Ditemukan 2375 data
13.AGUSTINA RIMMAN
14.MASLAN alias PONG JANUAR
15.LAI'SARRODE alias NE'LISA
16.DOMI' alias PONG IKEL
17.LUKAS RITTA alias PONG DIKA
18.LAI' MERI alias INDO' SILA
19.PINI
20.BUYA alias PONG MARTINA
21.SAMPE RANTE alias NE' YAYAN
22.SO' BIU alias PONG ANDI
23.RONAL alias PONG WENI
24.AYUB alias PONG SELA
25.LUTER RENTA alias PONG NANI
26.SALMON alias PONG AMSAL
27.LAI'YULI alias INDO' ARIS
28.LAI' BIRING alias NE' SEMU
78 — 9
NE'UPA
13.AGUSTINA RIMMAN
14.MASLAN alias PONG JANUAR
15.LAI'SARRODE alias NE'LISA
16.DOMI' alias PONG IKEL
17.LUKAS RITTA alias PONG DIKA
18.LAI' MERI alias INDO' SILA
19.PINI
20.BUYA alias PONG MARTINA
21.SAMPE RANTE alias NE' YAYAN
22.SO' BIU alias PONG ANDI
23.RONAL alias PONG WENI
24.AYUB alias PONG SELA
25.LUTER RENTA alias PONG NANI
26.SALMON alias PONG AMSAL
27.LAI'YULI alias INDO' ARIS
28.LAI' BIRING alias NE' SEMU
148 — 21
lunas oleh pembeli, dengan demikian sudah selayaknyaapabila majelis berpendapat untuk memerintahkan kepada Tergugat untukmemberikan hak penjualan serta pengelolaan kios dan los pasar GotongRoyong Kota Magelang yang belum laku terjual dan yang belum dilunasi olehpara pembeli kepada ParaPenggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelistidak sependapat dengan Para Penggugat tentang nilai kerugian yang harusdibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, karena bernilai semu
36 — 4
Februari 2015;Perpanjangan PU sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;Penuntut umum sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 7 April 2015;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015;Perpamjangan sejak KPN sejak tanggal 30 April 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015;Selama dalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi dan tidak bersedia didampingiPenasehat Hukum.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari SEMU
195 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangan Judex Facti di atasmengenai jual beli tanah/saham yang dilakukan pada tanggal 3November 1998 di hadapan Turut Tergugat (Notaris Sri Muljani,SH),Judex Facti tidak secara explisit menegaskan peran masingmasing yangdilakukan oleh para Tergugat dalam jual beli tersebut, siapa penjual dansiapa pembeli dimaksud ;Karenanya menurut Pemohon Kasasi/Penggugat pertimbangan JudexFacti demikian ini adalah pertimbangan hukum yang kabur dan semu ;2.
529 — 438
02 ; Bahwasaksi dapat memastikan hal tersebut; Bahwa Hal tersebut merupakan kebijakan dari Kepala Sekolah yangmana pada hari sabtu yaitu tanggal 19 Desember 2015 Kepala Sekolahmenyampaikan kepada kami para guru agar hadir pada hari minggutanggal 20 Desember 2015 pukul 11.00 WITA gua mengikuti rapat dalamrangka persiapan penerimaan laporan pendidikan ; Bahwa Yang hadir ketika itu selain saksi yakni sdr Aristarkus Kmengkoyang menjabat sebagai Kepala Sekolah, Tina Asamai yang menjabatsebagai Guru, Semu
tersebut adalah Kepala sekolah kemudiansetelah rapat selesai sekitar pukul 13.00 WITA masingmasingsebagaimana pembagian tugas yang telah disepakat dalam rapattersebut. kami mulai mengerjakan sekitar pukul 13.00 WITA dan kamiselesai sampai pukul 22.00 WITA setlah itu saksi pulang kerumah danKepala sekolah kembali kerumah dinas yang berada di kawasan sekolah;Bahwa Yang hadir ketika itu selain saksi yakni sdr Aristarkus Kmengkoyang menjabat sebagai Kepala Sekolah, Tina Asamai yang menjabatsebagai Guru, Semu
15 — 4
kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum, maka Majelis Hakim berpandangan, sekalipun nafkah iddah dan mutahmerupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebihdahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntutPenggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
115 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal iniDirektorat Jenderal Pajak berposisi sebagai lembagapengadil semu atau yang juga dikenal sebagai quasiperadilan (quasi judicial) yang menjalankan fungsiyudikatif dan eksekutif;Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajakdiharuskan untuk membayar pajak yang terutangdalam surat ketetapan pajak paling sedikit sebesaryang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan atau verifikasi.
236 — 104
tahun, pada mulanyahubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT baikbaik sajabahkan dalam hal ini, PENGGUGAT sebagai istri selalu mengharapkankehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan dan memilikiikatan lahir batin yang erat antar seluruh anggota keluarga, baik antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT maupun bersama anakanakhasilperkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah selayaknyamendapatkan hal itu ;Bahwa seiring berjalannya waktu, segala harapan PENGGUGAT ternyatahanya menjadi harapan semu
M. SYUKRON
Tergugat:
1.H.SAMSUL
2.KHOLIFAH
Turut Tergugat:
1.H.ABDUL MUIS IKHSAN,SH
2.BPR PAJ PT. PANDAAN ARTA JAYA
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN
84 — 42
SYUKRON) telah masuk black list Bank Indonesia,maka pihak BPR Pandaan Arta Jaya (Turut Tergugat Il) tidak dapatmelakukan proses kreditnya, dan disarankan memakainama orang lain merupakan dalil sepihak yang amat sangat tendensius dan cenderungHalaman 30 dari 51Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN SDAmendiskreditkan kedudukan Turut Tergugat Il, yang notabene seolaholahtahu dan/atau setidaktidaknya ikut terlibat dalam konstruksi peristiwaperalihan hak semu (purapura) antara Penggugat dan
24 — 4
senditerwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Termohon dalam ptitumjawaban, duplik dan kesimpulan mohon agar Majelis menolakpermohonan Pemohon ( meskipun dalam jawaban bersedia bercerai ),dengan demikian Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun karena keinginan tersebut hanyadari satu pihak saja, maka apabila rumah tangga Pemohon denganTermohon tetap dipertahankan, maka Termohon hanya akan mendapatkankebahagiaan yang semu
212 — 388
Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas akan ketentuan laranganmenyalahgunakan narkotika khususnya bagi setiap prajurit TNI karena setiapsaat selalu diingatkan akan bahaya narkotika, dampaknya bagi generasimuda, keluarga maupun masyarakat dan bagi prajurit serta satuansatuanTNI, namun Terdakwa mengabaikan larangan tersebut kemudian melakukanpenyalahguaan narkotika dengan menghisap sabu tersebut dengan tujuaningin mencari kesenangan dan ketenangan yang semu dan sementara.2.
Teti Saraswati,SH
Terdakwa:
TJOA LIANA Binti RAHMAN
101 — 20
dibelinya dan hanyamengandalkan kepercayaan kepada terdakwa sebagai penjualnya;Menimbang bahwa pada saat terdakwa menjual obatobat tersebut, terdakwatidak mengantongi jjin apotiknya yang sebagian sudah kedaluwarsa dan tidakdiperbaruhi oleh terdakwa;Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut sengaja dilakukan denganmotif ekonomis yakni mendatangkan keuntungan yang lebih banyak;Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti dan terpenuhioleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semu
111 — 14
Oleh karena itu perlu untuk berpisah sebagai jalan yang terbaik untukkeduanya yang tidak memperoleh beban tanggung jawab semu;Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Pemohon dan Termohon telahberpisah ranjang dan selama itu sudah tidak pernah berhubungan intimlagi;Bahwa selama ini, uang hasil kerja Pemohon selalu dipegang dan dikelolaoleh Termohon seluruhnya, akan tetapi selama ini hanya dipergunakanuntuk kepentingan pribadi Termohon saja dan hanya untuk bersenangsenang dengan temantemannya (Sosialita
Parningotan Samosir
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Asahan Cq Kepala Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge
64 — 7
Bahwa oleh karena forum komunikasi dan koordinasidengan penuntut umum sebagaimana dikehendaki dalam SistemPeradilan Pidana Terpadu terbukti telah ditutup oleh Termohon,maka tidak dapat disangkal bahwa penghentian penyidikandengan dalih tidak cukup bukti tersebut, sematamata hanyaHalaman 11 dari 54 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN KisC.dilandaskan pada sikap subjektifitas dan penilaian semu dariTermohon;14.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
108 — 40
samasekali tidak pernahdilakukannyanamun harus menjalani hukuman penjara selama 5Tahun penjara subsider 4 bulan.Majelis Hakim mempercayaibegitu saja terhadap Fakta Hukum yang dilaporkan oleh pihakkepolisian yang didapatkan dari hasil rekayasa Penyidikkepolisian lalu. dibenarkan oleh Penuntut Umum dengandibuatnya Surat Dakwaan seolaholah Berita Acara Penyidikantersebut adalah kebenaran sesungguhnya (NIET MATERIELEWAARHEID).Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quolalu menganggap kebenaran semu
Terbanding/Tergugat I : Clive Daniel Mario sutanto
Terbanding/Tergugat II : PT Bank Artos Indonesia
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Bandung
Terbanding/Tergugat IV : Drs. Hendrawan Sukma Saputra
Terbanding/Tergugat V : Dewi Lestari SE
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
79 — 137
Putusan MARI No.954.K /Sip/1973, tanggal 19 Februari1976 :Halaman 28 dari halaman 53 Putusan Nomor 634 / PDT / 2019 / PT.BDGDengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26November 1964 atau eksekusi yang telah berlangsung padatanggal 21 Mei 1960 ;Judexfacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusitelah berlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu, karenabarang sengketa dari semula telah dikuasai oleh pihak yangberwenang; seharusnya pembantah (pelawan eksekusi)mengajukan gugatan biasa
124 — 254
./2016/PN.KPG.tanggal08/06/201621 SEMU ANASTASIA, PNS DPPKAD Kab. 7.500.000 Biaya Perobatan di SudahSE Ende Jakarta tahun 2010 dikembailikansebesarRp.7.500.000,padatanggal08/06/201622.
TILL ANFRIDUS,SEKepala Bidang Anggaran : YULIUS LERU TENGA, SEKepala Bidang Akuitansi : MENSI TIWE,Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) : SEMU ANASTASIAKepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan : USMAN BOLISEKepala Bidamng Pendaftaran dan Penetapan : FABIANUS PADISER,S.SosKepala Bidang Verifikasi : YULIUS ALBERETUS SERO SAI,SEBendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : DURIANBendahara Bantuan Keuangan : STEFANUS WODHE,SEPengguna Anggaran (PA)TIL!
Saksi SEMU ANASTASIA, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Page 112 of 232Putusan Nomor 81/Pid.Sus.Tpk./2016/PN.KPG.e Bahwa untuk kegiatan KONI memang dananya tersedia dalam APBDbelanjaa HIBAH namun untuk dana yang telah dikeluarkan untukkegiatan KONI tersebut diatas tidak tertuang dalam RencanaKegiatan Anggaran KONI (RKA KONI) sehingga pihak KONI Kab.Ende mengajukannya ke Bupati Ende dengan Nota Informasi,setelah ada disposisi Bupati pada saat itu maka disposisi Bupatitersebut
105 — 18
Yang membuat saya tertarik5menikahinya adalah dikarenakan dia punya mobil, punya keluarga yang dikenalbanyak orang, bisa membelanjakan ini itu waktu pacaran sebelum menikah.Namun ternyata fasilitas yang ada pada dirinya hanyalah semu semata karenapasti dari hasil syirik dan riba harta tersebut didapat.Kami berpacaran dimulai pada bulan November 2015, semenjak pacarantersebut kami sering bertemu dan jalanjalan, kadang sering ngumpul ditempatteman perempuannya yang bernama Sendy.
107 — 14
fakta hukum yang telah disampaikansebelumnya serta tidak untuk mencari keuntungan dan kepentingan dirinyasendiri; sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya yang cukup besardikondisi ekonomi yang sulit dewasa ini, oleh karenanya para Tergugat harusdibebani biaya ganti kerugian yang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugatselama ini yaitu sebesar + Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
FRANGKI MARKUS LEONARD JOHANIS, S.E
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
75 — 64
mengkajinya ; Bahwa Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengkajiSurat Keputusan Bersama tersebut pertama review dilaksanakan olehinternal Lembaga Eksekultif ; Bahwa Ahli tidak tahu sudah ada lembaga yang berkompetenmisalnya Pengadilan, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusiyang membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri atautidak ; Bahwa Surat Keputusan Bersama dalam konteks ilmu hukumdikategorikan sebagai Beleidsregel atau peraturan kebijakan atauperaturan perundangundangan yang semu