Ditemukan 383 data
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta
Tergugat:
Amzar Arliz
251 — 145
., selaku Pemohon terhadap Kantor Pelayanan Kekayan NegaraHalaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 23/G/KI/2021/PTUN.
36 — 11
IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikanumum Eksplorasi dan studi kekayan.2. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksipenambangan, pengolahan dan Pemurnian, sertaPengankutan dan Penjualan.a. IUP diberikan kepada :1. Badan Usaha;2. Koperasi;3. Perseorangan.e Bahwa berdasarkan penggolongan Bahan Galianmenurut UndangUndang yang berlaku di Indonesiadibagi atas 5 (lima) golongan, antara lain :a.
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bertambahnya keuntunganatau kekayan itu harus benarbenar terjadi atau secara materiel kekayaandari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadibertambah dengan adanya penyalah gunaan wewenang, oleh karena itutidak terjadi pada Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidakbertambah kekayaannya, tidak menikmati, dan tidak ada kerugian negara,hal mana sejalan dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah AgungNo.42 K/Kr/1965 tanggal 811966 menyatakan Suatu tindakan padaumumnya dapat
SUTRISNO
Tergugat:
PT. Bank BRI Kantor Cabang Blora
85 — 15
Bahwa Gugatan ini diajukan dalam rangka (perlindungan diri, keluarga,harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagikemanusiaan jo. penyelamatan kekayan dan keuangan negara) danHalaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Blapembelaan negara) atas Perintah negara, konstitusi dan UndangUndang,dimana Tiap Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta DalamUpaya Pembelaan Negara berdasarkan (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 joPasal 26 ketetapan MPR RI NO: XVII/MPR/1998
1.ENDRO ADI ANGGORO,SH
2.ANDHIKA FERY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
Muhammad Topik Als Opik Bin mulyadi Deraman
37 — 3
Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunyahukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik knusus) halaman 140 menyebutkanbahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yang menyebabkanbahwa seseorang membawa sebagian dan harta kekayan orang lain ke dalamkekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskanhubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari hartakekayaannya itu.Bahwa berdasarkan hubungan keterangan para saksi, keteranganterdakwa, dan barang bukti
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1026 K/PID.SUS/2015bandar bandar besar yang mengumpulkan kekayan melalui mengorbankanserta mengambil dan menguras harta dari para pecandu beserta semuakeluarganya...;Sesungguhnya saya mewakili pecandu yang lainnya juga ingin menyampaikanpesan untuk semua orang yaitu janganiah membenci kami sebagai ParaPecandu.. Karena kami sebagai pecandu itu adalah hanya korban dari bandarnarkoba..
MASTIUR MANURUNG
Tergugat:
JAMILA KESUMA, SH.
44 — 18
(Conservatoir beslag) terhadap harta kekayan milik TERGUGAT yaituberupa: Rumah dan tanah milik TERGUGAT yang beralamat di JI.
81 — 21
yangdilakukan oleh suami/ isteri;Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentangPerkawinan menyatakan, bahwa:(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi hartabersama.(2) Harta bawaan dari masingmasing suami dan isteri dan harta bendayang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidakmenentukan lainMenimbang, bahwa Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas adalah aturan lapangan harta kekayan
124 — 75
danvocal Sdri eliayana dan Sdr.Sairi Simka.Dalam remix lampung hiwangku pecipta Sdr.Tasriful, Sdr.Harun Gusung, Sdr.ZulHaidir, Sdr.Adam Santori, Sdr.Elkomar dan vokalis Sdr.eni pratiwiDalam dangdut semende pecipta Sdr.Ihsan Benullah, Sdr.Serunting Jaya danvokalis Sdr.Ihsan sepullah, sdr.serunting jaya dan Sdri.Elis SuryaniBahwa saksi selaku produser lagulagu daerah lampung dengan merek Sai BetikRecord dan untuk merek dagang Record VCD tersebut sudah saksi daftarkan diKantor Direktur Jendral Hak Kekayan
53 — 17
asset dan atau aktivatetap serta aktiva lancar dari PUKA adalah merupakan milik Negara;12.Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadiPerusahaaan Umum (PERUM) Kereta Api, maka instansi PUKA menjadi bubar,dan kegiatan usaha nya diteruskan oleh PERUMKA;13.Bahwa dengan terjadinya perubahan status badan usaha milik pemerintah ini,maka terjadi pula perubahan dalam hak penguasaan dan atau pemilikanterhadap kekayan
Terbanding/Terdakwa : EKO SAPUTRA ALS EKO BIN SUHAIMI
71 — 31
Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/PDT/2021/PT JMBTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratgugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 November 2020 dalamRegister Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:1.Bahwa gugatan ini diajukan dalam rangka (perlindungan diri, keluarga,harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagikemanusiaan Jo. penyelamatan kekayan
234 — 69
Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hakPENGGUGAT atas harta bersama tersebut diatas, yaitu sebagian darijumlah seluruh harta kekayan bersama % x 3,051,750,000 =Rp.1,525,875,000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta delapanratus tujuh puluh lima ribu rupiah);7.
104 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakankewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuransuku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha.Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadiJaminan Pembayaran Kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantaraKantor Pelayanan Kekayan
69 — 45
dapat disimpulkan dengan surat BadanPertanahan RI Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor 415/512.03/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017;Menimbang, bahwa untuk terlaksananya Lelang atas objek SitaEkesekusi telah ditempuh dengan cara mengeluarkan Surat : Pengumuman Lelang (Pertama) Eksekusi Pengadilan NegeriSimalungun Nomor 61/Pen/PDT/EKS/G/2017/PN Sim;* Ralat Pengumuman Lelang (pertama) yang menyatakan Dokumenasli kepemilikan /Bukti Kepemilikan tidak dikuasai oleh Penjual; Kepala Kantor Pelayanan Kekayan
PT Naga Jaya Motor
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH SEMARANG
92 — 31
Putusan Nomor :122/G/2018/PTUN.SMG.12/KM.6/UP.11/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dan berdasarkan SuratTugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekyaan Negara dan LelangSemarang Nomor : ST1851/WKN.09/KNL.01/2018 tanggal 04September 2018, dengan dihadiri para saksi yang aka disebut padabagian kaki Risalah Lelang dilaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT) atas barang tidak bergerakmelalui aplikasi lelang internet dengan tata cara penawaran closedbidding bertempat di Kantor Pelayanan Kekayan
Terbanding/Tergugat I : Dr. Djunandi Surjautama, S.H., M.M. selaku Direktur Rumah Sakit Kebonjati
Terbanding/Tergugat II : Eddy Junaedi K.S.
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Mega. Tbk Regional Bandung
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
178 — 84
Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Pembantahmohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret Kuasa Pembantahmengajukan perbaikan dan perubahan Bantahan sebagai berikut :Bahwa semula pada halaman 1 Bantahan tertanggal 13 Februari 2019ditulis dan dibaca :KANTOR PELAYANAN KEKAYAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG,beralamat di Jl.Asia Afrika No.114 Kota Bandung Provinsi Jawa Baratselanjutnya disebut Turut Tergugat IV ;Halaman
105 — 16
Unsur Mempekaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Menimbang, bahwa yang diartikan suatu perbuatan memperkaya adalahsuatu bentuk perbuatan dengan cara melawan hokum, sehingga dalamkenyataannya harta sipelaku semakin bertambah, pertambahan tersebuttidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayan yang dimiliki, haltersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.570 K/Pid/1993tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan dalam pertimbangannyamenyatakan "memperkaya "adalah menjadikan
orang yang belum kayameniadi kaya atau yang sudah kaya bertambah kaya. sedangkan yangdimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayan terorganisirbaik merupakan badan hukum maupun bukan badan hokum;Menmbang. bahwa diajukan datam Perkara ini diperkuat oteh keteranganterdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar datam kegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau Barang Lompo TahunAnggaran 2008 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terdakwa yaituKATARINA SUMILAT datam
103 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena itu, hartaharta kekayan lainnya dari H. Baso HursaniDaeng Ronrong bin Mallawakkang (Alm), termasuk kedua objek tersebut diatas, telah dibagi dan diwasiatkan H. Baso Hursani Daeng Ronrong binMallawakkang (Alm) semasa hidupnya, kecuali objek sengketa, maka ParaPenggugat tidak mengganggu gugat sebagai bentuk hormat dan bakti anakkepada orang tuanya karena merupakan wasiat dan amanah yang harusdipatuhi dan ditaati oleh anakanaknya, dala hal ini Para Penggugat;.
78 — 29
asset dan atau aktiva tetapserta aktiva lancar dari PJKA adalah merupakan milik Negara;12.Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadiPerusahaaan Umum (PERUM) Kereta Api, maka instansi PJKA menjadi bubar,dan kegiatan usaha nya diteruskan oleh PERUMKA;13.Bahwa dengan terjadinya perubahan status badan usaha milik pemerintah ini,maka terjadi pula perubahan dalam hak penguasaan dan atau pemilikanterhadap kekayan
99 — 39
menjadi hakhak Penggugat atau ganti kerugianyang ditimbulkan akibat perobuatan Para Tergugat sesuai dengan putusanyang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin terlaksananyaputusan ini agar putusan dalam perkara ini kelak tidak siasia (//ussior) makaHalaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Kotmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung melalui Majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat melakukan Sita jaminan(Consevatoir Beslagh) ternadap harta kekayan