Ditemukan 516 data
88 — 26
Notaris/PPATMuhammad Zen, SH begitu penting dan nyata dalam perkara aquo,disamping itu adanya permintaan Penggugat untuk menyatakan tidaksah produk yang dihasilkan oleh PPAT Muhammad Zen,SH yakni AktaJual Beli nomor 1627/2016 tertanggal 9 November 2016 sesuai denganpetitum angka 3, oleh karenanya secara hukum begitu urgen danpentingnya peran yang dilakukan Notaris/PPAT Muhammad Zen, SHmaka seharusnya beliau ditarik dalam perkara a quo.Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris dan PPAT Muhammad Zen, SH.dalam
91 — 61
peradilanyang berada di bawah Mahkamah Agung , kemudian penjelasan dari pasal inimenyebutkan : Yang dimaksud Pengadilan khusus dalam ketentuan ini adalahantara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak asasimanusia, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial,dan Pengadilan Perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sertapengadilan pajak di lingkungan pengadilan tata usaha Negara ;Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Farid Mu Azt, SH.dalam
87 — 58
Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur Obscuur Libel dasar danalasan hukum Penggugat menarik Tergugat Il / Daud A Limbongan ,SH.dalam perkara tidak terlihat dalam dalil posita gugatan Penggugat,apakah jual beli obyek sengketa antara Tergugat dengan Tergugat Ilberdsarkan akta di bawa tangan atau melalui PPAT dan karenanyaPosita dan Petitum gagatan tidak singkron ;Bahwa dengan uraian eksepsi di atas jelas dan terang gugatan Penggugat(1) kwalitas dan kapasitas sebagai Penggugat, 2) Gugatan Penggugatmengandung
Riswantono Yoseph Lautt,SH
Tergugat:
1.H. Ahmad Alias H. Amat
2.H. Gazali Rahman
3.Mohammad Nafis
4.Moh. Pardi Alias Sarmo
5.Marsudi
6.Edi Gunawan
7.Samhari
8.Rohim
9.Masniah
10.Nor Holis
11.Prianti
12.Haryono
13.Noorliana
14.Rita Andini Irawati
15.Milla T. Dohong
16.Wilingli
17.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Turut Tergugat:
1.Sarbani
2.Sugianto
3.Kepala DinasDinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Tehnis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
46 — 8
Drs WARAS danAGIE SH.DALAM EKSEPSI Menolak Semua Tuntutan Penggugat Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk membayar Ongkos/BiayaPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.DALAM POKOK PERKARAHalaman 21 dari 135 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN PIk Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya / OngkosPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.
Drs WARAS danAGIE SH.DALAM EKSEPSI Menolak Semua Tuntutan Penggugat SeluruhnyaHalaman 30 dari 135 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN PIk Membebankan Penggugat untuk membayar Ongkos/BiayaPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya / OngkosPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.
Drs WARAS danAGIE SH.DALAM EKSEPSI Menolak Semua Tuntutan Penggugat Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk membayar Ongkos/BiayaPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya / OngkosPerkara yang ditimbulkan akibat Perkara ini.
336 — 9
Sathocid Karta Negara, SH.dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua,menyebutkan Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran deelneming yangterdapat pada suatu strafbaar feit atau delict, apabila dalam satu delicttersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harusdipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict,karena hubungan itu adalah bermacam, hubungan ini dapat berbentuk :a.
37 — 11
460.000.000, (empat ratusenam puluh juta rupiah) ;Bahwa Penggugat telah mengetahui dan menyetujui sepenuhnyapenambahan limit fasilitas kredit tersebut sebesar Rp. 80.000.000,sehingga total limit kredit Penggugat menjadi sebesar Rp. 460.000.000,.Fakta hukurn tersebut tercermin pada bukti berupa Adendum 1 (Kesatu)Perjanjian Kredit Usaha Kecil Nomor : SBYN/OO1/KUK CRMS/2002tanggal 24 Juli 2003 yang telah ditandatangani oleh Penggugat danTergugat dan telah dilegalisasi oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, SH.Dalam
50 — 7
Endang Murniati, SH.dalam rangka transaksi jual beli tanah SHM Nomor 1915/Sariharjo dan tidakpernah menandatangani surat dalam bentuk apapun berkaitan tanahBahwa KTP yang dibawa oleh orang yang mengaku sebagai Subagyono,bukanlah KTP milik Subagyono/adik Saksi;Bahwa Saksi Subagyono tidak pernah berfoto dengan Saksi Isyudono;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan ;Atas Keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;4Saksi SUBAGYANA, :nn nnnBahwa saat memberikan keterangan
Suminem telah meninggal duniasebelum tahun 2011, dan Subagyana dan Sutarjo tidak pernah menandatanganisurat persetujuan tersebut;Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris Endang Murniati, SH.dalam rangka transaksi jual beli tanah SHM Nomor 1915/Sariharjo dan tidakpernah menandatangani surat dalam bentuk apapun berkaitan tanahBahwa KTP yang dibawa oleh orang yang mengaku sebagai Subagyono,bukanlah KTP milikBahwa Saksi tidak pernah berfoto dengan Saksi Isyudono;Bahwa Saksi membenarkan barang
47 — 11
Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH.dalam bukunya berjudul delikdelik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan,hal 47, bahwa mengenai bewuste samenwerking (kerjasama yang disadari)fisieke samenwerking (kerjasama secara fisik) tidak perlu telah diperjanjikansebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkancukup jika pada wakitu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut,mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang
27 — 10
Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV.
34 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut pakar Hukum Tata Usaha Negara Indroharto, SH.dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang tentang PeradilanTata Usaha Negara, Buku , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000,him. 66 :b.1.Untuk menangkap apa yang dimaksud dengan Badan atauJabatan TUN sebagai organ dari suatu lembaga hukum publik,dapat kita dekati menurut dua cara : pertama sebagai organorgan dari suatu lembaga hukumpublik yang menjadi induknya ; dan kedua sebagai jabatanjabatan TUN yang memiliki we wenangwewenang pemerintahan
Terbanding/Penuntut Umum : RENDY ADITYA PUTRA W, SH
179 — 60
Selanjutnya oleh Harijadi (alm) saksi diajak untuk ke Semarangmenemul SAKSI ROSA HEHANUSA pada tanggal 10 Januari 2012 untukmembahas terkait pembayaran hutang kepada Saksi Sumarso, SH.Dalam pertemuan di Lapas Semarang bersama Harijadi (alm) dan SAKSIROSA HEHANUSA disepakati pelunasan hutang kepada saksi Sumarso.SH. tersebut dilakukan dengan memberikan pengalihan hak atas kreditrumah di alamat Lawang view Blok A No 34 Lawang, sehingga saksiSumarso SH. pun bersedia untuk melanjutkan pembayaran kredit
193 — 116
Sianturi, SH.Dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya Halaman 63menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatandengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapatmendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengkagetkan yangdikerasi.3.
1.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
2.ERLITA RATNA SHANTYADEWI, SH.
Terdakwa:
1.VANLI LINU Alias VANLI
2.RIVALDI Alias RIVAL
42 — 24
Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH.Dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedual, menyebutkan Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai ayaran "deelnemingkang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, avablla dalam dalam suatu delict tersangkut beberapa orangatau leblh dari seorang, dalam hat ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiappeserta itu terhadap delict;Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsuryang dirumuskan didalam
ADI TRIADI, SH
Terdakwa:
TAKMAD Bin DASMIN
77 — 23
Satochid Kartanegara, SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian satu,pada halaman 257 sampai dengan halam 260, menerangkan : bahwakesengajaan (opzet) dapat timbul dalam beberapa bentuk, yaitu :a.
49 — 12
Sudikno Mertokusumo, SH.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonsia, Edisi ke 5,Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 49 yang berbunyi sebagaiberikut :Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yangcukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak ituoleh pengadilan guna diperiksa :poin dinteret, point daction.....;Didalam buku yang sama pada halaman 64, Prof.
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika,Halaman 392, pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap pasal pidanayang mempunyai hubungan relevansi harus disusun dengan dakwaansubsidair. Dengan demikian, mengacu pada Buku II Mahkamah Agung danpendapat hukum M.
130 — 91
Dan Iskandar Oeripkartawinata,SH.Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori danPraktek Cetakan XI, Penerbit CV. Mandar Maju, halaman 175menyatakan sebagai berikut :Ketentuan pasal 195 (6) dan (7) H.I.R. tersebut di atas mengatur :1). Perlawanan terhadap sita eksekutorial ;2). Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;((((4).3). Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik). Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangmelaksanakan eksekusi;(5).
SUDIRMAN HITAM
Tergugat:
1.ROSMA OEMAM
2.SYHAROEL OEMAM,
3.GUSMA YETTI OEMAM,
4.ELIDA OEMAM
5.ASMAINOER
6.ASMAHADI
7.FATMAWATI
8.NELDAWATI
9.NURHAYATI
55 — 12
Bahwa M.YAHYA HARAHAP,SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdatatentang Gugatan ,persidangan , pembuktian, dan Putusan Pengadilan,PenerbiSinar Grafika ,Cetakan ke delapan ,Jakarta 2008 halaman 886menyatakan sebagai berikut ;Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2019/PN.Lbb apabila secara objek tif dan realistis gugatan Provisi berkaitan eratdengan pokok perkara dan apabila tidak diambil tindakan sementaraakan menimbulkan kerugian yang sangat besar,cukup alasan untukmengabulkan gugatan
71 — 35
Bahwa Terbanding menolak dalildalil Pembanding padapoin 11, 12 dan 13, karena merupakan dalil yang keliruatau tidak benar berdasar secara hukum, denganmendasarkan padae System publikasi yang digunakan oleh PP No.10tahun 1961 maupun PP No.24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah adalah sistem negatif yangmengandung unsur positif ;e Putusan Mahkamah Agung RI No:459K/1975 tanggal 18September tentang sistem negatif dalam UU PokokAgrariae Pendapat Bactiar Effendi, SH.dalam bukunyaPendaftaran Tanah di Indonesia
112 — 18
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya yangHal. 16 dari 46 Hal.Putusan Nomor 13/Pdt. G/2016/PN.