Respon yang dilakukan tidakberarti harus memenuhi tuntuan pihak yang melakukan 30 audensi, mengingat banyak faktor yang perludipetimbangkan dan lagi tugas Tergugat yang lain.

Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, dari dan olehkarenanya berhak dan memiliki kKedudukan hukum untuk mengajukan gugatana quo ;Tentang Tenggang Waktu Mengajukan GugatanBahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2017,dan baru diketahui Penggugat bersamasama dengan calon Kepala Desalainnya yang kepentingannya juga turut dirugikan atas diterbitkannyaobjek sengketa dimaksud tanggal 08 Januari 2018 yakni pada saatPutusan Perkara Nomor : 9/G/2018/PTUNMDN Halaman 8melakukan audensi

P5 : Surat Permohonan Audensi dari Bangkit Mahanantiyo, S.H., M.H.Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor : 112/G/PU/2018/PTUN.SMG~ e10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P16P17P18P19dkk selaku Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepadaWalikota Semarang Nomor : 110/SKLIDP/VII/2018 tanggal 12 Juli2018. (fotokopi sesuai asliny);Peta Bidang Tanah Garap Tambak.

Bahwa pada tahun 2006 penggugat di datangi oleh salah satu seorang BPD(Badan Pemerintah Desa) Ngabeyan untuk menanyakan adanya kekeliruanletak tanah kas desa berdasarkan audensi yang di lakukan oleh PemerintahKabupaten Sukoharjo Tertanggal 16 Mei 2006 yang salah satunya adalahTanah HM.290 Persil, C.Seb/23.20BS dengan luas 1950 meter persegidengan atasnama LISTYOWATI yaitu nama penggugat, BPD tersebutmenyarankan agar penggugat mencari tahu kebenaran atas kasustersebut,karena Tanah tersebut masih namanya

Bahwa permasalahan tanah garapan tersebut telah ditempuh dengan jalanmusyawarah / audensi diantaranya dengan Tergugat Ill, Tergugat V, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, namun tidak berhasil, maka jalan terakhir untuk penyelesaiantanah /lahan garapan tersebut adalah proses Pengadilan Negeri Garut;.

Foto copy Peta tertanggal 1930 yang menyatakan luas Blok Rancang Eceng,Blok Leuwi Jurig, selanjutnya diberitanda bukti P 9;10.Foto copy Berita Acara Musyawarah penyampaian Aspirasi MasyarakatPenggarap Tanah dan pemerintahan Desa dari Kecamatan Cisompet danCibalong Kabupaten Garut, selanjutnya diberitanda bukti P 10;11.Photo copy Berita Acara Penerimaan Audensi Dewan Tani Brigade Rakyat olehKomisiB DPRD Kabupaten Garut, selanjutnya diberi tanda bukti P 11;12.Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi

AFC untuk Audensi, yang dihadiri oleh OJK Perwakilan Kediri, Satuan PolisiPamong Praja, Disperindag, Bagian Hukum Kota Kediri dan Polres Kediri Kota,dan dari hasil Audensi pada tanggal 5 Desember 2014, dengan hasil kesimpulanantara lain:1 Pemerintah Kota Kediri menghimbau agar PT.

Bahwa kemudian, pada awal Juli 2018, Penggugat bersamasama parakeuchik yang telah di berhentikan oleh Tergugat, Penggugat dan Keuchikyang diberhentikan oleh Tergugat, melalui suatu lembaga kecil atauForum Keuchik (dipecat) menyurati Ketua DPRK Aceh Barat denganmaksud tujuan Penggugat dan tokoh Masyarakat Gampong Keureusengmelakukan audensi ke Kantor DPRK (Dewan Perwakilan RakyatKabupaten/kota) Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 ataskeluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 374

Dan sebesar Rp. 5.000.000.000, ( /ima milyar rupiah ) tanggal 1Agustus 2012Sehingga ditotal adalah sebesar Rp. 16.010.000.000, ( enam belasmilyar sepuluh juta rupiah ) dana yang telah di terima olen Penggugat.Bahwa setelah dana tersebut Tergugat dan Tergugat II berikankepada Penggugat dan Penggugat terima, Penggugat hanya mampumelakukan satu kegiatan yakni angka 2 dalam pasal 5 (lima) yakniPertemuan / Audensi dengan Pemprop Bali namun audesnsi tersebutsangat tidak memuaskan karena ternyata Penggugat

Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ; Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 04 Desember2017, dan baru diketahui Penggugat bersamasama dengan calonKepala Desa lainnya yang kepentingannya juga turut dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa dimaksud tanggal 08 Januari 2018yakni pada saat melakukan audensi dengan Penjabat WalikotaPadangsidimpuan sekalipun asli dari fisik Surat yang menjadi objeksengketa dimaksud sesungguhnya belum pernah diperlihatkan dan ataudiberitahukan oleh

Pasar Jaya perihal pengumuman Manager Area,tentang batas waktu pemakaian tempat usaha di Pasar Jembatan Besi, buktiP30 (sesuai asli) ; Fotocopy Surat dari Yayasan Pedagang Pasar Veldbak Jembatan Besi No. 01/IV/2009, perihal permohonan audensi tatap muka, bukti P31 (sesuai asli) ;Hal 28 dari hal 47 Put. No. 39/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR.Fotocopy Surat Panggilan Untuk mediasi No. 650/PDT/2008/PT.DKI Jo.

JamdatunKejaksaan Agung RI akan memberikan /egal/ opinion paling lambat10 September 2014;Bahwa tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Jaminan Sosial Nasional(DJSN) mengirimkan surat dengan Nomor 535/DJSN/x/2014 perihalpenyelesaian masalah Outsourcing kepada Direktur JenderalPenyelesaian Hubungan Industial dan Jamian Sosial Tenaga Kerja.Surat ini menyampaikan bahwa DJSN telah menerima audensi SerikatPekerja Jaminan Sosial Indonesia (SPJSI) pada tanggal 6 September2014 bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan

Pada saat cek fisik dilapangandiketahui bahwa pihak Rumah Sakit Ichsan Medical Centre/Centermembangun RS IMC dengan jarak yang sangat dekat dengan rumahpara PENGGUGAT dengan jarak yang paling dekat 4 (empat) meter;20.Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017Para PENGGUGAT mengirimkansurat kepada pihak TERGUGATmengenai permohonan audensi denganTERGUGAT, namun sampai saat ini tidak pernah ada itikad baik daripihak TERGUGAT sebagai pengayom masyarakat untuk menjawabsurat Para PENGGUGAT;Halaman 21 dari 252 halaman

IMC(Fotokopi dari fotokopi);Surat Ketua RT 05 RW. 11 Kelurahan JombangKecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tanggal21 Maret 2017 Hal : Permohonan Audensi DenganWalikota Tangerang Selatan;(Fotokopi dari fotokopi);Jawaban Atas Tanggapan Warga Villa Bintaro TerkaitPemaparan Teknik Rencana Pengembangan RS IMCYang Disampaikan Pada Tanggal 18 Maret 2017tertanggal 24 Maret 2017;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Direktur Utama PT.

Bukti P30Bukti P31Bukti P32Bukti P33Bukti P34Bukti P35Surat Ketua RT 05 dan Ketua RW 11 KelurahanJombang Kecamatan Ciputat tertanggal 04 April2017 Hal : Pengaduan Warga RT 05 RW 11 VillaBintaro Indah (VBI) atas Tindak Lanjut MediasiDengan RS IMC;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Tanda Terima Surat tertanggal 17 Maret 2017 dariOmbudsman RI kepad Kuntati Listyawati(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Ketua RT 05 dan Ketua RW 11 KelurahanJombang Kecamatan Ciputat tertanggal April 2017Hal : Permohonan Audensi

Tanggal 5 Mei 2017 audensi dengan kapolres.

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya bagian B.Gugatan Masih dalam Tenggang Waktu yaitu : Bahwa, adapun Penggugat baru mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Pakai aquo secara pasti dan nyata ketika menerima surat undangan untuk audensi dariPemerintah Provinsi Sumatra Utara, kepada Walikota Bandung di lokasi obyektanah JI. Batu Indah Ill No. 48 RT.002 RW. 003, Kel.

Riau Mineralindo Perkasa diwakili oleh sdr.FARIZAL, SE. dan PT.Elnusa Petro Tekhnik diwakili oleh saksi sendirimengunjungi Pemko Dumai untuk melakukan penjelasan kemampuan perusahaandan pihak Pemko Dumai menjelaskan tentang proyek yang ada di Dumai.Bahwa Audensi tersebut dilaksanakan di ruangan Bapak H. Mustar Effendy.Bahwa setelah Audiensi dilakukan survey sumber air, lokasi proyek, kebutuhanpelanggan, dan jalur pipa yang akan dilalui dan sebagainya.Bahwa pada tanggal 02 Juli 2003 antara PT.

Elnusa Petro Tekhnik telah mengeluarkan biayabiaya pra proyek diantaranya Audensi, Ekspose, Survey dan Mou, dimana dalamrapat disepakati pengeluaran tersebut diperhitungkan sebagai penyertaan saham.Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Air Bersih Kota Dumai ditanda tanganioleh saksi.Bahwa salah satu isi dari Persyaratan Pendahuluan dalam Perjanjian Kerja samatersebut adalah masalah mengurus perizinan.Bahwa apabila salah satu syarat dalam Persyaratan Pendahuluan tidak tercapaimaka proyek tidak bisa

Adami Chazawi, S.H., ibid., him. 201) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di depan persidangan dalamperkara ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah melalui proses audensi danpresentasi maka pada tanggal 2 Juli 2003, Pemerintah Kota Dumai yang diwakili olehWalikota saat itu yakm saksi H.Wan Syamsir Yus, membuat Nota Kesepahaman/MoU No.50/PEM/VII/3003/202 tentang tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Bersih / Air Minumdi Wilayah Kota Dumai dengan PT.Riau Mineralindo Perkasa diwakil

Hasil dari pelaporan ini, Kadisnaker Kota Tanggerang,Bapak Adang Turwana melalui sebuah audensi pada tanggal 14Januari 2008 sepakat untuk membentuk tim investigasi kasus di PTUFU, dengan kan PENGGUGAT , Sdr. Ahmad Jayani, PengurusSBB PT UFU ;17.Sehari setelah kesepakatan dengan disnaker Kota Tanggerang, yaitupada tanggal 15 Januari 2008, telah beredar kabar pemutusanhubungan keria PENGGUGAT .

Kutai Timur No. 145.474/11/IX/2009 tanggal 7 September200912.Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Camat Sengatta Utara Kab.Kutai Timur No. 049/21/IX/2009 tanggal 7 September 200913.Notulen Rapat Audensi tentang Langkahlangkah Penyelamatan AsetDaerah Kab. Kutai Timur tanggal 30 Maret 200914.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No. 973/276.4/X1/2009 tanggaal 3 Nopember 2009 perihal Deviden Tahun 20072008.15.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.

Kutai Timur No. 049/21/IX/2009 tanggal 7September 200913.Notulen Rapat Audensi tentang LangkahlangkahPenyelamatan Aset Daerah Kab. Kutai TimurMaret 2009tanggal 3014.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.973/276.4/XI/2009 tanggaal 3 Nopember 2009 perihalDeviden Tahun 20072008.15.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.

Kutai Timur No. 049/21/IX/2009 tanggal 7September 200913.Notulen Rapat Audensi tentang LangkahlangkahPenyelamatan Aset Daerah Kab. Kutai Timur tanggal 30Maret 200914.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.973/276.4/XI/2009 tanggaal 3 Nopember 2009 perihalDeviden Tahun 20072008.15.Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab.

Notulen Rapat Audensi tentang LangkahlangkahPenyelamatan Aset Daerah Kab. Kutai Timur tanggal 30 Maret 2009.14. Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.973/276.4/ X/2009 tanggaal 3 November 2009perihal Deviden Tahun 20072008.15. Surat Kepala Dinas Pendapatan Kab. Kutai Timur No.979/276.4/ XI/2009 tanggaal 1 Februari 2010 perihalDeviden Tahun 20072008.16.Daftar Aset Kepemilikan alat dan Mobil OperasionalPT.

dan Tergugat II menyatakan bahwa BupatiTobasa tidak benar ditetapkan sebagai tersangka dan yang menjadikan BupatiTobasa sebagai tersangka sudah dipindahkan, kemudian oleh karena saksimempertanyakan hal tersebut lalu Tergugat Il berkata kepada saya apabilasaudara membuat keributan tolong supaya meninggalkan Partai Demokrat ;Bahwa Tergugat selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten TobaSamosir sudah ditetapbkan sebagai tersangka dan pada bulan April 2013dilakukan audensi dengan DPD Partai Demokrat

Trisakti, bertempatkedudukan di Jakarta, diberi tanda dengan P 11 ;13 Foto copy Akta Notaris Sutjipto, SH, Akta No. 152, tertanggal 31Januari 1991, tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah YayasanTrisakti, diberi tanda dengan P 12;1415 Foto copy Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2, tanggal6 Januari 2006, tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisaktisesuai dengan Akta No. 22, tanggal O7 September 2005, yang dibuatoleh Notaris Sutjipto, SH, diberi tanda dengan P 13;16 Foto copy Laporan Audensi

Tarmidjan membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas tindak pidanaPenipuan dan atau Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh DirekturKeuangan dan Direktur Usaha sehubungan dengan Jamsostek (P101) (buktiterlampir) yang berakibat adanya penggantian Direktur Utama yang baru,sehingga Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia(DPPGRASHI) segera mengirim surat Audensi pada tanggal 10 Maret 2009(P102) (bukti terlampir) dan untuk menyelesaikan pembayaran hakhakpekerja yang belum diberikan

dan Gunung, buktiTIV, V, VI, Vil, Vill, IX dan X138, sesuai dengan aslinya ;Surat Undangan Nomor 197/6.31.74.300/Set P2T/MRT/XI/15 tanggal 9November 2015 Acara Musyawarah harga ganti rugi bidang tanah yangterkena pembebasan Lahan MRT Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak Barat,Pondok Pinang, Gandaria Selatan, Cipete selatan, Pulo dan Gunung, buktiTIV, V, VI, Vil, Vill, KX dan X14, sesuai dengan aslinya ;Undangan Nomor 237/6.31.74.300/Set P2T/MRT/X1V2015 tanggal 30November 2015 tentang Acara Menerima Audensi

Warga berkaitan denganpembangunan MRT di Kelurahan Gandaria Selatan, bukti TIV, V, VI, VIL VIL,IX dan X15, sesuai dengan aslinya ;Surat Undangan Nomor 238/6.31.74.300/Set P2T/MRT/ XIV2015 tanggal 30November 2015 tentang Audensi warga berkaitan dengan pembangunan MRTKelurahan Gandaria selatan, bukti TIV, V, VI, VIl, VIL KX dan X16, sesuaidengan aslinya ;Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum KotaAdministrasi Jakarta Selatan Nomor 384/6.31.300/Set P2T/MRT/XI/2015tanggal 30 Desember