Hamid.Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan,SH No.20 Tanggal 14 Juli 2005 tentang PernyataanPemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs. AbdulHamid Rahim.Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas namaDrs.

Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SHNo.20 Tanggal 14 Juli 2005 tentang PernyataanPemilikan atas tanah hak Garap (P2)Drs. Abdul Hamid Rahim;10. Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas namaDrs. Abdul Hamid Rahim dari tahun 2000 s/d 2005;11. Fotocopy Lokasi Celebes Convention Center;12. Asii Berita Acara Pengadaan Tanah/PenyerahanSantunan No: B.A.01/CCC/VII/2005.13.

menyediakan alatalatkesehatan, obat Jamkesmas, dan BPJS yang diperlukan oleh pasienRSUD Tasikmalaya; Bahwa pasien Jamkesmas dan BPJS ketika berobat di RSUD Tasikmalayadan diberi resep, lalu pasien mengambil obat ke Apotek RSUD Tasikmalayadan apabila obat yang diperlukan di Apotek RSUD Tasikmalaya tidak adamaka pasien dirujuk ke Apotek Galenika 24 secara gratis karena pembayaranobat tersebut akan ditanggung oleh pihak Rumah Sakit Umum Tasikmalaya; Bahwa awalnya Saksi menerima faktur hasil verifikasi oleh PPATK

Tsm.Bahwa untuk pembayaran yang diterima dari RSUD dengan cara setiap bulandilakukan rekap obat yang telah diberikan kepada pasien Jamkesmas dan BPUJS,kemudian hasil rekapan tersebut diajukan ke pihak RSUD Tasikmalaya, lalusetelah diverifikasi oleh PPATK dan Akuntan RSUD Tasikmalaya, kemudianterbit SPM (Surat Perintah Membayar), lalu dilakukan pembayaran dengan carapihak RSUD Tasikmalaya menyerahkan Cek atau Bilyet Giro Bank Jabar ke pihakApotek Galenika 24 Tasikmalaya untuk dapat dicairkan;Bahwa

pasien mengambil obat ke Apotek RSUD Tasikmalaya dan apabilaobat yang diperlukan di Apotek RSUD Tasikmalaya tidak ada maka pasien dirujukke Apotek Galenika 24 secara gratis karena pembayaran obat tersebut akanditanggung oleh pihak RSUD Tasikmalaya;Menimbang, bahwa untuk pembayaran yang diterima dari RSUD dengan carasetiap bulan dilakukan rekap obat yang telah diberikan kepada pasien Jamkesmasdan BPJS, kemudian hasil rekapan tersebut diajukan ke pihak RSUD Tasikmalaya,lalu setelah diverifikasi oleh PPATK

SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Ahli berpendapat ahli sudah beberapa kali diminta sebagai AhliTindak Pidana Pencucian Uang baik pada tahap penyidikan maupun disidang pengadilan.Bahwa Ahli berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang.Bahwa Ahli menerangkan fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidanalain.Bahwa Ahli berpendapat Pengertian Pencucian Uang secaraumum dapatdidefinisikan sebagai suatu

Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukandengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yangbersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai denganketentuan UndangUndang ini, Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindakpidana; atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak

Ismail, S.H Notaris (PPATK Kota Dumai), bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3B. Alat Bukti Saksi1.

S01/2.02/PPATK/01/13/R tanggal 31Januari 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) meminta informasi hasil pengawasan/pemeriksaan Tergugatmengenai proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantorPT BPD BJB, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kav. 93 Jakarta.

(fotokopi dari fotokopi) ;Surat PPATK Nomor : S01/2.02/PPATK /01/13/R tanggal 31 Januari 2013,Perihal Undangan Rapat Koordinasi TerkaitDugaan Tindak Pidana Pencucian Uang PadaBJB. (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Bank Indonesia kepada PT. BPD JawaBarat dan Banten, Tbk. No. 15/12/APBU/Bd/Rahasia tanggal 11 Februari 2013, perihal :Pemeriksaan Khusus terhadap Bank Saudara.(fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Bank Indonesia kepada PT.

Wawan pada tanggal 6November 2012 diteruskan kepada Sd., Jamaludin Muslim danmemberikan rekomendasi kepada kepada Arie Yulianto terakhirpengambil keputusan Bien Subiantoro.Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembelian gedung kantorsesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 415 adalah direksi ;Bahwa salah satu pemicu pemeriksaan adalah surat permintaaninformasi mengenai pengadaan gedung oleh PPATK. BI terlambatmengetahui.

tertanggal 03 April 1997 Nomor 1014 yang Terletak :

Pahlawan No.105,Surabaya, selanjutnya disebut Turut Tergugat I.PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,disingkat PPATK, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda 35, Jakarta10210, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.Hal 1 dari hal 78 No.266/Pdt.G/2012/PN.

Penggugat:
YAKUB A GANI
Tergugat:
1.PT BANK PEMBANUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN ( BANK BJB ) CABANG INDRAMAYU
2.PEMERINTAH KABUPETEN INDRAMAYU DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN CQ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN INDRAMAYU
3.ETIM FATIMAH ( KUASA DIREKTUR PT.MEGA KARYA SENTRAL INDRO )
4.MUHAMAD IDRIS, PELAKSANA PROYEK DI LAPANGAN
5.NOTARIS- PPATK-NPAK,CITRA YOANITA,SH.,M.KN

BB No.1531 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesarRp3.033.000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannya berupaIdentitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK. BB No.1541 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesarRp2.575.000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannya berupaIdentitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.

BB No.1531 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama Money Changer Nomor PRM180713.B0044 tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp3.033.000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannya berupaIdentitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK. BB No.1541 (satu) bundel Fotokopi legalisir Faktur Beli Primatama MoneyChanger Nomor PRM190713.B0057 tanggal 19 Juli 2013 sebesarRp2.575.000.000, atas nama DARYONO beserta lampirannya berupaIdentitas DARYONO dan Dokumen Pelaporan ke PPATK.

menyelesaikansegala tanggung jawab saksi setelah saksi menjalani pidana;36Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakanbahwa yang menjadi tanggungan PT IORO yang pernah disetorkan terdakwabukan hanya Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta) tetapi lebih dari Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakantetap pada keterangannya;Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Jaksa Penuntut Umumjuga telah menghadirkan seorang AHLI Pegawai PPATK

Integration (Integrasi) yaitu upaya untuk menggunakan hartakekayaan dari hasil tindak pidana yang telah ditempatkan dan ataudilakukan pelapisan, untuk kegiatan Bisnis yang halal, dibelanjakanatau untuk pembelian;Bahwa dalam system di PPATK tidak tampak transaksi yang dilakukanoleh terdakwa;Bahwa Transaksi suatu rekening Nasabah bersifat rahasia disini PPATKakan melacak apabila ada laporan dari penyidik sehingga PPATK bisamenemukan aliran Transaksi;Bahwa mengenai Pelaku Tindak pidana Pencucian uang

dilaksanakan karena dalam hal ini IQRO Management telahkeburu tutup;Bahwa sebagai ahli saksi tidak melakukan investigasi Data tetapi hanyaberdasarkan data yang diberikan oleh Penyidik;Bahwa mengenai datadata pendukung berkaitan dengan perkara iniAhli hanya membaca berdasarkan berita acara penyidikan;Bahwa Ahli tidak melakukan investigasi aliran dana dari terdakwakepada PT IQRO karena mengenai hal tersebut ditangani oleh PPATKbagian Audit yang sifatnya rahasia;38 Bahwa Data Penyidik berasal dari PPATK

atas dasar permintaanpenyidik lalu dari PPATK Data tersebut dikembalikan kepada Penyidiksedangkan saksi dalam hal ini tidak dapat mengakses informasi PPATKhanya mendapatkan informasi dari penyidik saja; Bahwa setelah mendapatkan datadata dari penyidik, saksi kemudianmempelajari apakah dari datadata tersebut terdapat unsur dari tindakpidana ataukah tidak; Bahwa Data yang diterima dari penyidik antara lain berupa datanominal uang yang disetorkan; Bahwa Ahli tidak melakukan analisa Data karena bidang

,LLM, Memberikan pendapat, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :Bahwa ahli ditugaskan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) melalui surat Nomor : S111/02.3.3/PPATK/03/14 tanggal 19 Maret2014 perihal penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Terdakwa a.n.

berpergian jauh, ditambah lagi penyakitpinggang yang dideritanya semenjak tahun 2004, maka dalil ini patutlahdibuktikan;(5) Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat poin 12 s/d 18 karenaPenggugat secara sadar dan tampa paksaan dari pihak mana pun dandisaksikan oleh 2 orang saksi dan dilakukan di kantor Tergugat 17 jelas sahdemi hukum, yang mana Tergugat 1/7 adalah seorang Notaris yangdiberikan kewenangan oleh Undangundang untuk mensahkan suatu SuratPerjanjian, Surat Jualbeli, Surat Penyataan serta PPATK

berpergian jauh, ditambah lagi penyakitpinggang yang dideritanya semenjak tahun 2004, maka dalil ini patutlahdibuktikan;Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat poin 12 s/d 18 karenaPenggugat secara sadar dan tampa paksaan dari pihak mana pun dandisaksikan oleh 2 orang saksi dan dilakukan di kantor Tergugat 17 jelas sahdemi hukum, yang mana Tergugat 1/7 adalah seorang Notaris yangdiberikan kKewenangan oleh Undangundang untuk mensahkan suatu SuratPerjanjian, Surat Jualbeli, Surat Penyataan serta PPATK

ANDIS dalam mengambil narkotika dariMalaysia sampai diterima oleh saksi JUSMAN di Selat Panjang, Riau danmembawa narkotika ke Cirebon untuk diserahkan kepada saksi RIZKI);Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK ditemukan beberapatransaksi di dalam rekeningrekening atas nama terdakwa GUNAWAN AMINAHyang tersebar di beberapa bank, yaitu Bank BRI, BNI, BCA dan Mandiri, denganrincian sebagai berikut : Bahwa dalam Rekening Bank BRI milik terdakwa GUNAWAN nomor040401000214564, pada rekening

ANDIS dalam mengambil narkotika dariMalaysia sampai diterima oleh saksi JUSMAN di Selat Panjang, Riau danmembawa narkotika ke Cirebon untuk diserahkan kepada saksi RIZK).; Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK ditemukan beberapatransaksi di dalam rekeningrekening atas nama terdakwa GUNAWAN AMINAHHal. 51 dari 157 hal.

Usu Medan;= Bahwa transaksi yang harus dilaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan) adalah transaksi yang nominalnya sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebin dan Transaksi yangmencurigakan yaitu transaksi yang diantaranya tidak sesuai denganPropiling; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keteranganSaksi tersebut benar;2.

Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atausurat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli ISENU YUWANA DARMAWAN,S.H., LLM dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) disebutkan bahwa mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalamtiga tahap yaitu :a.

Putusan Pidana nomor Perkara : 156/Pid.Sus/2016/PN CbnKeuangan (PPATK) memberikan pendapat bahwa dalam perspektif tindak pidanapencucian uang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana meminjam ataumempergunakan rekening orang lain untuk menampung, menempatkan, mentransferharta kekayaan hasil tindak pidana dipandang sebagai upaya untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

., pada pokoknyamenerangkan :Ahli telan memberikan keterangannya sebagai ahli tindak pidana perbankanpada penyidik Krimsus Polda Metro Jaya dan semua keteragan tersebut diberikandibawah sumpah ;Bahwa Abhli saat ini bekerja di PPATK dan tugas serta tanggung jawab ahliantara lain melakukan analisis hukum dena memberikan pendapat hukumberkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keteranganahlu khususnya dibidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganHalaman 27 dari 58 Putusan

no. 2322/PID.B/2018/PN.JKT.BRTpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan diKepolisisan, Kejaksaan maupun di sidang Pengadilan; Bahwa tugas dan fungsi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) berdasarkan pasal 39 UU No.8 tahun 2010 tetang Pencegan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan fungsi PPATK diaturberdasarkan pasal 40 UU No. 8 tahun 2010 sebagai berikut:1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;3. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan ;4. periksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasitindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Hal ini dimaksudkan oleh Said Jamalul Quris untuk menghindaritransaksi mencurigakan dan menghindari pelaporan Bank kepada PPATK(Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagaimanaditentukan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dana yang tersisa di Bank BCA Cabang Medan adalahRp. 1.981.399.289,52, sedangkan pada Bank Danamon Cabang MedanHal. 6 dari 42 hal. Put.

Hal ini dimaksudkan oleh Said Jamalul Quris untuk menghindaritransaksi mencurigakan dan menghindari pelaporan Bank kepada PPATK(Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagaimanaditentukan perundangundangan yang berlaku; Bahwa dana yang tersisa di Bank BCA Cabang Medan adalahRp. 1.981.399.289,52, sedangkan pada Bank Danamon Cabang Medansebesar Rp. 2.626.284.965,61, pada Bank Lippo Cabang Medan sebesarRp. 1.852.867.041,00 dan pada Bank Muamalat Jakarta sebesarRp. 10.936.268,07 yang tersimpan

Hal ini dimaksudkan oleh Said Jamalul Quris untuk menghindaritransaksi mencurigakan dan menghindari pelaporan Bank kepada PPATK(Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagaimanaditentukan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dana yang tersisa di Bank BCA Cabang Medan adalahRp. 1.981.399.289,52, sedangkan pada Bank Danamon Cabang Medansebesar Rp. 2.626.284.965,61, pada Bank Lippo Cabang Medan sebesarRp. 1.852.867.041,00 dan pada Bank Muamalat Jakarta sebesarRp. 10.936.268,07 yang tersimpan

Hal ini terjadi karena dalamperkara ini tidak ada Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK.Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf d jo Pasal 44 huruf ,seharusnya ada LHA dari PPATK untuk memastikan bahwa Terdakwatelah melakukan tindak pidana pencucian uang dari uang yangdiperoleh dari Saksi Khamami, S.Ag., M.M. bin Waid, Saksi RR.Rochayatun binti R. Mashoed, Saksi Astrerina Aulia Rahmawati bintiRahmat Margiono, Saksi Fatchur Rozaq bin Soejitno, Saksi EkoPudjiastowo bin Hadi Sucipto, Saksi Dra.

Tanpa adanya LHA dari PPATK,dari mana diperoleh kesimpulan telah terjadi tindak pidana pencucianuang dari uang yang diperoleh Terdakwa melalui tindak pidanapenipuan.

Ahli dari PPATK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumhanya menjelaskan teknis hukum mengenai halhal yang menjadicakupan dari TPPU ;Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Tinggi Semarang (Judex Facti) hendak menerapkanketentuan TPPU sesuai pertimbangan hukumnya, maka konsekuensihukumnya semua pihak yang melakukan transaksi atau menerimaaliran dana wajib dijadikan Terdakwa, dalam hal ini saksisaksi : DwiHandayani Jurito, Bowo Wibowo Jurito, Khamami, S.Ag., M.M. binWaid

Bahwa Penyidik tetap menerapkan ketentuan TPPU walaupun tanpaadanya Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK dan mengabaikanbukti pengembalian uang dari Arista Kurniasari kepada para mitrakerjanya ;c.

Semestinya, karena menyangkut pembuktian jumlah uangyang besar dan dalam rekening telah tercampur satu dengan yang lain,maka pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana dan rumit,karenanya mutlak dilakukan LHA dari PPATK untuk membuktikan adatidaknya TPPU ;d. Bahwa ada indikasi bahwa para Koordinator Investor memperoleh uangyang banyak dari para investor maupun dari uang pengembalian AristaHal. 63 dari 67 hal. Put.

., Surat Kematian istri Saksi (LusminarSihite), Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2019 dan SuratPernyataan Jual Beli Tanah tanggal 25 Februari 2017.Bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan pada saatpemeriksaan Saksi Ahli pada persidangan yaitu Saksi Ahli dariPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)yang bernama Isnu Yuwana Dermawan, S.H., M.H., yang mana padasaat itu Andri Marpaung bertanya pada Saksi Ahli yang pada intinya:Apakah harta warisan dan hutang Terdakwa termasuk dalamhasil

pengadilan pada tingkat pertama.Dan selanjutnya dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa ParaTermohon Banding tidak ~terbukti menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaannya hal tersebut dibuktikandengan SEMUA ASET/HARTA ADALAH ATAS NAMA MEREKADAN JIKALAUPUN ITU BELUM ATAS NAMANYA DIKARENAKANSEDANG DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA, ARTINYA TIDAKADA NIAT SENGAJA MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN.Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dari Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

Keberatan Karena Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) TidakSemua Aset/Harta Dapat Dikategorikan Sebagai Hasil TPPU;Sebagaimana dalam pemeriksaan Saksi Ahli pada persidangan yaitu SaksiAhli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)yang bernama Isnu Yuwana Dermawan, S.H., M.H., yang mana padasaat itu Andri Marpaung bertanya pada Saksi Ahli yang pada intinya :Apakah harta warisan dan hutang Terdakwa termasuk dalam hasildari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ????.

Tidak menyembunyikan atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaannya;Bahwa Para Pemohon Banding sesuai fakta persidangan tidak terbuktimenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya haltersebut dibuktikan dengan SEMUA ASET/HARTA ADALAH ATAS NAMAMEREKA DAN JIKALAUPUN ITU BELUM ATAS NAMANYADIKARENAKAN SEDANG DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA,ARTINYA TIDAK ADA NIAT SENGAJA MENYEMBUNYIKAN ATAUMENYAMARKAN.Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dari Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK

(SAKSI AHLD.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai saksi ahli sehubungandengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi yang adadalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semuanya ;18e Bahwa benar keahlian saksi adalah dalam bidang Tindak Pidana Pencucian Uang / MoneyLoundering karena ahli sudah bertugas selama 2 tahun 4 bulan di PPATK dan selamabertugas saksi selalu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk memberikanketerangan ahli kepada penegak

hukum, dan khusus dalam perkara ini saksi ditunjukKepala Pusat PPATK No.

S143/02.3.3/PPATK/04/14 ;e Bahwa yang dimaksud dengan *pencucian uang adalah perbuatan menempatkan,mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sehinggaseolaholah

PerlindunganKonsumen Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporandan Analisa Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) up.Direktorat Analisa PPATK;15. Bahwa lebih lanjut, terhadap transfer dana:Nama Bank : PT. Bank Mega Indonesia BankMega Malang Kyai Tamin IndonesiaNama Pemegarg rekening: Luis Alvarez;Alamat : JI.

.4.000.0000, (empat Jutarupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhnkan sampai anakanak tersebutdewasa (21 tahun);Putusan ini sangat memberatkan Tergugat/Pemohon Kasasi dan tidak sesuaidengan kemampuan Tergugat karena mengalami kebangkrutan dalam usaha,dan hal ini bertentangan dengan KHI tahun 1991, pasal 105 huruf d dan f..Buktibukti dan keterangan yang menyebutkan bahwa Tergugat Bangkrut adalahsebagai berikut:1.Nama perusahaan Tergugat adalah CV. dan memohon kepada Hakim Agungagar mengecek ke Badan PPATK