Ditemukan 173 data
SUWARTI, SH
Terdakwa:
1.ARDI JAMALDI BIN SUWARNO
2.GUNADI BIN SUPARNO
105 — 41
Bahwa apabilla surat jalan yang tidak palsu langsungdiserahkan kepada FRANSISKA BERTA. Bahwa Terdakwamenulis Surat jalan palsu sebanyakyang saksi RADIKTYA GUNAR WICAKSONO menyuruhnya. Bahwa Terdakwa tidak diberi imbalam berupa apapundari mbah DOSO maupun saksi RADIKTYA GUNAR WICAKSONO. Terdakwa mengenali sebagian dari 153 lembar suratjalan yang diduga palsu tersebut yaitu ada tulisan Terdakwa antara lain: Surat jalan tanggal 21 Juni 2017 Nopol. AD1866BY; Surat jalan tanggal 21 Juni 2017 Nopol.
181 — 29
Bahwa dengan demikian sangat tidak benar apabilla berdirinya CV.Ikhtiar Barokah adalah sebagai inisiatif dari Penggugat saja;4. Bahwa dalam poin 3, Penggugat pada intinya mendalilkan "bahwa selamaberjalannya CV.
70 — 11
tanggal 14 Juni 1979, dan Penggugat setidaktidaknyasudah harus mengajukan gugatan pada tahun 2009, sedangkanPenggugat baru mendaftarkan pada tahun 2013;Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2berbunyi "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan seritpikatsecara sah ataS nama orang atau badan hukum yang memperolehtanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidakdapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabilla
65 — 210
1979tanggal 14 Juni 1979, dan Penggugat setidaktidaknya sudah harusmengajukan gugatan pada tahun 2009, sedangkan Penggugat barumendaftarkan pada tahun 2013;Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 berbunyi"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan seritpikat secara sah atasnama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut denganitikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabilla
176 — 38
Haknyamenjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3079/Panjunan pada tanggal 30 Agustus2006.Halaman 47 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2019/PN CbnBerdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2berbunyi Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan seritpikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaanhak tersebut apabilla
127 — 270
No. 105/Pid.B/2015/PN.BjmBahwa Wanprestasi dalam hukum perdata adalah tidak melaksanakan sesuaidengan perjanjian/ingkar jaji/apabilla kewajiban tidak dilakukan oleh salah satupihak terhadap hubungan hukum yang dibuat dalam perjanjian.Bahwa Hal yang paling membedakan wan prestasi dengan melawan hukumadalah niat dari pelaku yakni apabila melawan hukum dalam pidana adanya tipumuslihat sebelum ditandatanganinya perjanjian atau pada saat ditutupnya sebuahperjanjian.Bahwa Pengertian penipuan dalam hukum
90 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2765 K/Pdt/2013Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete. nkan adalah selamalamanya 5 (lima) tahun terhitung sejak Bee) Featuresterbentuknya Tim Likuidasi;(3) Apabilla likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penjualan harta bankdilakukan secara lelang;(4) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukanoleh Kantor Lelang Negara atau lembaga lain atas permohonan TimLikuidasi dengan menggunakan
145 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabilla badan hukum: nama, tempat keduduka, akta atauperaturan pendiriannya, tanggal dan nomor pengesahannya olehpejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badanhukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuanyang berlaku;2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan datafisik:a.
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelumnya,melainkan cukup apabilla pada saat tindak pidana dilakukan, setiaporang peserta mengetahui bahwa mereka bekerjasama;TANGGAPAN :Bahwa sebagaimana telah disinggung dalam pledoi Pemohon KasasiIl/Terdakwa, terbukti bahwa adanya bentuk kerjasama yang dilakukanoleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam kegiatan ini adalah sebagaibentuk pelaksanaan pekerjaan, dan bukan dalam rangka melakukansuatu tindak pidana kejahatan Korupsi sebagaimana dituduhkan padaPemohon
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : JIM ONGKO Diwakili Oleh : Nikolas ke Lomi, SH
158 — 52
Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak Lump Sum) Nomor510/139/2018/TP tanggal 29 Agustus 2018:1) Pasal 3 Tanggungjawab dan kewajiban yang menyatakan:a) PIHAK KEDUA dalam = melaksanakan kegiatansebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 harus mengacukepada persyaratan teknis, yaitu syaratsyarat kontrak sertaDokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan dokumendokumen lain yang menjadi bagian yang tidak terpisahkandari kontrak ini;b) PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan mengenaikegiatan yang dilakanakan apabilla
160 — 66
Hukum sendin dibenarkan untuk terjadinya penggantian.Sebuah persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua, sehingga dari antara ketiga pihak yang ada yaituMajelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum maka yang paling mempunyai persyaratan yangsulit untuk digant adalah Hakim Ketua, yaitu apabila di tengah perjalanan pemerniksaan persidanganterjadi halangan pada Hakim Ketua maka persidangan yang sudah berlangsung harus dibatalkan danpemeriksaannya harus diulangi lagi dengan Hakim Ketua yang baru, tetapi apabilla
Ismiyanto
Terdakwa:
Arifin
123 — 57
Bahwa apabilla dilinat data permohonan yang diajukanoleh Primer Koperasi Kartika Kodim 0611/Garut tanggal 6Mei 2012 kepada Bank Yudha Bhakti sejumlahRp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)kemudian dilihat dimutasi rekening pinjaman yangdiberikan oleh Bank Yudha Bhakti kepada Primkop KartikaGarut sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar limaratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang disalurkan melaluiKoperasi dengan jumlah debitur sebanyak 66 (enam puluhenam) orang anggota, untuk bunga
58 — 27
berkurangnya potensikeuangan Negara yang disebabkan oleh penyimpanganatau penyalahgunaan wewenanrg ;e Merurut saksi sebagai ahli hukum pidana bahwapenetapan atau pengurangan jumlah retribusi izinmendirikan bangunan di kabupaten/kota yang tidakmengacu pada ketentuan yang berlaku termasuk dalampengertian perbuatan melawan hukum yang dalamperkara ini dapat menimbulkan kerugian Negara ;e Bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatuperbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidanadan seseorang dapat dipidana apabilla