Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orangyang tidak berhak untuk melakukan gugatan dan Tergugat yang tidak adahubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yangdilanggar;Bahwa selain itu secara umum untuk dapat diterimanya suatu gugatanharuslah memenuhi beberapa syarat yaitu memiliki dasar hukum, adanyakepentingan hukum, mengandung sengketa serta dibuat secara cermat danterang (lihat Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hIm

KUHAP danKUHAP, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.512, 2006.

,CN. yang berjudul MembagiWarisan Berdasarkan PasalPasal Hukum PerdataBW diterbitkan penerbit PT.Raja GrafindoPersada,Jakarta, Tahun 2003, halaman 3.BukuDr. H.

Adami Chazawi, SH, dalambukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT.Raja Grapindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakanbahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atauterlarangnya dari suatu. perbuatan, dimana sifattercela tersebut dapat bersumber pada undang undang(melawan hukum formil/ formelle wederrechtelijk) dandapat bersumber pada masyarakat melawan hukummateriil/ materieel wederrechtelijk );Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichtingkesengajaan adalah pidana yang dijatuhkan hanya

Andi Hamzah, S.H. menjelaskan, melawan hukum sehinggamempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (Korupsi di Indonesia, Masalahdan Pemecahannya, 1984, hlm.77), sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukumsecara formil adalah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapatdibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum (PemberantasanKorupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT.Raja Grafindo PersadaJakarta, 2005 hlm. 125);Bahwa pengertian perbuatan

Cakrayudha Persada dan PT.Raja Prakasa Semesta terdapat kesalahanpengetikan yang sama, kesamaan susunan danformat penulisan;3 Pengurusan dokumen jaminan penawaran PT.Cakrayudha Persada beralamat di Bandungdikeluarkan oleh Bank BNI Cabang UtamaBandung, sedangkan PT. Raja Prakasa SemestaHal 85 dari 258 Pts.

Cakrayudha Persada dan PT.Raja Prakasa Semesta dalam formulir isian kualifikasi, kedua perusahaantersebut menuliskan saya tidak senang dan tidak akan terlibat pertentangankepentingan dengan para pihak yang terkait. Adapun penulisan sesuaidokumen seharusnya kata senang ditulis sedang, sehingga antara PT.Cakrayudha Persada dan PT.

Daya Mandiri Semesta dan PT.Raja Prakarsa, namun yang mengambil hanya satu perusahaan yaitu PT.

Raja PrakasaSemesta beralamat di JakartaSelatan juga menggunakanjaminan penawaran yangdikeluarkan oleh Bank BNICabang Utama Bandung, dimanakedua jaminan penawaran tersebutdiserahkan dan diambil oleh saksiDindin Rohendi Als Dindin yangmerupakan Cleaning Service PT.Cakrayudha Persada.Berdasarkan nilai penawaran PT.Raja Prakasa Semesta sebesar Rp3.278.280.500, dibandingkandengan nilat HPS sebesar Rp3.440.959.400, turun sebesar4,73% terhadap HPS, penawaranPT.

RAJAPRAKASA SEMESTA tanggal 30 April 2014 yang diterima dan ditandatangani oleh DINDIN R.Fotocopy legalisir Permohonan Penerbitan Garansi Bank BNI atas nama PT.RAJA PRAKASA SEMESTA tanggal 30 April 2014.Fotocopy legalisir Pengumuman Pelelangan Nomor : 5129.001.023.02/D.02.15.01/ULPPNBP/4/2014 tanggal April 2014 oleh BP Batam UnitLayanan Pengadaan.Fotocopy legalisir Berita Facsimile Bank BNI tanggal 12 Agustus 2014perihal penyelesaian dan pengembalian jaminan garansi Bank No Test :0)3/5513/selasa/

Bekerjasama dengan Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas HukumUniversitas Indonesia diterbitkan oleh PT.Raja Grafindo Persada di Jakartadalam Tulisanya pada Halaman 5 pada pokok pembahasan mengenalHUKUM KONTRAK yang dalam penjabaranya disebutkan pada Halaman20 Huruf E. Masalah Itikat Baik dan Keadaan Memaksa disebutkan dalamKUHPer mengatur mengenai Itikat Baik dalam Bagian yang membicarakanPerjanjian.

SOENARTOSOERODIBROTO, S.H. dalam bukunya: KUHP dan KUHAPDilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad; PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.105).Openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Stafrecht lebihtepat diterjemahkan secara terangterangan, istilah manamempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau di mukaumum.

Unsur Jik. makaian ter menimbulkan kerugian, karenpemalsuan surat .Menimbang, bahwa menurut Soenarto Soerodibroto dalam bukunnyaKUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I danHoge Raad ( Terbitan PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994, halaman156 ), berpendapat bahwa Kerugian yang dapat timbul akibat daripemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadarioleh petindak .

Nomor 06 PK/TUN/2016kepada Tergugat untuk memulihkan kembali sertipikatsertipikat objeksengketa, dengan alasan menurut doktrin hukum acara Peradilan TataUsaha Negara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap mengandung sifat azas Erga Omnes;Pengertian Erga Omnes sebagaimana azas hukum Adminstrasi berlakuuntuk siapa saja dan tidak hanya terbatas berlakunya bagi pihakpihakyang berperkara saja kutipan buku Hukum Acara Peradilan TataUsaha Negara, Zairin Harahap, PT.Raja

Dr.Jur.Andi Hamzah (Pemberantasan korupsi melalui Jalur hukum pidananasional dan Internasional, edisi revisi, Penerbit, PT.Raja Garfindo Persada Jakarta, tahun2005, hal : 209) menyatakan berhubungan dengan jabatan lebih luas daripada yangdipikirkan orang, karena kata kata yang berhubungan dengan jabatannya tidaklah perlubahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa jasa yang diminta daripadannya;akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (H.R. 26 juni62 1919), lagi

Risna Caisaria karena untuk persyaratankemitraan ternak ayam dengan kandang ayam closehouse memerlukan badan hukum berbentuk PT danpembentukan PT nya sudah jadi dengan nama PT.Raja.5. Bahwa lahan yang Terdakwa beli tersebut dari 5(lima) orang diantaranya bernama Sdr. Nana SuryanaTahir dan total luas lahan seluruhnya kurang lebih 6000M2 (enam ribu meter persegi) kemudian untuk prosesbalik nama dan AJB dilakukan di Notaris a.n. NiaTresnawati di Kota Tasikmalaya.6.

(Andi Hamzah, PemberantasanKorupsi, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 98).Hal 46 dari 62 halaman, Putusan Nomor 859 /Pid. B/2018/PN Mks.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Robby GunawanHoetardjo, Ir. Ami Basuki Budiarto, Ir. Joko Setiono, Syukri Sulaeman, ST.

Disinikesengajaan pembuat peserta adalah sama dengankesengajaan pembuat pelaksana yaitu samasama ditujukanpada penyelesaian tindak pidana;(Drs.Adami Chazawi, SH Percobaan & Penyertaan PelajaranHukum Pidana PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002);Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur keduatersebut di atas, secara mutatis mutandis dimasukkan sebagai bagianpertimbangan unsur keempat ini;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkansebelumnya, bahwa awalnya rencana Liberti Napitupulu

Bekerjasama dengan Djokosoetono Research Center (DRC) Fakultas HukumUniversitas Indonesia diterbitkan oleh PT.Raja Grafindo Persada di Jakartadalam Tulisanya pada Halaman 5 pada pokok pembahasan mengenaiHUKUM KONTRAK yang dalam penjabaranya disebutkan pada Halaman20 Huruf E. Masalah Itikat Baik dan Keadaan Memaksa disebutkan dalam KUHPer mengatur mengenai Itikat Baik dalam Bagian yangmembicarakan Perjanjian.

RusmiaSitanggang (Stasiun PT.Raja Napogos), dimiliki dan diteruskan/diwariskankepada anaknya yang paling bungsu bernama : Ferry Sitanggang, sekarangditempati oleh abangnya Tulas Sitanggang;Rumah toko Hotmatua peninggalan Cirus limbong alm . dimiliki anakbungsunya bernama : Manumpak Limbong;Rumah Toko peninggalan Toko Siampudan simbolon dimiliki olehanaknya paling bungsu bernama Makdin Simbolon;Rumah Makan Sinaga (Loket Stasiun PT.Pulo Samosir) peninggalanAlex sinaga alm.

335, 368, 369 KUHP.Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atauwewenang yang melekat pada jabatan/ kedudukan sebagai pegawai negeriatau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yangsemestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan , petunjuk tata kerja,instruksi dinas, bahkan kebiasan yang berlaku umum dan terusmenerus, yangbertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan/ jabatan tersebut (Vide: Adami Chazawi,Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi), PT.Raja

(tiga) lembar surat (Asli) dari PT.Raja Mulia Putera Andalan7. 1 (Satu) Bundel (FotoCopy) Surat dari HABIB YAHYADirektur CV.Mulia Pratama Kepada SYAID TAUFIKURRAHMANtanggal 11 Maret 2013 tanggal 09 April 2013, tgl.26 April 2013serta catatan punggung dibelakangnya;8. 1 (satu) bundel Proposal (Asli) dari JOANNA MANDIRIGroup kepada Bapak Habib Yahya Jakarta tanggal 15 Februari2013;9. 1 (Satu) Bundel (FotoCopy) Print Out Rekening An.Sam/anitentang Pembelian Dana Fiber ;10. 1 (satu) Bundel (Asli) Warna

(tiga) lembar surat (Asli) dari PT.Raja Mulia Putera Andalan7. 1 (satu) Bundel (FotoCopy) Surat dari HABIB YAHYADirektur CV.Mulia Pratama Kepada SYAID TAUFIKURRAHMANhalaman 147 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMtanggal 11 Maret 2013 tanggal 09 April 2013, tgl.26 April 2013serta catatan punggung dibelakangnya;8. 1 (Satu) bundel Proposal (Asli) dari JOANNA MANDIRIGroup kepada Bapak Habib Yahya Jakarta tanggal 15 Februari2013;9. 1 (Satu) Bundel (FotoCopy) Print Out Rekening An.Sam

menggunakan kekuasaan atauwewenang yang melekat pada jabatan/ kedudukan sebagai pegawai negeriatau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yangsemestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan , petunjuk tata kerja,instruksi dinas, bahkan kebiasan yang berlaku umum dan terusmenerus, yangbertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan/ jabatan tersebut (halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.MnkVide: Adami Chazawi,Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi), PT.Raja

Andi Hamzah dalam bukunya "PemberatasanTindak Pidana Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional(PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005 halaman 193) mengatakan yang padaintinya menegaskan ; subjek delik pada pasal 3 harus memenuhikualitassebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kualitas jabatan ataukedudukan maka Terdakwa tidak mempunyai wewenang, kesempatan atausarana yang diperoleh karena jabatan atau kedudukannya sehingga Terdakwaakan mustahil