Azis Saleh) Nomor 194/TARII/CH/VII/67 tanggal 30 Juli 1967 perihal Tanah untuk Bangunan Jakindra;Bukti TII8:Memo Pembantu Umum PPK Yayasan Gelora Senayan kepada General Manager ServiceUmum Yayasan Gelora Senayan Nomor 38/PU/X/67 tanggal 24 Oktober 1967 perihaltanah Gelora Senayan yang dipakai oleh Jakindra;Bukti Til9:Surat Ketua Umum Pembinan Pengurus Harian Yayasan Gelora Senayan (HamengkuBuwono X) kepada Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat Nomor83/PPH/XII/67 tanggal 12 Desember 1967perihal

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor83/Pdt.G/2019/PN Bim tanggal 12 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Rabu,tanggal 27 November 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukarni,SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan KuasaTurut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan

. & ASSOCIATESyang beralamat kantor di Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi berdasarkan SuratKuasa Khusus masingmasing tertanggal 22 September 2014 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Nomor 82/SK/2014/PN Snt. dan Nomor83/SK/2014/PN Snt.

Anton Timur Zaelani Nomor83/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PKPRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

Anton Timur Zaelani Nomor83/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PkPRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor83 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie,mewakili untuk dan atas nama Tuan Rico Alpano kepadaTuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat olehdan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT diPangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m? (DuaPuluh Ribu Meter Persegi).

yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkaraa quo melalui Putusan Sela Nomor: 83/G/2020/PTUN.BDG.tertanggal 6 Oktober 2020, telah mengabulkan PermohonanIntervensi dan menyatakan Protelindo (in casu TERMOHON IlINTERVENSI) sebagai pihak dalam Perkara Nomor:83/G/2020/PTUN.BDG. dan menetapkan sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI;22 2220222222222 222= Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan mengenaiseluruh Objek Gugatan a quo sebagaimana dalam Gugatan a quomaupun dalam surat panggilan (relaas panggilan) Nomor83

Halmana dapat dilihat dari Akta Nomor51 tanggal 4 Nopember 2007 yangdibuat dihadapan Notaris AugiNugroho Hartadji, yang mana aktatersebut telah di daftarkan dalambuku register di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjungpinangdengan nomor83/N/CV/II11/2009/PN.TPI tanggal 11Maret 2009, dan telah dilakukanperubahan ~ terakhir dengan aktanomor 120 pada tanggal 23 September2008 yang dibuatNugroho Hartadjitelah didaftarkandihadapan Notarisdan perubahandiNegeriAugiterakhir inikepaniteraan PengadilanTanjungpinang.Bahwa

Dalam = perkara = Nomor83/Pid.Sus/2011/PN.Bdg, tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa IMAS DIANASARI,SH.,MH dipidana penjara selama 6 Tahun dan denda Rp. 200 juta. Putusan TipikorPengadilan Negeri Bandung tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding,sesuai putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor:09 / TPK /2012 /PT.

2011 ;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;Kepmenkeu Nomor : 1007/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB padaGubernur dan Bupati Walikota ;Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1010/KNK/04/1985tanggal 28 Desember 1985 ;Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 665/KNK/04/1989tanggal 15 Juni 1989 ;Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83

Anton Timur Zaelani Nomor83/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PkKPRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si. 1 (satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

Anton Timur Zaelani Nomor83/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n. Anton Timur Zaelani beserta lampirannya Nomor 83/SPPD/PkKPRNTT/V/2013, yang ditandatangani oleh Ir. Edo Iskandar, M.T.;1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Besar Rachmad Nomor84/SPT/PKPRNTT/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatanganioleh Drs. Satriadi, M.Si., 1 (Satu) buah surat Perintah Perjalanan Dinasa.n.

Mohammad Syahrialsebagai Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset(Persero);Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tertanggal 27Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan PembubaranBPPN beserta lampirannya;Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2014 tertanggal 27Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset;1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun2004 tanggal 27 Februari 2004;1 (Satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83

dua milyar seratus delapan puluh enam juta empatratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).Bahwa pemungutan PBB sektor perkebunan tidak sesuai denganketentuan dan perundangundangan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (1)UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) danPasal 5 pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Derah danRestribusi Daerah, Pasal 1 pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83

Kemudian hasil pertemuan diDirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian KeuanganRI adalah sama bahwa biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan bisadijadikan insentif dan diserahkan kepada Kepala Daerah untukmengaturnya (Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya PemungutanPBB).Bahwa sepulang dari Jakarta saksi Drs.

Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam MengajukanGugatana) Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5bahwa Penggugat adalah ahli waris dari pemilik bidang tanah yaitupersil No. 40 Klas Il, Klasiran Tengah, seluas +23.5 ha yang terletakdi Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, PropinsiBali berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor83/Pdt.G/2000/PN.Dps tanggal 138 Desember 2000 jo PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/Pdt/2001/PT.Dps tanggal20 Maret

membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 13Mei 2019 Nomor : 83/Pdt.G/2018/PN Bkn tentang Pergantian MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pengugat dengan surat gugatan tanggal 26Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bangkinang pada tanggal 05 Desember 2018 dalam Register Nomor83

Surat Perintah Membayar (SPM)nomor83/LSBTL/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 69250000sebanyak 1 (satu) lembar.Fotokop! Surat Perintah Membayar (SPM)nomor90/LSBL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 29987469sebanyak 1 (satu) lembar.Fotokop!

Halini bisa kita lihat sebagai contoh dalam putusan dalam perkara firsttravel dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor83/Pid.B/2018/DPK. Maka Hakim praperadilan tidak menyinggungmasalah wanprestasi perkara No.119/Pdt.G/2020/PN Jmb karenaditemukan peristiwa pidananya;Dengan demikian terpenuhi;Halaman 103 dari 108 Halaman Putusan Nomor : 103/Pid.Pra/2021/PN Jmb5.

tertanggal 27Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan PembubaranBPPN beserta lampirannya;Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2014 tertanggal 27Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)di Bidang Pengelolaan Aset;Halaman 78 dari 223 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTpk/2018/PT.DKI223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun2004 tanggal 27 Februari 2004;1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83

Hal tersebut sesuai dengan nomor register perkara diPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor83/G/2021/PTUN.SMG tanggal 8 September 2021;Hal 63 dari 138 halaman, Putusan No : 83/G/2021/PTUN.SMG13.14.15.Bahwa pada tanggal 15 September 2021 pukul 10.00 Wib, telahdilaksanakan pemeriksaan persiapan pertama di ruang sidang PengadilanTata Usaha Negara Semarang.

Raya Darmo No.51 Surabaya kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisalyang berwenang.Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahandan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namunsebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harusmenyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagaiPemegang Saham Pengendali PT.

Bank Maluku, terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, SE bersamasama saksi IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenanganyayang tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, tanoa adanyapenilaian dari KJPP appraisal, tanoa adanya negosiasi, telah mengajukan izinke Dewan Komisaris untuk melakukan perobuatan membeli tanah danbangunan yang berada di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya.Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahandan

Kemudian Komisaris melalui Surat Nomor83/DK/2014, tangal 13 November 2014.

., dan rekan Cabang Labuan Bajo, Alamat di jalanWisat, wae Sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo,Kabupaten Manggarai Barat,berdasarkan Surat Kuasa KhususTertanggal 31 Mei 2018 yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Labuan Bajo dengan Register Surat Kuasa Nomor83/SK.PDT/V1/2018/PN.LBJ tanggal 4 Juni 2018;3.