Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi samu semua semy setu sempu
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN Niaga Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Inter Sport Marketing
Tergugat:
PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
260 — 72
  • Selain itu pula kKeuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (riil);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — I. PT PASSOKKORANG, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DKK
219 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persekongkolantender diperlukan bukti lain yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebutadalah kerjasama yang bersifat menentukan yaitu sebagai faktor yangmenentukan salah satu dari peserta tender yang karena kerjasamatersebut sehingga Para Termohon Kasasi ditetapkan sebagai pemenangtender dalam perkara a quo;Bahwa sungguh tidak adil kiranya bagi Para Terlapor, jika dengan caraberpikir praktis dan tidak berdasar hukum tersebut, sehingga merekakemudian telah dianggap bersekongkol dan menciptakan persaingan semu
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 22-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 150 / Pdt / 2018 / PT DPS
Tanggal 22 Nopember 2018 — DRG. MOHAMAD TAHA, dkk melawan Baharuddin, dkk
213 — 179
  • Hal tersebut dikarenakan dalam dalil gugatan, penggugatselalu menyatakan hal yang sama dan alasan semu bahwa tanah sengketaadalah tanah turun temurun pemberian/HIBAH Raja Pemecutan kepadamasyarakat kampung Bugis tanpa bisa memberikan bukti Hibah apapunatas dalilnya tersebut dan kalau mau bicara jujur, banyak Para Penggugatbukan orang Bugis asli hanya memanfaatkan kesempatan mengaku sebagaiorang Bugis asli untuk bisa menempati tanah sengketa secara tanpa hak ;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 59/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 31 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : AMRINSYAH
Terbanding/Penggugat : MULYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Batang Hari
Turut Terbanding/Tergugat V : Erlinda
Turut Terbanding/Tergugat III : Murtiningsih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Aryati
Turut Terbanding/Tergugat II : JANGCIK
57 — 27
  • Bahwa, pada point 4 Posita Gugatannya, Penggugat MULYANI mengakuisecara semu atas terjadinya jualbeli antara DAENG BURHAN bin H.BEDUdengan H.MUHAMMAD bin H.ISMAIL tanah seluas + 2.212 m? yaitu seluruhtanah milik DAENG BURHAN bin H.BEDU sisa penjualan kepada M.NUR SAAT;Dimana Penggugat MULYANI berdalih bahwa jualbeli tanah yang kedua kali inimelalui perantara TUGIRIN. Apa yamg didalilkan Penggugat tersebut sedikitpuntidak benar, bohong sama sekali.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 157/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT.BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
169 — 173
  • Lebih lanjut dinyatakan, meskipun kebenaran yang terkandungdidalamnya kebenaran sepihak dari pemohon serta daya kekuatanmengikatnya pun hanya terhadap diri pemohon, namun kalauputusan dibiarkan hidup, seolaholah apa yang diterangkan didalamnya semua benar walapun kebenarannya bersifat semu. Olehkaena itu perlu dibuka kesempatan luas bagi mereka yang merasadirugikan kepentingan atau haknya, untuk mengajukan gugatperlawanan;14.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
HERMAN SOEJANTO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
196 — 145
  • Menurut Indroharto : asas ini muncul karena duasebab; pertama, harapanharapan dapat terjadi dengan perundangundangan,perundangundangan semu, dengan garis tetap keputusankeputusan yangsama tapi detik itu tetap secara konsisten dilakukan penguasa, penerangan danpenjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang dikeluarkan, beschikking yang sebelumnyadikeluarkan, Suatu perjanjian yang telah dibuat, atau dengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 10-12-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 1303/Pdt.G/2018/PA.LLG
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 10
  • Alhamdulillah saat ituada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya semu,karena Tergugat dan kedua orang tuanya tetap tidak mau transparanterhadap Penggugat dan bersikap melindungi Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat kembali meminjam di Bank BNIdengan cara melunasi pinjaman lama kemudian mengajukan pinjamanbaru, sedangkan pinjaman lama masih 1 tahun lagi dengan akad waktupinjaman 6 tahun (dari tahun 2013 s/d tahun 2019).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSN) PT. SURYA USAHA MANDIR
196 — 201
  • Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.Halaman 44 dari 93 halaman/ Putusan Perkara Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG14.15.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
Pengadilan PN PRAYA
Putus : 02-07-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.PRA
Tanggal 2 Juli 2014 —
72 — 48
  • Sehingga tas hal tersebut "NANIWATI ISTRITERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2) dapat seenaknya melakukan aktifitaspengalihan baik jual beli, sewa, gadai, hibah atalipun segala bentukpengalihan hak lainnya, karena SHM No. 1182 tersebut secaraq hukum masihatas nama "NANIWATI ISTRI TERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2).Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kompensasi berupa tanah seluas3000 M2 (30 are) tersebut kepada Para Penggugat hanyaiah semu ataudengan kata lain "Secara Hukum Kompensasi Tanah Tersebut Tidak Ada"
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. WANSUDIN PURBA, S.T., MMT. 2. Drs. BARTOLOMEUS KUNONG 3. BERTHY SOPACUA 4. MOH. THOHA, SH., M.Si. 5. LOPIANUS FUAKUBUN, SE. 6. Ir. LIMI MOKODOMPIT, MM. 7. Drs. CHRISTIAN KARUBABA 8. Drs. GERRIT JAN KOIBUR 9. KONRADUS WELERUBUN, SE., M.Si. 10. I NYOMAN PUTU ARKA, SE., M.Si. 11. RICHARD LAKASA, SE. 12. MUHAMAD ALHAMID, SE.,M.Si. 13. MUH. SAAD LAUSIRI, SE., M.Si. 14. SUKIRMAN 15. Ir. RACHAEL LATUHERU 16. SAUR MAHITA GULTOM 17. AWALUDIN SULLY, ST., M.Si. 18. SUHARSO, SE., MMP 19. KAMARUDIN A. KADIR, ST. VS BUPATI MIMIKA
131 — 702
  • keputasan dan atas keputusan tersebut ParaPenggugat merasa tidak puas, maka Para Penggugat baru dapatmelakukan upaya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Menimbang, bahwa dengan demikian, proses Sengketa AparaturSipil Negara tidak ditangani secara langsung oleh suatu peradilan TataUsah Negara, namun terlebih dahulu harus di selesaikan melalui suatuproses (upaya administrasi), yang dilakukan oleh suatu tim atauseorang pejabat di lingkungan pemerintahan, dimana proses tersebutmerupakan peradilan semu
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
983 — 255
  • Selain itu pula keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (rill);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 23/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
Agus Rinawati,S.Sos
Tergugat:
Kepala Desa Brujul, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar
Intervensi:
Sutardi, S.Sos
247 — 123
  • UII Press, Yogyakarta, 2003 pada halaman132 sebagai berikut:Dalam khazanah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia saat inifreiz ermessen lazim disebut peraturanperaturan kebijaksanaan ataubeleidsregel atau policy rules atau pseudowetgeving (perundangundangan semu) pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukanoleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak diserahi dasarkewenangan untuk membuatnya, jadi freiz ermessen merupakanpelengkap terhadap asas /egalitas, namun bukan mengesampingkanhukumnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
576 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, semu manipulasi hukum, penyelundupanhukum dan tidak memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian(ex Pasal 1820 KUH Perdata) karena transaksi bertentangandengan undangundang atas rekayasa dari Tergugat l,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat XVI, transaksi dengansengaja dibuat sedemikian rupa dengan maksud menghindariberlakunya tarif pajak 20% di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Jo.
    yang sama untuk suatuperkara yang sama yang juga sudah digugat di PengadilanNegeri Kuala Tungkal;Kesamaan Dasar Gugatan dan Petitum KesamaanGugatan Penggugat(Perkara Ini)Gugatan Lontar DasarGugatan 1 Tergugat 1, 4, 5 dan 17 telah 1melakukan perbuatanmelawan hukum dengan caramelakukan rekayasa financialdengan tujuan untukmemperoleh bayaran dankomisi dari Penerbitan SuratHutang oleh APPInternational Finance Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telahmelakukan perbuatanmelawan denganmembuat transaksirekayasa/semu
    Tergugat XIlIl sangatmengetahui benar kondisi ini karena jika sekalipun ternyata adapelanggaran dan penghindaran peraturan perundangundangandi Indonesia maka pihak yang pertama kali harus bertanggungjawabseharusnya Penggugat dan Tergugat XIIl sendiri sebagai pihak yangmemiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut;Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.Kdr
Tanggal 18 Juni 2014 — Sdr. INDRA WIBISONO WAHYUDI
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
91 — 9
  • berlaku di Indonesia ;Bahwa pada prinsipnya undangundang pajak ini harus melindungi hak dankewajiban terhadap wayjib pajak, undangundang juga tidak bolehmengenyampingkan kewenangan hak dan kewajiban terhadap negara sehinggasaluran hukumnya harus jelas, Kepala Negara mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan pajak spt itu harus adil kalau tidak benar melaluimekanisme penetapan nilai yang mungkin bisa aja berbeda ;Bahwa sehingga undangundang mengatur ada yang namanya koasi peradilan atauperadilan semu
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
290 — 551
  • SKBmenurut ahli adalah peraturan kebijakan (Beleidsregels), bedanyaBeleidsregels dengan Regeling adalah Peraturan PerundangUndangansemu, disebut semu padahal samasama peraturan, kalau dari nomor 1tidak, keputusan dan surat keputusan, sedangkan bukan putusanbersama.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 534/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Turut Tergugat I : Ir ANDI CAHERUL MANGGABARANI, M.Si
Terbanding/Penggugat I : H. WIRA PRADANA, ST
Terbanding/Penggugat II : Hj. ELI ROHAYATI, ST
Terbanding/Tergugat : EINER BULGAR HUTAGALUNG
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Untung, SH., M.Kn.
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : BANK MANDIRI Cab. Bandung RSHS
128 — 75
  • ., hal ini tentunya tidak dibenarkan menurut hukum acara, karenadengan tidak disebutkannya nama semu pihak yaitu Ir, ANDI CHAERULMANGGABARANI, M.Si, sebagi Turut Tergugat 1, UNTUNG, SH, M.Kn, Notarisselaku PPAT, sebagai Turut Tergugat Il, PT.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-04-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 40/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
1.KARYO
2.SUFANI alias PANI
3.BAINI
4.LASNI
5.DJITO
6.PUKTIANA
7.PATONAH
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Blora
Intervensi:
DRS. MUJIYONO
244 — 104
  • Hadjon, yang menyatakan bahwa sengketa sertipikatsebagai sengketa tata usaha negara semu, karena sengketa tata usahanegara tersebut mempunyai aspek hukum perdata yang dominan.(videPhilipus M.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
70 — 48
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
439 — 389
  • John Manurung dan Welly Sahat yang keduanyabergabung dalam 2 (dua) konsorsium yang berbeda telah terlibatdalam pengaturan persekongkolan dengan Panitia tender schinggaPanitia tender melakukan perbuatan yang melawan hukum berupameluluskan Pemohon Kebcratan XI dari tahap prakualifikasiwalaupun tidak memiliki klasifikasi subbidang usaha pemasokanbarang ATK sebagaimana disyaratkan dalam persyaratan kualifikasi.Bahwa berdasarkan kesimpulan pada butir 2.2.5. diatas, terlihatbahwa terdapat persaingan semu
    telahmenjadi jelas bahwa John Manurung dan Welly Sahat yang keduanya bergabung dalam 2(dua) konsorsium yang berbeda telah terlibat dalam pengaturan dengan pengaturan136dengan Panitia Tender schingga Panitia Tender melakukan perbualan dengan meluluskanPermohonan Keberatan XI dari tahap prakualifikasi walaupun tidak memiliki klasifikasisubbidang usaha pemasokan barang ATK sebagaimana disyaratkan dalam persyaratankualifikasi;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat dipastikan telah terjadipersaingan semu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 4 April 2023 — Penuntut Umum:
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
61 — 42
  • SEMU SIMIN;

    7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);