handphone dengan Merk Nokia type RM908 yang telah dipergunakanuntuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangikejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa finaka perludipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untukmemberantas Narkotika di Negara Repiblik

Tanah bumbuHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Bin2.dan juga waktu transaksi saksi Singgih memilih waktu tengah malamsehingga saksi tidak memperhatikan/mengecek uang tersebut.Bahwa setahu saksi uang Negara Repiblik Indonesia yang telahdipalsukan dan diserahkan oleh saksi Singgih kepada saksi yaitu uangsebanyak Rp.1.200.000, dalam bentuk pecahan Rp 100.000,(seratusribu rupiah), dan pecahan Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) saksiSinggih 2 (dua ) kali melakukan pembelian dalam malam itu

Sehingga tuntutan penuntut umum untuk merampas trukdan stnk perkara a quo sudah sesuai dengan ketentuan per undangundangan, tujuannya agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.Pedoman perampasan untuk negara alat angkut tindak pidana kehutanan(illegal logging) telah diatur oleh Mahkamah Agung Repiblik Indonesiadalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor01/Bua.6/Hs/SP/V/2008 tanggal 16 Mei Tahun 2008 tentang PetunjukPenanganan Perkara

tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) Undang Undang Repiblik

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yakni ; Setiap orang yang dengan sengajadi wilayah pengelolaan perikanan Repiblik Indonesia melakukan usaha perikanandi bidang penangkapan, pembudidayaan, penangangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP dipidana dengan pidana penjara palinglama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, (sati miliarlima ratus juta rupiah);ATAU;KEDUA ;Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo.

BANK MEGA Tbk
Terbanding/Tergugat II : Rida Juwita
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia C.q Kementerian Keuangan Repiblik Indonesia C.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat C.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Bandung
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia C.q Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional C.q Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

YATIM (Alm),terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika GolonganI bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127ayat (1) huruf a Undang Undang Repiblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YASIR SYAM Alias YASTI Bin M.YATIM (Alm) dengan pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapditahan;Menyatakan barang

Pasal 188 Inpres Repiblik Indonesinomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam jo ketentuan Pasal 118HIR,;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat dan Tergugat datang sendiri kepersiangan, Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR joPERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, atasHalaman 54 dari 72 halaman putusan nomor 2004/Pdt.G/2017/PA.Cbnkesepakatan para pihak, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapanperintah

provisi,maka dengan demikian tidak akan dipertimbangkan kembali ataudikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik, buktibukti dankesimpulan para Penggugat di satu sisi.Jawaban, duplik, buktibukti danKesimpulan Tergugat di sisi lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan syaratdan rukun kewarisan telah terpenuhi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum para Penggugatdidukung oleh posita, untuk selanjutnya harus dikabulkan, hal tersebut sesuaiketentuan pasal 174 dan pasal 176 Inpres Repiblik

Danmaka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Repiblik Indonesia Nomor.68/PUU/XII/2015 dalam amar putusan 1,2 dalam frasa Anjuran Tertulis ayat 13pasal (2) huruf a Undangundang nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor4356) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaidalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan industrial melaluimediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk

GedeSuarthawan, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :e 1 (satu) pembungkus rokok Class Mild berisi 1 (satu) sachet plastic berisikanKristal bening dengan berat netto 0,0697 gram diberi nomor barang bukti5887/2017/NNF;e 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti5888/2017/NNF;e 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 5889/2017/NNF ;adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repiblik

berupa :Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN.Bare 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 3,3489 (tigakoma tiga empat delapan sembilan) gram dengan nomor barang bukti5090/2017/NNF;e 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti5093/2017/NNF;e 1 (satu) spoit berisi darah dengan nomor barang bukti 5094/2017/NNF;adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repiblik

apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Aternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 338 KUHP Ataukedua melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Atau Ketiga melanggar PasalPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2Ayat (1) Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara RiNo 78 Tahun 1951 Junto Undang Undang Repiblik

Fotokopi Dokumen identitas sebagai pengganti Paspor, atas namaAnakbin Tergugatditerbitkan oleh Negara Repiblik Singapore tanggal 11Halaman 19 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.CbnMaret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudiandiberi tanda bukti T.5c;6.1. Fotokopi fotofoto Penggugat dengan seorang lakilaki lain. BuktiSurat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda buktiT.6A;6.2.

Kdrplastic berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,059 gramsetelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan (satu) Nomor Urut 8 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas unsur Narkotika Golongan Jenis tanaman telah terpenuhi secara sahdan meyakinkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1)IndangUndang Repiblik

2017, Tgl. 14 Nopember 2017 Turut Tergugat dan Turut Tergugat IItelah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung RIdengan Register perkara Nomor : 219 PK/Pdt/2019, akan tetapi perkaratersebut telah diputus oleh Mahkmah Agung RI pada tingkat PeninjuanKembai pada tgl. 8 Mei 2019 dengan amar Putusan : Menolak PermohonanPeninjauan Kembali dari Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, sehinggamenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan NegeriRuteng dan Putusan Mahkamah Agung Repiblik

Tergugat Il telah mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung RI dengan Register perkaraNomor : 219 PK/Pdt/2019, akan tetapi perkara tersebut telah diputus oleh MahkmahAgung Rl pada tingkat Peninjuan Kembai pada tgl. 8 Mei 2019 dengan amar Putusan :PutusanNomor21/ Pdt.G/ 2019/ PN Rtg Halaman7dari28Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Turut Tergugat dan Turut TergugatIl, sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan NegeriRuteng dan Putusan Mahkamah Agung Repiblik

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang Republik IndonesiaNomor: 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman,Penggugat adalah warga Negara Repiblik Indonesia yang tidakdapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis darikekuasaan yang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamUndangundang.Bahwa Berdasarkan halhal tersebut diatas mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Boyolali berkenan untuk memeriksa dan selanjutnyamenjatuhkan keputusan sebagai berikut :I. PRIMAIR :1.

ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO, tertanggal 31Januari 2007 yang ditujukan Kepada Sekretaris Militer Presiden Repiblik Indonesia,Foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya danbermeterai cukup, (bukti P13) ;Foto copy Surat dari Sekretaris Negara Sekretariat Militer, Nomor : B/63/Setmil/B/2007, tertanggal 12 Maret 2007, yang ditujukan Kepada Ny.

Subsidair :Bahwa dia ASRINAH binti almarhum DEDI pada hari Jumat tanggal 12 April 2019sekira pukul 07.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang tertentu dalambulan April tahun 2018 dari rumah terdakwa di Jalan Jati RT 03 RW 08 KelurahanKarangtalun Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap atau setidaktidaknya dariHalaman 5 dari 36 Putusan Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Clpsuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap telah membawawarga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Repiblik

melakukanpenangkapan ikan telah terbukti dan terpenuhiPutusan Nomor 12/Pid.Prkn 2014/PN.RNI Page 334 Unsur Di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) IndonesiaMenimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 Tentang Perikanan Pasal (5) ayat 1, Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayan ikanmeliputi: Perairan Indonesia, ZEE Indonesia dan sungai, waduk dangenangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaanikan yang potensial di wilayah Repiblik