Ditemukan 383 data
70 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 816 K/Pdt/2015penyertaan modal ke dalam badan usaha berbentuk PERUM tersebutdi atas, maka hal demikian dilakukan dan karenanya dibuktikan denganPeraturan Pemerintah;Bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalamperkara ini, tidak satupun yang darinya dapat membuktikan adanyaperaturan pemerintah yang dibuat dan yang telah diundangkan yangmenyatakan adanya tambahan modal dari harta kekayan negarakedalam PERUMKA yang berupa antara lain objek sengketa dalamperkara ini sebagai asset
44 — 9
Rahmad Ramadhani; Bahwa pada tanggal 4 Juli 1995 telah diperoleh harta kekayan bersama3.1 Sebuah Rumah Toko (ruko) permanen, terletak di Jalan Pasanah RT.23,Kelurahan Sidorejo,Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.Sertifikat Hak Milik No. 3599, Surat Ukur: 139/2006. Luas tanah :153 M2(SM x 30M) atas nama Suhaimi.
Terbanding/Tergugat : BANK MANDIRI CABANG LHOKSEUMAWE
36 — 13
Penggugat, namun tetap saja ditakut takuti dan didatangi olehpihak Tergugat dengan mengatakan bahwa tempat usahanya akan disegeldan di ambil oleh pihak Jakarta jika tidak segera dilunasi, dalam haltersebut Tergugat telah melampaul wewenangnya sebagai pihak pemberipembiayaan/ Lembaga Keuangan bukan untuk bertindak sebagai pejabatKantor Lelang sebagaimana ketentuan Menteri Keuangan bahwa setiapkredit macet, oleh Bank melimpahkan kewenangannya kepada badanPelelangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayan
MATLAWAN HASIBUAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko
223 — 106
perpajakan sebagai dimaksud dalamPasal 25 ayat (3) huruf b (9emeriksaan) dan huruf c (penagihan pajak)Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No70/PMK.03/2017tentang Juknis mengenai Akses Informasi Keuangan untukKepentingnan Perpajakan, dapat dilakukan oleh Kepala KPP atas namaDirektur Jenderal Pajak. d) Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko dengansuratnya Nomor: S.937/WPJ.27/KP.07/2018 tertanggal 10 Mei 2018telah meminta bantuan kepada Turut Terlawan untuk melakukanpemblokiran Harta Kekayan
52 — 9
Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunyahukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik knhusus) halaman 140 menyebutkanbahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yang menyebabkanbahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan orang lain ke dalamkekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskanhubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari hartakekayaannya itu.
131 — 72
Menetapkan (Penggugat Rekonpensi) sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharraan atas seorang anak yang bernama: anak dengan Akte KelahiranBernomor 10790/ KLU / JS / 2009Menyatakan harta kekayan yang diperoleh selama Perkawinan antaraPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, berupa sebuah bangunanrumah tinggal di atas sebidang tanah, dimana bangunan rumah tinggal didirikan,dengan luas bangunan 209 m2 (dua ratus Sembilan meter persegi) dan luastanah kurang lebih 284 m2 (dua ratus delapan puluh empat
Terbanding/Tergugat : PT. Bank BRI Kantor Cabang Blora
44 — 20
tanggal 17September 2020;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blorapada tanggal 2 Juni 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bla, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:Halaman 1 Putusan No. 457 / Pdt / 2020/ PT SMG1.Bahwa Gugatan ini diajukan dalam rangka (perlindungan diri, keluarga,harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagikemanusiaan jo. penyelamatan kekayan
Terbanding/Tergugat I : KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT, Cq. PANGLIMA KODAM XIV HASANUDDIN
Terbanding/Tergugat II : KPKNL MAKASSAR
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
42 — 19
DIRJEN KEKAYAN NEGARA, c.q. KANWILDJKN PROVINSI SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT, c.q.KPKNL MAKASSAR, beralamat di Gedung Keuangan Negara Lt.2, JalanUrip Sumoharjo, Km.4, Kelurahan Maccini, KecamatanMakassar, Kota makassar, selanjutnya disebut sebagai:TERBANDING II semula TERGUGAT II;3. KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, beralamat di Jalan A.P.PETTARANI Makassar, selanjutnya disebut sebagai:TERBANDING III semula TERGUGAT III;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.
97 — 18
tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli ataupenghibahan, juga tidak dibebani dengan sewamenyewa atau diagunkan kepada pihakMenimbang, bahwa Penggugat telah dua kali mengajukan surat permohonansita jaminan yang pertama pada tanggal 3 April 2014, yang kemudian Penggugatmengajukan permohonan sita jaminan kembali pada 5 Juni 2014;Menimbang, bahwa atas permohoana Sita Jaminan dari Penggugat MajelisHakim akan mempertimbangkan bahwa maksud dari penyitaan menjaga keutuhan dankeberadaan harta kekayan
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi sangat jelas alasan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk tidak mau melakukan Peralinan Hak atasharta kekayan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada perkara aquo, karena untuk menjamin dan menghindari supaya GugatanPemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding (Perkara Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Skt) ini tidak mengalami i//usoir kelak serta karenadikhawatirkan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak menjalankanisi Putusan Perkara Nomor 114/Pdt.G/2016/PN.Skt oleh sebab itu dimohonkan kepada Majelis
Terbanding/Tergugat : PT BPR Batang Hari
67 — 26
Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMBTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratgugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 November 2020 dalamRegister Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:1.Bahwa gugatan ini diajukan dalam rangka (perlindungan diri, keluarga,harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagikemanusiaan Jo. penyelamatan kekayan
96 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMN;b. bahwa sementara di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 19Tahun 1998 tidak ada tercantum nilai nominal yang jelas, berikut rinciankekayaan negara ex Perumka yang dijadikan penyertaan modal ke dalamPT KAI Persero/Termohon Kasasi; bandingkan bukti P.18 yang diajukanoleh Para Pemohon Kasasi, bukti berupa PP Nomor 56 Tahun 2000mengenai Tambahan Penyertaan Modal ke dalam PT KAI Persero, yangdi dalamnya secara jelas memuat besaran nilai/angka dalam rupiah,perihal jumlah dan juga rincian kekayan
334 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon kasasi/Penggugat dan hanyamempertimbangkan bukti P5, padahal sesungguhnya kerjasama antaraPemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali telahdilaksanakan sejak tahun 2003 (bukti P34) sebelum Termohon PeninjauanKembali mendaftarkan merek Curesonic pada Tahun 2007, hal inimembuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebelumnya PemohonKasasi/Tergugat sejak tahun 2003 telah mengakui bahwa PemohonPeninjauan Kembali sebelumnya Termohon kasasi/Penggugat adalahselaku pemegang Hak Kekayan
27 — 9
MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cg.DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAN NEGARA Cg. KANTOR WILAYAH IX DJKN Cg. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG SURAKARTA, Beralamat di Jl. Mangun Sarkoro, no: 141 Surakarta; Selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN II; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONEIA Cg, KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cg.
17 — 11
Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunyahukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halaman 140 menyebutkanbahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yang menyebabkanbahva seseorang membava sebagian dari harta kekayan orang lain ke dalamkekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskanhubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari hartakekayaannya itu.
90 — 115
Pasal 41 menyebutkan:Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan alat bukti surat bertandaT2 dan T4 masingmasing berupa Warkah Peralinan Hak Melalui Lelang SHMNo.399/Cimone Jaya dan SHM No.337/Cimone Jaya didalam lampirannya berupaKutipan Risalah Lelang Nomor 266/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Kementerian Direktorat Jenderal Kekayan
238 — 129
Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka (perlindungan diri, keluarga,harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagikemanusiaan jo penyelamatan kekayan dan keuangan Negara) danpembelaan negara) atas Perintah negara, konstitusi dan UndangUndang, dimana Tiap Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib IkutSerta Dalam Upaya Pembelaan Negara berdasarkan (Pasal 27 ayat (3)UUD 1945 jo Pasal 26 ketetapan MPR RI NO: XVII/MPR/1998 tentang HakHalaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 616/Pat.G
Ni Nyoman Triani
Tergugat:
PT BPR Mitra Bali Mandiri
33 — 21
Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 272/Pat.G/2019/PN DpsTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar pada tanggal 14 Maret 2019 dalam Register Nomor272/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka perlindungan diri, keluarga,harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagikemanusiaan jo penyelamatan kekayan
36 — 11
IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikanumum Eksplorasi dan studi kekayan.2. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksipenambangan, pengolahan dan Pemurnian, sertaPengankutan dan Penjualan.a. IUP diberikan kepada :1. Badan Usaha;2. Koperasi;3. Perseorangan.e Bahwa berdasarkan penggolongan Bahan Galianmenurut UndangUndang yang berlaku di Indonesiadibagi atas 5 (lima) golongan, antara lain :a.
106 — 21
Kementrian Keuangan Republik Indonesia c.qDirektur Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayan Negara (DJKN) Jawa Barat Cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya,berkedudukan di Jl. Ir.H. Juanda No. 19, Kota Tasikmalaya selanjutnyaakan disebut sebagai TERBANTAH ;Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Bantahan Nomor 39/Pdt.Bth/2016/PN.Tsm2. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, CabangSingaparna Jl.