Swadharma Sarana Informatika Tentang PengadaanKerjasama Jasa Outsourcing Cash Handling BRI (ATM Replenishment) UntukATM Di Wilayah Pekanbaru Nomor B741/KWXVII/LOG/08/2016 NO :SSI/DIR/2133/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani olehSumaryono selaku Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tokdengan John Yuwono selaku Direktur Utama PT. Swadharma SaranaInformatika, terjadi perjanjian kerjasama antara PT.

Swadharma Sarana Informatika untuk PengadaanKerjasama Jasa Outsourcing Cash Handling BRI.Bahwa dalam melaksanakan kontrak kerja tersebut, PT. SSI mendistribusikanwilayah kerjanya menjadi beberapa wilayah sentra operasi, salah satudiantaranya yaitu sentra operasi Rengat untuk mengoperasikan 45 (empat puluhlima) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI).Bahwa Terdakwa merupakan Manager PT.

Swadharma Sarana Informatika Tentang PengadaanKerjasama Jasa Outsourcing Cash Handling BRI (ATM Replenishment) UntukATM Di Wilayah Pekanbaru Nomor B741/KWXVII/LOG/08/2016 NO :SSI/DIR/2133/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani olehSumaryono selaku Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tokdengan John Yuwono selaku Direktur Utama PT. Swadharma SaranaInformatika, terjadi perjanjian kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok dengan PT.

Swadharma Sarana Informatika untuk PengadaanKerjasama Jasa Outsourcing Cash Handling BRI.Halaman 9 dari 45 halaman Perkara No : 153/Pid.B/2019/PN.RgtBahwa dalam melaksanakan kontrak kerja tersebut, PT. SSI mendistribusikanwilayah kerjanya menjadi beberapa wilayah sentra operasi, salah satudiantaranya yaitu sentra operasi Rengat untuk mengoperasikan 45 (empat puluhlima) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI).Bahwa Terdakwa merupakan Manager PT.

Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016 Koreksi Biaya Lainlain sebesar Rp.3.871.433.631,00 terdiri dari: Biaya Sewa sebesar Rp.197.170.474,00 Biaya Pemeliharaan sebesar Rp.15.631.341 ,00 Biaya Lainlain sebesar Rp.74.646.781 ,00 Biaya Handling sebesar Rp.153.782.323,00 Biaya Lainlain sebesar Rp.291.649.387,00 Biaya Angkut sebesar Rp.3.138.553.325,00Koreksi Peredaran Usaha; .

Putusan Nomor 724/B/PK/PJK/2016Biaya Handling sebesar Rp.153.782.323,00Bahwa menurut Pemohon Banding, biaya Handling yang dibukukan olehPemohon Banding semuanya mempunyai bukti pendukung;Bahwa dokumen yang sudah diberikan ke Terbanding berupa softcopy GeneralLedger biaya handling, selain itu sampling voucher sudah pernah diberikan keTerbanding.

Koreksi Biaya Handling sebesar Rp 153.7821323,00;Bahwa pada saat proses keberatan, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanyamenyerahkan dokumen berupa softcopy General Ledger,namun tidak dilampiri dengan dokumen pendukung biayatersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaranangka yang ada di General Ledger;e.

Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemikahan Pemohon I dan Pemohon IIadalah ayah handling Pemohon IT yang bemama Rente;3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desasetempat bemama Mekka dan yang menjadi saksi nikahnya masingmasing bemamaBeddu dan Kiraman dengan mas kawin 44 real;4. Bahwa Pemohon I pada waktu pemikahan tersebut berstatus jejaka sedangkanPemohon II beTstatus perawan; 5.

Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDAtertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO binSAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karenamenawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO binSAPEKUDIN (mengatakan saya memiliki program umroh, tahun kemarinjamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014)hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahunini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport,airport tax, handling

Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atasbujuk rayu dari Terdakwa EKO EDISUSANTO bin SAPEKUDIN dan saksiSAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena penawarkan sebagaiberikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO mengatakan: ( saya memilikiprogram umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yangdiberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayarRp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisaberangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax,handling dan vaksin meningitis

Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDAtertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO BINSAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karenapenawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO : ( sayamemiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yangdiberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayarRp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisaberangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airport tax ,handling dan vaksin meningitis

Sesuai dengan petunjuk padabutir 2 di atas, maka:1) Apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebut jugamemberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling oleh kontraktorkepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang PajakPertambahan Nilai;2) Sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asingtersebut mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaanpenerbangan Indonesia, maka atas penyerahan jasa ground handlingdimaksud

, terutang Pajak Pertambahan Nilai;Walaupun UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebutkanjasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan dan penyimpananpesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasionalyang diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkenaPajak Pertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut di atasdinyatakan jasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaikarena

Putusan Nomor 1027/B/PK/PJK/2014Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti Jasa Ground Handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.

pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa dan berdasarkanpengecekan dokumen kembali secara detail bahwa koroeksi positif sebesar Rp.27.396.829.606,00 meliputi koreksi atas pendapatan/peredaran usaha yang semestinyasesuai peraturan perpajakan tidak terutang PPN tetapi oleh Terbanding dianggap dandikoreksi menjadi terutang PPN, yaitu : Transportation/trucking revenue Rp. 12.860.515.540,00 Accrued income Rp. 1.103.876.089,00 Documentation dan clearance administration Rp. 12.497.768.924,00 Agency dan handling

Desember 2005 ;Bahwa bukti pendukung dokumendokumen tersebut diatas telah diserahkankepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan pajak berlangsung ;Bahwa berdasarkan fakta dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yangberlaku maka dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat dan karenanyasewajamya ditinjau kembali menjadi tidak terdapat koreksi ;6Sanggahan atas koreksi Agency and handling chargesBahwa sanggahan Pemohon Banding sesuai dengan fakta dan bukti yangdiberikan yaitu sama dengan

perusahaan freight forwarder yangkomponen jasanya termasuk bidang pengurusan jasa angkutan umum di laut/pelayaran dan angkutan udara luar negeri yang sesuai dengan peraturan di atasmerupakan kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN;Bahwa berikut adalah perincian pendapatan Pemohon Banding : SUMMARY OF REVENUEFOR THE YEAR ENDED MAY 31, 2004DESCRIPTION SALES VAT(USD) (USD)REVENUE FROM INTERNATIONAL TRAFFIC 8,899.72 ADMINISTRATION 18,383.89 DOCUMENTATION 6,116,480.03 INTERNATIONAL FREIGHT 96,336.06 HANDLING

No. 149/B/PK/PJK/2009.pengerjaannya di tahun 2002, namun baru di"closed" ditahun 2003 (per laporan audit)Selisih 3,689.61Total pendapatan per laporan audit 6,741,054.23 Bahwa menurut Pemohon Banding, penyerahan Jasa Kena PajakPemohon Banding adalah sebesar Rp. 2.001.934.320,00 (atau USD235.671,80) yang merupakan penyerahan jasa dalam Daerah Pabean sebagaiberikut: Jasa Administrasi; Jasa Dokumentasi; Jasa Transportasi/Trucking; Jasa Handling; Jasa Gudang.Bahwa atas objek Jasa Kena Pajak sebagairnana

No. 149/B/PK/PJK/2009.1414terdiri dari jasa freight, jasa gudang, jasa pengangkutan, jasadokumen impor/ekspor dan jasa handling kepada customernya,karenanya Majelis berpendapat Pemohon Banding bukan merupakanperusahaan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sehingga tidaktermasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak PertambahanNilai ;bahwa Pasal 1 butir 19 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak teruolonoorang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpatdan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana diuraikan di atas.Menimbanp, hahwa dnri kenkciiari, r.ara Qpkci femehiif, rnmeli hakim hempnHnnalbahwa, karena para saksi telah melihat sendiri pemohon I dengan Pemohon II hidup rukursampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada hubungan sedarah ataisesusuan dengan wali nikah ayah handling

HD oO Ss Os1olaerb>AaoMn Bok Ar KMOsSicabB oh Beban Overburden OB Stripping $ 22,66213.956 213.956VAT 10% (OB $ 2,27Stripping) 21.396Land Compensation $ 5,33 50.326Reclamation $ 1,00: 9.442Infill Drilling $ 2,00 18.884VAT 10% (Infill $ 0,20Drilling) 1.888Labour $ 1,00 9.442Camp/Meals $ 0,70 6.609Beban Coal MiningA Coal Clean & $ 0,85Excavate 8.026 8.026b Coal Hauling $ 8,3378.652 78.652C Hauling Supervision$ 0,999.348 9.348D Road Maintenance $ 0,09850 850E Crush/Screen $ 2,40 22.661F Stockpile Handling

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.bahwa selanjutnya Majelis memeriksa materi pengajuan sengketa gugatan ini:Memperhatikanbahwa dari sisi materi menurut Majelis, Tergugat telah keliru menyatakanbahwa kegiatan usaha penggugat adalah Perdagangan Besar Lainnya(KLU51900) hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan menunjukkandata pendukung yang diberikan pula kepada Majelis, yang menyatakan KLUPenggugat yang benar adalah 63590 yaitu Jasa Pengiriman dan PengepakanLainnya atau lebih tepatnya jasa handling

Putusan Nomor 565/B/PK/PJK/2016 2 Deck Machinerye Parts for Windlasse Mooring Winche Capstan Boat Winche Steering geare Lifte Handling Hoiste Handling Crane Derrick Bow Thrustere Hydraulic Pump Unite Refrigerating Plant 3 dst IV CARGO PART Cargo Handlinga4 MachineryParts For Cargo Handling Machinery, Such ase Cargo Hosee Cargo Pumpe Cargo Heatere Cargo Measuring Equipmentse Inert Gas Generator Plante Tank Cleaning Equipmentse Butter Worth Heatere Self Unloading Cargo Control and2 .ss Instrumentation

Demikian pula dalam proses penangananpemeriksaan, Pemohon Banding juga mendapatkan penjelasan yang tidak pastiantara mau dikenakan dan tidak dikenakan PPN atas transaksi jasaperdagangan dan pada akhirnya Tim Pemeriksa mengusulkan untukmengenakan PPN atas jasa perdagangan tersebut;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam pelaporanpendapatan/revenue di Buku Besar maupun SPM PPN untuk Masa PajakJanuari 2011, dimana Pemohon Banding sudah menerapkan SE145/PJ/2010,jumlah handling commission

yang dilaporkan adalah sebesar 100/110 dari totalhandling commission, dimana apabila jika jumlah handling commission sebesarRp3.870.009.894,00 (apabila diterapbkan dalam kasus Agustus 2010), makajumlah pokok revenuenya adalah 100/110 x Rp3.518.190.813,00 ataurevenue/DPP PPN sejumlah Rp3.518.190.813,00 dan PPN (10%) sebesarRp351.819.081,00.

Handling Commission (Jasa Perdagangan), yaitu jenis transaksi dimana Pemohon Banding tidak terlibat secara langsung di dalamtransaksi perdagangan.Bahwa atas aktivitas yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) berupa Jasa Handling,dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bertindak sebagai perantara, yaitu mencarikan penjual atau pembelidan juga memberikan jasa informasi perdagangan.

ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karenadaluwarsa ; Menimbang, bahwa dalam penerapan ketentuan pasal 76 KUHP tersebut, Majelis Hakim akanmengkomparasikannya dengan ketentuanketentuan lain dalam KUHP yang memiliki korelasi terhadapketentuan pasal 76 KUHP dalam hal ini adalah ketentuanketentuan yang diatur dalam Buku KesatuBab, VI mengenai Perbarengan Tindak Pidana, yang secara teoriitis, dibagi dalam 3 (tiga) bentukPerbuatan, yakni concursus idealis (pasal 63 KUHP), voorgezette handling

Majelis Hakim akanmenguraikan terlebih dahulu maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 63 KUHP (concursusidealis), pasal 64 KUHP (vorgezette handling), pasal 65 KUHP dan pasal 66 KUHP (concursus realis),dengan uraian sebagai berikut :Tentang Concursus Idealis :1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP ditegaskan tentang adanya Perbuatan Pidanayang dilakukan oleh si pelaku melanggar lebih dari satu aturan Pidana, maka yang dikenakan hanyaaturan pidana saja.

No. 22 tahun 2009 ; Tentang Vorgezette Handling :1. Bahwa didalam pasal 64 KUHP ayat (1) tersebut ditegaskan tentang adanya beberapa perbuatanPidana yang dilakukan oleh si pelaku yang melanggar satu aturan Pidana, perbuatan tersebut salingberhubungan dan dipandang sebagai perbuatan berlajut, maka terhadap beberapa perbuatan tersebutcukup dikenakan satu aturan pidana saja.

Bahwa yang menjadi substansi Vorgezette Handling ini yakni adanya beberapa perbuatan yangsaling berkaitan antara perbuatan yang satu dengan yang lain, perbuatanperbuatan tersebutmelanggar ketentuan pidana yang sejenis. Sehingga didalam pasal 64 ayat (1) tersebut memuatimperative menyebutkan kalimat harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Yang jikadikongklusikan sebagai Perbarengan Beberapa Perbuatan (Consursus Realis/Pasal 65 KUHP), dimanaPerbuatan tersebut adalah Perbuatan yang melanggar dan diancam dengan pidana sejenis. darikongklusi tersebut, maka menurut Majelis Hakim, dari rangkaian peristiwa pidana yang dimuat dalamperkara Nomor : 05/Pid.B/2012/PN.Pky maupun dalam perkara ini, merupakan satu rangkaianPeristiwa Pidana yang dsebut sebagai Perbuatan Berlanjut atau vorgezette handling (pasal 64 KUHP) ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan

Pam Lyonaise Jaya memerintahkan saksiAMOS HARIANJA (selaku illegal Handling Section Head of UPP Pusat diPT. Pam Lyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi kebeberapa titik konsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan JakartaUtara. Kemudian diketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran airbersih dan diketahui dari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambungdengan menggunakan pipa milik Terdakwa.

Pam Lyonaise Jaya memerintahkan saksiAMOS HARIANJA (selaku illegal Handling Section Head of UPP Pusat diPT. Pam Lyonaise Jaya) untuk melakukan penyelidikan/investigasi kebeberapa titik konsumen di daerah Jalan Muara Baru Penjaringan JakartaUtara. Kemudian diketahui di rumah Terdakwa masih menerima aliran airbersih dan diketahui dari pipa milik PT Pam Lyonaise Jaya, yang disambungdengan menggunakan pipa milik terdakwa.

2015/4 thn 1 bin 3,320,79117 Syamsuddin psbatcher Main 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,736,48318 Rudiansyah psbatcher Main 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,736,48319 Luther Tappi psbatcher Main 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,736,48320 Muchsin MS Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54821 Alilinta Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,514,54822 Anas Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54823 Satur Groud Handling

HA Groud Handling 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin 2,983,90225 Yurliansyah Ambulance Operator 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41426 Suwarno Ambulance Operator Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41427 +Yuspar Ambulance Operator 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41428 Sartan Effendi Pengawas Lapangan 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,450,00029 Muhammad Syauki Contract Admin iS rie 31 Juli 2015/3 thn9 bin 8,345,92530 Subandri Contract Admin iS OL 31 Juli 2015/3 thn9

31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,48318 Rudiansyah a Main 1 juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,483: Dispatcher Main 5 519 Luther Tappi Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,736,48320 Muchsin MS Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54821 = Alilinta Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54822 Anas Dispatcher Sub Pool 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,548 Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 5/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr 23 Satur Groud Handling

Syamsuddin Dispatcher Main 1 juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,48318 Rudiansyah Dispatcher Main 1 juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,48319 Luther Tappi Dispatcher Main 1 juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bin. 2,736,48320 Muchsin MS Dispatcher Sub Pool Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54821 Alilinta Dispatcher Sub Pool Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54822 Anas Dispatcher Sub Pool Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,514,54823 =Satur Groud Handling 1 Juni 2011 31 Juli

HA Groud Handling 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,983,90225 Yurliansyah Ambulance Operator 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41426 Suwarno Ambulance Operator 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41427 +Yuspar Ambulance Operator Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,412,41428 Sartan Effendi Pengawas Lapangan 1 Juni 2011 31 Juli 2015/4 thn 1 bln 2,450,00029 Muhammad Syauki Contract Admin OL 31 Juli 2015/3 thn 9 bin 8,345,92530. Subandri Contract Admin !

Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak ada satu pun dalilyang menyebutkan dan menjelaskan secara tegas tentang adanyahubungan hukum langsung antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.Melainkan PENGGUGAT mendasarkan dalildalil Gugatannya pada sebuahPerjanjian Kerjasama Proyek Penanganan Transportasi Biji Nikel / ContractAgreement for Nickel Ore Handling, Delivery Project "antara PENGGUGATdengan TURUT TERGUGAT yang dibuat dan ditandatangani sekira awalTahun 2017;A.1.

Utr.Transportasi Biji Nikel / Contract Agreement for Nickel Ore Handling,Delivery Project . Dalil ini jelas sebuah pernyataan bahwa tidak adaHubungan HukumantaraPENGGUGAT dan TERGUGAT Il, melainkanantara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Ketidakakuratan (tidak lengkap) PENGGUGAT dalammenjelaskan latar belakang Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT danTURUT TERGUGAT telah membuat dasar fakta (fetelijkke grond) menjadibias, seperti ada yang sengaja untuk ditutupi kKebenarannya;10.Bahwa begitupun dengan dasar hukum (rechts grond) yang diajukan olehPENGGUGAT, yakni berupa Perjanjian Kerjasama Proyek PenangananTransportasi Biji Nikel / Contract Agreement for Nickel Ore Handling,Halaman 33 dari 51 Hal.

In Casu yakni dengan telahberakhirnya Perjanjian Kerjasama Proyek Penanganan Transportasi BijiNikel / Contract Agreement for Nickel Ore Handling, Delivery Project ,dimana jelasjelas secara fakta telah berakhir dan PENGGUGAT telahmenikmati hasil berupa keuntungan bisnis;Halaman 34 dari 51 Hal. Putusan No. 640/Pdt.G/2019/PN Jkt.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Proyek PenangananTransportasi Biji Nikel / Contract Agreement for Nickel Ore Handling,Delivery Project (Objek Sengketa) adalah tidak memiliki kekuatan hukummengikat Para Pihak;7. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum(PMH);8.

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknyabahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidakakan mengulangi kembali ;Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwatersebut,selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakantetap pada Tuntutannya semula ;Menimbang, bahwa Terdakwa W I Y A DI oleh Penuntut Umum telah didakwadengan Dakwaan sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa WIYADI sebagai Ar Handling

Astra SedayaFinance Cabang Mataram yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pembiayaan PembelianMobil dengan alamat Kantor berkedudukan di jalan AA Gde Ngurah Nomor. 87ECakranegara Kota Mataram dengan jabatan sebagai Ar Handling Officer (ARHO)menangani penagihan terhadap customer yang terlambat membayar angsuran kredit antara8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan ;Bahwa mekanisme operasional kerja terdakwa selaku karyawan

Terdakwa WIYADI adalah Ar Handling Officer (ARHO)yang bertugas melakukan penagihan angsuran kredit kepada Para Debitur yangmengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 s.d. 30 hari dariJadwal yang telah ditetapkan.

Ar Handling Officer (ARHO) dijabat oleh Saksi IWAN, Sdr WAHYU,Sdr SUMIADA, Sdr ADIAKSA, Sdr GUNAWAN dan Sdr ARISNURMAN. AR ARHO diyabat oleh Sdri RULLIA.(2) Under Writing : Admin UnderWriting dijabat oleh Sdr ULFA KARTINI dan SdriJUWITA. Surveyor dijabat oleh Sdr PUTRA, Sdr FITRIADI, Sdr JAROT danSdr EKO. Base Master dijabat oleh Sdri ERNA.(3) Service : Teller dijabat oleh Sdri YUSNIA. Costumer Service Officer (CSO) dijabat oleh Sdr IDA MUSTIKA.

Ar Handling Officer (ARHO) bertugas menangani penagihan terhadapcostumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit antara 8(delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.c.

dan Tata Cara Perpajakan.bahwa selanjutnya Majelis memeriksa materi pengajuan sengketa gugatan ini:bahwa dari sisi materi menurut Majelis, Tergugat telah keliru menyatakanbahwa kegiatan usaha penggugat adalah Perdagangan Besar Lainnya(KLU51900) hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan menunjukkanMemperhatikanMengingatdata pendukung yang diberikan pula kepada Majelis ; yang menyatakan KLUPenggugat yang benar adalah 63590 yaitu Jasa Pengiriman dan PengepakanLainnya atau lebih tepatnya jasa handling

KAI Rejosari, Lahat, Sumatera Selatan dengandata tagihan biaya (invoice) sebagai berikut: 4April 2011 No. 1V110501SLKA port handling, customs clearance,documentation, penumpukan, PO, THC, repair container, lift onlift off,clearing, pergerakan, handling gudang di PT. KAI, trucking dari Jakarta kegudang PT.

dinilai terlalu mahal padahal Penggugat telah menyelesaikan kewajibannyamengangkut barang hingga ke port Tanjung Priok Jakarta;Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas akhirnya Penggugat dan Tergugatmelakukan peninjauan ulang dan memperoleh kesepakatan sebagai berikut: Biaya angkutan laut adalah sebesar US$ 3,750 (tiga ribu tujuh ratus limapuluh dolar amerika) per container;Hal. 3 dari 45 hal.13:14.IS:Biaya angkutan laut adalah sebesar US$ 245 (dua ratus empat puluh limadolar amerika) per ton;Biaya handling

and trucking adalah sebesar Rp. 55.000.000, (lima puluhlima juta ruptah) per container untuk pengiriman tahap pertama;Biaya handling and trucking adalah sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enamratus ribu rupiah) per ton untuk pengiriman tahap kedua;Biaya handling custom clearance di Tanjung Priok Jakarta adalah sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per container sesuai keinginan dariTergugat;Pengiriman barang dart Tanjung Priok Jakarta ke gudang PT.KAI Rejosari,lahat, Sumatera Selatan dibatatkan

;Fee keterlambatan bayar dikenakan terhadap Tergugat sebesar 7,5 (tujuhkoma lima persen) atas pinjaman pembiayaan perjalanan luar negeri danpinjaman pribadi Tergugat, 5 (lima persen) atas biaya via taut, dan5 %(lima persen) atas biaya handling and trucking;Bahwa pada tanggat 6 Agustus 2011 dengan diprakarsai dan atas jaminan dariTurut Tergugat dibuatlah sebuah Nota Kesepahaman antara Penggugat danTergugat dengan redaksi nilai tagihan terhadap Tergugat yaitu sebesar US$166,341 (Seratus enam putuh

Menyatakan dengan Penetapan menghentikan semua kegiatanconveyor, jetty, crusher handling coal facility dan sarana penunjang PT.MNC Infratama milik Tergugat di Site Bantuas, Kecamatan Palaran,Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya;4.