Ditemukan 183 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-11-2017 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr Tanggal 9 April 2018 — JUMALING
222 — 33
222 — 33
IRWANDI ke Bank untuk pencairan dana;Bahwa ketentuan lokasi /lahan maupun petani yang mendapat danabantuan cetak sawah baru dari dana APBN TA. 2012 tersebut yaitu : Lokasi sesuasi untuk tanaman padi; Airtersedia untuk penanaman padi, minimal 1 kali dalm setahun; Lahan kepemilikannya jelas; Petanimudah menjangkau lokasi;Kemudian untuk Kelompok Tani penerima dana bantuan tersebutadalah: Petani yang berusaha di Bidang Pertanian dan tergabung dalamKelompok Tani;Sebagaimana dengan ketentuan dari Kementerian
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1529 — 3123
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1529 — 3123
Beda halnya kalau seperti di Papua yang kualitasinternetnya terbatas, tapi kalau di BKPM akan mengurus perizinansecara manual pasti akan ditolak, karena sesuasi administrasi semuanyasudah berbasis elektronik, harusnya pemerintanh menolak ketika adayang mengajukan secara manual, karena semua sudah berbasiselektronik; harusnya Kementerian Hukum dan HAM menyampaikankepada Pemohon misalnya, ini data isian, data identitas, mohon didaftarsecara online;Bahwa dalam Permenkumham memang ada tiga proses yaitu
Register : 29-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi
- EDY NASUTION
414 — 172
414 — 172
rupiah) tersebut mengingatkekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan ataukedudukan Terdakwa selaku Panitera pada PN Jakarta Pusat,yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam pemberiandukungan dibidang tehnis dan administrasi perkara sertamenyelesaikan suratsurat yang berkaitan dengan perkaraberdasarkan Pasal 45 Peraturan MARI Nomor 7 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesejahteraan Peradilan, diantaranya pengurusan surat jawabanpermohonan pelaksanan eksekusi tanah sesuasi