Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim karenahal ini jelas sudah diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhakatau Kuasanya, yang sampai saat ini belum dicabut, dimana dalam Pasal1 ayat (1) yang dimaksud dengan tanah ialah tanah yang langsungdikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak olehperseorangan atau badan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 disebutkanyang dimasud dengan memakai tanah ialah

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim karenahal ini jelas sudah diatur dalam peraturan UndangUndang Nomor 51 prpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhakatau Kuasanya, yang sampai saat ini belum dicabut, di mana dalam Pasal1 ayat (1) yang dimaksud dengan tanah ialah tanah yang langsungdikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak olehperseorangan atau badan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 disebutkanyang dimasud dengan memakai tanah ialah

kasasi tanggal 11 Oktober 2016,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusanPengadilan Negeri Wates, telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa status kepemilikan atas tanah adalah tanah PAG milik KadipatenPakualaman yang dilakukan pengelolaannya dengan membuat tambak olehPemohon Keberatan adalah pengelolaan tanah yang secara hukum diketahuioleh pihak Kadipaten; Bahwa hal ini diatur dalam peraturan UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya; Bahwa pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijinbaik lisan maupun tertulis (lin Magersari/Kekancingan) kepada TermohonKasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah hak milikKadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Dusun Bayeman, DesaSindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo karena sebelumnyalahan tersebut digunakan untuk pertanian dan peternakan dan demikian pulapihak Pemda Kabupaten Kulon Progo juga tidak pernah

No. 415/PDT/2016/PT.DKI.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak hak atas Tanah dan Bendabenda yang ada di atasnya; PP No. 39 Tahun 1973 tentang AcaraPenetapan Ganti Rugi oleh Pengadilan Tinggi dalam rangka pencabutanHak Atas Tanah; Inpres No. 9 Tahun 1973 tentang PelaksanaanPencabutan Hakhak atas Tanah dan Benda di atasnya; UU No. 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya; Kepres No. 34 Tahun 2003 tentang KebijaksanaanNasional di Bidang Pertanahan; UU No.

perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa untukmengaburkan sejarah dari obyek sengketa Tergugat telah melakukanpembangunan perumahan dan bengkel Bina Marga Propinsi NTT sertatelah pula membagikan obyek sengketa kepada pihak lain denganmelawan hak yang sangat merugikan Penggugat;16.Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa danmembangun serta membagikan kepada pihak lain, adalah bertentangandengan UndangUndang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 jo UndangUndangNo. 1 Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian

tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya;17.Bahwa seharusnya Tergugat sebagai Pemerintah di Daerah sudahselayaknya......selayaknya melindungi kepentingan rakyat (Kakek dan Ibu KandungPenggugat) namun dalam kenyataannya malah menyengsarakanPenggugat yang telah berlangsung puluhan tahun dan berdampak bahwaPenggugat tidak memanfaatkan tanah (Objek Sengketa) layaknyamemperoleh hak hidup dari tanah tersebut dan hal tersebut telah diketahuiumum dan sangat mempermalukan penggugat seolaholah tanah tersebuthasil

./2016membuat tambak oleh Pemohon Keberatan tanpa izin resmi dari KadipatenPakualaman; Bahwa hal ini diatur dalam peraturan UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya; Bahwa pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijinbaik lisan maupun tertulis (Ijin Magersari/Kekancingan) kepada TermohonKasasi untuk membuka dan mengelola tambak udang di tanah hak milikKadipaten Pakualaman (PAG) yang berlokasi di Dusun Bayeman, DesaSindutan

Tahun 1960ditegaskan adanya larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya yang sah. Penguasaan tanah seperti itu tidak adalandasan haknya ("illegal"), penguasaannya justru melanggar hakyang empunya tanah atau hak Negara kalau yang diduduki itu tanahNegara. Disamping itu sebutan "Hak Garap" tidak ada dalam HukumTanah Nasional dan tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria/UUPA;c.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim,karena hal ini jelas sudah diatur dalam peraturan UU Nomor 51 prpTahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya, yang sampai saat ini belum dicabut, dimana dalamHalaman 38 dari 42 hal. Put.

hal ini putusan Pengadilan Negeri Wates, telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa status kepemilikan atas tanah yang digarap oleh Pemohontersebutadalah tanah PAG milik Kadipaten Pakualaman yang dilakukanpengelolaannya dengan membuat tambak oleh Pemohon Keberatan,walaupun pengelolaan tanah tersebut diketahui oleh pihak Kadipaten namunPemohon tidak mendapat ijin resmi; Bahwa mengenai hal ini diatur dalam peraturan UndangUndang Nomor 51Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya; Bahwa pihak Pakualaman selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan ijinHalaman 36 dari 38 hal.

dikuasai oleh Tergugat I adalahsekedar pinjam pakai untuk Pembangunan SMA Muhammadiyah saja yang dibangunpada tahun 1989, sedangkan Pembangunan Mushola, Asrama/Pemondokan siswa danguru, Bangunan SMP, SD Muhammadiyah dan Pembangunan lainnya dibangun diataslokasi tanah warisan tersebut adalah dengana tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihakahli waris Penggugat, dimana Pembangunan tersebut dilaksanakan pada tahun2000/2001 sehingga melanggar ketentuan UndangUndang No. 51 Prp Thn. 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya danbangunanbangunan tersebutpula dibangun setelah kakak Penggugat (Alm.

./1950 tentanglarangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. Dantidak benar jika dikatakan gardu listrik yang berdiri diatas tanahPenggugat tidak memenuhi kategori ketentuan pasal 30 UU No.30/2009 karena dalam kenyataannya gardu listrik tersebut merupakantransmisi tenaga listrik yaitu penyaluran tenaga listrik daripembangkitan kesistem distribusi atau kekonsumen atau penyaluranHal 31 dari 66tenaga listrik antara sistem (Ssebagaimana pasal ayat 5 UU No.30/2009).

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim karenahal ini jelas sudah diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 51 prpTahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhakatau Kuasanya, yang sampai saat ini belum dicabut, dimana dalam Pasal1 ayat (1) yang dimaksud dengan tanah ialah tanah yang langsungdikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak olehperseorangan atau badan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 disebutkanyang dimasud dengan memakai tanah ialah

Nomor 3545 K/Padt/2016hukum Pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi tanah dan segala sesuatuyang ada di atasnya; Bahwa hal ini diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT ANGKASA PURA (PERSERO

yang menyebutkan, garapan di atas tanahyang ada haknya 40 % (empat puluh perseratus) dari Hak Milik, dan garapan di atastanah Negara/Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Desa/Instansi sebelum Tahun1960 sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Hak Milik.Pasal ayat 3 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan garapan adalah tanah yangdiduduki, dipelihara dan atau dibebaskan dari penggarapnya semula, sebelumberlakunya Undangundang No.51 Prp tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960, tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.Bahwa prosedur pembayaran dana kompensasi atau kerokhiman kepada parapenggarap atau penghuni tanpa hak (PTH) sebesar 40% dari penerimaan bersih PerumPerumnas adalah sebagai berikut :Mendapatkan daftar inventarisasi lahan/peta bidang tanah yang dikeluarkan P2T;Penggarap atau PTH mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi tanah kepadaTim Task Force Perum Perumnas;Meminta data asli seperti surat kepemilikan yang dimiliki oleh PTH;Melakukan verifikasi atas

yang menyebutkan, garapan di atas tanahyang ada haknya 40 % (empat puluh perseratus) dari Hak Milik, dan garapan di atastanah Negara/Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Desa/Instansi sebelum Tahun1960 sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Hak Milik.Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan garapan adalah tanah yangdiduduki, dipelihara dan atau dibebaskan dari penggarapnya semula, sebelumberlakunya Undangundang No.51 Prp tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960, tentangLarangan Pemakaian

(lima ratus jutarupiah) agar masalah tanah yang tumpang tindih selesai, setelah kejadianpertemuan itu pada tanggal 26 Juni 2013 kelima Sertifikat tersebut sudahberalih menjadi atas nama TAN SOEGIARTO LISTIYONO yang bertempattinggal di Semarang.Bahwa Turut Tergugat Il akhirnya dilaporkan di POLDA JATENG atasdugaan Tindakan Pidana Menempati Tanah Tanpa Seijin Pemilik YangSah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, dipersidangkan di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarangdengan putusan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakandalam uraian singkat perkara pidana tetapi bukan merupakan tindakpidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum,memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya.Bahwa dalam putusan nomor perkara : 48/Pid.C/2014/PN.Unr, atas namaSUTRISNO bin SAJIMAN, oleh Pengadilan Negeri

Memberikan ijin mempergunakan atau menguasai Tanah Negara;kecuali apabila wewenang untuk itu tegastegas dilimpahkankepadanya ;(2) Surat Keputusan yang melanggar ketentuan tersebut pada ayat (1)pasal ini batal karena hukum, sedang penggunaan dan penguasaantanah yang bersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya sebagai yang dimaksud dalam UndangUndang No. 51 Prp. 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 158) ;jo.

administrasi berupaHalaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2014/PN.Gsk10.11.12.13.pembongkaran yang pada saat itu seharusnya sejak awal Tergugat Illharus memberi teguran terhadap PT GMNI/City Nine (9) selaku pihakpelaksana pembangunan yang tidak mempunyai kelengkapan perijinanmendirikan sebuah bangunan di tanah lingkungan Provinsi Jawa Timur.Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2005 tentang PengendalianPemakaian Tanah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dalam Pasal 18telah mengatur bahwa pemakaian

tanah tanpa ijin diancam pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dilakukanTergugat Il dengan memberi peringatan kepada pihak pelaksanapembangunan.Bahwa Tergugat Il tidak mempunyai tanggung jawab ataskeputusannya dengan melanggar Kep Gub Nomor 134 Tahun 1997tentang Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai KaliSurabaya, Kali wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong di ProvinsiJawa Timur.Bahwa tindakan pembangunan

NUNTUNG BinTALLASA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya ; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecualiapabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulanmelakukan perbuatan yang dapat dipidana; Menetapkan barang

harus melalui permohonan (Pasal 4 ayat); untukpenguasaannya harus mempunyai alasan memperoleh dan menguasainya(Pasal 4 ayat 2 huruf b nomor 4); si Pemohon tersebut harus dilampiriturunan dari suratsurat bukti perolenan hak secara beruntun (Pasal 4 ayat3 huruf c);Bahwa pemilik pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.. tanah objeksengketa tertera an N.R.A Rivai, bukanlah merupakan pemohon hak tanahsengketa yang menduduki tanah sebagaimana dimaksud UndangUndangNomor 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya.

Erfpacht VerpondingNomor 580, menunjuk Eigendom Verponding No. 6654, luas 20.000 M7, terletakdi Kelurahan yang dahulu bernama Kelurahan Cilandak, dan sekarang bernamaKelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan(Bukti P15); Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dalam permohonan hak danpenggunaan atas tanah tersebut juga melanggar ketentuanketentuan dalamperundangundangan sebagai berikut:1 Pasal butir 1 s/d butir 3 Jis Pasal 2 UndangUndang Nomor : 51 PRPTahun 1960, tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa ijin yang berhak ataukuasanya (Bukti P16);Yang isinya adalah dilarang memakai tanah atau menduduki, mengerjakandan / atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman ataubangunan diatasnya tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah ;2 Terhadap 2 (dua) kebijakan Presiden RI:1 Pasal 2 s/d Pasal 6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan BendaBenda Yang Ada Diatasnya ;Yang isinya dicabutnya hak atas tanah