. , Nomor112/600.014/64.71/1/2018 , tanggal 24 Januari 2018 , Sesuai dengan surat KuasaKhusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapantanggal O7 Pebruari 2018 , dibawah Nomor : 29/II/KI/Pdt/2018/PN.Bpp.,sedang untuk Tergugat IV hadir Kuasanya, yang bernama : Frederick AlexanderRompies dan Adi Setyo Wibowo , sebagaimana telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Maret 2018 , dibawahNomor : 49/II/KI/PDT/2018/PN.Bpp.

beli tanahdimaksud, yang mana telah ditumbuhi tanaman kelapa sawit dan pinangMenimbang, bahwa terhadap buktibukti surat dimaksud telahdinazegelen dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukan surat aslinyadalam persidangan perkara a quo, kecuali bukti surat bertanda T.4.04 berupafotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukan aslinya dalam persidangan, akantetapi masih dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo sepanjangdidukung oleh alatalat bukti yang lain sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor112

Meskipun demikianternyata Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT GSS) tetap sajamengajukan gugatan konvensi a quo dengan iktikad dan tujuan yangtidak baik sematamata demi menggangu ketentraman dan hak subjektifdari Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi (PT TWU) saja;Bukti nyata bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT GSS)telah mengetahui bahwa lahan tersebut bukanlah miliknya sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sembilangan Nomor112/46/433.401.13/2008 tanggal 8 Desember

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. (4). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan KepalaDesa jo. (5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanPutusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN.

No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 54 dari 61dengan T.IV24, namun sebagian besar dari buktibukti surat yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV hanya berupa fotocopy sedangkan aslinya tidak dapatditunjukkan di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor112 K/ Padt/1996, menyatakan bahwa, surat buktifotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernamaDJEFRI NICO GERUNGAN, S.H dan ANGELBERTHA V.LEIMENA, S.H yang beralamat di Kantor Pertanahan KotaBitung, Jalan Stadion Dua Saudara, Manembonembo AtasBitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor112/ST.71.72/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah registerNomor 136/SK/2018/PN Bit, tanggal 22 Mei 2018.

SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggarispada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdiri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD(Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn.

Nomor112/P Tahun 2012 tentang: (i) pemberhentian anggota KPPU atas namaDr.Ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar,M.S., dan kawankawan (11 orang) (ii)pengangkatan anggota KPPU yang baru atas nama Ir.Muhammad NawirMessi,M.Sc., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara

Sudibyo, masa bulan Agustus 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Peneimaan Surat Nomor112/WPJ.22/KP.0206/MSP21/2005.jenis pajak Pasal 21 sebesarRp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dai Bank Mandiri Advis Debet,tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Setoran Pajak (SSP)Rp214.138.628,00 untuk PPh Pasal 21 gaji karyawan, tanpatanggal., bulan Oktober 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pembeitahuan (SPT) MasaPPh Pasal 21 dan

RATMAINDRA SYAHPUTRA (Penggugat) setelah ditelilti dan diklarifikasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih karena Penggugattidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf i Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri No.65 Tahun 2017) joPasal 21 huruf h Perda 5 Tahun 2018 !

No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 54 dari 61dengan T.IV24, namun sebagian besar dari buktibukti surat yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV hanya berupa fotocopy sedangkan aslinya tidak dapatditunjukkan di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 k/ Pdt/1985 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor112 K/ Pdt/1996, menyatakan bahwa, surat buktifotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan

Nomor112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);Menimbang, bahwa bukti surat berupa printout atau tulisan elektroniksebagaimana diajukan oleh para pihak, tidak diatur dalam HIR danKUHPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang adadalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, maka alat bukti berupa printout, atau tulisan elektroniktersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat

Dalamgugatan yang baru, tanah tersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri Nomor112/1966/Pdt/PN Tjn, dengan dalil hukum bahwa tanah tersebut adalah hasiljual beli antara Penggugat dengan Tergugat I:Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari olehposita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karenaHalaman 52 dari 57 hal. Put.

Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh selaku Ketua Majelis dengan ADI DACHROWI.SA,SH.MH dan HJ.LELIWATY, SH.MH. masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2015 Nomor112/Pen.Pdt/2015/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 04 Nopember 2015 diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim

atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut , secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau2orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lainsebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pemegang Kas/Bendaharawan Pengeluaran padaSekretariat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor112

ancaman minimalnya, apalagi ancaman minimal 5 (lima) tahunsebagaimana dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yangmempermasalahkan mengenai status Supadi (Tergugat II Intervensi) yangpernah menjadi Terdakwa dalam perkara pemalsuan surat, dan tindak pidanatersebut dikenai ancaman hukuman minimal 5 tahun menjadi tidak berdasar danberalasan hukum;Menimbang, bahwa terkait dengan ancaman sanksi pidana tersebutdihubungkan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

BankCentral Asia, Tok tidak akan menanda tangani Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.

Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalamAkta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHalaman 51 dari 262 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Utr.Hak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.

Gold Kirin sebagaimana disebutkan didalam Akta Jaminan Fidusia Nomor112 tertanggal 29 April 2014 terbitan Notaris SATRIAAMIPUTERA, A, S.E.,S.H., M.H., M.Kn. yang selanjutnya didaftarkan di Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia hingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W10.00378009.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Juni 2014 atas namapemberi Fidusia PT. Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica danpenerima Fidusia PT.

HarnoSamarinda2.100.000Surat BuktiNomor 103 tgl 11April 2006 18Muhamad BasirSamarinda2.000.000surat bukti nomor112 tgl 13 April2006 19Drs. H. AbdulRivaiSamarinda2.850.000Surat BuktiNomor 115 tgl 17April 2006 20Syafri, S.Sos,MMSamarinda2.050.000Surat BuktiNomor 120 tgl 17April 2006 21 Sri Semi Samarinda 2.000.000 Surat Bukti Hal. 11 dari 147 hal. Put.

HarnoSamarinda2.100.000Surat BuktiNomor 103 tgl 11April 2006 18Muhamad BasirSamarinda2.000.000surat bukti nomor112 tgl 13 April2006 19Drs. H. AbdulRivaiSamarinda2.850.000Surat BuktiNomor 115 tgl 17April 2006 20Syafri, S.Sos,MMSamarinda2.050.000Surat BuktiNomor 120 tgl 17April 2006 21Sri SemiSamarinda2.000.000Surat BuktiNomor 174 tgl 01Mei 2006 22Albuddin NoorSamarinda2.050.000Surat BuktiNomor 184 tgl 02Mei 2006 23Iwan Setiawan,SHSamarinda6.050.000Surat BuktiNomor 222 tgl 15Mei 2006 24Drs. H.

Bg, bukti tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksiatau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebutbernilai sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Nikah merupakanakta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1angka 23 jo.

Bg, bukti tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh keterangan saksiatau alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung nomor112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebutbernilai sebagai bukti permulaan (begin van bewijs);Menimbang, bahwa bukti T.20, 1.27, T.37 dan T.46 yang diajukanTergugat berupa hasil cetak digital, telah diberi meterai cukup memenuhiketentuan Pasal 3 ayat (1) jo.

Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan Bupati/Walikotamenetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusanBupati/Walikota,4.