Ditemukan 229 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sumpah simpan sampit sumiati sampai sumpit sempat sampat sumiat sumput
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTUN MANADO Nomor 42/G/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 7 Januari 2022 — Penggugat:
1.Verlyn Melby Hutagalung
2.Charles R.B. Seko
3.Lidya Lumuko
Tergugat:
Kepala Desa / Hukum Tua Desa Mopolo Esa
127 — 219
  • Melanggar sumpat/janji jabatan; dan1. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yangjelas dan tidak dapat dipertanggungjawaban; BAB Vill Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Kesatu Pemberhentian, Pasal 24, mengatur :(1) Hukum Tua memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;(2) Perangkat Desa diberhentikan karena :a. Meninggal dunia ;b. Permintaan sendiri ;c.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTUN MANADO Nomor 47/G/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
1.Ronald Merentek
2.Rojer Lumenta
3.Ferry Bella
Tergugat:
Hukum Tua Desa Lalumpe
129 — 96
  • Melanggar sumpat/janji jabatan; danMeninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang jelas dantidak dapat dipertanggungjawaban;= eloemoanae BAB Vill Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Kesatu Pemberhentian, Pasal 24, mengatur :(1) Hukum Tua memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat:(2) Perangkat Desa diberhentikan karena :a. Meninggal dunia ;b. Permintaan sendiri ;c.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 07-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTUN MANADO Nomor 50/G/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
1.Herni Langingi
2.Romi Ringkuangan
3.Frenly Oping
4.Rasdy Tendean
5.Yerfen Yangkau Kumendong
6.Nefri Tendean
7.Irvia Pinontoan
8.Filki Meijen Tendean
9.Merfil Kembuan
10.Rola Engka
11.Nandito Tambuwun
Tergugat:
Hukum Tua Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding
124 — 79
  • Melanggar sumpat/janji jabatan; dan. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang jelasdan tidak dapat dipertanggungjawaban; BAB VIIl Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Kesatu Pemberhentian, Pasal 24mengatur :(1) Hukum Tua memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat :(2) Perangkat Desa diberhentikan karena :a. Meninggal dunia ;b. Permintaan sendiri ;c.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 19-05-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 461/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 21
  • Keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat barusebagai bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officiomemerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpat suppletoir(sumpah pelengkap/tambahan);Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Desember 2020 dengandihadiri kuasa Insidentil Tergugat, Penggugat telah mengangkat sumpahHal 58 dari 62 Hal Putusan No.461/Pdt.G/2020/PA.GMsuppletoir, dan dengan sumpah suppletoir tersebut, berdasarkan ketentuanPasal 182 ayat (1) R.Bg dan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 108/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
1.Hendro Tri Prasetyo
2.Ana Rukmana Dewi
3.Tiwik
Tergugat:
Kepala Desa Tanjungrejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo
168 — 85
  • SMG180.19/02/2018 tentang Pengangkatan PerangkatDesa Tanjungrejo Kecamtan Ngombol KabupatenPurworejo tanggal 16 Januari 2018 (fotokopi sesuaidengan aslinya);Berita Acara Nomor : 141/01/2018 Pengambilan Sumpat Pengangkatan Perangkat Desa atas namaHerman Susilo (fotokopi sesuai dengan aslinya);Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 12-12-2008 — Putus : 11-08-2009 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1500/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2009 —
148 — 53
  • G/2008/PN. kt Sel. 3Hal 87 dari 72 Hal igSaksi Ahli SUHARNOKO dibawah, sumpat menjelaskan kechiennya sebaga a~berikut : ;Bahwa berdasarkan KUHPerdata syarat sahnya. perjanjian diata pasal uf1320 yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal, 7 mengenai kata sepakat dan kecakapan disebut syarat subjektif sedangkan :hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan artinya 2sebelum ada pembatalan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 10 Juli 2017 — SUHENDRA Bin BANI.
68 — 20
  • Nagrak Jaya pada tahun2015; Bahwa saksi menjelaskan dalam pemeriksaan tersebut terdakwamenjawab/ menjelaskan sendiri atas pertanyaan yang saksiajukan kemudian terhadap jawaban/ penjelasan tersebut saksituangkan dalam berita acara pemeriksaan ; Bahwa para saksi menjelaskan dalam pemeriksaan tersebutterdakwa menjawab/ menjelaskan sendiri atas pertanyaan yangsaksi ajukan tanopa ada paksaan, ancaman, atau pengaruh darisiapapun ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat ahli, dibawah sumpat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
164 — 71
  • ., di bawah sumpat pada pokoknya menerangkanpendapatnya:Bahwa ahli adalah ahli di bidang hukum pidana;Bahwa yang meminta ahli menjadi ahli pada umumnya adalah penyidik, padaumumnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
180 — 75
  • ., di bawah sumpat pada pokoknya menerangkanpendapatnya:Bahwa ahli adalah ahli di bidang hukum pidana;Bahwa yang meminta ahli menjadi ahli pada umumnya adalah penyidik, padaumumnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.