karenakelompok kerja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta, bukan kepada Kepala ULP;Dasar Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jelas keliru dan tidakberpedoman kepada aturan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, bahwatidak ada aturan jika Terdakwa selaku Ketua Pokja harus melaporkankepada ULP, jika pelelangan pertama gagal, yang dilakukan selanjutnyaadalah:a) evaluasi ulang;b) menyampaikan ulang dokumen penawaran;Cc) pelelangan ulang; ataud) penghentian proses pelelanganLangkahlangkah ini telah dilakkukan

Rapat Pengurus dapat diadakan secara teratur sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau dapat dipanggil sewaktuwaktuoleh Pengurus apabila dipandang perlu;Panggilan sebagaimana dimaksud di atas harus dilakkukan secaratertulis dan disampaikan kepada seluruh Pengurus dalam waktusekurang kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapatdiadakan;Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dantempat Rapat;2.

hibah yang melakukan hibahdihadapan kepala desa setempat serta diketahui oleh kepala perwakilan kecamatansetempat, menurut hemat Ketua Majelis merupakan perbuatan hokum yang telahdilakukan secara terang;Menimbang, bahwa pengertian tunai dalam istilah hukum adat adalah memilikiaspek hukum yang maksudnya bersifat otomatis atau serta merta, maksudnya perbuatan162tersebut secara langsung mengikat kedua belah pihak, sesaat setelah perbuatan tersebutselesai; Menimbang bahwa dengan perbuatan hibah yang dilakkukan

hibah yang melakukan hibahdihadapan kepala desa setempat serta diketahui oleh kepala perwakilan kecamatansetempat, menurut hemat Ketua Majelis merupakan perbuatan hokum yang telahdilakukan secara terang;Menimbang, bahwa pengertian tunai dalam istilah hukum adat adalah memilikiaspek hukum yang maksudnya bersifat otomatis atau serta merta, maksudnya perbuatan162tersebut secara langsung mengikat kedua belah pihak, sesaat setelah perbuatan tersebutselesai; Menimbang bahwa dengan perbuatan hibah yang dilakkukan

perludipertimbangkan halhal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadappidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upayapemberantasan tindak pidana korupsi ; Perbuatan Terdakwa telah melanggar asasasas umum penyelenggaraannegara ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dipidana ; Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;124 Terdakwa mengakui terus terang tindak pidana korupsi yang dilakkukan

Berapakah biaya reproduksi baru, nilai pasar dan nilai likuidasimesin dan peralatan tersebut pada saat dilakkukan penilaianSaksi tidak mengetahuinya4.

partai Hanura; Bahwa Terdakwa hanya melakukan reses di daerah Purwaharja, Balokang dan daerahPamongkoranPutusan Tipikor Nomor 149/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman 6Bahwa terdakwa pernah mendapat titipan proposal dari Kelompok yang mengajukanpermohonan hibah di daerah Desa Cibeureum, Karangpucung dan Desa Jajawar sertakelurahan Mekarsari.Bahwa yang terdakwa lakukan dalam kegiatan reses Menampung aspirasi masyarakatuntuk pembangunan didaerah setempat.Bahwa tidak diperbolehkan saat kegiatan reses yang dilakkukan

bangunan kantor; bahwa sarana pelengkap berupa 1(satu) buah bangunan klinik dan 1 (satu) buah bangunan kantor masihada dan dalam keadaan tidak terurus;Bahwa terkait penilaian atas mesin dan peralatan, berapa unit mesin danperalatan yang dinilai dan mesin/peralatan apa saja Saksi tidakmengetahuinya, bagaimana kondisi mesinmesin dan peralatan tersebutpada saat penilaian Saksi tidak mengetahuinya, berapakah biayareproduksi baru, nilai pasar dan nilai likuidasi mesin dan peralatantersebut pada saat dilakkukan

AKUT adalah GANGGUANJIWA, penyebabnya bisa Organik dan Non Organik yang mana dalamhal Organik adalah Bilogis dan Non Organik adalah murni dari Kejiwaanpada penderita;Bahwa terhadap diri Terdakwa penyakit yang dideritanya adalahSKIZOFRENIA AKUT dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadapTerdakwa adalah Terdakwa dipengaruhi proses berpikirnya yangterganggu;Bahwa SKIZOFRENIA AKUT dalam diri Terdakwa adalah gangguan jiwaberat dengan rasa kenyataan yang mendalam;Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakkukan

menerapkan ancaman pidanapokok yang paling berat.Bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain adahubungannya itu, yakni, supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatanyang diteruskan, maka perbuatan itu harus memenuhi syarat, bahwaperbuatan itu harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusanatau perbuatan itu harus sama atau sama ma camnya atau waktuantaranya yang tidak terlalu lama;Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara ini, perbuatan yangdilakukan oleh Para Terdakwa tidak dilakkukan

perubahannya tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:Pasal 13 ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yangdipertanggungjawabkan juga dalam lampiran 1 Bab I E menjelaskan bahwaperhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasardan mempertimbangkan antara lain, harga pasar setempat pada waktu penyusunanHarga Perkiraan Sendiri (HPS), hal tersebut tidak dilakkukan

KantorDPRD DPRD Kota Tual tahun anggaran 2014 adalah selaku anggotapanitia Pokja l.Bahwa saksi diangkat sebagai panitia Pokja berdasarkan SK WalikotaTual.Bahwa saksi bekerja pada dinas pekerjaan umum Kota Tual denganjabatan sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan.Bahwa tugas saksi sebagai anggota pokja Jasa konstruksi pada paketproyek pembangunan lantai halaman kantor DPRD Kota tual adalahmelaksanakan proses lelang, melakukan seleksi, menetapkan pemenanglelang dari hasil seleksi.Bahwa pengumuman lelang dilakkukan

yangberwenang untuk mengerjakan suatu pekerjaan tetapi perintah atau penunjukkanitu tidak ada maka bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kalau tim itubekerja dengan kata lain tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kalautim tidak bekerja ;e Bahwa menurut ahli perintah ada 2 macam perintah peraturan dan perintah daripejabat, kalau tidak ada perintah untuk berbuat baik perintah tertulis menurutundangundang atau dari pejabat padahal pekerjaan itu harus ada perintah makakalau pekerjaan itu tidak dilakkukan

tidak pernah menerbitkan suratketerangan meninggal atas berkas santunan diduga direkayasa/fiktif yangtelah diajukan tersebut.Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Kesejahtraan Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi tidak pernah melakukan sinkronisasi data kematian yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenJembrana dan dokumen berkas santunan yang diajukan ke DinasKesejahtraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembranahal ini dikarenakan secara teknis seharusnya hal itu dilakkukan

tidak pernah menerbitkan surat keterangan meninggal atas berkassantunan diduga direkayasa/fiktif yang telah diajukan tersebut.Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Kesejahtraan Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi tidak pernah melakukan sinkronisasi data kematian yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembranadan dokumen berkas santunan yang diajukan ke Dinas Kesejahtraan SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana hal ini dikarenakansecara teknis seharusnya hal itu dilakkukan

pengadaan barang/jasa;e Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, gofongan atau pihak lain secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara.e Bahwa kenyataannya dalam perkara a quo penyusunan HPS hanya dilakukan olehsaksi Abdulloh Fuad selaku Ketua Panitia dan Saksi Sutoyo selaku Sekretaris Panitiatanpa disertai oleh Anggota lainnya walaupun ikut serta menandatangani daftar HPSdimaksud setelah mendengar presentasi penyusunan HPS yang dilakkukan

Melakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari hasilkunjungan setempat dan hasil analisa kredit tersebut berupa M A Kbeserta perangkatnya di lanjutkan di serahkan kepada penyeliapemasaran kredit untuk diteruskan kepada kelompok pemutus kreditsesuail dengan kewenangannya dalam hal ini kredit sampai denganmax sebesar Rp. 10.000.000.000,Perbuatan mana dilakukan terdakwa H.MOHAMAD HAIDAR HILMI AlsH.ENCENG SOLEH bersamasama dengan saksi R.DIDI GUNADI, SE danRAHMAD AULIANSYAH ( yang penuntutannya dilakkukan

Maka apabila dalam keputusan adakekeliruan segera saja diperbaiki hanya masalahnya di dalam keputusan inilangsung mengatakan bahwa keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,tidak ada lagi klausula exit seolaholah pembentuk keputusan tersebut 100 %menyatakan keputusan tersebut yakin keputusan tersebut pasti benar.Ada 2 (dua) pendapat hukum ada yang membuka kemungkinan bila terdapatkesalahan dalam sebuah keputusan, dibuka suatu klausula exit keputusan iniberlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakkukan

yangberwenang untuk mengerjakan suatu pekerjaan tetapi perintah atau penunjukkanitu tidak ada maka bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kalau tim itubekerja dengan kata lain tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kalautim tidak bekerja ;e Bahwa menurut ahli perintah ada 2 macam perintah peraturan dan perintah daripejabat, kalau tidak ada perintah untuk berbuat baik perintah tertulis menurutundangundang atau dari pejabat padahal pekerjaan itu harus ada perintah makakalau pekerjaan itu tidak dilakkukan

Serdang Bedagai;Saksi mengetahui bahwa tanah yang berlokasi di Sei Buluh dimaksudadalah tanah yang berdiri di atasnya usaha kilang padi;Bahwa pembelian Kilang Padi tersebut dilakkukan dengan tawarmenawar harga hingga menemukan kesepakatan di hargaRp2.900.000.000, (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);Bahwa menurut Saksi, usaha kilang padi tersebut nantinya akan dikelolaoleh Saksi secara bersamasama dengan terdakwa Gunawan Prasetio,dengan harapan agar Terdakwa tidak lagi kecanduan maupun menijualnarkoba