Bahwa judex facti juga telah khilaf dan tidak menggali lebih jauhalasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yangsangat dangkal tersebut, dimana dalam putusan aquo pada intinyadinyatakan bahwa Termohon Peninjauankembali tidak melakukanPengumuman dan Perbanyakan".

Bahwa judex facti juga telah khilaf dalam mengintrerprestasikanamanat Penjelasan UndangUndang Hak Cipta Nomor 19 Tahun2002, Pasal 2 ayat (1) alinea ke 2, yang berbunyi Dalam pengertianmengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual,menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikanciptaan...13ciptaan kepada publik melalui sarana apapun"Bahwa dari ketentuan

di atas, setidaknya perbuatan TermohonPaninjauankembali juga dapat diklasifikasikan telah : mengadaptasi: mengalin wujudkan; mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui saranaapapun.6, bahwa judex facti juga telah khilaf karena tidak mengakomodirpendapat ahli yang telah Pemohon Peninjauankembali kemukakanyakni pendapat dari Bapak Edmon Makarim (Ketua Harian LembagaKajian Hukum dan Tekhnologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia)yang menyatakan bahwa ; pada esensinya Pelanggaran Hak Ciptaadalah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas dan tegas bahwajudex facti telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata karenaTermohon Peninjauankembali nyatanyata melakukan pelanggaranHak Cipta sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 72 ayat (1)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 berupa mengumumkan ataumemperbanyak hasil pemikiran Pemohon Peninjauankemball.10. Bahwa oval1510.

dengan UndangUndangNo.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009,permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasannya yang diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka oleh karena ituformil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembaliyang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :ALASAN PERTAMA :JUDEX JURIS TELAH KHILAF

peraturan perundangundangan yang berlaku."3 Bahwa karena pertimbangan Judex Factie dan Judex Jurisuntuk membatalkan SHGB 263/Kuningan Barat a quo tidakberdasar hukum, atau telah nyatanyata didasarkan padaketentuan hukum yang keliru dalam penerapannya, makasesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis HakimAgung tingkat Peninjauan Kembali sangat berdasar menuruthukum dan keadilan untuk membatalkan Putusan Kasasijuncto Putusan Banding juncto Putusan PTUN Jakarta.ALASAN KEDUA :JUDEX JURIS TELAH KHILAF

, in casu sejak tahun2002 s.d. tahun 2009, dapat terjadi perubahan fakta di atastanah SHGB Nomor 263/ Kuningan Barat, in casu pada saatpengukuran (tahun 2002) berupa tanah kosong dan sewaktuPemeriksaan Setempat untuk perkara a quo yang dilakukanbeberapa tahun setelah pengukuran (tahun 2009) itu didapatiadanya bangunan.Bahwa dasar pertimbangan Judex Juris dan Judex Factie yangtidak berlandaskan hukum dan juga sangat tidak sesuai dengannalar logis a quo, telah menyatakan fakta tentang sudahbetapa khilaf

Sebagai konsekuensi yuridisnya,maka Putusan Kasasi juncto Putusan Banding juncto PutusanPTUN sangat beralasan untuk dibatalkan Majelis HakimAgung pada tingkat Peninjauan Kembali.JUDEX JURIS TELAH KHILAF DAN MELAKUKAN KEKELIRUAN YANGNYATANYATA KARENA TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 53 AYAT(1) UNDANGUNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAMPEMERIKSAAN PERKARA1Bahwa Judex Factie telah memeriksa dan menimbang buktibukti yang diajukan ke hadapan persidangan, sebagaimanadinyatakan dalam Putusan TUN pada

Dengan lain perkataan bahwa Judex Factie danJudex Juris dalam memeriksa perkara TUN a quo sudahmelakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan (ultravires) sehingga menciderai rasa keadilan masyarakat padaumumnya, dan PEMOHON PK secara khususnya.Bahwa seharusnya Judex Factie dan Judex Juris dalammengadili dan memutus perkara TUN a quo tidak khilaf dantidak melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuanPasal 97 ayat (9) UU Peradilan Tata Usaha Negara, khususnyahuruf (b) yang menegaskan : " Kewajiban

Bahwa Judex Juris nyatanyata khilaf dan keliru dalam pertimbanganhukumnya halaman 29 menyatakan:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, Putusan Judex factidalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salahmenerapkan hukum, karena Penggugat tidak memiliki kepentinganuntuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, lagi pula dst.....;2.

Dengan demikian, saat mengajukanitu Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali masih memiliki personastandi in judicto atau mempunyai hak (/lega/ standing) dalam perkara aquo,Putusan Judex Facti yang dibenarkan oleh Judex Juns telah Khilaf dankeliru karena tidak berdasarkan pada Pasal 30 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;9.

Putusan No. 32 PK/TUN/2015.17.18.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang juga dibenarkan oleh JudexJuns tidak mempertimbangkan secara adil dan seimbang bahwaPenggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telan memenuhi syarat dansesuai prosedur mengajukan permohonan peningkatan dari KPEksplorasi ke KP Eksploitasi, sesuai bukti P13, bukti P14 dan bukti P15;Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang dibenarkan olehJudex Juns telah khilaf dan keliru tidak mempertimbangkan denganseimbang dan adil bahwa Camat

Putusan No. 32 PK/TUN/2015.34.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Judex Juristelah khilaf dan keliru karena tidak mempertimbangkan bahwa secaradefacto Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali selaku PemegangKuasa Pertambangan Eksplorasi telah membuktikan hasil eksplorasinyasehingga disetujuinya Laporan Ekplorasi pada 9 November 2007 dandisetujuinya study kelayakan (bukti P13 dan P14), bahkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sedang menempuh proses diterbitkannyaKP Eksploitasi.

Dengan demikian Penggugat/Pemohon PeninjauanKembali telah melaksanakan ketentuan Pasal 25 tersebut yangmenjamin Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali memperolehKuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut;Putusan Judex Facti Yang Dibenarkan Oleh Judex Yuris Telah Khilaf DanKeliru Karena Tidak Mempertimbangkan Objek Sengketa Yang NyataNyataDikeluarkan Bertentangan Dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik;35.36.Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang dibenarkan olehJudex Juris

dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Il dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Keberatan pertama:Bahwa menyimak pertimbangan hukum majelis hakim banding padahalaman 7 sampai dengan 9, maka nampak secara menyolok terdapatkekhilafan sehingga keliru dalam menrapkan hukumnya;Bahwa didalilkan khilaf

Namunmajelis hakim banding maupun majelis hakim pertama memeriksa perkara aquo telah nyatanyata khilaf mengesampingkan lamanya waktu dalampembuktian perkara a quo bahkan membebankan pembuktiannya padaTergugat tentang perkawinan antara Dr. R. Soetomo dengan Ny.

Soetomo meninggal dunia lebih dari 72tahun barulah diajukan gugatan oleh Penggugat sampai dengan PenggugatXll kini Termohon Kasasi sampai dengan Termohon Kasasi XIl, maka tatacarapengajuan gugatan demikian seharusnya oleh yang terhormat majelis hakimbanding maupun oleh yang terhormat majelis hakim pertama dinyatakanmelanggar azas kepatutan dalam pembuktian, tetapi secara khilaf malahdikabulkan gugatannya;Bahwa Tergugat kini Turut Termohon Kasasi adalah anak kandungdari perkawinan Dr. R.

Artinya gugatan dalam perkara a quo sepatutnya sejak di PengadilanNegeri Surabaya oleh yang terhormat majelis hakim pertama dinyatakan tidakberalasan dan tidak tidak berdasar hukum namun secara khilaf gugatandikabulkan kemudian tanpa menilai kKedudukan hukumnya oleh majelis hakimbanding secara khilaf dibenarkan, untuk itu sepatutnya demi tegaknya hokumdan kebenaran dalam perkara a quo pada tingkat kasasi oleh yang terhormatmajelis hakim agung pemeriksa dan pemutus perkara kasasi terhadap gugatanPenggugat

Bahwa Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah tidak seksama dalam memahamipokok perkara pemutusan hubungan kerja ini dan telah tidak cermat melihatbuktibukti yuridis yang timbul dalam perkara ini atau dengan kata lain MajelisHakim PHI Tanjung Pinang telah memberikan pertimbangan dan keputusandalam perkara ini tidak secara judex facti, maka dengan demikian mengakibatkanMajelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dan keliru dalam menerapkanhukum sebagaimana yang telah diatur dalam PasalPasal Undang

Bahwa demi hukum yang adil berdasarkan konstitusi UUD RI 1945;Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dan keliru menerapkanhukum; sebagaimana dalam amar putusannya Penggugat sekarangpemohon kasasi dianggap mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 ayat(1) dan (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan faktafakta yuridisyang telah diterangkan di atas Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telahmengabaikan alatalat bukti tersebut dan telah memberikan keputusan tidaksecara Judex Facti;k.

Ciska IrmaTehupeiory tertanggal 10 Maret 2010 tersebut lebih relevan dengan peraturanhukum yang lebih tinggi yaitu UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran sebagai lex spesialisnya;Bahwa demi hukum yang adil berdasarkan konstitusi UUD RI 1945; MajelisHakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dan keliru menerapkan hukum;sebagaimana dalam amar putusannya Penggugat sekarang pemohon kasasidianggap mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 ayat (1) dan (2) UU RINomor 13 Tahun 2003.

Ciska Irma Tehupeiory) atas namaPenggugat dan substansinya sebagaimana adanya;b Bahwa demi hukum yang adil berdasarkan konstitusi UUD RI 1945;Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dan keliru menerapkanhukum; sebagaimana dalam amar putusannya Penggugat sekarangpemohon kasasi dianggap mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2003.

Nomor 542 K/Pdt.SusPHI/2014dan keputusan dalam perkara ini secara tidak Judex Facti, maka dengandemikian mengakibatkan Majelis Hakim PHI Tanjung Pinang telah khilaf dankeliru dalam menerapkan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam PasalPasal Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan PerselisihanHubungan Industrial dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata sebagaihukum acara dalam perkara PHK ini.

Ataskejadian tersebut saksi Tarisna Hayati dan saksi Evita Apriyanti merasa terkejutdan mengatakan kepada terdakwa: mengapa terdakwa melempar istri terdakwatersebut dan terdakwa menjawab saksi Tarisna: saya khilaf dan saya mintamaaf atas perlakukan saya.Akibat perbuatan terdakwa tersebut Betra Indriani Binti Amrullahmengalami rasa sakit pada bagian lutut sebelah kiri sesuai dengan Visum etRepertum dari Puskesmas Lembak Kabupaten Enim Nomor : 445/271/PKMLBK/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan

Ataskejadian tersebut saksi Tarisna Hayati dan saksi Evita Apriyanti merasa terkejutdan mengatakan kepada terdakwa: mengapa terdakwa melempar istri terdakwatersebut dan terdakwa menjawab saksi Tarisna: saya khilaf dan saya mintamaaf atas perlakukan saya.Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Betra Indriani Binti Amrullahmengalami rasa sakit pada bagian lutut sebelah kiri, namun tidak menimbulkanpenyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya seharihari sesuai dengan Visum et

KUA yang berada diatas meja diruangan staftersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwamelemparkannya ke arah saksi korban dan mengenai lutut kaki sebelah kirisaksi korban hingga air yang berada didalam cerert tersebut tumpah danmengenai celana dan baju korban;Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tarisna Hayati dan saksi Evita Apriyantimerasa terkejut dan mengatakan kepada terdakwa: mengapa terdakwamelempar istri terdakwa tersebut dan terdakwa menjawab saksi Tarisna:tedakwa khilaf

KUA yang berada diatas meja diruangan staftersebut lalu mengambilnya dengan menggunakan tangan kananterdakwa melemparkannya ke arah saksi korban dan mengenai lutut kakisebelah kiri saksi korban hingga air yang berada didalam cerert tersebuttumpah dan mengenai celana dan baju korban; Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tarisna Hayati dan saksi EvitaApriyanti merasa terkejut dan mengatakan kepada terdakwa: mengapaterdakwa melempar istri terdakwa tersebut dan terdakwa menjawabsaksi Tarisna: tedakwa khilaf

Wonogiri tanggal 23 bulan Oktobertahun 2004;Bahwa pada waktu memberi nama tersebut Pemohon tidak mengetahuicara penulisan kata MUHAMMAD sehingga tertulis kata MUHAMAD yangpelafalannya terdengar seperti kata MUHAMMAD.Bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon nama yang sebenarnya adalahMUHAMMAD MALIK IBRAHIM dengan maksud supaya anak Pemohonhalaman 1 dari 7 Penetapan No.88/PatP/2016/PN Wngmemiliki sikap, perilaku dan pengetahuan serta kepemimpinan seperti ulamaMUHAMMAD MALIK IBRAHIM.Bahwa Pemohon merasa khilaf

Bahwa benar Pemohon merasa khilaf menuliskan kata MUHAMAD dalamnama anak Pemohon tersebut karena Ketidakmengertian menuliskan lafalankata MUHAMMAD;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukupberalasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebutdikabulkan, maka cukup

, terdakwa I menjawab dengangugup maaf mas saya khilaf, mari kita selesaikan baikbaik. Saksi HENDRA MULYADIbertanya dimana rokokrokoknya sehingga terdakwa I mengeluarkan rokokrokok daridalam tasnya, kemudian terdakwa I masuk kedalam warung makan menghampiri saksiHENDRA MULYADI dan terdakwa II sambil bertanya kenapa mas?

, terdakwa ERWIN menjawab dengan gugup maafmas saya khilaf, mari kita selesaikan baikbaik. Saksi HENDRA MULYADI bertanyadimana rokokrokok nya sehingga terdakwa ERWIN mengeluarkan rokokrokok daridalam tas nya, kemudian terdakwa IRFAN masuk ke dalam warung makan menghampirisaksi HENDRA MULYADI dan terdakwa IRFAN sambil bertanya kenapa mas?

, terdakwa I menjawab dengangugup maaf mas saya khilaf, mari kita selesaikan baikbaik. Saksi HENDRA MULYADIbertanya dimana rokokrokoknya sehingga terdakwa I mengeluarkan rokokrokok daridalam tasnya, kemudian terdakwa II masuk kedalam warung makan menghampiri saksiHENDRA MULYADI dan terdakwa II sambil bertanya kenapa mas?

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf/salah dan keliru menafsirkanperbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang didalilkan Pelawan/Hal. 17 dari 26 Hal.

Putusan Nomor 719 PK/Pdt/20091818Terbanding/Termohan Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebutTermohon Peninjauan Kembali);Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf/salah dan keliru dalammemberikan pertimbangan hukumnya karena perbuatan hukum yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah telah sesuai dengan ketentuanketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku yaituUndangUndang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegara Jo.

Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993 tentangPengurusan Piutang Negara (sekarang Peraturan Menteri Keuangan Nomor128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara), oleh karenanya tidakterdapat perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf/salah dan keliru dalammemberikan pertimbangan hukumnya karena penyitaan terhadap obyeksengketa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

PT Bank PembangunanIndonesia (Persero) Cabang Palembang (sekarang PT Bank Mandiri(Persero) Cabang Palembang;Bahwa Judex Facti telah khilaf/salah dan keliru dalam putusannya Nomor 59/PDT/2002/PT.PLG. tanggal 19 Juli 2002 karena telah mengambil alih begitu sajapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, denganmenyatakan bahwa "penyitaan terhadap barangbarang/asset milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawan yang tidak diagunkan kepada Terlawan II dalam kasasi

kreditTermohon Kasasi kepada Terlawan II dalam kasasi seharusnya Terlawan II dalamkasasi sebagai kreditur menggugat Termohon Kasasi sebagai debitor ke PengadilanNegeri agar Termohon Kasasi melunasi hutangnya kepada Terlawan II dalamkasasi, dan untuk menjamin gugatannya Terlawan II dalam kasasi dapat memintakepada Pengadilan Negeri supaya barangbarang/asset di sita, bukan secaralangsung bertindak sendiri;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru dan tidak berdasar.Majelis Hakim telah khilaf

kedua tangannyamenarik kaos terdakwa sehingga kaosnya robek pada bagian depannyadan korban berusaha melakukan perlawanan kemudian ditinju lagimenggunakan tangan kanannya dan mengenai mata kanan korban lagi.Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN MnaSetelah itu dipisahkan oleh Saksi IRWAN dan Saksi JONI kemudian merekamenyuruh terdakwa pulang kerumah dan membawa korban ke rumah sakit; Bahwa terdakwa setelah pulang kerumah, terdakwa menyerahkan diri kePolsek Kota Manna karena menyesal dan khilaf

Mnadengan kursinya ke tanah dan korban menggunakan kedua tangannyamenarik kaos terdakwa sehingga kaosnya robek pada bagian depannya dankorban berusaha melakukan~ perlawanan kemudian = ditinju lagimenggunakan tangan kanannya dan mengenai mata kanan korban lagi.Setelah itu dipisahkan oleh Saksi IRWAN dan Saksi JONI kemudian merekamenyuruh terdakwa pulang kerumah dan membawa korban ke rumah sakit; Bahwa terdakwa setelah pulang kerumah, terdakwa menyerahkan diri keMapolsek Kota Manna karena menyesal dan khilaf

Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyerahkandiri ke Polsek Kota Manna karena menyesal dan khilaf melakukanpenganiayaan terhadap saksi ARDIANYAH;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ARDIANSYAHpada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 15.00 WIB dihalaman rumah Saksi JONI di Jalan Makam Pahlawan KelurahanKampung Baru Kecamatan

Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyerahkandiri ke Polsek Kota Manna karena menyesal dan khilaf melakukanpenganiayaan terhadap saksi ARDIANYAH; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/63/IV/RM/2019, Tanggal 25 April2019, yang memeriksa Dr.

Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan tata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 233sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2019/PT MDNMenimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memoribanding pada tanggal 31 Oktober 2019, yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:TENTANG KEBERATAN KEBERATANBahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf

Terdakwa;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambilputusan tidak relepan dan khilaf, sebab sama sekali tidakmempertimbangkan Keterangan Terdakwa, selain dari pada itupertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusantelah keliru, dimana dalam pertimbangannya hanya mengambil keterangansaksisaksi dari Kepolisian saja tanpa memperhatikankeberatan/keterangan dan pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnyatersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya memandang

, bahwa fakta persidangan tidak ada saksi juga menjelaskan tidakadanya jual beli sabusabu, begitu juta fakta dilapangan Terdakwa tidaksedang melakukan transaksi jual beli shabushabushabu, malah saksisaksimenjelaskan sabusabu tersebut untuk di konsumsi Terdakwa bersamadengan saksi SUSILO (berkas terpisah), yang dibeli Terdakwa secarapatungan namun belum sempat menggunakan shabu tersebut Terdakwadiberhentikan oleh Pihak Kepolisian,oleh karena itu dapat dipandang MajelisHakim Tingkat Pertama telah khilaf

Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman sebagai mana dimaksud dalam SEMA tersebut;Bahwa selain dari pada itu tidak dilakukannya pemeriksaan urin dan tidakdidakwakannya ketentuan Pasal 127 ayat (1) tidak boleh merugikankepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dariPenegak Hukum yang memeriksa perkara aquo;Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional,artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehinggaMajelis Hakim tidak Khilaf

Page 3 of 11 Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya kalauTergugat selingkuh itu karena khilaf dan tidak ingat sama isteri dan anak,dan selingkuhan Tergugat itu sudah diceraikan ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut; Bahwa Tergugat bohong kalau Yanah sudah diceraikan, kata kakakperempuan yang dinikahi; Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah bulan Februari 2017 bukanMaret 2017 dan Tergugat yang pergi ; Bahwa Tergugat menikah memang tidak ada bukti apapun

; Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena sudahmemberikan kesempatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali tetapi tidakberubah; Bahwa Tergugat menyatakan khilaf ke 3 kalinya berarti itu tidak benarbukan khilaf ;Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat memberikan dupliknyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugatmasih sayang dengan Penggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti Surat berupa:1.

Bahwa, sejak sekitar Mei 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisin dan bertengkar,disebabkan : Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cintadengan perempuan lain yang bernama XX yang berasal dari Desa XXKecamatan Montong;.

atau mandir; Bahwa atas permohonan Pemohontersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli2007, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan JenuKabupaten Tuban; Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamadirumah orangtua Termohon selama 8 tahun 10 bulan; Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih danbertengkar, disebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telahberbuat khilaf

;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohondan Termohon sejak Mei 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalincinta dengan perempuan lain yang bernama XX yang berasal dari Desa XXKecamatan Montong;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas,Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalildalilPermohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti

PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2011 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Keberatan Pertama:Bahwa Judex Facti telah lalai dan khilaf

dengan saksi Mistl alias Bok Trowatiataukah ;o Apakah sah hibah dari Suadak alias Pak Tlnar (orang tua Tergugat Il Satuprl dan Turan Penggugat serta saksi Tinarya ) berdasarkan Akta PPATHibah Nomor : 037/2009 tanggal 11 Februari 2009 ;Bahwa berdasarkan alasan keberatan di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi, bahwa sepatutnya Judex Facti dalam perkara a quo menyatakan tidak dapatmenerima gugatan Penggugat, karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas ;Keberatan kedua:Bahwa Judex Facti telah lalai dan khilaf

Suadak alias Tinar kepadaPenggugat (Turan) dengan Hukum Adat Jawa / Madura tentang Hibah ; Bagaimana tata cara dan syarat syarat hibah yang dilakukan oleh PemberiHibah Pak Suadak alias Tinar yang pada saat penghibahan dalam keadaansakit dan faktanya tidak lama kemudian Pak Suadak alias Tinar meninggaldunia ; Hibah Pak Suadak alias Tinar tersebut apakah "melanggar atau tidakterhadap hak warisan dari anak anak lainnya dari Suadak alias Pak Tinar ;Keberatan Ketiga :Bahwa Judex Facti telah lalai dan khilaf

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru memang telah mempertimbangkan bahwahubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat Kasasi,namun Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarutelah khilaf dengan tidak mengindahkan serta tidak mempertimbangkantentang pemindahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ke PT.Global Bangunan Jaya, sementara tidak ada perjanjian kerja antaraPengggugat dengan Tergugat yang mengatur

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarutelah khilaf sama sekali dengan tidak mengindahkan serta tidakmempetimbangkan tentang keberatan Penggugat mengenai tindakansewenangwenang yang dilakukan Tergugat yang tidak pernahmemberitahukan kepada Penggugat bail secara lisan maupun tertulis bahwaPenggugat adalah karyawannya dan tindakan sewenangwenang yangHal. 8 dari hal. 10 Put.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengaidlan Negeri Pekanbarutelah khilaf sama sekali dengan tidak mengindahkan serta tidakmempertimbangkan tentang surat yang dibuat Tergugat tertanggal 13Agustus 2008 Perihal Panggilan Il terhadap Penggugat yang apabilaPenggugat tidak dapat hadir dianggap Penggugat telah mengundurkan diri ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6; Bahwa Pemohon Kasasi tidak mempunyai Hubungan kerjadengan

sependapatdengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding denganMenjatuhkan talak satu ba'insughroPembanding terhadap Terbanding,dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadipertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim TingkatBanding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam posita kedua Tergugat/Pembandingmenyatakan dalam jawabannya menyatakan, sebab memang ada khilaf

atasperbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebelum Penggugat berangkatsebagai tenaga kerja Indonesia, maka Tergugat sudah menyadari akansemua khilaf yang telah dilakukan sebagai kepala keluarga dan rumahtangga sehingga telah berusaha untuk berubah menjadi kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab pada isteri dan anaknya.

memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 171 dan pasal172 HIR, sehingga keterangan saksisaksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian oleh karena itu keterangannya dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat padapokoknya seperti yang tersebut dalam jawaban Tergugat posita ke duadan tigabahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa memang ada khilafatas perbuatan Tergugat sebelum Penggugat berangkat menjadi tenaga kerjaIndonesia maka Tergugat sudah menyadari semua khilaf

Dalam penulisan sanksi administrasi hanya mencantumkan kenaikan Pasal 13 (3) tanpamencantumkan Undangundang yang dimaksud adalah KUP.2) bahwa Penggugat tidak mengetahui ketentuan dalam KMK575/KMK.04/2000 tentangPedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak YangMelakukan Penyerahan Yang Terutang dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak,sehingga khilaf telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanpada SPT PPN Masa Pajak Desember 2009 sehingga atas

dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) sejak tanggal Januari 1996.bahwa disamping itu Penggugat juga telah dilakukan pemeriksaan olehTergugat untuk Tahun Pajak 2008 dan juga dilakukan koreksi terhadap halyang sama dan Penggugat tidak melakukan keberatan terhadap hal tersebutatau kemudian Penggugat bisa membetulkan SPT PPN untuk tahun 2009tetapi Penggugat tidak melakukannnya sehingga atas kesalahan pengkreditanFaktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut tidak termasukpada kriteria khilaf

menyalahgunakan jabatannya;Dengan demikian maka terlihat jelas Pengadilan Tingkat Pertama telahmelakukan kelalaian dalam penerapan Hukum Acara, dimana ketidakpatuhanatau pelanggaran terhadap ketentuanketentuan Hukum Acara Pidana dalamKUHAP jelas merupakan penyimpangan serius dari asas legalitas HukumAcara Pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 KUHAP, sehinggaakibatnya Putusan tersebut dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf

) alinea ke3 menjelaskan :Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisandidepan persidangan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapatmenghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringanringannya karenaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangj lagi;Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yangterurai pada halaman 2 (dua) alinea ke3 sangat tidak tepat dimanapertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusantelah khilaf

Saya serahkan nasib saya kepada MajelisHakim tentang hukuman yang saya terima nanti, tetapi saya tetap memohonkepada Allah SWT semoga Majelis Hakim tetap diberikan petunjuk danhidayahNya agar Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat dapatmengambil suatu keputusan yang benarbenar adil, sebab keputusan ituakan dipertanggung jawabkan kebenaranya dikemudian hari kepada AllahYang Maha Kuasa .Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dalam mengambil putusan telah khilaf

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan kelirudalam membuat pertimbangan Hukum sebab sama sekali tidakmempertimbangkan keterangan/keberatan dan pledoi Terdakwa yang dibuatsecara tertulis bukan secara lisan tertanggal 3 Oktober 2018, namun terdakwatidak diberikan kesempatan untuk menyerahkan pembelaannya tersebutdipersidanganMenimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penasihat Hukumterdakwa sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat banding akanmempertimbangkan lebih

Putusan No.94/Pdt.G/2021/PA.WgwTidak bertemu dengan Termohon, karena alamat Termohon. tidakjelas;Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui khilaf atas alamattersebut, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabutpermohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka prosespemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagidilanjutkan;Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah

memeriksa relaaspanggilan Termohon pada tanggal 23 April 2021 yang menyatakan padapokoknya Tidak bertemu dengan Termohon, karena alamat Termohontidak jelas;Menimbang, bahwa jika tempat kediaman pihak yang dipanggil tidakdiketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia,maka pemanggilannya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempatdengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumumanpengadilan agama (vide Pasal 718 ayat (3) RBg);Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui khilaf

Ambo Enre dapat diserahkan kepada ibuSubaedah sehingga penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BadanPertanahan Bulukumba syarat dengan rekayasa dan sangat memutarbalikkan fakta yang berakibat merugikan Penggugat, kini Pemohon PK(bukti sertifikat tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen palsu)demikian pula buktibukti dari Tergugat (Termohon PK) ibu Subaedah;TENTANG KEKHILAFAN HAKIM:Bahwa dalam putusan banding tingkat Pengadilan Tinggi Tata UsahaMakassar, majelis hakim telah khilaf atau telan

Sehingga pendapat Pemohon PK Judex Facti telah khilaf atauHalaman 18 dari 22 halaman.

Samad (Pembeli) dengan Fatimah bersama suaminya Muh.Arham Yasin adalah sah sebagaimana dalam ketentuan pasal 1320, 1332dan 1333 KUH Perdata terlebih lagi bahwa akta jual beli yang dimiliki olehTermohon PK Hajja Subaedah tidak diakui oleh Fatimah bersama Muh.Arham Yasin selaku pemilik asal objek sengketa sebingga pertimbanganatas putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Makassar yang dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah penilaianhukum yang keliru atau setidaktidaknya khilaf

Putusan Nomor 156 PK/TUN/2016Makassar dalam putusannya diartikan sebagai sengketa perdata adalahpertimbangan hukum yang keliru atau setidaktidaknya keliru atau khilaf,oleh karena bertentangan dengan hukum tersebut di atas. Teramat pentingpula bahwa sejak terjadi jual beli antara Fatimah dengan H. Samsul Samadpada tahun 2009 maka terjadi seketika Penguasaan olehPenggugat/Pembanding/Pemohon PK.

TUN Makassar telahmengambil keputusannya yang keliru atau setidaktidaknya khilaf yakni tidakmemenuhi ketentuan hukum acara pembuktian atas faktafakta di persidangandalam hal ini tidak mempertimbangkan penerapan faktafakta acara pembuktiandipersidangan mengenai keberadaan keterangan saksi Fatimah BintiMattare bersama suaminya Muh.