Notaris di Jakarta,dan telah mendapatkan keputusan dari MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengahtanggal 12 Maret 2015 Nomor:1213/BH/M.KUKM.2/III/2015, Wawan Andriyanto,S.H., Harry Gunawan, S.H, M.Kn, CCD, Keduanyamerupakan Advokat dan Konsultan Hukum dariFirma Hukum G&A Lawyers, beralamat di GedungAMI Lt.2 Jl.Veteran No.57 KelurahanWarungboto,KecamatanUmbulharjo, Kota Yogyakarta, DaerahIstimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak baiksendirisendiri maupun bersamasama,berdasarkan surat

Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah olehKoperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh danberanggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPSyang dirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usahasimpan pinjam dan pembiayaan syariah;Hal 23 dari 35 hal Put. No 193/Pdt.G/2021/PA.YK2.

Konsideran mengingat angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan PembiayaanSyariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atausistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihaklain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperolehdari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengannisbah yang disepakati, sedangkan kerugian

Prinsipdasar tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkandalam kehidupan berkoperasi (secara bersamasama disebut"Prinsip Dasar Koperasi").Bahwa Termohon PKPU merupakan suatu koperasi yang didirikan dandijalankan secara sah berdasarkan hukum Negara Indonesia,sebagaimana berdasarkan Akta Koperasi yang telah memperolehpengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor007965/BH/M.KUKM.2/IV/2018 tentang Pengesahan Akta PendirianKoperasi

BuktiT2 : Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah No.: 007965/BH/M.KUKM.2/IV/2018 TentangPengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan PinjamPracico Inti Sejahtera tanggal 04 April 2018;3. BuktiT3 : Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor:412/SISP/Dep.I/VII/20I18 atas nama Koperasi Simpan PinjamPracico Inti Sejahtera, yang diterbitkan oleh KgmenterianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia tanggal 10 Juli 2018;4. BuktiT4 : Sertifikat Simpanan Berjangka No.

peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahmaupun Peraturanperaturan yang dikeluarkan secara internal padaKoperasi tersebut;re Bahwa perlu diperjelas dalam hal ini Modal Penyertaan Koperasimerupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai denganuang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuatstruktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanyasebagaimana dimaksud dalam PP No 33 Tahun 1998 tentang PenyertaanModal Koperasi dan Peraturan Menteri No 11/Per/M.KUKM

Menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayal dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan Jelas diatur dalam Pasal 14 ayat1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm/Ix/2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yangmenyatakan :Pasal 14(1) Tanggungan resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatursebagai

Print Out Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi, selanjutnya padabukti Surat tersebut diberi tanda T4;5.

dakwaan Penuntut Umum;

2)1 (satu) lembar surat keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor : 002629/BH/M.KUKM.2/XI/2016 Tentang Pengesahan akta pendirian koperasi simpan pinjam berkah mulya Pinrang, ditetapkan di jakarta tanggal 15 November 2016.
3)1 (satu) Bundel Buku Kas Mingguan Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Pinrang Cab. Polman.
4)1 (satu) Bundel Buku Exp Mingguan Koperasi Simpan Pinjam Berkah Mulya Pinrang Cab. Polman.

peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahmaupun Peraturanperaturan yang dikeluarkan secara internal padaKoperasi tersebut;re Bahwa perlu diperjelas dalam hal ini Modal Penyertaan Koperasimerupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai denganuang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuatstruktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanyasebagaimana dimaksud dalam PP No 33 Tahun 1998 tentang PenyertaanModal Koperasi dan Peraturan Menteri No 11/Per/M.KUKM

Menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayal dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan Jelas diatur dalam Pasal 14 ayat1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm/Ix/2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yangmenyatakan :Pasal 14(1) Tanggungan resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatursebagai

Print Out Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi, selanjutnya padabukti Surat tersebut diberi tanda T4;5.

/M.KUKM/IX/2002 yangselanjutnya secara teknis dituangkan dalam Petunjuk Teknis danpelaksanaan, dengan ketentuan jangka waktu kredit selama 60 bulan atau5 (lima) tahun terhitung dari setelah jumlah kredit penuh diterima Koperasi,dengan ketentuan 70 % (tujunh puluh persen).

/M.KUKM/IX/2002yang selanjutnya secara teknis dituangkan dalam Petunjuk Teknis danpelaksanaannya, telah diatur ketentuan tentang Pola Kredit penjaminantersebut.

bangun adalah pasar milik Desa ;Bahwa saksi pernah ikut pelatihan di Surabaya dan Sidoarjo pelatihan mengenaigambaran atau contoh contoh pasar trdisional tidak ada petunjuk teknis tentangpelaksanaan pembangunan pasar, selanjutnya setelah saksi pulang dari pelatihanitu pengurus Koperasi Pasar Sukamaju Plumpang saksi ajak rapat ;Bahwa pada wakiu itu pelatihan ada peraturan peraturan yang diberikan yaituPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor : 07/PER/M.KUKM

/XI/2012 tentang Pedoman PenyelenggaraanProgram Bantuan Sosial dalam rangka pengembangan koperasi,usaha mikro dankecil ;Bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 07/PER/M.KUKM/XI /2012 tentang PedomanPenyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangankoperasi, usaha mikro dan kecil mengatur tentang dana bantuan sosial untukpembangunan pasar koperasi dan setelah saksi pulang dari pelatihan 23 hari,saksi Sampaikan kepada Pengurus Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor 07/PER/M.KUKM/XV2012 tentang PedomanPenyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka pengembangankoperasi,usaha mikro dan kecil (daftar bukti)b.

tertuang di atasrekapitulasi.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan inti tersebut adalah pekerjaanyang disetujui olen Pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga menjadiacuan dalam dokumen kontrakBahwa sebelum menyetujui gambar kerja dan RAB saksi tidak pernah mengecekkondisi dilapangan karena bukan menjadi tanggung jawab saksiBahwa saksi tidak pernah menerima pemberian uang atau dalam bentuk apapunsebelum melegalisasi gambar RAB yang dihasilkanBahwa Mengenai petunjuk teknis No. 07/Per/M.KUKM

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RepublikIndonesia Nomor ; 07/PER/M.KUKM/XV2012 tentang PedomanPenyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka PengembanganKoperasi, Usaha Mikro dan Kecil ;C.

hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yangpenguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja ataukarena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan manadilakukan para Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Kejadian bermula saat pada tahun 2003 sesuai surat Keputusan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114.1/Kep/M.KUKM

hukummemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaanorang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanyang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu, perouatan mana dilakukan para Terdakwa denganCaracara sebagai berikut : Kejadian bermula saat pada tahun 2003 sesuai surat Keputusan MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 114.1/Kep/M.KUKM

Bahwa perlu diperjelas dalam hal ini Modal Penyertaan Koperasimerupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai denganuang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuatstruktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanyasebagaimana dimaksud dalam PP No 33 Tahun 1998 tentang PenyertaanModal Koperasi dan Peraturan Menteri No 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.Halaman

koperasi.(4) Modal Penyertaandiakuisebagaipemupukanmodalkoperasi yangmengandung resiko.Pasal 136(1) Kewajiban pemodal meliputi:a. menyetor Modal Penyertaan sesuai peranjian; danb. menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayal dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14 ayat1 huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/m.Kukm

Print Out Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PetunjukPelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi, selanjutnya padabukti surat tersebut diberi tanda T4;5.

Notaris Pembuat AktaKoperasi SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia Nomor : NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004 tertanggal 12Oktober 2004;3.

Sementara sesuai PeraturanMenteri Koperasi dan UKM Nomor 15 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentangUsaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada Pasal 10 ayat (1) mengaturPenguruSs mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang,kantor cabang pembantu dan kantor kas kepada Bupati/Walikotadengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

dimaksud pada ayat (5)terdapat bukti bahwa kantor cabang, kantor cabang pembantu dankantor kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjamoleh koperasi, Bupati/Walikota diberi kKewenangan untuk menutupkantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.24.Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga pernahmenanyakan legalitas dari Tergugat yang seharusnya dapatdiinformasikan, namun dengan berbagai alasan hingga sekarangbelum diinformasikan.25.Bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor15/Per/M.KUKM

koperasi.(3) Modal Penyertaandiakui sebagai pemupukan modal koperasi yangmengandung resiko.Pasal 136(1) Kewajiban pemodal meliputi:a. menyetor Modal Penyertaan sesuai perjanjian; danb.menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai dengan modalpenyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditempatkan dalamsatuan unit Modal Penyertaan.Kemudian hal serupa juga telah dengan jelas diatur dalam Pasal 14 ayat 1huruf a Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RepublikIndonesia Nomor 11/Per/m.Kukm

Copy dari AslikKeputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor: 004297/BH/M.KUKM.2/V1/2017 Tentang Pengesahan Akta PendirianKoperasi Neo Mitra Usaha;16. Copy dari AsliAkta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi NeoMitra Usaha Nomor: 2 tanggal 23 Desember 2020, Ario Santosa, S.H., M.kn.Notaris di Kabupaen Bungo;17.

/Putusan No. 34/G/2017/PTUNPLG.Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/1X/2015, tentang Kelembagaan Koperasi, dalam Pasal 12 ayat (1):Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapatpengesahan oleh Menteri; Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, bahwa Penggugat atauKoperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabatnyatanyata tidak memiliki Surat Pengesahan Menteri berdasarkanperaturan yang berlaku sejak tahun 2015.

Bahwa Penggugat bukanlah suatu Badan Hukum Perdata,berdasakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan MenteriKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaNomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Kelembagaan Koperasi,dengan tidak dilakukannya pengesahan kepada Menteri, makaPenggugat bukan merupakan suatu Badan Hukunm ; b. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Sungailiat BangkaNomor: 57/Pdt.G/2014/PN.

/Putusan No. 34/G/2017/PTUNPLG.bukanlah suatu Badan Hukum, karena sampai dengan saat ini Penggugattidak memiliki pengesahan atas status kedudukan Penggugat sebagaisuatu Badan Hukum oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia, mengacu pada Pasal 12 ayat (1)Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang KelembagaanKOPEl ASI nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ne nen en nen nn es.

., jugabukti P.LO Pengesahan Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Koperasi danPembinaan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 010275/BH/M.KUKM.2/X/2018Tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Akta Pendirian KSPPSPENGGUGAT;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara KOPONTREN AMANAH danKSPPS PENGGUGAT adalah lembaga koperasi yang tidak ada hubunganhukum secara kelembagaan antara yang satu dengan yang lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

/VII/2020, tertanggal 19 Juli 2020 dan Surat Kuasa KhususNo. 57JAT&Co/VII/2020, tertanggal 19 Juli 2020 (SuratKuasa Khusus Terlampir), selanjutnya disebutParaPemohon PKPU ;Hal 1 dari 11hal Putusan Homologasi Nomor 210/Pat.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst.TERHADAP :Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama,yang dikenal dengan KSPPS PRACICO yang didirikanmenurut hukum Negara Republik Indonesia sesuaidengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah Nomor:008168/BH/M.KUKM

No. 1319 K/Pid.Sus/20142010 tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum oleh BupatiKutai Barat atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah RI sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKMNomor. 01/Per/M.KUKM/I/2006;Setelah itu Pengurus Koperasi LOLA ENTAA mengajukan PermohonanModal Penyertaan kepada Pemerintah, Kabupaten Kutai Barat dengandilampiri salah satunya adalah Surat Pernyataan Pengurus KoperasiLOLA ENTAA yang pada intinya Surat Pernyataan dari PengurusKoperasi

tersebut dilakukan verifikasi lapangan guna mengecekkebenaran alamat, susunan pengurus, modal awal Koperasi LOLAENTAA, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;Kemudian dari hasil verifikasi tersebut disahkan oleh Pemerintah,Kabupaten Kutai Barat Nomor. 670/BH/XX.4/VIII/2010 tanggal 5 Agustus2010 tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum oleh BupatiKutai Barat atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah RI sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKMNomor. 01/Per/M.KUKM

program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKL TA.2013 ; ------------------------------------------------------------------

Negara.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputi BidangPemasaran dan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentangPenetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Penataan SaranaUsaha PKL TA.2013.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usahaPKL TA.2013 tahap kedelapan.1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi danUKM Nomor:07/PER/M.KUKM

1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pemasarandan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentang PenetapanKoperasi peserta program bantuan sosial Penataan Sarana Usaha PKLTA.2013 ;1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usahaPKL TA.2013 tahap kedelapan ;1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKMNomor:07/PER/M.KUKM

BidangPemasaran dan jaringan usaha Nomor 455/Kep/Dep.4/IX/2013 tentangPenetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Penataan SaranaUsaha PKL TA.2013 2222222 n nnn nnn n nn nnn cee n en nnn nee enn nn cnene1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan PPK Deputi BidangPemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 501/SK/PPK/Dep.4/IX/2013tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan penataan sarana usahaPKL TA.2013 tahap kedelapan ; 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Peraturan Menteri Negara Koperasi danUKM Nomor:07/PER/M.KUKM

P2 ;Fotocopy daftar Rincian Sisa Jumlah Kewajiban Hutang Nomor : SKL/KSPSMS/KP/LIT/V/2020, tanggal 12 Mei 2020, yang selanjutnya diberi tanda P3;Fotocopy Surat Peringatan tertanggal 17 Desember 2013, yang selanjutnyadiberi tanda P4 ;Fotocopy Surat Peringatan II tertanggal 02 April 2014 yang selanjutnya diberitanda P5 ;Fotocopy Surat Peringatan III dan terakhir tertanggal 14 April 2014 yangselanjutnya diberi tanda P6 ;Fotocopy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan MenengahNomor 218 /PAD/M.KUKM

Saderi selaku ketuaKoperasi Purna Bhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokokpinjaman dan bunga pinjaman yang semestinya harus dibayarkandan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan suratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang petunjuk teknis dana bergulirpengembangan usaha kecil dan mikro melalui perkuatan strukturalkeuangan KSP/USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun.e Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH telah merugikankeuangan

Saderi selaku ketuaKoperasi Purna Bhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokokpinjaman dan bunga pinjaman yang semestinya harus dibayarkandan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan suratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang = petunjuk teknis dana bergulirpengembangan usaha kecil dan mikro melalui perkuatan strukturalkeuangan KSP/USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun.e Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH bersama

Saderi selaku ketuaKoperasi Purna Bhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokokpinjaman dan bunga pinjaman yang semestinya harus dibayarkandan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan suratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang petunjuk teknis dana bergulirpengembangan usaha kecil dan mikro melalui perkuatan strukturalPutusan No. 57/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY., Halaman 13 dari 86keuangan KSP/USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10

Saderi selaku ketuaKoperasi Purna Bhakti tidak pernah melakukan pembayaran pokokpinjaman dan bunga pinjaman yang semestinya harus dibayarkandan dilunasi paling lambat tahun 2010 sesuai dengan suratKeputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang petunjuk teknis dana bergulirpengembangan usaha kecil dan mikro melalui perkuatan strukturalkeuangan KSP/USPKoperasi, jatuh tempo pengembalian dalamjangka waktu 10 tahun. Akibat perbuatan Terdakwa TITIK SUNARSIH Sdr.

Selanjutnya ada lagi aturannya Juknis menteriNegara koperasit dan UKM RI nomor 23/KEP/M.KUKM/I/2003Putusan No. 57/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY., Halaman 37 dari 86tentang petunjuk teknis dana bergulir pengembangan usaha kecil danmikro melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USPKoperasi untukkoperasi penerima dana bergulir tahun 2000 diberi waktupengembalian sebesarRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pertahun.

Bahwa temyata pula Penggugat Ill telah diangkat sebagai anggota pengurusselaku bendahara Kopkar YRM dimana Penggugat (Pengawas) danPenggugat Ill masih mempunyai hubungan perkawinan sebagai suamiistriyang sah, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi RepublikIndonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman StandarOperasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan PinjamKoperasi yang ditegaskan pada bagian standar pengelolaan koperasi simpanpinjam pada point 2 (dua) sub e berbunyi

Bahwa Penggugat menahan sertipikat hak milik dari Hermina Jandu tidakdibenarkan berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi RepublikIndonesia Nomor 96/M.KUKM/IX/2004 tentang Standar OperasionalManajemen dan unit simpan pinjam koperasi tentang standar agunan :1. Tidak seperti Bank agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam koperasibukan merupakan hal yang sangat utama;2.Apabila koperasi simpan pinjam koperasi mengharuskan ada agunan makaagunan adalah kekayaan berharga milik pribadi nasabah;3.