Ditemukan 2113 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whiwhi wich winch
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 28-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
Tanggal 21 Oktober 2015 — - Drs. VINSENSIUS SABA sebagai PEMOHON - KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR C.Q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU, BERALAMAT DI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
185 — 106
  • Cardozo sebagai hakim terkenal di Amerika,Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfmmenyatakan 7he law which /s the resulting product is not found but made. The process in itshighest reaches is not discovery, but creation ".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 05-04-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 5 April 2013 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) vs PT. SMG CONSULTANS, yang diwakili oleh Direktur PT. SMG CONSULTANS Kieth Whitchruch
847 — 767 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pdt.Sus/201232Putusan Arbitrase Asing ("Konvensi New York") (bukti P29) mengatur sebagaiberikut:"Article V1 Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of theparry against whom it is invoked, onlY if that parry furnishes to the competent authorirywhere the recognition and enforcement is sought, proof that;a The parties to the agreement referred to in article II were, under the lawapplicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under thelaw to which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 6.2,62 Pertamina and the Contractors shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payalde to the Laiqeefaction Company pursigut te Seeclinn G1, nelBholl advise the Trustee of such procedures whieh sholl inelude o requircenenl that the Liquefaction Compouny farnish the Tresor wilh weacknowledstient that each poyevnt by the Tras lereumber fullysatistics tee linkililies of erlamina or the Contractors, as the case may be, will respect to thq.invoies to which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-04-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731K/PIDSUS/2009
Tanggal 29 April 2009 — JAT LIE CHANDRA alias CECE
94 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For, if the state were to resort to killing in orderto enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapatdibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisislebin lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 04-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — EIK ENGINEERING SDN. BHD VS PT ENGINEERING INDONESIA KARYA
507 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1300 K/Pat.SusHKI/2017IRE JebStreet conn ; o Search i Einpinyer=PT Engineering Indonesia KaryaOD @ Gy = Cempany OverviewPUP rgietaeiesg (rinictinenrn Sebagaimana dapat dicermati dari lowongan kerja di atas, Tergugat secaraterangterangan mengaku sebagai distributor resmi Penggugat di Indonesia.Berikut adalah kutipan informasi yang relevan dengan perkara a quo;PT Engineering Indonesia Karya, the premium supplier which focusingon marketing the heavy construction equipment, especially theattachment
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 P/HUM/2015
Tanggal 8 April 2015 — PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
70 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The rule of law sendiri dimaknai sebagai alegal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforcedsebuah sistem hukum yang jelas~ (kecil kemungkinan untukdisalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan.Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnyamengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;Bahwa kepastian hukum atau /egal certainty dalam tradisi klasik the rule oflaw menurut pendapat dari Friedrrich von Hayek adalah salah satu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2107 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2107/B/PK/PJK/2017bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah: "Inbrief, this method applies the tool of economic analysis to law with afocus on the free market's aim of efficiency and wealth/or utilitymaximization (it is being said that the law simply reflects theeconomic system within which it is situated" (Morris and Murphy);bahwa menurut metode tersebut pembuatan suatu aturan(perundangundangan) bertujuan untuk mencapai efisiensi danmaksimisasi kekayaan serta manfaat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • upon receiptof notice from both Pertamina and the Contractors that any suchinvoice haa been approved for payment, pay to the Liquefaction Compooy from the Todok Payment Account the amount of such invoice,porsuant to procedures to be agreed upon pursuant to Section 6.2,62 Pertamina and the Contrasters shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10ayaide to the Taquefaction Company puesaiut toe Sieeclina Gl, amlol advise the Trustee of such procedures which
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Januari 2017 —
129 — 47
  • Bahwa selanjutnya Pasal 10.2 Contract of Employment 2014 menentukansebagai berikut:Should you have any business interest or additional business oroccupation which may be deemed to conflict wth the interest of theCompany or any of its Affiliates, you wil be expected to declare thisimmediately even if such interest is carried out only in between projects oroutside office hours. Time off for public duties wil not be unreasonablywthheld.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUPER-MAX IPR HOLDINGS AG VS RICHARD LITYO
453 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk Perlindungan Kekayaan Industri (ParisConvention for The Protection of Industrial Property) dan KonvensiPembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Convention EstablishingThe World Intellectual Property Organization);Pasal 6 bis Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industrimengatur tentang:The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation sopermits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel theregistration, and to prohibit the use, of a trademark which
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 10-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 742/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
1.RINI MAFRIANI BINTI MUHAMMAD MURSID
2.AJI JULIUS HUSEIN BIN ADJI PANGERAM AFLOES
67 — 8
  • This is the usual form in which masses of men exhibit theirtyranny. Artinya merupakan kepungan sifat buruk (euforia yang kebablasan)tentang demokrasi, untuk menggantikan hukum dengan opini pubiik (atautekanan demo massa yang sifatnya politis).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 405/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Penggugat : CENTURION BULK PTE LTD
Terbanding/Tergugat I : ASWIN ADITYA
Terbanding/Tergugat II : SABRENA NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BUMI BERKAT MANDIRI
276 — 143
  • persoalan mengenai apakah TurutHal. 9 Putusan Nomor 405/PDT/2020/PT DKITergugat melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pokok Fixture Notesesuai dalil Penggugat di dalam Gugatannya;Bahwa sehubungan dengan adanya perselisihnan antara Penggugatdengan Turut Tergugat berkaitan dengan pembayaran invoice No.001390FINV yang timbul dari Perjanjian Pokok Fixture Note, Pasal 23 dariPerjanjian Pokok Fixture Note tertanggal 23 Maret 2017 menyatakansebagai berikut :"All dispute, controversies or differences which
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 22-08-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Ckr
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon:
Sutaryo Teguh
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi
2.Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang
3.Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
6.Jaksa Agung Republik Indonesia
111 — 71
  • pengawasan horizontal dari lembagaPraperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(selanjutnya disebut KUHAP), yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakanhukum yang didasarkan pada kerangka due process of law.Due process of law pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule oflaw, akan tetapi merupakan unsur yang essensial dalam penyelenggaraanperadilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan ...a law which
    hears before itHalaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Ckr condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial...Pada dasarnya yang menjadi titik Sentral adalah perlindungan hakhak asasiindividu terhadap arbitrary action of the goverment.
Pengadilan PT PONTIANAK
Putus : 24-10-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 58/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 24 Oktober 2018 —
151 — 201
  • Hindoli facilities are well managed andmaintained to a good standard.We have requested copies of the Standard Operation Procedure(SOP) for the loading of CPO onto barges together with the pipingdiagram but up to issue of this report, these documents have notbeen provided.As mentioned above, the foreign material found included mineralwater cup 220ml with brand ALPINE which is produced inSurabaya, East Java.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
80 — 29
  • S 073131338fH) PNPdo2019 Pid.s... a NPWP : 02.550.026.7201.000Version created last ... qj , ;15156 Tuesday, 9 3... i Harga Penawaran : Rp. 1.015.071.000, (satu milyar limao Terkoreksi belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah)Gil PNPdg2019 Pid.5... fVersion created last...15:56 Tuesday, 9 Ju... a Jangka Waktu : 90(sembilanpuluh) hari kalendera Pelaksanaan i 2, PEMENANG CADANGANI@ Which fle do I want to save?
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 19/PDT/2017/PT.PBR
Tanggal 18 April 2017 — Dasrul Dahlan, Dkk Sebagai PENGGUGAT Lawan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, Dkk Sebagai TERGUGAT
152 — 536
  • ChevronPacific Indonesia, yaitu: Our companys foundation is built onour Values, which distinguish us and guide our action. Weconduct our business in socially responsible and ethicalmanner. We respect the law, support universal human rights,protect the environment and benefit the communities where wework.Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2010, Serikat Pekerja Nasional Chevron(SPNC) sudah menyampaikan surat kepada bapak Syamsul Bakhri(Manager HRIR PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — PT. PERTAMINA (Persero) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 6.2,62 Partamina and the Contractors shall agree with the Liquefaction Company on appropriate procedures for the payment of funds10payalde to the Laqeefaction Company pest toe Seelinan 1, nolBhall advise the Trustee of such procedures whieh shall inelude o requirceoent that the Liquefaction Comping furnish the Troslee wilh ae acknowledsnient that each payee by the Pease Iecewnbor Fullysatisfies theo linkililies of Dertacnina er the Coulractors, as the casemay bo, will respect to thq.invoies to which
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
186 — 111
  • Arens dan James K.Loebbecke dalam Bukunya Auditing An Itegrated Approach yangHalaman 127 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRditerbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171172 dinyatakan:In deciding which audit procedures to use, there are seven broadcategories of evidence from which the auditor can choose.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BERSAMA SEJAHTERA SAKTI;
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penerimaan negara agarpembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri;Bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatan peraturanperundangundangan dikenal metode "Law and Economis/EconomisAnalysis of Law';Bahwa "Law and Economis/Economis Analysis of Law" adalah "In brief, thismethod applies the tool of economic analysis to law with a focus on the feemarket's aim of efficiency and wealth/or utility maximization (it is being saidthat the law simply reflects the economics system within which
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 72/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2013 — HENDRO TIRTAJAYA
143 — 82
  • have a problem for the year 2003, because theyalready finished the tax audit, and they will faced that situation andmake a revised on the result of tax audit 2003, the impact for PT.MV,they said that the better they can not help PTMV at all, and declareeverything, because they have enough problem because of the revisedthe tax audit 2003, and if they helo PTMV another think will be rise aquestion from they internal affairs;Tax officer will be issued additional tax assessment with additionalpenalty which