Brebes35b Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraanPemerintahan Daerahc Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraanPemerintahan Desa.d Melaksanakan pembinaan aparatuspemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.e Melaksanakan pembinaan administrasiKecamatan, kelurahan dan Desa Bahwa saksi ikut dalam sususan kepanitian pelepasan tanah bengkok DesaKaramat sampang untuk jalan tol PejaganKanci yang dibentuk Pemda Kab.Brebes Bahwa tanah bengkok adalah aset kekayaan Desa yang pengelolaansepenuhnya di serahkan

HUSNI PRAMONO, M.Si Bin TAYAD: Bahwa saksi ikut dalam sususan kepanitian pelepasan tanah bengkok DesaKaramat sampang untuk jalan tol PejaganKanci yang dibentuk Pemda Kab.Brebes Bahwa tanah bengkok adalah aset kekayaan Desa yang pengelolaansepenuhnya di serahkan oleh Desa di bawah pembinaan Pemerintah Kabupaten menguatkan untuk melakukan tukar guling tanah bengkok tersebut yaitu perdaNo. 10 tahun 2006 tentang keuangan Desa Pasal 72 Ayat 1 dan alasan untukdilakukan tukar guling yaitu. untuk proyek

mengandung Alprazolam, termasuk dalam psikotropikagolongan IV.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, benar obatobatantersebut disimpan oleh para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual Kembali olehPutusan Nomor 341/Pid.Sus/2018/PN MtpPage 22 of 28para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur menyimpan telah terpenuhidalam perbuatan para Terdakwa;Menimbang, bahwa Psikotopika adalah zat atau obat baik alamiahmaupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruhselektif pada sususan

Melaksanakan pembinaan administrasi Kecamatan, kelurahan danDesaBahwa saksi ikut dalam sususan kepanitian pelepasan tanah bengkokDesa Karamat sampang untuk jalan tol PejaganKanci yang dibentukPemda Kab.

HUSNIPRAMONO, M.Si Bin TAYAD: Bahwa saksi ikut dalam sususan kepanitian pelepasan tanah bengkokDesa Karamat sampang untuk jalan tol PejaganKanci yang dibentukPemda Kab.

dan/atau membawa psikotropikaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidakmempunyai / memiliki Kewenangan atau ijin knusus yang diberikan oleh hukumatau peraturan perundangundangan;Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN BItMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika menurutPasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropikayaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yangberkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada Sususan

Surakarta tahun 2003 ;Fotocopy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi JawaTengah tahun 2004 dan Fotocopy Surat Pertanggungjawabankeuangan belanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004 ;Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 440/09/2002tentang pengintegrasian rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta danRumah Sakit Jiwa Klaten ke dalam perangkat daerah PemerintahanProvinsi Jawa Tangah ;Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang sususan

Surakarta tahun 2003 ;Fotocopy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Provinsi JawaTengah tahun 2004 dan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban keuanganbelanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004 ;Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 440/09/2002 tentangpengintegrasian rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah Sakit JiwaKlaten ke dalam perangkat daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Tangah ;Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 135/Men.Kes/SK/IV/78tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang sususan

BELAYANINTERNASIONAL COAL tertanggal 20 September 2019;e Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Direktur sampai dengan 20September 2024; Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT BELAYANHalaman 26 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN TrgINTERNASIONAL COAL, yang kemudian dinyatakan dalam Akta RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat olehTergugat IV;e Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)dilakukan pergantian sususan

sekurangkurangnya dinyatakan tidak dapat diterimadikarenakan PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDINGYANG SAH ATAU BUKAN ORANG YANG BERHAK UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN A QUO.Majelis Hakim yang kami MuliakanBahwa dalam gugatan a quo, Penggugat SAMA SEKALITIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKANGUGATAN BAHKAN PENGUGAT TIDAK BERHAK MENUNTUTTERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.Alasan yuridisnya adalah PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAIJABATAN ATAUPUN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DALAM PT.PETUDUNGAN.Adapun Sususan

Setelah itu) Sdr.Adi Wicaksono berjanji akanmemberangkatkan anakanak pada tanggal 15 Juni 2014 yang sebelumnya anakanak ditampung di Hotel dengan maksud untuk persiapan pemberangkatan secarabersamasama akan tetapi belum juga ada realisasi hingga sekarang ini ;e Bahwa benar saksi pernak ketemu dengan AKBP ERNANI RAHAYU/ Terdakwadi Restauran di Surabaya dan pada saat itu AKBP ERNANI RAHAYU / Terdakwangomong bahwa tes sususan Bintara Polisi ini sifatnya rahasia dan setelah ituAKBP ERNANI RAHAYU/ Terdakwa

Bersama dengan hal sebagaimana poin 1 (satu) diatas dimohonkanpencatatan atau pendaftaran Badan Hukum Yayasan PembinaPendidikan lbnu Chaldun (YPPIC) dari Akte Nomor 02 Tahun 1999tanggal 05 Maret 1999 yang disesuaikan dengan UndangUndangYayasan terbaru dengan sususan pengurus yang baru yang akandibahas bersama untuk ditetapkan oleh Professor Muhsin Sulaeman,Sarjana Hukum, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan PembinaPendidikan Ibnu Chaldun (YPPIC);3.

Hasan selaku kepala UPTD BTNS Dinas Peternakansesuai Perguob No 127 tahun 2016 tentang Kedudukan, sususan,organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan Aceh, sebagaiberikut:a. Pengkoordinasian penyusunan program perencanaan dibidangagribisnis ternak Non Rumaninsia.b. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.c. Pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak Non Ruminansia.d.

Hasan selaku kepala UPTD BTNS Dinas Peternakan sesualPergub No 127 tahun 2016 tentang Kedudukan,sususan,organisasi,tugas ,fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan Aceh, sebagaiberikut:a. Pengkoordinasian penyusunan program perencanaan dibidangagribisnis ternak Non Rumaninsia.b. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.c. Pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak Non Ruminansia.d.

Hasan selaku kepala UPTD BTNS Dinas Peternakan sesuaiPergub No 127 tahun 2016 tentang Kedudukan,sususan,organisasi,tugas ,fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan Aceh, sebagaiberikut:a) Pengkoordinasian penyusunan program perencanaan dibidangagribisnis ternak Non Rumaninsia.b) Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.c) Pembinaan dan pengadaan sarana produksi ternak Non Ruminansia.d) Pengkoordinasian pelaksanaan restrukturisasi perunggasan sektor 3dan sektor 4 (pengembangan

Bahwa tugas terdakwa selaku kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Acehsesuai Pergub No 127 tahun 2016 tentang Kedudukan, sususan, organisasl,tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan Aceh, sebagai berikut: Pengkoordinasian penyusunan program perencanaan dibidang agribisnisternak Non Rumaninsia. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Bahwa tugas terdakwa selaku kepala UPTD BTNR Dinas Peternakan Acehsesuai Pergub No 127 tahun 2016 tentang Kedudukan, sususan, organisasl,tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan Aceh, sebagai berikut: Pengkoordinasian penyusunan program perencanaan dibidang agribisnisternak Non Rumaninsia Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Eksepsi diskualifikasi in person bahwa, Penggugat bukan orang yangberhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat dalam pembatalan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 54 tanggal 15 Juli2010 yang dibuat di hadapan Notaris Khairu Subhan, SH Notaris diSamarinda karena Penggugat bukan termasuk dalam sususan dewanDireksi di PT.

Fajar Jaya Pratama) terjadi perubahan AnggaranDasar dan Perubahan Sususan Direksi yang dibuktikan dengan Tanda BuktiPengesahan Perubahan Aggaran Dasar dari Dirjen AHU KEMENKUMHAM,maka Mario Kurnia berwenang untuk mewakili P.T.

Fajar JayaPratama) terjadi perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Sususan Direksiyang dibuktikan dengan Tanda Bukti Pengesahan Perubahan Aggaran Dasardari Dirjen AHU KEMENKUMHAM, maka Mario Kurnia berwenang untukmewakili P.T. Fajar Jaya Pratama.

. : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;AtauKedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;AtauKetiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap sususan dakwaan yang demikian, MajelisHakim perlu mengemukakan halhal sebagai berikut: Bahwa berdasarkan doktrin

tegas olehTergugat Ill dan Tergugat IV, dengan demikian Para Penggugat harusmembuktikan semua dalildalil dalam gugatannya di persidangan (videPasal 163 HIR);29.Bahwa pembebasan tanah untuk pembanguna jalan Tol BogorCiawiSukabumi sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat merupakanprogram Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah yang diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan KotaBogor berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota BogorNomor 81/KEP32.71/IV/2016 tentang Sususan

Pid.Sus/201438Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Propinsi JawaTengah tahun 2004 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban keuanganbelanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004;Foto Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 440/09/2002 tentangpengintegrasian rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah SakitJiwa Klaten ke dalam perangkat daerah Pemerintahan Propinsi JawaTangah;Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang sususan

tahun 2003;Foto copy Perubahan Anggaran Belanja Rutin Daerah Propinsi JawaTengah tahun 2004 dan foto copy Surat Pertanggungjawaban keuanganbelanja rutin Non Belanja RSJD Surakarta tahun 2004;Foto Copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 440/09/2002 tentangpengintegrasian rumah Sakit Jiwa Pusat Surakarta dan Rumah SakitJiwa Klaten ke dalam perangkat daerah Pemerintahan Propinsi JawaTangah;Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 135/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tanggal 28 April 1978 tentang sususan

Menyatakan Termohon , Termohon Il dan Termohon Ill Pailit dengansegala akibat hukumnya;Mengangkat Hakim Pengawas dari sususan Hakim di PengadilanNegeri/Niaga Jakarta Pusat;Menunjuk Anthony L.P Hutapea,SH.,MH., berkantor di Law Hotman Paris &Partners, beralamat di Summitmas Tower 18 Floor, Jalan JenderalSudirman Kav. 6162, Jakarta 12069 dan Jandri Siadari,SH.,LL.M.

. : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;AtauKedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;AtauKetiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap sususan dakwaan yang demikian, MajelisHakim perlu mengemukakan halhal sebagai berikut:e Bahwa berdasarkan doktrin

berlogo HelloKitty berwarna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi yangdibungkus dengan 1 (satu) helai tissue, kemudian saya pulang kerumahdan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal beningyang diduga narkotika jenis shabu, 1 (Satu) paket plastik bening yangberisi 5 butir pil berlogo Hello Kitty berwarna merah muda yang diduganarkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan 1(satu) helai tissueterebut saya simpan di dalam kotak susu SGM ananda dan sayaletakkan diatas sususan

Untuk sususan jadwal piket diStaltahmil dibagi menjadi 3 orang sehingga jadwal piket dalam 4 hari satu kalipiket.Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib Terdakwamelaksanakan tugas piket di Staltahmil Pomdam III/Slw atas dasar perintah dariKastal Kapten Cpm Jaman.

Sususan Pengurus (lampiran Propasal)12. Surat Pernyataan KSU Mitra Lestari (Lampiran Proposal)13. Analisa Kelayakan Usaha Bisnis (ICR)14. Opini Resiko15. Analisa Yuridis16. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip SP317. Memorandum Komite Pinjaman18. Daftar Definitif19. Daftar Tagihan Piutang20. Surat Permohonan Pencairan21. Akte Perjanjian Pinjaman No 639 tanggal28 Februari 201322. Akte Pengakuan Hutang No 640 tanggal 28 Februari 201323. Akte Jaminan Fidusia No 641 tanggal 28 Februari 201324.

TDP No 130125100686 (Lampiran Proposal)SIUP KSU Mitra Lestari (Lampiran Proposal)NPWP ( Lampiran Proposal)Surat Keterangan Domosili (lampiran Proposal)Sususan Pengurus (lampiran Propasal)Surat Pernyataan KSU Mitra Lestari (Lampiran Proposal)Analisa Kelayakan Usaha Bisnis (ICR)Opini ResikoAnalisa YuridisSurat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip SP3Memorandum Komite PinjamanDaftar DefinitifDaftar Tagihan PiutangSurat Permohonan PencairanAkte Perjanjian Pinjaman No 639 tanggal28 Februari 2013Hal. 83 Putusan

NPWP ( Lampiran Proposal)10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Surat Keterangan Domosili (lampiran Proposal)Sususan Pengurus (lampiran Propasal)Surat Pernyataan KSU Mitra Lestari (Lampiran Proposal)Analisa Kelayakan Usaha Bisnis (ICR)Opini ResikoAnalisa YuridisSurat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip SP3Memorandum Komite PinjamanDaftar DefinitifDaftar Tagihan PiutangSurat Permohonan PencairanAkte Perjanjian Pinjaman No 639 tanggal28 Februari 2013Akte Pengakuan Hutang No 640 tanggal