Ditemukan 468 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-02-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 20/PDT/2014/PTSMDA Tanggal 21 Mei 2014 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Kota Bontang Cq.Dinas Pekerjaan Umum Diwakili Oleh : SUBUR PANGESTUNINGSIH, SH.
Terbanding/Penggugat : RISNA NONA Diwakili Oleh : ROSTAN RAHMAN, SH.MH.
23 — 13
Terbanding/Penggugat : RISNA NONA Diwakili Oleh : ROSTAN RAHMAN, SH.MH.
23 — 13
dalam pertimbangannya antara lain sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Tinggi didalam putusannya telah mengabulkan eksepsidan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan dalilgugatan telah mencampaur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel ; Bahwa Pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak padapendekatan hukum yang sangat kaku (strik law) dan pendapat ini bersifatfoormalistik (formalistic legal thinking
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Putus : 20-01-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/PID/2015 Tanggal 20 Januari 2016 — Dr. HADI SRIWIYANA, M.M VS KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM
126 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soedjai dengan diterbitkannyaSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/138.A/I/2015Ditreskrimum tanggal 16 Januari 2015, telah berjalan sesuai hukum,kebenaran, dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untukmenilai dan mempertimbangkan permohonan Praperadilan ini haruslahpendekatan yang bersikap "Formalistic Legal Thinking" yang merupakansubstansi fundamental Hukum Acara Pidana demi terciptanya kepastianhukum sesuai dengan makna tersurat dalam ketentuan peraturan perundangundangan
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan Hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 29-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 04-05-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 2613/Pdt.G/2016/PA.Bks Tanggal 20 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 10
18 — 10
Akantetapi Pemohon tidak menepati janjinya dan pergi dari rumah, yangakhirnya baru Termohon ketahui dan telusuri bahwa ternyata dari apayang orang tua Termohon curigakan mengarah adanya WIL dari feelingseorang ibu dari 1 minggu sebelum kepergiannya dan sempatmenanyakannya kepada Termohon, akan tetapi Termohon cobayakinkan orang tua untuk selalu positif thinking.
Register : 07-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 — DRS. ARI HARSONO, MM vs REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA;
294 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
294 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Seorang teman lulusan danbekerja pada bidang IT mengecek bahwa akun ini adalah akun yang aktif).Isinya singkat, / was thinking this is good for you (tetapi ini kKemudiandihapus).
Putus : 19-07-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 268/Pid.B/LH/2017/PN.Rgt Tanggal 19 Juli 2017 — DEVI bin JAINI
329 — 3
329 — 3
terkait dengan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana di atasserta surat penugasan sebagai Ahli dari Instansi Badan Pengatur HilirMinyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang memiliki tugas fungsi melakukanpengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusianBahan Bakar Minyak di selurun Negara Kesatuan Republik Indonesia.Adapun pelatihan di bidang Minyak dan Gas Bumi yang diikuti antara lain: Pelatihan IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Coursedi Paris, Francis (2009); Pelatihan Statistic, thinking
Register : 24-05-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 136/Pdt.G/2018/PN SDA Tanggal 10 Januari 2019 — ABDUL KAYAT, H.S melawan SUNARSIH, Dkk
101 — 22
101 — 22
yang mengedepankan keadilan prosedural dengan tuntutan agarbadan peradilan saat ini mengedepankan keadilan substansial yang artinya Hakimdalam perkara Perdata tidak dapat lagi bersikap pasif untuk mencari kebenaranformil, tetapi harus lebih aktif untuk menemukan kebenaran materiel (ultimatetruth) ;Halaman 11 dari 63, Putusan No. 136/Pdt.G/2018/PN.Sda.Terhadap untuk menemukan kebenaran secara materiel (ultimate truth), mohonMajelis Hakim menghendaki meninggalkan pemikiran yang formalistis legal thinking
, dan berpijak kepada pemikiran yang sociological legal thinking,karena dengan pemikiran ini akan di temukan suatu kebenaran sejati dari suatuperkara dengan tetap mempertahankan aturanaturan normative sebagai dasarpijakan ;Bahwa berdasarkan dalildalil dan alasan yang diuraikan diatas, mohon kepadaYth.
Register : 12-05-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1141/B/PK/PJK/2017Xl.Kekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1144 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
69 — 814 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 814 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Putus : 20-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/Pid/2012 Tanggal 20 Maret 2012 — SUSANTI Binti SIE SENG HOEAT
76 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.78/PID/2011/PT.JBI tanggal 14September 2011 telah menyimpang dari ketentuan Hukum Positif dalam HukumPidana yaitu adalah mencari kebenaran materiil, bukanlah kebenaran formil,Dan di dalam memutus Perkara Pidana harus dihindarkan jalan pikiran danpenelahaan secara Formalistik Legal Thinking, sehingga pengadilan dalammemberikan putusan harus wajib mengetahui penalaran yang tidak sajaHal. 19 dari 28 hal. Put.
Register : 26-09-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN MALANG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Mlg Tanggal 21 Oktober 2019 — Pemohon:
SUGENG PRAYITNO
Termohon:
KAPOLRI cq. KAPOLDA JATIM cq. KAPOLRES BATU cq. KAPOLSEK BATU KOTA cq. KA UNIT RESKRIM POLSEK BATU KOTA
79 — 17
SUGENG PRAYITNO
Termohon:
KAPOLRI cq. KAPOLDA JATIM cq. KAPOLRES BATU cq. KAPOLSEK BATU KOTA cq. KA UNIT RESKRIM POLSEK BATU KOTA
79 — 17
dahulu memperhatikankepentingan dan ketertiban umum, disamping itu penerapan hukum acara yangterlampau teknis bisa mengingkari keadilan ataupun penuntutan sesuai hukumacara (due process) tanpa kebijaksanaan sering mendatangkan akibat yangtidak adil;Menimbang, bahwa walaupun demikian tertib dan penegakan hukumacara pidana (hukum formil), guna menegakkan ketentuan hukum pidana(hukum materiil) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkansistem pendekatan strict law atau formalistic legal thinking
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 08-11-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1021/PID.SUS/2018/PT MDN Tanggal 27 Desember 2018 — MUSLIM SIREGAR, DK
75 — 38
75 — 38
tersangka / Terdakwa bukan hanya denganmemberikan surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukumsebagaimana dilakukan kepada Terdakwa ;Meskipun Surat Pernyataan Tersangka Tidak Bersedia DidampingiPenasihat Hukum. dari tersangka ini ada, seharusnya tidak dapatmelumpuhkan dan/ atau menghilangkan ketentuan undangundang yangmewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagitersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;Dari segi pendekatan formalistic legal thinking
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Register : 05-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 35/PID.TPK/2020/PT MKS Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SOFYAN Diwakili Oleh : SOFYAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD SYAFA, SH
136 — 211
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD SYAFA, SH
136 — 211
pihakKepolisian dalam hal ini Bapak KAPOLDA membantu untuk menyelesaikanKasus Pak TAUFIK yang di Duga melakukan Tindak Pidana Korupsi ADDDan AD.Maka dasar fakta hukum itulah Hakim Tingkat Pertama menerapkanhukum yang seadiladilnya dalam putusannya.Dan terpenting Yudex Pactie Tingkat Pertama Yang MemeriksaPerkara ini dapat menentukan Tujuan Hukum, Rasa Keadilan, RasaKepastian, dan Rasa Kemamfaatan sebab jika Hakim Tingkat Pertamamenerapkan hukum secara tidak Professional dan bersikap formalisticlegal thinking
Register : 13-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN PARIAMAN Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Pmn Tanggal 8 Juli 2015 — EFRIZIL Pgl KUDIL
39 — 4
39 — 4
tidakdiatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana yang disimpulkan olehJaksa Penuntut Umum akan tetapi diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa meskipun terdapat kekeliruan dalam penyusunan SuratTuntutan tersebut akan tetapi oleh karena Majelis Hakim didorong untuk tidakberpola pikir formalistic legal thinking
Register : 24-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 1370/Pdt.G/2020/PA.Mdn Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 9
37 — 9
Apa yangdidalilkan oleh Pemohon yaitu menuduhkan Termohon makan siang bersamatemanteman pria nya adalah bentuk dugaan negatif thinking dari Pemohonsaja, karena Termohon tidak melakukan hal yang melanggar syariat sebagaiseorang istri yang baik dan malah dalam rangka bekerja membantu suamimemenuhi kebutuhan rumah tangga; Termohon merasa aneh dengan sikapPemohon karena Termohon selalu menyampaikan alasan yang jelas setiap kaliTermohon keluar rumah, dan selalu meminta izin kepada Pemohon walaupunPemohon
Bagaimana pula apabila Pemohon yang merupakan dokter yangsetiap harinya bertemu dengan perempuan yang bukan muhrimnya baik dirumah sakit, di tempat praktek maupun diluar jam kerja tanpa ada sedikitopunmemberikan penjelasan kepada Termohon termasuk juga (hanya berdua dalamsatu. ruangan dengan bidan/perawat), begitupun Termohon tidakmempersoalkannya dan tetap positif thinking;Bahwa tidak benar, terlalu mengadangada dan harus ditolak pada halaman 2(dua) Posita Pemohon Nomor 5 (lima) garis () ke 2 (dua