Pemohon:
Suwaji, S.IP

ERLING RIYADI, S.Ip., S.H;

Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Kolonel Cpm Erling Riyadi, S.Ip.,S.H. NRP. 30152 tersebut dengan : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;2. Menetapkan barang bukti berupa :a. Berupa suratsurat :1) Satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201011910610006atas nama Erling Riyadi, S.lp., S.H.

No. 14 PK/MIL/20169)h)tanggal 27 Februari 2002 yang mencantumkan pernikahanantara penghadap dengan Kolonel Cpm Erling Riyadi, S.Ip.,S.H., dibuat atas inisiatif penghadap sendiri tanpa diketahui/memberitahukannya kepada Kolonel Cpm Erling Riyadi, S.lIp.

Erling Riyadi S.Ip.,S.H., dan Susilowati, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22309.CS/2007Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 14 PK/MIL/201613)14)15)An. Eartha Elysia Suriyadi Putri tanggal 29 Agustus 2007, KartuTanda Penduduk NIK. 320101191061006 An. Erling Riyadi S.lp.,S.H., dan Kartu Tanda Penduduk An. Susilowati, Kartu KeluargaNomor 320112005090088 An. Kepala Keluarga Erling Riyadi S.Ip.

,Notaris di Kota Depok, menyatakan sebagai berikut :1)Bahwa penghadap kenal dengan Kolonel Cpm Erling Riyadi, S.Ip.,S.H., sejak tahun 1993 dalam hubungan kerja saat penghadapHal. 25 dari 47 hal. Put.

., berdinas dan penghadap tidak pernahmenikah secara siri atau secara sah menurut hukum yang berlakuatau penghadap tidak pernah hidup satu rumah layaknya suamiistridengan Kolonel Cpm Erling Riyadi,S.Ip., S.H.

DAEN SAPUTRA, S.Ip., M.Si

Nama lengkap :DAEN SAPUTRA, S.Ip., M.Si2. Tempat lahir : Sukabumi3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 16 Februari 19664. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal: Jl. Simpang Tiga RT 02 / RW 03, Kelurahan Karang Tengah,Kecamatan Cibadak, Kabupaten SukabumiaAgama : IslamoO.

Penetapan Majelis Hakim Nomor98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.tanggal 07Desember 2016tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa DAEN SAPUTRA, S.Ip

S.Ip., M.Si. bersamasamadengan DRS. LOMRI MALADI,M.Si. di kantor KEMENPORAJakarta. j. Februari 2013 dipergunakan untukkoordinasi kepada sdr. AMIRselaku penghubung dari PT.KARYA SIMETRIS sebagaiRp. 30.000.000, bentuk imbalan, dan yangmenyerahkan LOMRI MALADIsendii di daerah CiaulKabupaten Sukabumi.k.

873.102.758, (delapan ratustujuh puluh tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh delapanrupiah).Y adanya sisa nilai kontrak sebesar Rp.321.979.000,dengan rinciansebagai berikut :(Nilai Paket Pekerjaan yang dilelangkan Rehab GOR = Rp.4.020.000.000/Nilai Penawaran paket pekerjaan Rehab GOR oleh Pemborong =Rp.3.698.021.000) sisa sebesar Rp.321.979.000,Y adanya pencatatan penggunaan dana berdasarkan buku bank, tidaksesuai dengan realisasi pengunaan dana.Bahwa akibat perouatan Terdakwa DAEN SAPUTRA, S.Ip

Rp. 5.000.000,c. 8 Agustus 2012 Rp. 30.000.000,d. 8 Agustus 2012 Rp. 32.000.000,e. 30 Oktober 2012 Rp. 30.000.000,f. 14 Nopember 2012 Rp. 11.000.000,g. 31 Agustus 2012 Rp. 95.000.000,h. 23 Januari 2013 Rp. 40.000.000,i Januari 2013 dipergunakan untuk Rp. 50.000.000,koordinasi kepada pihakKEMENPORA R.I yaknisdr.HAFID selaku AsistenDeputi Kementrian Pemudadan Olahraga RepublikIndonesia, dimana uangtersebut diserahkan olehTerdakwa DAEN SAPUTRA,S.Ip., M.Si. bersamasamadengan DRS.

SAHUR RIFAI, S.IP dan Heriyani yang lahir di Pare-Pare pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009.3. Memerintahkan kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran atas nama AHMAD RIFFAT PUTRA SAHUR.4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar : Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

SAHUR RIFAI, S.IP.

SAHUR RIFAI, S.IP dan Heriyani yang lahir di ParePare pada hari Selasatanggal 29 Desember 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari dari RumahSakit Fatimah Kota ParePare Nomor Reg. : 795/XII/2009, tertanggal 29 Desember 2009;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri ParePare / Pejabat yang ditunjukuntuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat padabuku register yang tersedia untuk itu;4.

SAHUR RIFAI, S.IP (in person)dan selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan pemohon menyatakan tetappada permohonannya.Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telahmengajukan bukti surat yang berupa fotocopynya sebagai berikut :1. Bukti P1 adalah KTP an. MUH. SAHUR RIFAI, S.IP, yang bertempat tinggal di Jl.Gelatik RT.003 RW.002 Kel.

SAHUR RIFAI, S.IP (Suami) / Pemohon dengan Heriyani(istri).Bukti P3 adalah Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Fatimah, tertanggal : 29Desember 2009, an.

SAHUR RIFAI, S.IP (Suami) dan Heriyani (Istri)mereka adalah suamiistri yang menikah secara sah, adalah warga Negara Indonesiatinggal di JI. Gelatik RT.003 RW.002 Kel. Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota ParePare.2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon MUH. SAHUR RIFAI, S.IP (Suami) danHeriyani (Istri), telah mempunyai seorang anak Lakilaki yang diberi nama : AHMADRIFFAT PUTRA SAHUR, Lahir di ParePare, Hari Selasa, tanggal : 29 Desember2009.3.

SAHUR RIFATI, S.IP dan Heriyani yang lahir di ParePare padahari Selasa tanggal 29 Desember 2009.3. Memerintahkan kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil untuk melakukanpencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran atas nama AHMAD RIFFATPUTRA SAHUR.4.

HASBI HAMDI, S.IP

Hasbi Hamdi, S.IP pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Agustus 2005 s/d Desember2005, bertempat di lokasi pembangunan MTs. Bahrul Ulum di Desa Bontorea,Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SungguminasaHal. 7 dari 32 hal. Put.

Hasbi Hamdi, S.IP dari dakwaanSubsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.

Hasbi Hamdi, S.IP berupapidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwaditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.

Hasbi Hamdi, S.IP telah terbukti secara sahmelakukan tindak pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.

HASBI HAMDI, S.Ip tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa MUH. HASBI HAMDI, S.Ip dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa MUH.

Menyatakan terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam dakwaan primair; 2.

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;17) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.Ip. ;18) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku

LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.Ip dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos. ;33) Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : /BAP/DIKPORA/DAK-2010/DPAL/IV/2011 Tangal 25 Aprli 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip.;34) Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 01/BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII

/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;36) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.Ip. ;37) Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/1110.a/BAPB/PBP/SETDA/2011 Tanggal 26 Mei Tahun 2011 ditandatangani oleh Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO

, S.Ip., Panitia Pemeriksa Barang Drs.K.E.

HENRY DWI PRABOWO, S.IP

PERKPDS 01/DOBO/01/2015 Terdakwa didakwa :PRIMAIRBahwa terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP selaku Direktur CV.NUGRAHA yang beralamat di JI.

S.Sos dan Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP.

;Bahwa Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. dalam kedudukannyaselaku Direktur CV.

yang ditanda tangani' oleh Saksi CAROLINAGALANDJINJINAl S.Sos dan Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP.

(dua ratus juta rupiah).Menimbang, bahwa, disamping itu jabatan Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai DirekturCV.

Menyatakan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair ; ---------2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -------------------------------------------------3.

AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanten yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak PidanaKorupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd ;Tempat lahir : Garut ; Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun/ 27 Februari 1960 ; Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl.

Perkara : PDS01/10.6.15/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : DAKWAAN Bahwa Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd.

Grand) pada SMP Mahardhika PasirAmpo Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012adalah sebesar Rp.71.070.210,00 (Tujuh Puluh Satu JutaTujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) darialokasi dana yang diterima pihak sekolah sebesar Rp.180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah),sedangkan hasil perhitungan fisik pekerjaan terpasangdilapangan hanya sebesar Rp. 108.929.790, (SeratusDelapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan RibuTujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).; Perbuatan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor31 tahun 1999 jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana Dakwaan Primair, dan oleh karenaitu menuntut agar Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP, MPddijatuhi pidana Penjara selama 4 (empat) tahun danmenghukum Terdakwa pula

Menyatakan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP. M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan; .

Mauluddin, S.Ip, Msi. yang dimintakan banding tersebut.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,_ (lima ribu rupiah).

MAULUDDIN, S.IP.,M.Si

MAULUDDIN, S.IP.,M.Si.Tempat lahir : PutussibauUmur / tanggal lahir : 49 Tahun/19 Juni 1968Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan/kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan M.

MAULUDDIN, S.IP., M.SI;7. Lurah/Kepala Desa Setempat sebagai anggota yaitu KepalaDesa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu saksiANTONIUS HUSIN;8. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu sebagaiSekretaris bukan anggota yaitu saksi Drs. R.A.SUNGKALANG, MM; Hal 6 dari 50 hal putusan Nomor 7/PID,SUSTPK/2018/PT PTK9. Kepala Seksi Hakhak atas tanah pada Kantor PertanahanKab.

MAULUDDIN, S.IP., M.SIselaku anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama sama dengananggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah bertentangan denganPeraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :A.

MAULUDDIN, S.IP. M.Sitersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

MAULUDDIN, S.IP., M.Si oleh karena itudari Dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa M.

REZA ADRIANSYAH, S.IP., Kapten Caj NRP. 11110032970984 tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

REZA ADRIANSYAH, S.IP.

Menyatakan Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Menetapkan Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip tetap berada dalam tahanan ;6. Menetapkan Barang Bukti, berupa :1. Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEG DPRD Prov Maluku Utara Sofifi-Kab. Halmahera Timur untuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 dan Perda No. 6 tahun 2005 tanggal 17 Juni 2011 An. ISHAK NASER,SE. 2.

Menetapkan supaya Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IQBAL AL HADAR, S.Ip

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah) dan saksi Drs.

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, , baiksaksi H.

Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Tim Penasehat HukumTerdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip ;.

Mengembalikan dan Menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukanTerdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip pada kedudukan semula ;.

ABDULLAH IBRAHIM, S.lp tidak pernah ditunjukkanuang yang telah di cairkan oleh Terdakwa IQBAL AL HADAR, S.Ip, setelah uangcair kemudian seluruhnya uang tersebut disimpan oleh Bendahara TerdakwaIQBAL AL HADAR, S.lp, dan yang menyerahkan uang serta kwitansi uangperjalanan dinas kepada orang yang melakukan perjalanan dinas adalahBendahara Terdakwa IQBAL AL HADAR, S.Ip tidak pernah disaksikan oleh saksiH.

pemohon : HARI SOEBAGIJO, S.IP

., S.IP.

Korupsi jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.

., S.IP., tidak teroukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanTindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (

Lurah Untia selaku PanitiaPengadaan Tanah dan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.

Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sehingga unsur ini tidakterbukti pada perbuatan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.

AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;

PUTUSANNomor 2182 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor danTerdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :Nama : AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.

Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.,tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggarPasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanPrimair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA ADRIANARUMBEWAS, S.IP., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid. Sus/20194.

Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan SubsidairPenuntut Umum;Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.

UndangUndang Nomor8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUMFORtersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TerdakwaAGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP

JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE

PUTUSANNo. 152 K/Pid/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE ;tempat lahir : Wahai ;umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 06 Juni 1968 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Pemda Il RT. 002/ RW. 005, KelurahanSiwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru, KabupatenKepulaua Aru ;agama : Kristen Protestan ;pekerjaan

JOSEPH UNAWEKLA, S.lp alias OCE,supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No. 148/Pid.B/2014/PN.TULtanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.lp alias OCE yangidentitas selengkapnya sebagaimana diatas, tidak terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;Membebaskan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip

alias OCE tersebutoleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kedua tersebut ;Menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanyang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;Membebaskan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tersebutoleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kesatu primair;Menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;Membebaskan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tersebutoleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kesatu subsidair;Memerintahkan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.lIp alias OCE segeradibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;Memulinkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa JOSEPHUNAWEKLA, S.Ip alias OCE tersebut dalam segala kedudukan, harkat danmartabatnya;Menetapkan barang bukti berupa : 1

MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN

PUTUSANNomor 573 K/Pid.Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :NamaTempat LahirUmur/Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan: MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN;: Belawan ;: 58 tahun/08 Maret 1958;: Perempuan;: Indonesia ;: Jalan A.

HELMY ALI, MM Bin MUHAMMAD ALI selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) /Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Sabang bersamasama dengan Terdakwa I MARIANI, S.Ip, MM selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pengadaan Kapal Wisata(Otsus) Di Kota Sabang Tahun 2010 dalam pelaksanaan pekerjaan PengadaanKapal Wisata (Otsus) Di Kota Sabang Tahun 2010, pada hari dan tanggal yangtidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2010 sampai dengan bulanDesember 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu

No. 573 K/Pid.Sus/2017 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa IIyakni MARIANI, S.Ip, MM ; Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Wardiani;Bahwa pada tanggal 20 April 2010, Terdakwa selaku Kuasa PengggunaAnggaran melakukan revisi (DPASKPA) Dinas Kebudayaan dan PariwisataAceh pada Kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut.

HELMY ALI, M.M. selaku Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang ; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Terdakwa IIyakni MARIANI, S.Ip, MM; Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Wardiani;Bahwa pada tanggal 20 April 2010, Terdakwa selaku Kuasa PengggunaAnggaran melakukan revisi (DPASKPA) Dinas Kebudayaan dan PariwisataAceh pada kegiatan Pengadaan Kapal Wisata (Otsus) tersebut.

Bin MUHAMMADALI dan Terdakwa II MARIANI, S.Ip, M.M. Binti PANJAITAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Domut, S.IP.

Tanggal 17 Mei 2018;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2.

Penggugat:
Udin K Domut, S.IP, S.IP
Tergugat:
BUPATI BUOL

DOMUT, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Bungkudu. RT 008 RW003, Kecamatan Bukal Kabupaten.Boul, Provinsi SulawesiTengah;Dengan ini memberi kuasa kepada: AGUS DARWIS,SH.MH;UJANG HERMANSYAH,SH;BUDI ARTA PRADANA, SH.MH;FEBRIANTO,SH;SAHRUL, SH.

DOMUT, S.IP tanggal 17Mei 2018,menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu:1.Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut,PENGGUGAT kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gajisebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhankehidupan seharihari;Bahwa TERGUGAT telah menghilangkan hakhak PENGGUGAT sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol.

DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K. DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018, sampai perkara aquo memperoleh kekuatanhukum tetap.DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K.DOMUT, S.IP tanggal 17 Mei 2018;4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi atau memulinkan hakPENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatanPenggugat seperti semula atau yang setara;5.

Domut,S.IP, tanggal 17 Mei 2018;Il. DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;Ill. DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Pemohon:
FIFI ASFIAH, S.IP

Bahwa Pemohon telah menikah dengan MUHAMMAD KHAEKALFAHRY, S.IP (Almarhum), berdasarkan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 17Oktober 2009Nomor :917/95/X/2009, yang dikeluarkan oleh KementerianAgama Republik Indonesia;2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum MUHAMMADKHAEKAL FAHRY, S.IP tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :a.

Bahwa suami pemohon, yaitu MUHAMMAD KHAEKAL FAHRY, S.IP(Almarhum) telah meninggal dunia di Makassar, pada tanggal 24 Februari2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7309KM140320140001, tertanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasPencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros ;4.

NURLENA WITTIRI, ZULKIFLIRISWAN AKBAR, S.STP, MUHAMMAD KHAEKAL FAHRY, S.IP,FADLY ASHORY FAHRY, AZIZAH FAUZAN FAHRY, RISWANDYSUCITRA FAHRY, S.STP ;5.

Nona RADELLA PUTRI KHAEKAL, Perempuan, lahir di Maros 25Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor16275/CSMrs/IX/2011, tertanggal 19 September 2011 yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Maros ;Dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanahwarisan tersebut diatas yang merupakan peninggalan/warisan darialmarhum MUHAMMAD KHAEKAL FAHRY, S.IP (Suami pemohon).3.

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, DKK

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN, Terdakwall. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, Terdakwa iil.PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, Terdakwa IV.PARDIRO bin HARTO UTOMO, Terdakwa V. YOGI PRADONO binWIJI, Terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJOSUWITO, Terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP binSARDI, Terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO, danTerdakwa IX. AJ.

YOGI PRADONO bin WIJI masingmasing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa VI.NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJO SUWITO selama 2 (dua)tahun dan 6 (enam) bulan;5.

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN sebesarRp66.269.200,00, Terdakwa IV. PARDIRO bin HARTO UTOMOsebesar Rp64.802.500,00, Terdakwa V. YOGI PRADONO bin WlJlsebesar Rp57.052.500,00, Terdakwa VI.

SUPRIYONO, S.IP bin WAGIMIN,Terdakwa II. Drs. FX. NGATIJAN bin AHMAD SOKIRI, Terdakwa III.PURWODARMINTO, SH bin MARTOPRINGGO RUJITO, TerdakwaIV. PARDIRO bin HARTO UTOMO, Terdakwa V. YOGI PRADONObin WIJI, Terdakwa VI. NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP binti HARJOSUWITO, Terdakwa VII. BAMBANG EKO PRABOWO, B.Sc.S.IP binSARDI, Terdakwa VIII. H. NURHADI RAHMANTO bin MARDIYO,dan Terdakwa IX. AJ.

Menyatakan terdakwa Muhammad Aras S.Ip Bin Alwi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan ;3.

MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin Alwi

kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2014, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriMamuju dengan Nomor :W.22.U12.Mu05/HK/II/2014/PN.MU, tanggal 10 Februari2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebutTelah membaca :e Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B03/R.4.15.4/Ft.1/01/2014 tanggal 15 Januari 2014 dari Kepala Kejaksaan NegeriMamuju Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa MuhammadAras S.Ip

padapersidangan tanggal 20 Maret 2014;Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik JaksaPenuntut Umum secara lisan pada tanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya tetappada pembelaan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 27 Maret2014 tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAANKESATUPRIMAIR :Bahwa ia MUHAMMAD ARAS S.Ip

/PW 32/5/2013 Tanggal 25 Oktober 2013.Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARAS S.Ip Bin ALWI ,S Ip, Bersamasama dengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dandiancam dengan pidana penjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo

Bin ALWI Bersama samadengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dan diancamdengan pidana penjara dalam Pasal 5 ayat huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;ATAUKETIGAMUHAMMAD ARAS S.Ip Bin ALWI bersama dengan

Bin ALWI S.Ip Bersamasama dengan Maslam Laeha Bin Laeha dan Asri Djafri S.Sos.M. melanggar dandiancam dengan pidana penjara dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut

Masdin, S.Ip M.Si Bin Malik

PUTUSANNomor : 430/Pid.B/2010/PN.Plp * DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang mengadili perkaraperkara Pidana padaPeradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : MASDIN S.IP, M.Si.

, M.Si Bin MALIK tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan perbuatanpidana dalam dakwaan primair, dakwaan subsidiair, dakwaan lebihsubsidiair dan dakwaan lebih lebih subsidiair Jaksa Penuntut Umumtersebut.2 Membebaskan setidaktidaknya melepaskan terdakwa MASDIN S.IP, M.SiBin MALIK oleh karena itu dari dakwaan primair, dakwaan subsidiair,dakwaan lebih subsidiair dan dakwaan lebih lebih subsidiair Jaksa PenuntutUmum tersebut.3 Memulihkan hakhak terdakwa MASDIN S.IP, M.Si

Luwu ;e Bahwa setelah sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September 2006 selesai,kemudian oleh terdakwa Masdin S.IP,M.Si bin Malik diserahkan kepada PemerintahKab. Luwu dan dengan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 7 tanggal 22 September2006, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah Kab.

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada orang sebagai subyek hukum,dimana menurut hukum positif kita, barang siapa adalah setiap orang (natuurlijkepersonen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.Menimbang, bahwa Terdakwa MASDIN S.Ip.