danTerdakwa EDI YUSMIANTO menjawab : Ya sudah serahkan ke saya sini88kemudian sisa uang tersebut oleh LUTHFI AHMAD diserahkan kepada Terdakwa EDIYUSMIANTO dengan cara diletakan diatas meja ruang tamu dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO, sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDIYUSMIANTO total sebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)yaitu total dana hasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluhsembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

Banjarnegara .Bahwa ketika dana pungutan Jitut Jides sudah terkunpul dari 8 kecamatan, saksidihubungi oleh AZIZ NURDIN yang menjelaskan meminta uang sebesar Rp.200.000.000, atas perintah Terdakwa EDI YUSMIANTO untuk pengadaan komputer.Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO atas permintaanAZIZ tersebut dan memang benar Terdakwa EDI YUSMIANTO meminta supaya saksimenyerahkan sebagian uang hasil pungutan Jitut Jides kepada AZIZ163Bahwa saksi mengajak PRIYO RAHARJO untuk menyerahkan

diminta untuk dibawa terlebih dahulu karena belum lengkap.Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13 Kecamatandi Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yang belum menyerahkan, saksibersama PRIYO RAHARJO telah menyerahkan seluruh uang hasil pungutan darikelompok tani dengan cara dibungkus dalam kandi dirumah Terdakwa EDIYUSMIANTO.Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tersebut sambil mengatakan kepada TerdakwaEDI YUSMIANTO: Pak ini dana potongan ucapan terima kasih

Rakit,Bahwa saksi tidak sempat menghitung berapa total dana pungutan yang saksi terimadan saksi serahkan kepada Terdakwa EDI YUSMIANTO.Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat beberapa kelompok tani yang belum menyetorkepada saksi telah menyerahkan uang pungutan tersebut secara langsung kepadaTerdakwa EDI YUSMIANTO seperti Kepala Desa Rejasari Kecamatan Banjarmangudan sebagian lagi diwilayah Wanadadi yang akan diambil PPL Rakit.Bahwa atas pelaksanaan pemungutan tersebut saksi tidak menerima upah atau

Rakit,dengan cara dibungkus dalam plastik kandi diletakan diatas meja ruang tamu dirumahTerdakwa EDI YUSMIANTO, sedangkan sisa dana pungutan dari kelompok taniyang belum menyetorkan diterima langsung oleh Terdakwa EDI .YUSMIANTO,sehingga dana hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa EDI YUSMIANTO totalsebesar Rp. 625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu total danahasil pungutan sebesar Rp. 659.000.000, (enam ratus lima puluh sembilan jutarupiah) dikurangi sebesar Rp. 34.000.000

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas JasaKeuangan sebagaimana teerakhir telah diubah dengan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan POJKPungutan) telah mengatur:Pasal 9 ayat (2):Pembayaran pungutan dilakukan paling lambat tanggal 15 Juniuntuk

pembayaran atas kewajiban periode satu tahun, yaitu mulaitanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun beralan.Pasal 13Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangkawaktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktupembayaran Pungutan, OJK menetapkan kewajiban tersebutsebagai Pungutan yang dikategorikan macet, OJK menyerahkanpenagihan atas Pungutan tersebut kepada Panitia Urusan PiutangNegara, dan pembayaran atas Pungutan dilakukan melalui PanitiaUrusan Piutang Negara

Bahwa terkait dengan penyerahan penagihan pungutan kepadaPanitia Urusan Piutang Negara oleh Tergugat telah juga diaturdalam Pasal 16 PP Pungutan;6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tergugat,Penggugat juga tidak melakukan pembayaran pungutan tahun 2018Halaman 53 dari 101 halaman Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN.

);: Surat Pit.Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang PasarModal Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S779/PM.223/2017 tanggal 25 Oktober 2017 Hal : TeguranKedua atas Kewajiban Pungutan Biaya Tahunan 2017,(foto kopi Sesuai dengan aslinya);Surat Keterangan pelunasan tagihan pungutan tahun2016 s.d.tahun 2017 atas nama Yualita Widyadhari dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang JakartaIll (dhi.

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, menyebutkan bahwa:Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesualjangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet oleh OJK, OJKmenyerahkan penagihan atas pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat

1005/Pid.B/2012/PN.Dps.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasadilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : INYOMAN MONATempat lahir : KarangasemUmur/tanggal lahir : 54 tahun/ tahun 1958Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pungutan

pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwamohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : DAKWAAN ;KESATU ; Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu dua belasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan

penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtudan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah danuangnya diambil oleh bandar ; e Bahwa terdakwa mendapat imbalan presentase sebasar 15 % (lima belas persen)dan omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan berkisarRp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) sanpai dengan Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah) ; e Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agusus 2012 sekitar jam 16.00 wita di rumahterdakwa di Jalan Pungutan

Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; ATAU4KEDUA : Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012,atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu duabelasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan No. 11 Sanur, Denpasar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanDenpasar, tanpa mendapat ijin dengan

Bahwa terdakwa ditangkap Polisi hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekitar jam16.00 wita bertempat di rumah saya di Jalan Pungutan No. 11 Sanur Denpasarkarena waktu itu terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel atas nama I Nyoman Sugiarta ;Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telahditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bendel kupon putih berisi nomor togel,1 (satu) bendel patio, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) lembar teysen dan uangRp. 1.122.000. ; Bahwa sekitar

Bahwa Perjanjian Kredit tersebut berbentuk Kredit Jangka Panjang selama10 tahun (120 bulan) terhitung mulai Tanggal 11 Oktober 2013 sampaidengan jatuh tempo Tanggal 11 Oktober 2023.10.Bahwa sebagai imbalannya, Penggugat wajib membayar bunga sebesar12,5 % per tahun dengan besaran cicilan pinjaman pokok tambah bunga perbulan sebesar Rp. 2.049.266,00 sen sesuai isi perjanjian.11.Bahwa di luar halhal tersebut di atas, Tergugat ternyata telah melakukanbeberapa pungutan terhadap Penggugatberupa:pungutan

Provisi sebesar Rp. 210.000,00 sen (dua ratus sepuluh ribu)pungutan Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200,00 sen (lima jutadua ratus sembilan belas ribu dua ratus).pungutan Biaya Administrasi Angsuran per bulan sebesar Rp.1.077.401,00 sen (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empatratus satu).Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen (Sembilan juta limaratus lima puluh ribu delapan ratus).12.Bahwa adanya pungutanpungutan tersebut maka Penggugat hanyamenerima pinjaman sebesar Rp. 125.020.000,00

sen tersebut Penggugat kira merupakan simpanan wajibanggota sebagaimana lazimnya suatu koperasi.Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen tersebut Penggugatkira akan dilakukan oleh Tergugat dan buktinya akan diberikan ataudiperlihatkan kepada Penggugat.14.Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat mulai merasa curiga, apabilasemua pungutan tersebut adalah pungutan liar, oleh karena Penggugat tidakpernah mengisi Buku Daftar Anggota pada Tergugat dan Penggugat tidakpernah terima bukti Simpanan

Pokok dan Simpanan Wajib sebagai anggotaserta tidak pernah menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan tanpa adapenjelasan apapun tentang maksud dan tujuan dari pungutan Provisimaupun adanya bukti Asuransi Jiwa Kredit atas nama Penggugat.15.Bahwa oleh karena adanya rasa curiga tersebut, maka Penggugatmelakukan perhitungan sendiri, yakni besaran cicilan adalah Rp.2.049.266,00 sen per bulan tambah pungutan Biaya Administrasi AngsuranHal 4 dari 21 hal Put.No.44/Pdt.G/2017/PN.Atbsebesar Rp. 1.077.401,00

URAIAN JUMLAH1 Pungutan Provisi Rp. 210.000,002 Pungutan Administrasi Pinjaman Rp. 5.219.200,003 Asuransisi Jiwa Kredit Rp. 9.550.800,00 4 Cicilan + Biaya Administrasi Angsuran = Rp. 146.953.349,00Rp. 3.126.667,00 x 47 bulan 5 Pelunasan Lepas (Lunas) Rp. 128.473.071 ,00 JUMLAH TOTAL Rp. 290.406.420,00 18.Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat tersebut telah sangatmerugikan Penggugat, yang mana telah ternyata dari disparitas uang yangPenggugat peroleh dari Tergugat sebesar Rp. 140.000.000,00 sendibandingkan

Suwigno menyerahkan uang pungutan PNBP kepada saksi setiapminggunya disertai dengan daftar jumlah calon jemaah yang di vaksin, yangmelakukan pendaftaran dan yang melakukan pemeriksaan, namun hanya ditulis dalamselembar kertas dan tidak dalam bentuk yang resmi ;Bahwa dari pungutan vaksin kepada calon jemaah tersebut yang saksi terima hanyauntuk setoran PNBP dan yang menyerahkan adalah Dr.

jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (ima ratus lima belas juta sembilan ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selaku BendaharaPNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000, (dua ratus delapanbelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).=> Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

PBR74pengujian lapangan, analisis dokumen, permintaan keterangan kepada pihakpihak terkait ;Bahwa yang di audit di KKP Kelas II Pekanbaru yaitu indikasi pungutan lebihterhadap kegiatan vaksinansi meningitis jemaah umroh tahun 2011 ;Bahwa setelah dilakukan audit terhadap indikasi pungutan lebih atas kegiatanvaksinasi meningitis jemaah umroh tahun 2011, ditemukan buktibuktikebenaran terdapatnya pungutan uang pelayanan vaksinasi meningitis yangmelebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu lima ratus

delapan puluhsembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesar Rp.515.990.000, (lima ratus limabelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selaku BendaharaPNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000, (dua ratus delapanbelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).= Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

Suwignyomemungut pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diserahkanke bendahara penerimaan Ary Danil untuk disetorkan ke kas Negarasedangkan pungutan di luar PNBP saksi tidak mengetahui ;e Bahwa sekarang harga vaksin tahun 2014 adalah sebesar Rp.330.000 ;e Bahwa saksi mengetahui tarif yang dipungut dari jamaah, masih ada sisanyatermasuk penyisihan sebesar Rp.50.000,/pasien yang pegang oleh Sdr.

Bahwa saksi telah menyetor mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulanMei 2018 atau 10 kali dengan jumlah sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan jutarupiah) Bahwa saksi tidak berkeberatan dengan penyisihan hasil pungutan parkirtersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluhribu rupiah) sehari, namun saksimerasa terbebani dengan adanya setoran penyisihan hasil pungutan parkirtersebut karena saksi harus bekerja lebih giat.

Pungutan pemanfaatan parkirb. Pungutan kebersihanc. Pungutan kamar mandid. Pendapatan parkire. Karcis Barang masukf. Karcis listrikg.

Penerimaan Barang Masukm. luran Kebersihann. luran Listrik untuk pedagang pelatarano. luran Airp. luran Karcis Kamar MandiBahwa semua pungutan diatas merupakan sumber pendapatan PD Pasartermasuk pendapatan parkir merupakan salah satu pendapatan dan setiappendapatan tersebut harus diseot kepada PD PasarBahwa khusus untuk perkir PD Pasar berkerjasama dengan PD Parkir dalampengelolaan parkir yaitu PD Parkir menyedia karcis parkir sedangkan PD Pasaryang memungut parkir dan hasil pungutan parkir tersebut

Selanjutnya PD Pasar akan memberikan sesuai dengan yangdimintaSetelah melakukan pungutan parkir pihak PD Pasar akan melaporkanseberapa banyak karcis yang sudah terpakai atau digunakan, dari jumlahkarcis yang terpakali atau digunakan tersebut pihak PD Parkir akan mendapatbagian sebanyak 20% dari karcis yang terjual atau yang digunakan.Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPk/2021/PN DpsBahwa PD Parkir tidak melakukan pungutan parkir langusung ke konsumenyang melakukan pungutan langsung ke konsumen

parkir setiap hari setelahHalaman 46 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPk/2021/PN Dpsselesai saksi Ketut Arianta melakukan pungutan parkir di unit pasarKumbasariBahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Sdr.

Bahwa rumusan antara pajak dan bukan pajak (baca PNBP) memilikinilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitu pungutan kepadamasyarakat untuk Negara dalam menjalankan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki arti yang berbeda, dimana Pajaktidak memiliki prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk,sedangkan pungutan lainnya diantaranya berupa Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) pada hakekatnya merupakan pungutan selainpajak yang berasal dari berbagai pungutan yang dikelola olehkementerian

Dari rumusan dalamterminologi tersebut terkandung makna bahwa (1) Penggantian NilaiTegakan (PNT) adalah pungutan selain PSDH dan DR yang dalamteori pemungutan boleh dipungut berupa opsenten (pungutantambahan) yaitu atas objek hasil hutan kayu tersebut terdapatkekurangan dalam besarnya satuan yang telah ditetapbkan menurutperaturan perundangundangan yang seharusnya dapat dipungut.Dalam sisi yang lain.

Bahwa Penggugat atas Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telah disetor ke kas Negara sejumlah Rp. 15.137.515.695,00 (lima belas milyarseratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilanpuluh lima rupiah) atas pembayaran PNT dari tahun 2014 2015, denganrincian sebagai berikut:a.Pembayaran PNT atas nama IUPHHKHTI PT.

Bahwa akibat perouatan Tergugat yang telah menerbitkan dan11.12.13.memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum, dan Tergugat Ilserta Tergugatlll yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP(Pendapatan Negara Bukan Pajak) tanoa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat telah mengalamikerugian yaitu terpaksa melakukan pembayaran Pungutan Penggantian NilaiTegakan yang disetorkan ke rekening

PNBP tanpa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkandan memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum dan Tergugat Ilserta Turut Tergugat yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP tanpamelakukan analisa hukum terhadap dasar hukum pungutan PNBP dimaksud yangdapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat telahmengalami

Priodigdo Aulad 2 =ae3Coa Co>yySs Sty >=<2.9 TERJADI PRAKTEK TEBANG PILIH DALAM MENJATUHKAN* a)b)= SANKSI/HUKUMAN &SSBahwa perkara dugaan pungutany ar seleksi Calon PrajaIPDN tahun 2016 bermulay dar adanya laporan terkaitadanya praktek dugaan pungutan dalam seleksi Calon PrajaIPDN tahun 2016 yang dilakukan oleh Saudara/SaudariOktavina uiImAaL. yang dibuktikan dengan adanyabuktitransfer kepada.

Baharuddin Pabba, M.Siy hanya diperiksa sabagai sake saja dan masih terus bekerjaSs sebagai PNS bahkan in yeridapat kenaikan jabatan;Sy 1) Bahwa berdasarkah uraian tersebut diatas, jelas terbuktior telah terjadi Piaktok Tebang Pilin dalam menjatuhkan sanksiterkait degen pungutan liar dalam seleksi calon Praja IPDNtanUpyed 16, sehingga berdampak pada kesalahan Terqugatgaan penjatuhan sanksi kepada ssYY Him. 18 dari 59 Him. Put.

BaharuddinPabba, M.si tanggal 28 Maret 2019 secara garis besarmenerangkan ketidak tripatan Penggugat dalam6 praktek dugaan Pungutan Her terhadap CalonYS Praja IPDN Tahun 2016.aS g. Bahwa hal tersebutkemudian diperkuat dengan terbitnyaSs Surat dari Ispektorat Jenderal Kementerian Dalam >ie Negeri Re lik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Ssaw Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplins Sdr.

Bahwa perkara dugaan pungutan liar seleksi Calon Praja< IPDN tahun 2016 bermula dari adanya laporain terkaitsv , y .> adanya praktek dugaan pungutan liardalam seleksiCalon Praja IPDN tahun 2016 yang dilakukan olehSaudara/Saudari Oktavina Jitmau yang dibuktikandengan adanya bukti transfer kepada Saudara YadiyY Jayadi sebesar Rp 390.027:000,00 (tiga ratus sembilan ouluh juta rupiah); Ss&Y b.

Bahwa prdesarka alan tersebut diatas, jelas terbuktiSe telah terjadi Pagktek Tebang Pilih dalam menjatuhkan4sanksi terkait dengan pungutan liar dalam seleksi calon iS%,= Praja .

Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148(seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah MenengahPertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah; Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukanpemotongan/ pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan di lapanganberawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappangterkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% sampai dengan 3% darinilai Dana Alokasi Knusus (DAK) yang diterima oleh

,M.Si. bin Lambu, maka terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menulis kode 2/3 dengan menggunakanpensil di halaman pertama bagian atas catatan rekapan penerimaanpemotongan/ pungutan yang artinya dua atau tiga persen; Bahwa terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima setoranuang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 daripara kepala sekolah penerima DAK tersebut langsung dari para kepalasekolah pada saat pelaksanaan sosialisasi terakhir terkait evaluasipelaksanaan kegiatan

,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tigapersen);Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 4/PIDTPK/2021/PT MKS Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupunterdakwa II Ahmad, S.Pd.

,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3%(tigapersen); Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupunterdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu sering menanyakan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait jumlah uang yang sudahditerima/penyetoran dari para Kepala Sekolah.

ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan terdakwa Neldayanti,S.Pd. binti Sahrisal dan bertanya kepada terdakwa Neldayanti, S.Pd.binti Sahrisal menyampaikan: bahwa benar ada setoran sebesarmaksimal 3% (tiga persen) sesuai perintah pimpinan karena Terdakwa Ilpernah mengarahkan dan menyampaikan kepada terdakwa Neldayanti,S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tiga persen); Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H.

dana sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.2 : Surat Pernyataan saudara Parwo tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.3 : Surat Pernyataan saudara Suwoyo tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah

) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.4 : Surat Pernyataan saudara Suwardi tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.5 : Surat Pernyataan saudara Satino tentangkebenaran adanya pungutan dana sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehHal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor :1/G/

2011/PTUN BLPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T6.6 : Surat Pernyataan saudara Imam Syafeitentang kebenaran adanya pungutan dana sebesarRp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) olehPenggugat untuk pelepasan Register 38tertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T7.1 : Surat Pernyataan saudara Fatah Yasintentang kebenaran tidak pernah menerima uangTunjangan Penghasilan Kepala Desa danPerangkat Desa (TPKPD), dan Tidak

/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada. setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.2 : Surat Pernyataan saudara Tabroni yangisinya menerangkan dan membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.3 : Surat Pernyataan saudara Siswanto yangisinya menerangkan dan

membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada. setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);T8.4 : Surat Pernyataan saudara Anwar yangisinya menerangkan dan membenarkan tentangadanya Pungutan/penarikan uang sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada setiapwarga yang menerima bantuan kompor gastertanggal 7 Oktober 2010 (fotocopy sesuaidengan aslinya);Bukti T9.1 : Surat Nota Dinas dari

pungutan tersebut karena atas ide atau gagasanterdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum , APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa , denganpengelola terdakwa H.

Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 dan TA.2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan asli Desayang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikat tersebutdigunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa, denganpengelola terdakwa H.

Indramayu.Bahwa uang pungutan Sertifikat hak atas tanah kategori V (Prona)tersebut tidak dimasukan ke Buku Kas Umum, APBDes TA. 2016 danTA. 2017 baik awal maupun perubahan sebagai pendapatan aslliDesa yang syah, dan sepengetahua saksi uang pungutan sertifikattersebut digunakan sebagian untuk pembangunan kantor Desa,dengan pengelola terdakwa H.

Purnomo tidak menyerahkan seluruhjumlah uang pungutan PPh 21 kepada Terdakwa tetapi terlebin dahuludipotong sebesar kurang lebih 20% dari jumlah yang akan disetorkan.Kemudian uang pungutan Pajak PPh 21 sebesar 80% beserta bukti SSPHal. 22 dari 71 hal. Put.

Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri Irianiselanjutnya tidak disetorkan kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos akantetapi uang pungutan PPh 21 beserta bukti SSP tersebut diserahkan kepadaTerdakwa di Gudang Sudin Olahraga maupun di tempat parkir KantorWalikota Jakarta Selatan.

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri Iriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

Kemudian Herlanalias Herlan Gani menyetujui dimana penyetoran pertama kali dilakukanBudi Sri lriani bersama kepada Purnomo dan waktu selanjutnya Budi Srilriani yang menyerahkan uang pungutan PPh 21 dimana sebelumnya uangpungutan PPh 21 telah dipotong sebesar 5% oleh Budi Sri lriani sesuaikesepakatan dengan Purnomo, Penyerahan uang pungutan PPh 21dilakukan secara tunai beserta Surat Setoran Pajak yang telah dipersiapkanBudi Sri Iriani ;Purnomo setelah menerima uang pungutan PPh 21 dari Budi Sri lrianiselanjutnya

Dan setelah pengunjungtersebut membayar barulah para terdakwa mengijinkanmereka untuk masuk;Bahwa, saksi melihat uang yang terkumpul oleh laludihitung oleh para terdakwa kemudian dibagibagi, danTerdakwa Drajat menyerahkan uang hasil pungutan daripengunjung sebesar Rp.90.000.

(sembilan puluh ribu rupiah)tersebut adalah sebagian uang hasil pungutan daripengunjung setelah loket karcis ditutup pada hari Sabtutanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang diserahkan olehDrajat Indra Tama kepada petugas/ Polisi...Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan di KebunBinatang tersebut;Terdakwa ZUL ASRI Pgl.

PAJOK;e Bahwa, terdakwa melakukan pungutan uang masuk keKebun Binatang dengan tidak menggunakan karcis padahari Minggu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 17.30Wib sampai pukul 19.00 wib di Pintu masuk taman MargaSatwa Budaya Kinantan ( TMSBK ) Bukittinggi;e Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersamaSapriwandi Pgl Sap dan Drajat Indra Tama dan yangmenyuruh untuk melakukan hal tersebut adalah saksi IbenAchsan Adnani yang merupakan Kasi Trantib TMSBK;e Bahwa, pengunjung masih ramai ingin

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebutadalah sebagian uang hasil pungutan dari pengunjungsetelah loket karcis ditutup pada hari Sabtu tanggal 10Agustus 2013 tersebut yang diserahkan oleh Drajat IndraTama kepada petugas Polisi yaitu saksi Syahrial Sunayang sedang melakukan pengamanan di Kebun Binatang/ tersebut...Terdakwa DRAJAT INDRA TAMA Pgl.

(sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagianuang hasil pungutan dari pengunjung setelah loket karcisditutup pada/ hari...hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 tersebut yang terdakwa serahkan kepadapetugas Polisi yaitu saksi Syahrial Suna yang sedang melakukan pengamanan diKebun Binatang tersebut;19Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barangbukti berupa:e Uang sebanyak lebih kurang Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah)e Uang sebanyak lebih kurang Rp. 991.000, (Sembilan ratus

LUTHFIAHMAD/ TERDAKWA untuk melakukan pungutan ataumemungut kepada Kelompok Tani dengan Saksi;Bahwa sdr.

EDI YUSMIANTO, saya diminta untuk dibawaterlebih dahulu karena belum lengkap;e Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13Kecamatan di Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yangbelum menyerahkan, Terdakwa bersama sdr. PRIYO RAHARJO telahmenyerahkan seluruh uang hasil pungutan dari kelompok tani dengancara dibungkus dalam kandi dirumah sdr.

dan setelah uang pungutan terkumpul diserahkan kepada saksi EDIYUSMIANTO.

Atas tugas melakukan pungutan itu, maka PRIYO RAHARJO dan saksiSAIRAN mendapatkan uang imbalan/jasa.

manfaat dana bantuan JitutJides, serta menyerahkan hasil pungutan itu kepada EDI YUSMIANTO.

No. 202 PK/Pid.Sus/2011segel persaksian perolehan tanah tersebut para pemohon dikenakanbiaya tambahan yang jumlahnya bervariasi dan tidak dimasukkandalam pembukuan penerimaan pungutan PRONA TA 2008 atas haltersebut dengan sendirinya penerimaan pungutan PRONA TA 2008yang sebenarnya menjadi lebih dari yang telah tercantum dalampembukuan penerimaan PRONA TA 2008 yang dibuat oleh saksiDJINANGKUNG.e Bahwa total dana hasil penerimaan pungutan dari pemohon sertifikatPRONA TA 2008 tersebut di atas tidak

Sidorejo selain Terdakwadan Saksi DJINANGKUNG tidak pernah mengetahuinya ataupundiberitahu dan bahkan tidak pernah dipertanggungjawabkandihadapan seluruh Panitia melainkan hanya mereka berdua yangtahu baik untuk penerimaan maupun penggunaannya.e Bahwa penggunaan dana hasil pungutan kepada 475 pemohonsertifikat PRONA TA 2008 Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab.

Sidorejo selain Terdakwadan Saksi DJINANGKUNG tidak pernah mengetahuinya ataupundiberitahu dan bahkan tidak pernah dipertanggungjawabkandihadapan seluruh Panitia melainkan hanya mereka berdua yangtahu baik untuk penerimaan maupun penggunaannya ;e Bahwa penggunaan dana hasil pungutan kepada 475 pemohonsertifikat PRONA TA 2008 Ds. Sidorejo, Kec. Pare, Kab.

No. 202 PK/Pid.Sus/20111613) Pengeluaran pemberkasan (Pengadaan suratketerangan beda nama, SK beda luas,Surat Kematian, Surat Kuasa, Surat keterangantidak punya petok D) Rp. 1.425.000,14) Pengeluaran biaya sosialisasi sertifikat PRONAtgl.26042008 Rp. 968.000,e Bahwa penggunaan dana hasil pungutan sebagaimana tersebut diatas yang benar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan wargamasyarakat pemohon sertifikat PRONA TA 2008 Ds. Sidorejo, Kec.Pare, Kab.

Jumlahbiayabiaya tersebut disepakati oleh rapat warga yang ditentukan sebesarRp.200.000, sampai Rp.450.000, tergantung dari kelengkapan syaratmasingmasing permohonan.Dengan demikian sangat jelas apabila besarnya pungutan yang menjadibeban dan tanggung jawab masingmasing Pemohon dalam permohonanProna tahun 2008 ditentukan dan disetujui dalam rapat yang dihadiri olehseluruh komponen masyarakat Desa Sidorejo, dan apabila peserta rapattidak setuju dengan nilai pungutan tersebut, maka dipastikan tidak

Talaud ;Bahwa tindakan pungutan retribusi tambat labuh speedboat dan biayapengurusan izin angkutan laut (speedboat) oleh Terdakwa hanya berdasarkanhasil rapat (Notulen Rapat) Asosiasi pemilik speedboat dan Dinas PerhubunganKabupaten Kepl. Talaud yang bertentangan dengan Perda Nomor 17 Tahun2004, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2009, yangditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepl.

Talaud sebanyak 47 unit terdiri dari :e speedboat besar 240 Pk 3 unit ;e speedboat besar 160 Pk 5 unit ; speedboat besar 120 Pk 1 unit ;e speedboat besar 80 Pk 3 unit ;e speedboat besar 35 Pk 35 unit ;e Bahwa Terdakwa telah melakukan pemungutan retribusi speedboat untuk tahun2008 dan 2009 yaitu sebegai berikut :e Pungutan biaya pengurusan izin angkutan speedboat :Speedboat 240 pk sebanyak Rp 1.200.000,003 unit x Rp400.000,00Hal. 3 dari 21 hal. Put.

Talaud No. 17 Tahun 2004 dan Terdakwajuga memerintahkan pungutan/penagihan retribusi tambat labuh speedboatdengan jumlah tagihan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenKepl.

Talaud ;Bahwa tindakan pungutan retribusi tambat labuh speedboat dan biayapengurusan izin angkutan laut (speedboat) oleh Terdakwa hanya berdasarkanhasil rapat (Notulen Rapat) Asosiasi pemilik speedboat dan Dinas PerhubunganKabupaten Kepl.

untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah daribeberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesarRp. 8.300.000, dari penjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009sebesar Rp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009 sebesar Rp. 2.450.000,(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana penggunaan danatersebut menurut terdakwa telah digunakan sebagaimana mestinya untukpembangunan di Desa

pungutan lain berdasarkan PeraturanDesa Nomor : 145/01 tahun 2009 di mana dalam peraturan desa tersebutdijelaskan bahwa hasil pungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan Desa Tegalglagah daribeberapa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa didapat dana sebesarRp. 8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari penjumlahanpungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp. 5.850.000, (lima jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pungutan Pasar untuktahun

Listrik Tahun2009, dan Pungutan Pasar Tahun 2009 sudah ada personilnya sendiri,mengapa semuanya ditimpakan kepada Terdakwa?

(lima juta delapanratus lima puluh ribu rupiah), serta pungutan pasar berupa kontrakanpasar pada Tahun 2009 sebesar Rp.2.450.000,.

Negara yang ditimbulkan ,dalam pelaksananan pengelolaan Dana ADD Tahun 2009, kelebihan uangpenjualan RASKIN, pungutan uang listrik dan pungutan uang pasarseluruhnya berjumlah Rp.80.630.965,.

Pid.SusTPK/2019/PT PTKBahwa untuk meyakinkan kepada para pemohon untuk menyerahkan uangsebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah tersebut, terdakwamengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Balai Karangan Nomor 6 tahun2017 tentang Kepanitian Kepengurusan Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL) tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani langsung olehterdakwa, dan didalamnya terdapat lampiran besaran honorarium kepanitiankepengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diperolehdari pungutan

diketahui olen Kepala BPNSanggau;Surat Keputusan Kepala Desa Balai Karangan Nomor 6 tahun 2017tentang Kepanitiaan Kepengurusan Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL) tanggal 7 Agustus 2017;Surat pernyataan dari masyarakat Balai Karangan yang menolak denganketetapan kades Balai Karangan;1 (satu) bundle foto copy kwitansi pembayaran dan pengembalian uangpungutan PTSL yang dibuat oleh sdri.IRMINA;1 (satu) bundle kwitansi pembayaran dan pengembalian uang pungutanPTSL;1 (satu) buah buku kas uang pungutan

PTSL warna biru dengan tandatangan;1 (satu) buah buku kas uang pungutan PTSL warna biru tanpa tandatangan (baru);1 (satu) buah buku kas uang pungutan PBB, KK, KTP, SKT dll tahun2014 2016;1 (satu) buah buku kas uang pungutan PBB, KK, KTP, SKT dll tahun2014;397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) buah dokumen persyaratan PTSL;1 (Satu) buah laptop Merk Acer warna hitam;Dikembalikan kepada KANTOR DESA BALAI KARANGAN melalui saksiUTIN UMINTARSIHMenetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp

Balai Karangan Nomor 6 tahun 2017tentang Kepanitiaan Kepengurusan Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL) tanggal 7 Agustus 2017;Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT PTK Surat pernyataan dari masyarakat Balai Karangan yang menolak denganketetapan kades Balai Karangan; 1 (satu) bundle foto copy kwitansi pembayaran dan pengembalian uangpungutan PTSL yang dibuat oleh sdri.IRMINA; 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran dan pengembalian uang pungutanPTSL; 1 (Satu) buah buku kas uang pungutan

PTSL warna biru dengan tandatangan; 1 (satu) buah buku kas uang pungutan PTSL warna biru tanpa tandatangan (baru); 1 (satu) buah buku kas uang pungutan PBB, KK, KTP, SKT dll tahun2014 2016; 1(satu) buah buku kas uang pungutan PBB,KK,KTP, SKT dll tahun 2014; 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) buah dokumen persyaratan PTSL; 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna hitam;Dikembalikan kepada KANTOR DESA BALAI KARANGAN melaluisaksi UTIN UMINTARSIH.6.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R-2 dan R-4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;

HERMAN SETIAWAN BinHADIYO yang telah melakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadappengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;Halaman 1 BANomor 218/Pid.B/2020/PN Bile Bahwa Sdr.

HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO yang telahmelakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapikarcis parkir;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ,maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwasecara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4 denganalasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah

Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan= menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadapHalaman 3 BANomor 75/Pid.C/2021/PN Bilpengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;2. Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa HERMAN SETIAWAN BinHADIYO tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 1 (Satu)bulan;3.

Saiful Anwar Malang, selama Periode Agustus 2005 sampaidengan Mei 2008 terjadi selisih pungutan Jasa Sarana Pada Pelayanan Khusus/ODC diSMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwasendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerahdalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr. Saiful Anwar Malang, sehingga terjadi selisih penerimaan jasa saranapelayanan khusus ODC antara data pasien pada SMF Mata dan penerimaan jasa saranapelayanan medis pada bidang Mobilisasi dana. Pungutan Jasa sarana yang tidakdibayarkan oleh Terdakwa dr.

Saiful Anwar Malang, dan tidakmembayarkan sebagian pungutan jasa sarana ke sub bagian mobilisasi dana maka selamaPeriode Agustus 2005 sampai dengan Mei 2008, terjadi selisih pungutan Jasa Sarana PadaPelayanan Khusus/ODC di SMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkanoleh perbuatan terdakwa sendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugiankeuangan negara/daerah dalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr.

Saiful Anwar Malang sebesarRp. 60.800.000, (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) akibat dari pungutan jasasarana yang tidak dibayarkan juga oleh terdakwa dan para dokter mata lainnya.5.