumah amrosila dan matarumah Wurlianty;Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh Bahwa benar dengan adanya penetapan 2 (dua) matarumah perintah, makakedua matarumah yaitu Amrosila dan Wurlianty akan memimpin NegeriWatludan secara bergantian;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah mengenai perbuatan melanggar

hukum adat oleh Saniri NegeriWatludan sebagai Tergugat dan Matarumah Amrosila sebagai Tergugat IIdalam tahapan pembuatan peraturan Negeri Watludan Tentang PenentuanMatarumah/ keturunan yang berhak menjadi kepala Pemerintahan NegeriWatludan.

Juni 2016 tentang Peresmian SaniriNegeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah dan lebihanehnya lagi pada saat Pemilihan maupun meresmikan saniri lengkap tidak pernah diumumkan kepada seluruh masyarakat adat Negeri Nolloth ;Bahwa pada saat pelantikan Saniri Negeri Lengkap yang baru sangatlah bertentangandengan normanorma Hukum Adat Negeri Nolloth sebagai Negeri Adat yangmemegang Hukum Adat setempat, oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang barusangatlah tidak berkesan dan melanggar

Hukum Adat Negeri Nolloth dimana padasaat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengah yang baru padatanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeri yang lama dan KepalakepalaSoa serta melibatkan seluruh Masyarakat Negeri Nolloth, sehingga pelantikantersebut sangatlah meresahkan seluruh masyarakat Negeri Nolloth sebagai negeriAda y==== nea nanan eee ee ne cee ce ne eee ne ne ne nen cence.

BahwaPenggugat mengajukan gugatan bertindak untuk diri sendiri dengantelah melanggar hukum adat Minangkabau, dengan demikianPenggugat tidak memahami ketentuan yang berlaku dalam hukumadat Minangkabau.IV.

sertifikat sesuaidengan ketentuan perundang undangan yang berlaku kemudian Kantor PertanahanKabupaten Tapanuli Utara (Turut Terbanding/Turut Tergugat), telah menerbitkanSertifikat Hak Milik atas tanah perkara masing masing ke atas nama ParaTerbanding/Para Tergugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 76, 77, 78dan 79 (bukti T. 4, T.5, T.6, dan T.7) ;Bahwa oleh karena itu tindakan Para Terbanding/Para Tergugat yang telahmensertifikatkan tanah perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum,tidak melanggar

hukum adat, tidak bertentangan dengan hak orang lain, dan tidakperlu mendapat persetujuan dari Para Pembanding/Para Penggugat karena ParaPembanding/Para Penggugat bukanlah pemangku kepentingan dalam penerbitansertifikat dan tanah perkara tidak ada kaitannya dengan Para Pembanding/ParaPenggugat, sehingga dengan demikian dalil Memori banding Para Pembanding/ParaPenggugat beralasan hukum untuk ditolak ;Bahwa benar menurut hukum ada 5 (lima) macam alat bukti dalam perkara perdata,yaitu :1, Surat1.

mengingatSsumpahnya diucapkan Termohon; Dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengantarkanTermohon kembali kepada orang tua di Kalukubula; Mengenai dakwaan terhadap Termohon sampai sekarang tidakkembali ke Desa Balentuma hal tersebut tidak benar (bohongsematamata); Mengapa Termohon datang sendiri kembali ke Desa Balentunasedangkan Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua diKalukubula, terkecuali Termohon lari tanpa pamit dengan Pemohonhal tersebut melanggar

hukum, adat, dan agama;Halaman. 7 dari 55 Put.

Para Tergugat yang tidak lebihdahulu membatalkan ikatan adat berupa Tutup Pintu ( Taek neso) dengan ParaPenggugat sehingga kemudian boleh Tergugat melaksanakan adat ketuk pintu( Let neso ) dan buka jalan ( Hel keta ) bersama Tergugat IV, telah menimbulkankerugian bagi Para Penggugat, Para Tergugat dipandang telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum adat, oleh karena itu Para Penggugat merasadilampaui haknya oleh Para Tergugat, maka untuk itu Para Penggugatmengajukan gugatan aquo;Menimbang, bahwa Majelis

Melanggar Hukum Adat yamg dikeluarkan oleh lembaga adatdesa, atau lembaga adat kecamatan, dan atau lembaga adatkabupaten;Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN.JBI(3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan Permusyawaratan desa melaporkan kepada Bupati melaluiCamat;(4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan keputusan Bupati;18.Bahwa dari segi Yuridis Materil Tergugat sebagai Bupati Sarolangundan/atau Pejabat Tata

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekirapukul 02.00 WIB, EDI SAPUTRA mendapat telepon dari kapal lain yangdikemudikan oleh saksi SAHMAL yang memberikan informasi bahwa kapalnelayan KM SINAR INTAN menangkap ikan dengan menggunakan alatkompresor yang tentunya melanggar hukum adat mereka.

Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekirapukul 02.00 WIB, EDI SAPUTRA mendapat telepon dari kapal lain yangdikemudikan oleh SAHMAL yang memberikan informasi bahwa kapal nelayanKM SINAR INTAN menangkap ikan dengan menggunakan alat kompresor yangtentunya melanggar hukum adat mereka.

Penyerahan tanah adat yangdilakukan Leonardus Tas kepada Para Penggugat/ Terbandingsudah bertentangan / melanggar hukum adat yang berlaku diManggarai, bahwa yang menjadi dasar adalah sistempenguasaan tanah adat di Manggarai, didalam buku butirbutiradat Manggarai halaman 233.Petrus Janggur, BAmenyatakan :Bahwa sistem penguasaan tanah adat di Manggarai adalahsuatu sistem penguasaan oleh satu kesatuan masyarakatadat yang dalam hal pembagiannya di atur sepenuhnyaoleh Tua Golo, Tua Teno dan Tua Panga

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidakmenerapkan hukum yang berlaku atau melanggar hukum dalamkeputusannya mengabulkan petitum angka 4 (empat) surat gugatanPenggugat dengan alasanalasan keberatan sebagai berikut:1.Bahwa keputusan Judex Facti mengabulkan petitum ke4 gugatanPenggugat (amar angka4) telah melanggar hukum adat Minangkabau,melanggar Hukum Faraid, dan melanggar hukum Perdata;Bahwa hukum adat Minangkabau menghukumkan terhadapharta yang dapat diwariskan kepada anak diatur

dan pikiran orang itu, bisa saja dia mengambil tindakan terlebihdulu, baru melaporkannya;Jika si A memukul si B, maka si B harus melaporkan perouatan si A sesuai hukumpositif, bukan secara hukum adat;Siwa itu terdiri dari sembilan kampung, yang pusat kedudukannya di kampungDanar, sedangkan Lima itu terdiri dar lima kampung, yang pusat kedudukannya dikampung Feer;Yang saya tahu mengenai perkara ini adalan ada seseorang masuk ke rumahorang, dan dipukul;Seseorang masuk ke rumah orang dan dipukul itu melanggar

hukum adat Kei;Yang dilanggar dari hukum adat Kei itu hukum Hanilit, karena seseorang itu masukke kamar orang lain dengan ister orang lain;Secara hukum adat Kei, suami yang bersangkutan yang merasa dirugikan itu harusmembawa masalah tersebut ke lembaga adat, tetapi jika suami itu sudah emosi,maka bisa diambil tindakan terhadap orang yang masuk ke kamar orang denganisteri orang lain;Untuk menyelesaikannya, maka masalah itu harus dilaporkan ke dewan Raja,kemudian Raja memanggil kedua belah pihak dan

piutangdi seleseikan pada saat itu juga sehingga ada istilan orang Torajaberutang nanti di simpan untuk anak cucunya dimana di turunkan danmenjadi beban isteri atau suaminya atau anakanaknya dan salah satudasar terjadinya perhambaan secara informal ;Bahwa pada saat kematian dan tidak ada yang datang mellambi makagadai tersebut bisa menjadi kabur, tidak berlaku atau bisa di katakanatidak ada karena asas mellambi tadi ;Bahwa dalam budaya Toraja gadai menggadai di antara suami isteri itutidak lazim atau melanggar

hukum adat perkawinan ;Bahwa apabila suami iateri yang menikah dan tidak mempunyaiketurunan menerima gadai dan kemudian bercerai maka itu menjaditanggung jawab berdua dan musti di musyawarahkan karena tidak adajaminan siapa yang meninggal lebih dahulu dan apabila suami atauisteri menikah dan mempunyai anak maka yang memegang gadaimenjadi utang bersama ;Bahwa apabila dari generasi sebelumnya tidak pernah ada yang datangmellambi maka gadai menggadai tersebut sudah sangat kabur karenaMallambi berarti

Tongkonan Malimongan yang baru belum dikatakantongkonan pengganti yang lama karena tidak di muat dalam putusanHakim Pendamai Bahwa Saksi Ahli berpendapat apabila sudah di umumkan maka sudahSah Bahwa Saksi Ahli berpendapat Accesoris dalam upacara hanyamenandakan upacara tersebut adalah upacara Sukacita, dukacitatetapi bukan Legitimasi Adat Bahwa Saksi Ahli berpendapat Tongkonan yang sudah di syukuriSiapapun boleh menggunakannya Bahwa Saksi Ahli berpendapat melarang Ahli Waris =menggunakanTongkonan melanggar

Hukum Adat Bahwa Saksi Ahli berpendapat Ahli Waris tidak boleh diusir begitu sajakecuali rnelakukan kesalahan dan yang boleh diusir dari tongkonanadalah Ahli Waris yang rnencuri Sesuatu dari Liang Lahat Bahwa Saksi Ahli berpendapat membangun rurnah baru tanpa seijinpendahulunya adalah kesalahan Bahwa SaksiAhli berpendapat ada Sanksi adat/hukurn adat bagiyang membangun rumah tanpa sepengetahuan keluarga yang lain Bahwa Saksi Ahli berpendapat didalam Tongkonan biar Jauh ataudekat tidak boleh disepelekan

Jadi, yang dihormati didalamnya adalah juga peran lembaga adat termasuk parafungsionaris adat yang telah menjatuhkan sanksi adatkepada pelaku pelanggar adat sehingga Peradilan umumtidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya sipelaku yang melanggar hukum adat tersebut, dengan caramemberikan hukum penjara.Dengan demikian, fakta (nukum) Judex factie tersebut diatas tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dankemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex factieTingkat Pertama, untuk

Hal mana ditegaskan puladalam Pasal 30 dari PERDA tersebut yang menyatakan : Keputusan adat yang telahdijatuhkan kepada pihakpihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat,dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaiansuatu perkara .Bahwa justru sebaliknya Tergugat Ill Sesuai batasbatas kewenangan dankemampuan sudah berbuat mengatasi persoalan Penggugat I, II dan III. Yakni denganmembuat dan mengirim surat kepada Tergugat Il Bupati Kapuas.

Bahwa oleh karena jual beli tanah tersebut diatasdilakukan sesuai peraturan perundang undangan yangberlaku dan tidak melanggar hukum adat setempat,maka Permintaan untuk keluar dari tanah objeksengketa dan membongkar bangunan bangunan yangada diatasnya serta mengosongkan tanah objeksengketa, dan Permintaan Putusan dapat dilaksanakan secaraserta merta, dan Permintaan Sita Jaminan.Haruslah dipandang sebagai tidak cukup beralasanhukum sehingga patut untuk ditolak.Maka berdasarkan bantahan yang dikemukakan

No. 479 / Tu.Pdt / 07 /359KP / 2007;Karena tindakan tersebut adalah tindakan yang salah dan melawanhukum serta melanggar hukum adat dan tradisi yang hidup serta ditaatiHalaman 7 dari 157 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.

No. 479 / Tu.Pdt / 07 /359KP / 2007;Karena tindakan tersebut adalah tindakan yang salah danmelawan hukum serta melanggar hukum adat dan tradisi yanghidup serta ditaati secara turun temurun di Desa KilaKecamatan Aimere Kabupaten Ngada, apalagi Putusandimaksud sama sekali tidak ada kaitannya dengan obyek yangdisengketakan saat ini;Bahwa selanjutnya Status dan Peran Suku secara hukum adatadalah sebagai Pemilik Ngadhu dan Bhaga bukan sebagaipemilik dari tanah yang menjadi tanah milik Sao (rumah adat)

No. 479 / Tu.Pdt / 07 / 359KP /2007;Karena tindakan tersebut adalah tindakan yang salah dan melawan hukumserta melanggar hukum adat dan tradisi yang hidup serta ditaati secaraturun temurun di Desa Kila Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, apalagiPutusan dimaksud sama sekali tidak ada kaitannya dengan obyek yangdisengketakan saat inl;Bahwa selanjutnya Status dan Peran Suku secara hukum adat adalahsebagai Pemilik Ngadhu dan Bhaga bukan sebagai pemilik dari tanah yangmenjadi tanah milik Sao (rumah adat

Madrais atau melanggar hukum adat denganmemiliki asset milik masyarakat adat tersebut atau dengan perkataanHalaman 16 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015.