Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dan cenderung mengadaada dalil Penggugat pada huruf C subbagian huruf a halaman 8Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan adanya inkonsistensidalam fakta yang terdapat pada VeRP a quo, karena depresi ringandan depresi menetap merupakan dua variabel yang berbeda. Depresiringan dapat terjadi menetap, seperti yang dijelaskan dalam VeRP aquo bahwa Tergugat mengalami depresi ringan menetap.

Sekretariat KPU DI Yogyakarta yang dipimpin oleh seorangsekretaris, membawahi tiga orang kepala bagian, danmasingmasing kepala bagian membawahi kepala subbagian, serta kepala sub bagian membawahi staf;Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan KPU DlYogyakarta,dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah penyusunandaftar pemilih, verifikasi partai peserta pemilihan umum, verifikasicalon legislatif dari masingmasing partai politik, membantu KPURI dalam memverifikasi calon DPD, sosialisasi pelaksanaanpemilihan

pemeriksaan terhadap saksi, dituangkandalam BAP penyidikan dan saksi telah menanda tangani beritaacara;Bahwa sebelum menandatangani berita acara, saksi telahmembaca terlebin dahulu dan keterangan saksi yang tertuangdalam berita acara, sesuai dengan keterangan yang saksiberikan;Bahwa jabatan saksi pada KPU DlYogyakarta, sebagai KepalaBagian Keuangan;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan diKPU DlYogyakarta, sejak Bulan April Tahun 2013;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala SubBagian

Anggaran 2006 dalam kolom investasi sebesar Rp 2.500.000.000,00(dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenTrenggalek Nomor 3 tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan hal inidijabarakan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2006 tanggal 17Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Trenggalek TahunAnggaran 2006 dengan kode rekening 01 04 2 06 00 00 tentang investasi pada subbagian

pembelian KBPR Prima ;Bahwa, Verifikasi dilakukan oleh Kepala Sub Bagian PerbendaharaanUmum untuk mencocokan antara persyaratan yang harus dipenuhidengan lampiran yang diajukan dalam SPP, termasuk tentang keabsahandan kevalidan data/dokumen pendukungnya dan termasuk juga waktu dankronologis suatu kegiatan ;Bahwa saksi tidak mengecek dan memeriksa tentang lampiran dokumententang perjanjian jual beli dan persetujuan Bupati Trenggalek untukpembelian KBPR Prima karena telah dilakukan verifikasi oleh Kepala SubBagian

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Ham Biro HukumSETDA Provinsi Papua; 5. JUADI, AR, S.H., M.Hum, Kepala Sub BagianPerumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro HukumHalaman 3 dari 100 Putusan No. 25/G/2017/PTUN.JPRSETDA Provinsi Papua;6. ELSIUS F.

dantelekomunikasi.c Pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangan sekretariatdaerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerah serta sandi dantelekomunikasi, dand Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tata usahapimpinan dan keuangan sekretariat daerah serta sandi dantelekomunikasi.(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2), Bagian Tata Usaha membawahkan : Sub Bagian KeuanganSekretariat Daerah, Sub Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah dan SubBagian

kepegawaiansekretariat daerah serta sandi dan telekomunikasi.Pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangansekretariat daerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerahserta sandi dan telekomunikasi, danPembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tatausaha pimpinan dan keuangan sekretariat daerah serta sandidan telekomunikasi.Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usahamembawahkan : Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, SubBagian

Umar Rukhyat dalam jabatan struktural sebagai Kepala SubBagian Umum BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut :a) Melaksanakan tugas evaluasi dan laporan pengelolaanadministrasi urusan tata usaha, surat menyurat, penggandaan,kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, inventaris, penyimpanan danpenghapusan Barang Milik Negara (BMN), sebagaimana SuratKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1065 tahun2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat padaBadan

Umar Rukhyat dalam jabatan struktural sebagai Kepala SubBagian Umum BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaiberikut :a) Melaksanakan tugas evaluasi dan laporan pengelolaanadministrasi urusan tata usaha, surat menyurat, penggandaan,kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, inventaris, penyimpanan danpenghapusan Barang Milik Negara (BMN), sebagaimana SuratKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1065tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat danDirektorat pada Badan

Penetapan Pemohon Keberatan atas target penyelesaianpekerjaan pengelasan KSO NindyaMultiEnerkon didasarkanpada perhitungan teknis yang dapat dipertanggung jawabkandan tidak melanggar peraturan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemohon Keberatan ataupun prinsip persainganusaha yang sehat; 6.1.6.2.6.3.Bahwa dalam subbagian ini Pemohon Keberatan kembalimengemukakan alasan dan latar belakang evaluasi perhitunganteknis yang dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan terhadapKSO NindyaMultiEnerkon sebagaimana

Bahwa dalam subbagian ini Pemohon Kasasi akan mengemukakanalasan dan latar belakang evaluasi perhitungan teknis yangdilaksanakan oleh Pemohon Kasasi terhadap KSO NindyaMultiEnerkon sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasikepada Termohon Kasasi dalam Tanggapan atas LHPL pada saatpemeriksaan perkara a quodilingkungan Termohon Kasasi;b.

satu) Iembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat LinmasUntuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPDJambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914;1 (satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPDJambi tanggal O6 September 2018 Kode Billing018090114009811;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat KeputusanBupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian

Jmb15.16.17.18.19.20.21.22.Jambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914:1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPDJambi tanggal O6 September 2018 Kode Billing018090114009811;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat KeputusanBupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian Program Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/01.C/SPMK/POLPP/2018 tanggal

Apabila ada kekuranganpersyaratan dapat menghubungi pemohon atau kuasanya tetapi kamiataupun Subbagian Tata Usaha sebagai coordinator Loket/penanggungjawab loket sering melaksanakan briefing kepada petugas loket danHalaman 25 dari 73 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Btmmanajer loket bahwa berkas yang diterima diloket harus lengkap danmemenuhi ketentuan berlaku; Bahwa apabila ada pihakpihak yang dirugikan terkait pencatatan royadapat melapor melalui manajer loket, atau Seksi Sengketa Perkara atauSeksi

Kepala Bagian Keuangan pada SetdaKabupaten Jayapura hubungan kerja antara saksi dengan terdakwa adalahterdakwa selaku Sekwan saat itu. mengurus dan mengatur sertabertanggungjawab atas Anggaran Dewan khususnya dalam pencairan danaserta melaporkan keuangan Sekretariat Dewan secara berkala kepada BupatiKepala Daerah;Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan untukSekretariat Dewan ditandatangani oleh terdakwa, dengan mekanismenyayaitu pengajuan SPP oleh Bendahara ke Bagian Keuangan melalui SubBagian

DesaSekretariat Daerah Pemkab Banyuasin;Bahwa Bagian Tata Pemerintahan sub bagian Pemerintahan Desabertugas mengelola bantuan keuangan untuk kecamatan, lurah,tunjangan Pegawai Pencatat Nikah dan bantuan sosial untuk LSM;Bahwa bantuan tersebut telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun,dan merupakan kegiatan dari sub bagian Pemerintahan Desa, yangjumlah anggarannya juga direncanakan dan disusun oleh Bagian TataPemerintahan sub bagian Pemerintahan Desa;Bahwa pada awal tahun 2007, karena merupakan tugas saksi di subbagian

Subbagian Tata Usaha;Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan;Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;oo 29 5Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;Bahwaselaku kepala kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas daritahun 20032010,saksi mengetahui adanya kerjasama pengadaansertifikat tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawasdan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, tentang PenyelesaianSurat Keputusan Pemberian Hak Atas

dan PendaftaranTanah pada Kantor pertanahan Kabupaten Musi Rawas tahun 2006sampai tahun 2012 diangkat berdasarkan SK dari Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.212.621.24172,tanggal 25 Juli 2006;Bahwa Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten MusiRawas berdasarkan Pasal 54 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Organisasidan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional danKantor Pertanahan adalah terdiri dari :e Subbagian

II yang disediakan untuk itu;2. memeriksa apakah keteranganketerangan yang dimaksudkandalam pasal 4 sudah lengkap dan jika belum lengkapmempersilahkan pemohon untuk melengkapinya;b. memanggil pemohon untuk:1. melengkapi keterangan yang belum lengkap;2. membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi SubDirektorat Agraria persekot biaya yang diperlukan untukmenyelesaikan permohonan tersebut, dengan menyebutkanperinciannya menurut Contoh III;Lembaran asli Contoh IIl yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

Alwi, Genterman, dan Abdul Aziz untuk penyelesaian masalah tanah yangdiperjualbelikan kepada Tergugat beserta penyelesaian pembayarannya, halmana bertentangan pula dengan bukti T2 yang sudah dikeluarkan pada tanggal3 September 1996 dan ditandatangani Camat pada tanggal 6 September 1996;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 4Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan subbagian Rumusan

SLAMET WAHYONO, Jenis Kelamin: Lakilaki, Agama: Islam, WargaNegara: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Diponegoro Nomor 64Kebonsari Panggungrejo Kota Pasuruan, Pekerjaan: Kepala SubBagian HTPT Badan Pertanahan Kota Pasuruan, selanjutnyaHalaman 3 dari 92 Perkara Nomor 626/PDT/2021/PT SBYdisebut sebagai TURUT TERBANDING VIII semulaTERGUGATIX;9.

Sub Bagian Pembukuan(2) MasingMasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah danbertanggung jawab kepada kepala bagian keuanganPasal 85(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulanbahan penyusunan keuangan anggota DPRD dan SekretariatDPRD(2) Untuk melakukan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasalini, sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :a. Penyusunan rancangan anggaran bagi Sekretariat DPRD danDPRDb.

Masingmasing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah danbertanggung jawab kepada kepala bagian keuangan.Pasal 851.Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan keuangan anggota DPRD danSekretariat DPRD ;Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1Pasal ini, Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi ;a. Penyusunan rancangan anggaran bagi Sekretariat DPRDdan DPRD.b.

ChairmountedUnit,merekADec,type A200TOTAL 2.958.772.9711 Bahwa RAB yang dibuat oleh Ery Sadewo setelah ditandatangani oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Martiana Dolok Saribu dan terdakwa dr. Hakim Maulana Siregar, laludiserahkan kepada Mesrawati Naibaho selaku Koordinator Perencana. Selanjutnya beberapahari kemudian setelah RAB tersebut diserahkan ke Koordinator Perencanaan MesrawatiNaibaho, Terdakwa dr.

USA6.600.00013.200.000 DentalChairmountedUnit,merekADec,type A200491.297.2971.473.891.891 TOTAL 2.958.772.9711 e Bahwa RAB yang dibuat oleh Ery Sadewo setelah ditandatangani oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Martiana Dolok Saribu dan terdakwa dr. Hakim Maulana Siregar, laludiserahkan kepada Mesrawati Naibaho selaku Koordinator Perencana. Selanjutnya beberapahari kemudian setelah RAB tersebut diserahkan ke Koordinator Perencanaan MesrawatiNaibaho, Terdakwa dr.

., Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum, KementerianPerhubungan5. ANDRI SULISTYAWAN, S.SIT., Kepala Sub BagianLayanan Pengadaan Transportasi Laut, Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,Kementerian Perhubungan;6. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7. NIKO ARIEF SETYAWAN, S.H., Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;8.

Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Sidoarjo ;3. MACHWAL ANAM, SH. Jabatan Staf pada BagianHukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;Halaman2dari104, Put. Perkara No. : 45/G/2019/PTUN.SBY4. WAHYU EKO PRASETYO, SH. Jabatan Staf padaBagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo ;5.

pokokkependidikan (DAPODIK) ternyata NUPTK milik saksi tidak ataubelum terdaftar atau tidak valid dalam sistem DAPODIK;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan padasaat mengajukan pembelaan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan padasaat mengajukan pembelaan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiBahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa ahli saat ini bekerja sebagai PNS dan menjabat Kepala SubBagian