Bukit MerahIndah yang mengakibatkan pencemaran air laut maupun rusaknya hutan mangrovesebagaimana hasil penelitian Ahli Dr. BASUKI WASIS sehingga Majelis Hakimmenilai bahwa kegiatan pertambangan PT. Bukit Merah Indah yang dipimpinTerdakwa tidak melanggar ketentuan yang berlaku ataupun pedoman yang dipegangoleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun sebagai pihak yangmengeluarkan ijin pertambangan bagi PT.

Penetapan Cekungan Air Tanah;Bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004tentang Sumberdaya Air, Pasal 20 ayat (1) berbunyi: Konservasisumber dayaair ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaandaya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air, Lebih lanjut, dalam Pasal 20 ayat (2), berbunyi : Konservasi sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluikegiatan perlindungan dan pelestanan sumber air, pengawetan air,serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran

air denganmengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungal;Bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004tentang Sumber Daya Air, Pasal 21 ayat (1), berbunyi: Perlindungandan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikansumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan ataugangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia;Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (2), berbunyi

Pencemaran Air dan Udara padaBadan Lingkungan Hidup KotaPasuruan3. Anggota Prita Nur Wahyu, Kasubbag Ketatalaksanaan danS.STP. Pengembangan Pelayanan Publikpada Bagian Organisasi SetdaKota Pasuruan Barang yang Diterima RSUD dr. R. Soedarsono ;= Kepala Instalasi Farmasi RSUD dr. R.

untuk diperbaiki lagi untuk mengkaji dampaktersebut; Bahwa terkait pencabutan ijin lingkungan, yang pasti sudah terjadikegiatan yang mencemari atau merusak lingkungan; Bahwa terkait dengan Pencabutan Izin Lingkungan dikarenakanadanya Penolakan masyarakat harus ada Kajian dahulu tidak bisa sertamerta langsung dicabut Izin Lingkungannya walaupun ada Penolakandari Masyarakat, misalnya penolakan masyarakat harus didasarkan padapermasalahan masyarakat yang terkait dampaknya, apabila masalahnyaterkait pencemaran

air, harus dilihat terlebin dahulu dokumennya,apakah sudah terkaji dengan baik atau belum, bisa juga dilakukandengan audit lingkungan dari auditor independen; Bahwa kegiatan pertambangan masuk dalam kategori kegiatanyang wajib AMDAL berdasarkan Kepmen 5 tahun 2012, untukmemperoleh jin lingkungan harus melalui prosedur AMDAL, dimanakalau adau yang mendapatkan jin lingkungan tanpa proses AMDALmaka jjin lingkungan tersebut cacat hukum; Bahwa apabila ijin usaha pertambangan sudah diterbitkan, makasecara

(misalnya : clean up tentangpemulihan pencemaran air laut), maka dalam amar putusannyaseyogyanya dapat memuat secara rinci teknis pelaksanaan tindakantertentu antara lain siapa yang mengawasi, Siapa pelaksananya dan halhal teknis lainnya yang terkait.b.

PP Nomor 27 Tahun 2009, tentang AMDAL dan PP Nomor 82Tahun 2001, tentang Pengelolaan Air Dan Pengendalian Pencemaran Air ;Bahwa adapun yang menjadi dasar evaluasi untuk 13 Perusahaantambang di Kab. Tanah Bumbu tentang prosedural atau tidak sahnyaAMDAL untuk perusahaan tambang di Tanah Bumbu, denganmengacu pada ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2012, yangdiberlakukan tanggal 23 Februari 2012, maka demi hukum PP Nomor27 Tahun 1999, tentang AMDAL, tidak berlaku lagi.

ARIEF WICAKSONO 184.1 (Satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor188.4/26/35.73.200/2015 tentang Pembentukan Panitia KhususII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang DalamPembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota MalangTentang Pengendalian Dan Pencemaran Air tanggal 15 April2015, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.

ARIEF WICAKSONO 184.1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/26/35.73.200/2015 tentang Pembentukan PanitiaKhusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalangDalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KotaMalang Tentang Pengendalian Dan Pencemaran Air tanggal15 April 2015, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang,MOCH.

unsur tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambienberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang PengendalianPencemaran Udara pasal 1 butir 7 adalah ukuran batas atau kadar zat, energi,dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsurpencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Airdan Pengendalian Pencemaran

Air pasal 1 butir 9 adalah ukuran batas ataukadar makhluk hidup, zat, energi, atau Komponen yang ada atau harus ada danatau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air lautberdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004tentang baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,energi atau Komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yangditenggang keberadaannya di dalam air laut ;Menimbang

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentangIzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5285);Halaman 25 dari 181 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.JPRe.

Sebelum terbitnya PP dimaksud, pada saat ini digunakanPeraturan Menteri LH Nomor 17 Tahun 2009 tentang DayaDukung dan Daya Tampung LH.2) PP tentang Baku mutu lingkungan baku mutu air, baku mutu airlaut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai denganperkembangan IPT, yang pada saat ini telah dibahas draft 2 PPrevisi PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air danPengendalian Pencemaran Air.3) PP tentang Instrumen Ekonomi LH, pada saat ini sedang diprosesRPP ttg Instrumen Ekonomi LH, yang

Syaiful Dahlan, Arudji Wahyo danEndah Rumbiyanti (Manager Lingkungan) yaitu dalamrangka secara bersamasama telah melakukanHalaman 189 dari 362 Hal.Putusan Nomor:34/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Pst190pengawasan dan pemantauan yang berkaitan denganprogram peningkatan kinerja perusahaan dalampengelollaan lingkungan hidup (Proper) Terhadappengendalian air, pencemara udara, dan limbah padat,bercaun dan limbah berbahaya (B3).Bahwa evaluasi tersebut adalah pemeriksaan danverikifikasi teknis terhadap pengendalian pencemaran

air,udara dan limbah B3.Bahwa salah satunya adalah yang dimaksud limbah B3salah satunya adalah fasilitas SBF 8D58, yang salahsatunya adalah limbah padat di SBF 8D58, juga SBF diKotabatakBahwa seperti yang terdakwa jelaskan tadi bahwa izinyang diketahui sudah habis masa berlakunya tersebutsudah diverifikasi tanggal 26 Desember 2008.Bahwa terhadap SOP, terdakwa selaku GM tidak sampaisejauh itu dibicarakan.

Bahwa banyak sekali dampak yang terjadi dengan adanya reklamasi,yaitu ikan jadi berkurang karena adanya pencemaran air laut, ongkosberlayar bertambah karena ada pulau G sehinggaharus memutar, denganadanya kapal besar yang menyemprotkan air jaring jadi banyak yangrusak.

Pencemaran air dan tanah termasukkepada salah satu indikasi adanya kerusakan lingkungan hidup.Bahwa tindak pidana lingkungan hidup harus memenuhi adanya unsur kesengajaanyang dikaitkan dengan pembalakan liar sebagai penyebab kerusakan lingkungan.Hal ini tercantum dalam Pasal 85 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

suatu lokasi sehingga dibuat stabilitas yang mampu untuk membendung ataumenahan jadi sejak awal harus memperhitungkan keadaan alam.Bahwa menurut ahli dalam pekerjaan tersebut tetap sesuai spesifikasi namun ada unsurperencanaan yang dibuat oleh jasa konsultan yang ditunjuk oleh PPK.Bahwa dalam laporan Tim UHO yang dipermasalahkan adalah karena TPA ini bertujuanramah lingkungan sehingga dibuat berbeda dengan kontruksi sebelumnya yang tidakperlu membran atau lapisan supaya tidak terjadi polusi atau pencemaran

air yangmerembes ke manamana (ke tanah atau permukiman) tetapi TPA ini didesainmembutuhkan Geomembran dan Geotekstil.Bahwa membran inilah yang menghalau segala pencemaran air yang dapat merembeske tanah dan permukiman inilah yang difokuskan dalam pemeriksaan Karena jikamembran gagal, maka Ahli menyatakan seluruh pekerjaan tidak bermanfaat.Halaman. ke 221 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN.

BANGKAN selaku Sekretarissedangkan sisanya selaku anggota Komisi B;Bahwa saksi berasal dari Dapil 2 yaitu Kabupaten Seruyan dan KabupatenKotawaringin Timur, sepengetahuan saksi terkait permasalahan kasus inibermula saat ada laporan hasil reses pada saat rapat paripurna yangberasal dari Dapil 2 yang melaporkan adanya pencemaran limbah diDanau Sembuluh Kabupaten Seruyan;Bahwa saksi mengetahui juga permasalahan pencemaran tersebut darimedia masa yaitu koran radar adanya berita pencemaran air yangmematikan

Selmisalkan Serka disebut sebagai potensi responbility partys orang yangakan bertanggung jawab, bertanggung jawab atas pencemaran yangterjadi itu Stricht liability tanpa menyebutkan dasarnya tanpadisebutkan kesalahan untuk clean water act juga sama orang yangmenyebabkan pencemaran air bertanggung jawab atas pencemaranyang terjadi itu Stricht Liability karena tidak dijelaskan bagaimana sipencemaran itu terjadi apakah harus melawan hukum atau tidak,apakah harus ada neglicence atau tidak tidak disyaratkan