Ditemukan 525 data
12 — 0
penjelasannya UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh biaya perkara ini harus dibebankankepada Penggugat karena mengingat pasal 89 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, dan akandinyatakan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Ibarat dariKitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :Lat Ls i Me Waste
9 — 0
yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon segera diputuskan maka Majelisberpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan putusannya ;Mengingat UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman joUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Ibarat dariKitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :Lat Ls i Me Waste
9 — 0
Kitab Ahkam AlQur'an juz I halaman 405:Waste dBl sac alo Womlorgy 2Slo0c 2 oes 26.00)Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya;2. Kitab AlAnwar juz II halaman 55:OLS 5385 ja gl sles gl aut jle ails ailArtinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkaraitu boleh diputus berdasarkan buktibukti (persaksian);"3.
13 — 2
dikehendaki olehUndangUndang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisirumahtangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwaperceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga yangberkepanjangan dan untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besarlagi bagi keduabelah pihak; Hal ini sejalan dengan ibarat yang termuat dalamKitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:sbl Y ool Waste
52 — 32
Borun MiningIndonesia, sebagaimana akta Notaris No. 17 dan 18 masing masingbertanggal 13 Desember 2011, yang dibuat oleh Notaris RUSDIMULJONO, S.H ;Bahwa luas lahan penambangan tersebut adalah 50 hektar ;Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Lmj222Bahwa isi dari kesepakatan kerjasama tersebut adalah terdakwa selakupihak pertama berkewajiban menyediakan bahan baku pasir besi di lokasipemurnian 300.000 ton per bulan dengan kadar minimum Fe. 40 persendan Waste maksimum 20 persen, sedangkan
Borun MiningIndonesia, dengan luas lahan penambangan adalah seluas 50 hektar,sebagaimana akta Notaris No. 17 dan 18 masing masing bertanggal 13Desember 2011, yang dibuat oleh Notaris RUSDI MULJONO, S.H ;Bahwa benar isi dari kesepakatan kerjasama tersebut adalah terdakwaselaku pihak pertama berkewajiban menyediakan bahan baku pasir besidi lokasi pemurnian 300.000 ton per bulan dengan kadar minimum Fe. 40persen dan Waste maksimum 20 persen, sedangkan PT.
selaku Direktur dari PT BorunMining Indonesia telah mengadakan kesepakatan berkerjasama dalam bidangusaha tambang pasir besi dan kerjasama tersebut telah dikuatkan denganperikatan di Notaris RUSDI MULJONO, pada tanggal 13 Desember 2011dengan terbitnya dua akta yaitu akta No.17 dan No. 18, dimana terdakwa selakupihak pertama yang telah memiliki izin penambangan pasir besi berkewajibanmenyediakan bahan baku pasir besi di lokasi pemurnian 300.000 ton per bulandengan kadar minimum Fe. 40 persen dan Waste
SHIRLEY SOETARSO, selaku Direkturdari PT Borun Mining Indonesia telah mengadakan kesepakatan kerjasamadalam bidang usaha tambang pasir besi dan kerjasama tersebut telah dikuatkandengan perikatan di Notaris RUSDI MULJONO, pada tanggal 13 Desember2011 dengan terbitnya dua akta yaitu akta No.17 dan No. 18, dimana terdakwaselaku pihak pertama yang telah memiliki izin tambang berkewajibanmenyediakan bahan baku pasir besi di lokasi pemurnian 300.000 ton per bulandengan kadar minimum Fe. 40 persen dan Waste
128 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 718/B/PK/PJK/2016 Menambang dan mengekstrak batu bara; Memuat dan mengangkut batu bara dari pits danmengirimkannya ke delivery points sesuai dengan agreementtersebut; Rehabilitasi area dari pits dan waste dumps segera setelahpenyelesaian penambangan di area tertentu; Menyediakan dan memelihara segala pompa dan pekerjaanpipa (pipe works) yang diperlukan untuk mengeringkan areapits (dewatering); Membangun seluruh akses jalan dan haul road di dalam dansekitar site and memeliharanya untuk
Tarif ROM Coal mined and delivered to the Delivery Pointberasal dari perkalian tingkat Stripping Ratio (SR) tahunyang bersangkutan yang disetujui dengan tarif waste perbem USD 1.7 dan penjumlahan tarif coal getting USD1.496;Formula = (SR x USD 1.7 ) + USD 1.496;b.
Interim CC berasal dari selisin antara Actual CoalDelivered dalam ton dengan Perhitungan Coal Delivereddalam ton (Total Overburden Waste dibagi dengan tingkatSR tahun yang bersangkutan) lalu dikalikan dengan 90% xpoin 1;Formula = (Aktual Coal Delivered dalam ton (TotalOverburden Waste / SR) x 90% x poin 1;c. Fixed Overhead per bulan sebesar USD 1.295.291;d.
880 — 526
setiap BIAYA untuk pekerjaanpekerjaan pemboran tersebut TELAH DIBAYAR oleh Termohon Pailit untuk pekerjaanpekerjaan pemboran yangdilakukan sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 atau MINGGU I (PERTAMA) SAMPAI DENGAN MINGGU V(KELIMA), termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pekerjaanpekerjaan yang dilakukan berdasarkan Tarif HarianOperasi (THO) dan materialnya seperti penyediaan MU D MATERIAL, Chemical dan Engineering Services, JASACEMENTING (berikut material semen itu sendiri), Plug Abandon Pump dan Waste
Pemboran Tertanggal 15 April 2014 terhadap TermohonPailit WAJIB untuk dikenakan atau dibebankan TARIF HARIAN SIAGA (THS) (Standby Rate);Hal.5 dari 119 halaman, Rs.Perk.No.09/Pdt.SusPAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.9 Adapun ketentuanketentuan mengenai Standby Rate diatur di dalam Pasal 5.3 Perjanjian Jasa PemboranTertanggal 15 April 2014, yang berbunyi sebagai berikut:Tarif Harian Siaga (THS):THS hanya diberlakukan terhadap PEKERJAAN RIG, MUD LOGGING, H2S, CEMENTING, DRILLINGFLUID, POMPA LUMPUR dan WASTE
Dan yang dimaksud dengan Pihak Kedua adalahPEMOHON PAILIT;Segala dan setiap TAGIHAN atas Standby Rate Pekerjaan Rig, Mud Logging, H2S, Cementing, Drilling Fluid,Pompa Lumpur Dan Waste Water Treatment TELAH DITAGIH oleh PEMOHON PAILIT sebagaimanatertuang di dalam:SURATSURAT TAGIHAN (INVOICES) yang telah disampaikan oleh PEMOHON PAILIT kepadaTermohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa PemboranTertanggal 15 April 2014 (Invoices Yang Diterima Oleh Termohon Pailit
THO ini berlaku untuk jasa PEKERJAAN RIG, MUDLOGGING, H2S, CEMENTING, DRILLING FLUID, POMPA LUMPUR dan WASTE WATERTREATMENT;Keterangan:Yang dimaksud dengan Pihak Pertama adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan PihakKedua adalah PEMOHON PAILIT;e Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 mengenai Tarif Harian Siaga (THS), yangberbunyi sebagai berikut:Hal. 11 dari 119 halaman.
Rs.Perk.No.09/Pdt.SusPAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.TARIF HARIAN SIAGA (THS);THS hanya diberlakukan terhadap PEKERJAAN RIG, MUD LOGGING, H2S, CEMENTING,DRILLING FLUID, POMPA LUMPUR dan WASTE WATER TREATMENT.
Terbanding/Terdakwa : HASRUL ANWAR Bin SABRANSYAH
Terbanding/Terdakwa : SOPIAN Bin RAHMAN
62 — 29
Desa Jelerai Selor, Rt 12, KecamatanTanjung Selor,Kabupaten Bulungan ; Agama : Islam ;Pekerjaan : waste ;2. Nama lengkap : SOPIAN bin RAHMAN ;rempat lahir . Palu ;Umut atau anggal lahit : 31 Tahun / 1980 ;jeri Kelamin oy Lakilaki ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Jelerai Hulu, Rt. 12, KecamatanTanjung Selor,Kabupaten Bulungan ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Tani ;Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :.
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghitung penjualan produk sampingan yang belumdilaporkan dengan cara mengalikan harga ratarata ataspenjualan waste/scrap dalam satu tahun dengan kuantitasbarang yang dijual.Bahwa harga jual produk sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali jelaskan di atas adalah handal dan relevan untukdigunakan sebagai dasar untuk menghitung koreksi karena:a.
Bahwa untuk penjualan produk sampingan, jenis danspesifikasi barang yang Termohon Peninjauan Kembali jualsangat variatif dan beragam sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat menemukan harga produk denganukuran/spesifikasi sama yang terjadi pada bulan yang sama.Berdasarkan kondisi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembalimemutuskan untuk menggunakan harga ratarata ataspenjualan waste/scrap dalam satu tahun karena menurutjustifikasi Pemohon Peninjauan Kembali sudah dapatmencerminkan keadilan (fairness
9 — 0
namun kondisirumahtangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwaperceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga yangberkepanjangan dan untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besarPutusan Nomor: 5261/Pdt.G/2015/PA.Clp.Halaman 7 dari 10 halamanlagi bagi keduabelah pihak; Hal ini sejalan dengan ibarat yang termuat dalamKitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:sbls Y ool Waste
21 — 3
Biaya Redaksi ............. cece eee e cece ence eae eenee Rp 5.000,Ds DBIGVS WASTE eae ees cee reese eta sweeenes Rp 6.000.Jumlah Rp 311.000,Untuk salinan yang sama bunyinyaolehPanitera Pengadilan Agama BogorIKHWAN SURYANTO,SH.131415Dicatat disini bahwa putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat padaPATO Alas sss swsmmaes sess mmmnmmaas 6654 iePanitera PenggantiDEDE SUPRIADI,SH.MHDicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap padaTANGO. ccs sss saanaines sess saauninass
9 — 1
Kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 yang berbunyi; =a WASTE Tee ee eee Se =Artinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlahtalaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya ucapan ;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidakdatang menghadap dan ternyata gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidakmelawan hukum maka berdasarkan pasal 125 HIR / pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 dan disebutkan dalam Kitab
8 — 0
Kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz Il halaman 302 yang berbunyi; =all WASTE Te ee eee BeArtinya: *Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, makaJatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnyaUCA PAN p~no nnn nnn cnr rnnnnnn nn nnnnane nena nmnn nna sane a RSMenimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidakdatang menghadap dan ternyata gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidakmelawan hukum maka berdasarkan pasal 125 HIR / pasal 27 Peraturan
8 — 1
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai denganketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :alls a Waste gl lgay dag jl ie pac cit 3 dielArtinya: Uika isi sudah sangat benci terhadap suaminyamaka Hakim dapat menjatuhkanfalak suami terhadap istnnya.Putusan Nomor 0445/Pat.G/2016/PA.
55 — 8
tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:Nama lengkap : HAJEN alias HOJIN bin HAYI Tempat lahir > P@SUPUN anon nnn nnn enn nnn eneUmur / tanggal lahir : 61 tahun/ 12 Maret 1951 Jenis kelamin 5 EAE TE NL ann nnnKebangsaan : IIG@LO KES a~ nn nnnTempat tingal : Dusun Winong Timur RT.11 RW.06 DesaPohgading Kecamatan Pasrepan KabupatenP@SUNUGD ~=nmo=nnomn nnn nmennnnnennnnnmcnAgama PST ieneescisseeeteeriesemee nnnrinsemetenncrinieensemaensPekerjaan 1 WASTE
42 — 15
berhasil seperti yang terjadi dalam perkara ini, halmana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dandengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugattersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hiduprukun kembali sebagai suami istri ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkanhujjah syariyyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghoyahal Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapatMajelis Hakim yang berbunyiwwolall waste
9 — 0
namun kondisirumahtangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya telah lari dari prinsipprinsip tersebut di atas; Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwaperceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga yangberkepanjangan dan untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besarPutusan Nomor: 3140/Pdt.G/2015/PA.Clp.Halaman 7 dari 10 halamanlagi bagi keduabelah pihak; Hal ini sejalan dengan ibarat yang termuat dalamKitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:sbls Y ool Waste
1.H. BUSTANI
2.H.M. NOOR BIN H. USMAN
Tergugat:
PT. TUNAS INTI ABADI
149 — 494
Hutan Rindang Banua, di Kabupaten Tanah Bumbu,Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Peta LampiranKeputusan ini, dengan rencana penggunaan sebagai berikut:Areal penambangan seluas 517,37 Hektar; Sarana danprasarana seluas 184,17 Hektar, terdiri dari: Waste dumpseluas 127,13 Hektar; Settling pond seluas 6,89 Hektar; Divertcreek & dump seluas 25,55 Hektar; Jalan tambang seluas24,60 Hektar; Areal pengembangan seluas 293,03 Hektar.Pemberian izin adalah untuk kegiatan operasi produksibatubara dan membangun
Hutan RindangBanua, di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan, denganrinclan penggunaan sebagai berikut : Areal penambanganseluas 517,37 Hektar; Sarana dan prasarana seluas 184,17Hektar, terdiri dari : Waste Dump seluas 127,13 Hektar; SettlingPond seluas 6,89 Hektar; Divert Creek & Dump seluas 25,55Hektar; Jalan Tambang seluas 24,60 MHektar; ArealPengembangan seluas 293,03 Hektar;Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.742/Menhut II
Hutan Rindang Banua, diKabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini, dengan rencanapenggunaan sebagai berikut: Areal penambangan seluas517,37 Hektar; Sarana dan prasarana seluas 184,17 Ha, terdiridari: Waste dump seluas 127,13 Hektar; Settling pond seluas6,89 Hektar; Divert creek & dump seluas 25,55 Hektar; Jalantambang seluas 24,60 Hektar; Areal pengembangan seluas293,03 Hektar.Pemberian izin adalah untuk kegiatan operasi produksibatubara dan membangun
Tunas Inti Abadiseluas 308,53 (tiga ratus delapan dan lima puluh tigaHalaman 34 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pat.G/2017/PN Bin.perseratus) Hektar, yang seluruhnya dibebani IDPHHKHT PT.Hutan Rindang Banua, terletak di Kabupaten Tanah Bumbu,Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Peta LampiranKeputusan ini, dengan rencana penggunaan sebagai berikut :Areal penambangan seluas 117,61 Hektar; Sarana penunjangseluas 131,63 Hektar, terdiri dari : Waste dump seluas 114,67Hektar; Settling pond seluas 4,55
Hutan RindangBanua, di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan, denganrincian penggunaan sebagai berikut : Areal penambanganseluas 517,37 Hektar; Sarana dan prasarana seluas 184,17Hektar, terdiri dari : Waste Dump seluas 127,13 Hektar; SettlingPond seluas 6,89 Hektar; Divert Creek & Dump seluas 25,55Hektar; Jalan Tambang seluas 24,60 Hektar; ArealPengembangan seluas 293,03 Hektar;Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.742/Menhut lI/
8 — 3
BanyuwangiNOIMOM 5 waste sce ce Tanggal 19 Nopember 2009 (P.1), harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinanyang sah ;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 82 Ayat 2 UU No.7 tahun 1989yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 tahun 2009bahwa didalam sidang perdamaian, suami istri harus datang secara pribadikecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar Negeri dan tidakdapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili
65 — 24
Erowati Raya No. 48, Kelurahan Bulu Lor,Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;WASTE jesssseeeeceseseeet ens essese neseFrans N. Supadi ; Hal. 3 dari 17 Hal Perkara Nomor 73/B/2015/PT.TUN.SBY13.14.15.16.KewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanNamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanNamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanNamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanNamaKewarganegaraanIndonesia; Jl.