buah sumbu;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumdan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksisaksi dipersidangan, dan khusus terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket kecil NarkotikaGolongan I jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,4 (nolkoma empat) gram telah pula ditetapkan statusnya untuk kepentingan pembuktianperkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Punjung selaku Penuntut Umum melaluiSurat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika Nomor : B935/N.3.24/Epp.3/12/2014tertanggal 31 Desember 2014 sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 91UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga barangbarangbukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini; Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014, Terdakwa ditelepon olehIn Awek yang saat itu berada di kamar Tulip nomor 1 Hotel Fajar Utama untukmembeli sabusabu untuk digunakan bersamasama;Bahwa Terdakwa kemudian menemui In Awek

dalampasal 227ayat(1)HIR,pasal 261(1)RBG atau pasal 720Rv yang menjelaskanmenyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkaratersebut khususnya hutang piutang yang ditimbulkan oleh Wanprestasi yangbertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Para Tergugatselama proses persidangan berlangsung,sehingga pada saat putusandilaksanakan,pelunasan pembayaran hutang/kevaejiban hutang atau gantirugi yang dituntut oleh Penggugat dapat terpenuhi dengan jalan menjualsecara lelang barang

sitaan tersebut;8.

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis HakimHalaman 37 dari 40 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Simberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika

huruf e menyebutkan (kutipan)agar lebin dulu dilakukan penyitaan atas bendabenda bergerak danbaru diteruskan kepada bendabenda tetap jika menurut perkiraan nilalbendabenda bergerak itu tidak mencukupi.Dalam gugatan ini telah sangat jelas, (i) gugatan Penggugat yang tidakmenyebutkan dan menerangkan dengan jelas alasan mengajukan SitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang menunjukan bahwa Tergugat memilikiHalaman 36 dari 53 putusan perdata Nomor 149/PDT/2021/PT BDG95.itikad tidak baik dengan menjauhkan barang

sitaan baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak dan (il) permohonan Penggugat dalam SitaJaminan yang telah melampaui kerugian materil dan imateril Gugatanperkara a quo sangatlah tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimanadimaksud dalam SEMA No.5/1975.Oleh karena itu, Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)Penggugat yang tidak menjelaskan secara sah dan valid Permohonan SitaJaminan (Conservatoir Beslag) tidak memenuhi unsur hukum untukmengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untukmenangguhkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahananterhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paketnarkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram dan 2 (dua) lintingnarkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,88 gram, dari fakta hukum yangterungkap di persidangan telah terbukti sebagai Narkotika Golongan ,berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika yang dikeluarkanoleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telahditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana dipersidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan,teknologi serta pendidikan dan pelatinan), barang bukti tersebut setelahdigunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik masih tersisa 0,039 gramkristal Metamfetamina dan 0,346 gram ganja, sesuai permintaan PenuntutHal 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 195

Kupang pada tanggal14 Desember 1953 dengan jenis kelamin Lakilaki; warga negaraIndonesia, tinggal di Komplek Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi NTTJalan WZ Yohanes Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang,pemeluk agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS KejaksaanRI, pendidikan terakhir Sarjana Hukum (S1), pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa terdakwa pensiun dari PNS pada tanggal 1 Januari 2016;Bahwa terdakwa selama menjabat sebagai PNS pernah terlibat danberhubungan dengan barang

sitaan / aset PT Sagared, karena terdakwayang pertama kali menemukan barang sitaan tersebut dan terdakwayang melaporkan ke Kejaksaan Negeri jakarta selatan;Bahwa terdakwa kenal dengan saksi OCTAVIANUS EDWAR NAWI,karena saksi sering datang bermain di rumah terdakwa;Bahwa terdakwa pada tahun 2015 mengetahui bahwa kondisi gedngpabrik PT Sagared yang ada di takari telah dibobol orang pada saatterdakwa dan saksi GASPER KASE pergi ke Lokasi Pabrik PT.

Sagared;Bahwa terdakwa berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan PAULUSWATANG untuk dapat membeli gunung batu dan aset PT Sagared yangmerupakan barang sitaan /barang milik negara;Bahwa terdakwa meminta PAULUS WATANG untuk membongkar danmengangkut barangbarang milik PT. Sagared di Takari;Bahwa terdakwa yang menghadirkan PAULUS WATANG untuk membeliaset PT. Sagaret yang salah satunya adalah gunung batu yang ada diKab.

Putra Leo Santosa;Acara Penjualan Barang Sitaan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018;berlaku dan setelah diperlihatkan kepada SaksiSaksi dan Terdakwa dipersidangansemuanya telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapatBarang bukti tersebut diatas telah disita Ssesuai peraturan hukum yangditerima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa benar KM.

Dalam konteks inimengandung pengertian yang bias dan membingungkan disatu sisiJudex Facti Tingkat Banding menetapkan ke34 barang sitaan adalahmilik Termohon Kasasi/Pembanding/Pembantah, tetapi di sisi lainya,berdasarkan putusan angka 5 (lima) Judex Facti Tingkat Banding hanyamemerintahkan untuk mengangkat 7 (tujuh) unit barang yang tersita saja;Bahwa dengan demikian jelas Judex Facti Tingkat Banding telah lalai,tidak cermat dan tidak mengetahui tentang objek bantahan yangsebenarbenarnya dalam perkara

2004 bahwa pengertian danpenerapan sita jaminan adalah menyita milik Tergugat untuk menjaminpembayaran utang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1)Rbg atau Pasal 720 Rv: Menyita barang Debitor selama belum dijatuhkan putusan dalamperkara tersebut; Tujuannya agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Tergugatselama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusandilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugatdapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang

sitaan;.

Bahwa, selanjutnya Tergugat II Intervensi juga telah menerbitkan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan terhadap tanah SHGB Nomor 181/Wanaherang dimaksud..

PENGGUGAT tidakmelakukan wanprestasi jelas adalah pernyataan yang tidak memiliki dasar / mengadaadasehingga sudah sepatutnya dan sepantasnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara Bantahan dan Perlawanan a quo menolak Bantahan dan Perlawanan PARAPENGGUGAT.Bahwa Lelang Eksekusi terhadap Obyek Sengketa juga telah dilakukan dengan PerantaraanKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan ketentuan Pasal 200ayat (1) HIR/Pasal 215 ayat (1) RBG, yang menyebutkan penjualan barang

sitaan dilakukandengan perantaraan Kantor Lelang dan menurut Pasal 1 angka 4 Kep.

Kekhususan itu,terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukanpenggugat atas barang itu :e hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan oranglain (Tergugat) ;e barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan ;e permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agardikembalikan kepadanya.Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, permohonan revindicatoirbeslag harus ditolak, karena objek yang dimohonkan adalah bendatidak bergerak.2.

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

(Rv. 507; IR. 199.)Pasal 215.penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau tergantung dari keadaanatas pertimbangan ketua atau jaksa yang dikuasakan oleh orang yang melakukan penyitaanataupun oleh orang lain yang dipandang cakap dan dapat dipercaya oleh ketua atau jaksa yangdikuasakan itu, yang bertempat tinggal di tempat penjualan akan dilakukan atau di dekat tempat itu.Penjualan dilakukan menurut syaratsyarat biasa secara umum dan diberikan kepada yangmenawar dengan harga

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kKepentingan pendidikan danpelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdinubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelahn menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajid menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 TahunHalaman 44 dari 48 Putusan Nomor : 1124/Pid.Sus/2018/PN.

Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN PlwMenimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkanSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, maka pada saat itu jugapenyidikan yang dilakukan penyidik menjadi berhenti, dan dalam tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segeradikembalikan;Bahwa dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidanamenyatakan :dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapatcukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana ataupenyidikan

Halaman 42 dari 46Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkanPasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMajelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampasuntuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi

ALAMSYAH, dengan pidana penjaramasingmasing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka terdakwaditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,.Menetapkan Status barang sitaan (Barang bukti) berupa :a. 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan nama perangkat V2043warna hijau tosca dan didalamnya berisi sebuah sim card denganNomor : 082287649327Dikembalikan kepada terdakwa Irwanto Pg Si Irb. 1 (Satu) unit handphone merk Oppo dengan nama perangkat Oppo Adswarna hitam dan didalamnya berisi sebuah