terdakwa pada saat mengambil barang berupa kabel telphon tersebutdengan mengunakan sarana KBM Daihatsi Pick Up warna putih, gergaji besi,Tangga, tali tambang, tang dan obeng.bahwa dari PT Telkom Kudus tidak melakukan kegiatan Maintenance / Perbaikanjaringan di wilayah Kec Undaan Kab Kudus.Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kdsbahwa para terdakwa bisa melakukan pencurian kabel tersebut dengan menyamarsebagai petugas PT.Telkom Kudus dengan menggunakan pakaian milik PT Telkomberlogo INDIE

denganmengunakan gergaji besi setelah kabel terputus selanjutnya ada yang bertugasmengulung kabel kemudian dinaikan kedalam mobil.bahwa barang bukti yang diperlinatkan di persidangan.bahwa dari PT Telkom Kudus tidak melakukan kegiatan Maintenance / Perbaikanjaringan di wilayah Kec Undaan Kab Kudus.Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Kds bahwa para terdakwa bisa melakukan pencurian kabel tersebut dengan menyamarsebagai petugas PT Telkom Kudus dengan menggunakan pakaian milik PT Telkomberlogo INDIE

Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanHalaman 9 dari 15 halamanPerkara Nomor 537/Pid.B/2017/PN MreNedherland Indie

Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwaHalaman10 dari 16halamanPerkara Nomor 81/Pid.B/2017/PN Mresubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

buah bendera bintang kejora.1 (satu) buah Cap stempel.1 (satu) buah tiang bendera.1 (satu) pasang Sepatu PDL.1 (satu) lembar celana panjang motif loreng.1 (satu) lembar baju lengan panjang motif loreng bertuliskan ISAK KALAIBIN.1 (satu) buah topi rimba.6 (enam) buah tongkat mambruk.1 (satu) buah senjata api rakitan.59 (lima puluh sembilan) butir amunisi tajam.35 (tiga puluh lima) selongsong amunisi hampa.1 (satu) buah magasin.10 (sepuluh) buah koin papua new guinea.1 (satu) buah koin nederland indie

stempel.48. 1 (satu) buah tiang bendera.49. 1 (satu) pasang Sepatu PDL.50. 1 (satu) lembar celana panjang motif loreng.51. 1 (satu) lembar baju lengan panjang motif loreng bertuliskan ISAK KALAIBIN.52. 1 (satu) buah topi rimba.53. 6 (enam) buah tongkat mambruk.54. 1 (satu) buah senjata api rakitan.55. 59 (lima puluh sembilan) butir amunisi tajam.56. 35 (tiga puluh lima) selongsong amunisi hampa.3357. 1 (satu) buah magasin.58. 10 (sepuluh) buah koin papua new guinea.59. 1 (satu) buah koin nederland indie

Perlu Majelis Hakim ketahui pula bahwa tanah a quo adalah benar milikPemerintah Kota Bandung yang dikelola oleh PDAM Tirtawening KotaBandung, dimana perolehan Pemerintah Kota Bandung dahuluStadsgemeente Bandoeng sebagaimana Verklaring Nomor 12/42tanggal 24 Februari 1942 yang ditandatangan Loerah Desa Tjikidangpada kertas Zegel Van Ned Indie 1,5 Gulden Tahun 1941 berasal dari 44persil sebagaimana lampiran Verklaring a quo seluas kurang lebih56.405 m2.

padatanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruhmasyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan samasekali tidak diberikan kepada Gereja Protestan Indonesia (GPi/ IndischeKrek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In NederlandschIndie), yang dahulu juga termasuk di dalamnya adalah Jemaat GerejaProtestas (GPM) dan kemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja KristenIndonesia (GPI/ Indische Krek atau nama singkat dari Het ProtestancheKerk In Nederlandsch Indie

26,45 x 21,00 meter diperuntukan sebagai lokasi pembangunansebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengan nama (Gedung GerejaMenara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailah pembangunan (GedungGereja Menara Iman) dan diresmikan pada tanggal 19 Mei 1904 yangdihibahkan dan diperuntukan kepada seluruh masyarakat Negeri Passountuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan sama sekali tidak diberikankepada Gereja Protestan Indonesia (GPI/ Indische Krek atau namasingkat dari Met Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie

), yang dahulujuga termasuk di dalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dankemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja Kristen Indonesia (GPI/Indische Krek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk InNederiandsch Indie) sebagian telah keluar dan memekarkan diri diantaranya Gereja Protestan Maluku (GPM) tersebut.

1904 dan raja (regent) saat peletakan batu pertama adalah Raja R.W Simauw,pembangunan mana telah direncanakan jauh sebelumnya pada masa RajaChristofeffel Simauw serta untuk pembangunan lokasi gedung gereja mengunakantanah yang telah diberikan oleh keluarga besar Simauw, namun sebagaimanaketerangan Ahli Hendrik Everwinus Niemeijer dihubungkan dengan bukti P16dan P17 di ketahui pula Gereja Menara Iman Passo dibawah naungan /ndischeKerk atau yang disebut Het Protestansche Kerk in Nederlandsch Indie

Pulogadung JakartaTimur seluas + 15.005 M2 milik Tergugat IV adalah bekas HakEigendom verponding No. 15550 SEB dengan Surat Hak Tanah No.2099 tanggal 31 Desember 1920 atas nama GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE, sleanjuutnya berdasarkan Surat SetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tanggal 24 Agustus 1982Halaman 77 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.TimTergugat IV telah membayar kepada Negara sebesar Rp.276.392.100, sebagai pembayaran HGB atas tanah di JI.

tanah bergirik C No.551 Persil No. 55A SIll atas nama Nadji Bin Bair ;Menimbang, bahwa Tergugat IV yang didukung oleh Tergugat II didalamjawabannya mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat IV adalah pemiliktanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3466/Desa KayuPutih, Gambar Situasi Nomor : 4092/1991 tanggal 08 November 1991 seluas15.005 M2 bekas eigendom verponding No. 15550 SEB berdasarkan surat haktanah No. 2099 tanggal 31 Desember 1920 atas nama : GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE

hasil pemeriksaan setempat yang telahdilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tanah sengketa didukung dengankehadiran saksi Afriah Zaih dari Kantor Badan Pertanahan dipersidangan gunamemperlihatkan dokumendokumen yang terkait dengan tanah sengketa makadiperoleh fakta, pada masa penjajahan Belanda, tanah sengketa terdaftar dalamadministrasi pemerintahan kolonial sebagai tanah eigendom No. 15550 SEB,berdasarkan Surat Hak Tanah No. 2099 tanggal 31 Desember 1920 atas namaGOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE

Nadji Bin Bair membayar pajak atastanah garapannya tersebut dan karena itu Nadji Bin Bair tercatat dalamadministrasi perpajakan sebagai pembayar pajak atas tanah tersebut (bukansebagai pemilik) dan diberi Girik No. 551 Persil 55A SIII ;Menimbang, bahwa oleh karena itu tanah yang tertulis dalam Girik C No.551 Persil 55A SIll atas nama Nadji Bin Bair adalah sama dengan tanah bekasHalaman 85 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Timeigendom verponding No. 15550 SEB atas nama GOUVERNEMENT VANNEDERLANDSCH INDIE

yang oleh Tergugat Rekonpensipada pokoknya mengemukakan bahwa tanah sengketa berasal dari tanah adatbergirik No. 551 persil No. 55A SIIl namun dalam Sertifikat Hak Guna BangunanNo. 3466/Desa Kayu Putih (T.IV9) tercatat berasal dari tanah negara bekaseigendom No. 15550 SEB Blok B.C/II juga dinilai tidak beralasan karena padadasarnya tanah bergirik C No. 551 Persil 55A SIIl atas nama Nadji Bin Bair adalahsama dengan tanah eigendom / bekas eigendom No. 15550 SEB atas namaGOUVERNEMENT VAN NEDERLANDSCH INDIE

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

(Reglement op het Notarisambt in Nederland Indie (Stb.

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidakada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ; Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyekhukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatanyang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona ataukesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

(yo (cle aiald indie go pe (3a) Cptial Cy OSArtinya: Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya,maka ta bertanggungjawab memberikannya biaya belanja (living cost). Dandalam seorang pakar hukum Islam dalam kitab A/Muhadzdzab, juz 2 halaman175 menegaskan sebagai berikut:Jud Y ig Aided 8 Lis ARKIN Gi plea Be Cutan yin ARAL Gia gall CySeill) tag 1)Hal. 16 dari 21 hal.

secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh MHoofgerechshof vanNedherland Indie

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie

Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XXVII, XXVIII, XXIX Konvensi sebagai pemilik Hak Prioritas Atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) bukan pemilik dan atau tidak berhak atas obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

semua pihak yang ditempatkan olehnya untuk menyerahkan secara langsung dan sekaligus obyek terperkara a quo berupa Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

Tergugat Rekonvensi (KEMENDIKBUDRISTEK R.I.) untuk melaksanakan penghapusbukuan Barang Milik Negara (BMN) atas Tanah seluas 4. 308 M2 (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan meter persegi) beserta segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa/Kelurahan Selong (dahulu Bekas Eigindom Verponding (EV) No. 1684 seluas 4.308 m2 atas nama Het Gouvernement Van Nederlands Indie

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie