Ditemukan 2374 data
298 — 146
Sentul City Tbk, telah melakukan perbuatanmelawan hokum atas tanah Kohir C. 043;Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaandari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padaTUN TU Tain Nya SONU aljnne esses ene cannesSetelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap padapembelaannya Semu aj~ ~~~ nnn
190 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tidak benar);Halaman 268 Dari 338;Nomor 3.2.1.10, Dugaan adanya hubungan kerja sama di antara PTPTyang mengikuti tender sehingga menciptakan Persaingan Semu yangmengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelakuusaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif.
1.SUPRIYANTO
2.WARTIYEM
Tergugat:
1.SAPTO TEGUH IMAN BUSONO, SH
2.SUNARTIN
Turut Tergugat:
1.BENNY SENJAYA
2.OTTO HARI TRI SAPTA ADJI, SH
3.Kepala BPN Kab. Semarang
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
521 — 159
Bahwa yang bisa batal demi hukum adalah Perjanjian PengikatanJual Beli dengan Kuasanya, karena ini adalah purapura penanjian semu,karena perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Hutang Piutang; Bahwa jika membuat Akte sesuai dengan kehendak para pihaksejujurnya, jangan ditambahtambahi dengan Akte yang lain, karena hal itunanti akan membawa masalah. Membawa masalah kepada PPAT atauNotarisnya. membawa masalah kepada Kreditur Debitur, juga membawamasalah pada pemberi jaminan, ini harus dihindari.
Teknisnya seperti itu; Bahwa ada kemungkinan orang yang utang piutang, si A berhutangkepada si B dia buat juga pengikatan jual beli, bahnwa seandainya hutangtidak terbayar, dia akan menjual, lalu dibuat perjanjian jual beli, tinggalpertanyaannya begini: lebih dulu mana hutang piutang dengan ikatan jualbelinya, kalau itu duluan pengikatan jual belinya, tidak ada masalah, akantetapi kalau lebih dulu hutang piutangnya, berarti pengikatan jual belli iniadalah suatu perjanjian kepurapuraan/ perjanjian semu
Terbanding/Tergugat I : Ny. Dian Novita Tarigan Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Tergugat II : Jonathan Wiliam Aldrich Tonggoembio Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Turut Tergugat I : Iriyanto, SH Diwakili Oleh : SAFRUN KAFARA,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Agus Pandoman, SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
241 — 352
No.86/1981/Pdt tanggal 29 januari 1982 yangberbunyi Akta Notaris yang dibuat dengan Materi suatu perjanjianhutang piutang dengan hak membeli kembali dengan tujuandigunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah debiturkepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka hal demikianitu adalah suatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilaisebagai perjanjian hutang piutang;27.
No.86/1981/Pdt tanggal 29januari 1982 yang berbunyi Akta Notaris yang dibuat dengan MateriSuatu perjanjian hutang piutang dengan hak membeli kembalidengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atastanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, makadari 145 halaman Perkara Nomor 62/PDT/2020/PT YYKhal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura danharus. dinilai sebagai perjanjian hutang piutang; e. Bahwaberdasarkan Yurisprudensi Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.
17 — 9
/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi tidak berhasil didamaikan;Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;Bahwa kedua orang anak dari Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaansehat;Bahwa setau Saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak adamemberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah perpisahantersebut;Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan sosok ibuyang baik dan bertanggung jawab atas semu
59 — 33
dewasa ini, oleh karenanyapara Tergugat harus dibebani biaya ganti kerugian materiel maupun morilyang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu kerugianmateriel sebesar + Rp. 650.000.0000 (Enam Ratus Lima Puluh JutaRupiah) dan atas beban moril (immaterial) yang dialami dan diderita olehPenggugat yang jika dihitung dengan uang dinilai sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) ;Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
MUHAMMAD FAKHRY, SH.
Terdakwa:
1.HASAMIN ALIAS SAMING BIN S. HAERUDDIN NGOWI
2.SYAMSIR ALIAS ANCI BIN BIBO
3.SUHARDI ALIAS ADI BIN SYAMSUDDIN
74 — 16
ANSYAR SETIA BUDI selakuDanton tidak ikut melakukan pengrusakan melainkan melarang danmencegah kami semua untuk tidak melakukan tindakan anarkis berupapengerusakan dikantor Pengadilan Negeri Maros, namun kami semu sudahterlanjur emosi sehingga terjadilah pengruskan terhadap barangbarangberupa meja, kursi dan potpot bunga serta lampu taman di PengadilanNegeri Maros; Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Sdr.
63 — 10
dapatditerima";e Gugatan Pelawan dalam title, posita, peitum tidak sinkronselain itu gugatan pelawan Obscuur libel/kabur, tidak jelasdasar hukumnya dan tidakC@rMatj2 22 on nnn nnn nnn enn nnn nnn n nnn n n=Vide: Putusan MARI No.954.K /Sip/1973, tanggal 19Februari 1976:"Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26November "1964 atau eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal21 Mei 1960; Judexfacti telah menempuh acara yang salah, sebabeksekusi telah berlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu
97 — 25
PENGGUGAT III) harus mengosongkan dan menyerahkantanah tersebut seperti keadaan semu ia";Pasal 13 ayat (3) perjanjian a quo:"Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya perjanjian tanahtersebut belum juga dikosongkan dan dikembalikan kepada Pihak Pertama(ic. Tergugat), maka Pihak pertama dapat melaksanakan pengosongandengan ketentuan semua biaya yang timbul akibat pengosongan tersebutmenjadi beban Pihak Kedua (ic.
OLICH CHANDRA ADHIWIJAYA
Tergugat:
FERYANTO TANUWIJAYA
Turut Tergugat:
1.POETY LAYDA ALAMSYAH. SH
2.PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
112 — 22
Berdasarkan pada Akta JualBeli tersebut, kKemudian Tergugatmelakukan balik nama pada SHM No. 701/ Kelurahan Pakuwon Surat UkurNomor 3603/1998 tanggal 29071998 dari atas nama Penggugat ke atas namaTergugat yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I;Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Grt24.25.26.2H28.29.Bahwa, oleh karena jualbeli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas bersifat semu atau purapura semata, maka antara Penggugat denganTergugat tidak dilakukan levering (penyerahan
53 — 19
Namunhanya karena ingin mendapatkan kenikmatan sesaatwalaupun bersifat semu, Terdakwa tetap saja membeliganja dan mengkosumsi ganja yang dibelinya tersebutdan kemudian menyimpannya di dalam almarinya sebagaipersediaan untuk digunakan Terdakwa.Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatanTerdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dandaya juang Terdakwa selaku prajurit INI, perbuatanTerdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaandisiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, danjuga
- Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]
Lebih lanjut, menurut Herlien Budiono, kekhilafanatau kekeliruan atau kesesatan itu dapat bersifat sebenarnya dan dapat pulabersifat semu. Kekeliruan yang sebenarnya terjadi dalam hal antara kehendakdan pernyataan para pihak saling berkesesuaian, namun kehendak salah satupihak atau kedua pihak terbentuk secara cacat.
7 Subekti juga menyebutkan bahwakekeliruan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidakkhilaf mengenai halhal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.4 Dalam kekeliruan yang bersifat semu, menurut Herlien Budiono, sebenarnyatidak terbentuk perjanjian sebab pada situasi seperti itu belum terbentukkata sepakat di antara para pihak sehingga belum memenuhi unsur subjektifpertama untuk sahnya perjanjian.Tentang paksaan dalam KUH Perdata adalah paksaan secara kejiwaanatau rohani
35 — 14
ObJek Sengketa i ;Sebidang Tanah Sawah, terletak di Propinsi Jawa Timur,Kabupaten Situbondo, Kecamatan MIANAK KANDUNG 4ngan,sebagaimana terdaftar terdaftar dalam Buku Desa Letter C :PETOK C NO. 680, Persil No. 10, Klas SIl, semu/a Luasnya0,520 Ha (belum berubah luasnya pada Buku Letter C DesaSumber Pinang), pada sekANAK KANDUNG ran tahun 1994 olehAHLI WARIS dijual separuhnya kurang lebih 0,260 Ha kepadaLAKILAKI, sehingga sekarang tersisa seluas 0,260 Ha tercatatatas nama AHLI WARIS, dengan batas
Melawan TJIONG SANTOSO
87 — 23
Bahwa butir 5 dari Gugatan Penggugat, tersirat jelas ( implied ), jual beli yangdidalilkan adalah jual beli semu. Dari frase kalimat yang ditebalkan oleh paraPenggugat sendiri, " te 14. Bahwa isi dari akta Jual beli No. 26! 151 KK !
451 — 81
Pada Blok Belagan, ditemukan areal yang akan dibangunpersemaian sudah dilaksanakan penyiapan lahan, pengadaansarana prasarana, pengisian poly bag dan penyapihan bibitAcacia SP sebanyak + 60.000, bibit ;Pada lokasi camp Sei Sungsang pada unit Babat Tomanditemukan bangunan camp semu permanen ukuran 60 m2pada koordinat UTM X=0328920 dan Y=9716136. Padalokasi ini juga akan dibangun persemaian. Jumlah BlokSungsang (1 unit), Blok Blagan (1 unit), Blok Toman (1unit), Blok Telang (1 Unit) ;.
Terbanding/Tergugat I : KOPERASI NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : BAYU KUSUMO DEWANTORO,
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS, RELAWATI, S.H.
90 — 54
lagi oleh karena beberapa hal, sebagaimanadalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 10 Pebruari1983 Nomor 3804 K/Sip/1981, dan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndoensia, Tanggal 20 Maret 1989 Nomor 381 PK/Pdt/1986, yaitu karena :e Mengandung unsur riba : unsur riba di sini dapat diartikan bahwa pembelimenggunakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebagaisarana untuk memanfaatkan penjual, dengan cara meningkatkan hargabeli ;e Perjanjian hutang piutang yang terselubung (Semu
135 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1023 K/Pdt/2014menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengantujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek;42.Bahwa berdasarkan Pasal 91 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1995tentang pasar modal disebutkan sebagai berikut,setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidaklangsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu ataumenyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atauharga Efek di Bursa Efek;43.Bahwa disamping itu apabila
22 — 1
rumah tangga yang sakinah, mawaddahwarahmah;Menimbang, bahwa demikian juga Termohon Konpensi dalamjawabannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konpensi,maka Majelis berpendapat pada diri Termohon Konpensi juga sudah tidak adarasa cinta dan kasih sayang serta hormat kepada Pemohon Konpensi, olehkarenanya apabila rumah tangga Pemohon Konpensi dengan TermohonKonpensi tetap dipertahankan, menurut Majelis, Pemohon Konpensi denganTermohon Konpensi hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu
Terbanding/Terdakwa I : SUHARNO, S.E., Bin SADINU
Terbanding/Terdakwa II : RIYANTO, S.E., Bin HADI SUMARTO
267 — 169
PD BKKPringsurat secara sadar telah melakukan kredit fiktif sebesar Rp.24.323.137.511, yang bertujuan untuk mengkatrol pendapatan PD BKKPringsurat sesuai dengan RKAT yang telah dibuat sehingga perusahaanmemperoleh pendapatan semu. Atas pendapatan semu tersebut dalampengeluaran biaya dilakukan dengan fresh money.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan pejabat ataulingkungan jabatan/lembaga sebagai pelaksanaan fungsi administrasi negara,sehingga terdapat bentuk keputusan lain yang disebut sebagai peraturan kebijakan(beleidsregels) yang sifatnya memiliki kemiripan dengan peraturan perundangundangan, sering disebut sebagai peraturan perundangundangan semu.
Sifatnyamemiliki kKemiripan dengan peraturan perundangundangan atau perundangundangan semu tetapi bukan peraturan perundangundangan.UU Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan batasan yang jelas mengenaikewenangan KPPU, penyelidikan dan sanksi yang dapat diberikan oleh KPPUberada dalam ranah hukum administrasi, dan kewenangan penyelidikan danmemutus yang dimiliki oleh lembaga sejenis KPPU adalah wajar sepanjang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Ki fitusi RepublikJl.
Persekongkolandalam tender dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melaluitindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakanpersaingan semu, atau menyetujui dan/atau memfasilitasi, atau pemberiankesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunmengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangkamemenangkan peserta tender tertentu.