Ditemukan 3380 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 114/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : ABBAS Diwakili Oleh : JERRY FERNANDEZ, S.H.,CLA.
Pembanding/Penggugat II : SUHARDI Diwakili Oleh : JERRY FERNANDEZ, S.H.,CLA.
Terbanding/Tergugat I : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
Terbanding/Tergugat II : Tuan YOS SUMITRO
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN
88 — 38
  • Justru adanya pembatalan yangdilakukan oleh Terbanding/Tergugat a quo sesungguhnya semakinmeneguhkan persangkaan bahwasanya Terbanding/Tergugat a quotelah terbiasa melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam hal iniBertindak Sebagai Hakim Sendiri (E/genrichting).Jika perbuatan penguasa in casu Terbanding a quo itu dibenarkan,maka telah nyatalah bahwasanya ternyata Pemerintah diberikan ruangkhusus untuk melakukan tindakantindakan yang sembarangan tanpamengindahkan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 01-02-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 24-07-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Dp
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 16
  • Jew ol Wola, oral aaa; 599JloJ initio Guu LigirglArtinya : Apabila seorang suami mentalaq isterinya dan telah jelas bagi hakimbahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebabyang masuk akal, dan dengan perbuatan si Suami itu isteri menderitasengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suamkepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dantingkatkesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selamatiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) di
Pengadilan PN STABAT Perdata
Putus : 18-06-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN STABAT Nomor 31/PDT.G/2013/PN.STB
Tanggal 18 Juni 2014 — NASIB, Dkk Melawan 1. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan 2. Kepala Badan Pertanahan Indanesia (BPN) cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara (BPN Wil Sumut) cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
41 — 31
  • Bahwa secara umum patut diketahuibahwa keberadaan sebuah PerusahaanUmum Negara (BUMN) diperuntukkanguna kesejahteraan=srakyat, ~ sebabdiketahui sumber dana awal PerusahaanBadan Usaha Milik Negara (BUMN) adalahdari APBN (Anggaran Pendapatan danBelanja Negara), oleh karenanya walaupuntujuannya untuk mencari keuntungan(profit) akan tetapi didalamnya ada maksuduntuk mensejahterakan rakyat danmemajukan kepentingan umum dan jugabukan berarti diperbolehkan menguasaitanah secara sembarangan;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PID/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS
129 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • XI/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.Hal. 42 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/201710.Menimbang, bahwa bedasarkan perundangundangan terebut, maka11,setiap Kepengurusan Rumah Sakit tentu harus memiliki Regristasi, Izin,Operasional, Akreditasi, Amdal serta Manajemen yang memenuhipersyaratan perundangundangan, dengan demikian jika ada pergantianDirektur Rumah Sakit di suatu daerah yang mana Pemerintah Daerahmemiliki kKewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan RumahSakit di Daerah tentu tidak sembarangan
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 10-03-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 35
  • Jika masih nusyuz;Cara kedua : tidak memberikan nafkah batin kepadanya;Cara Ketiga : jika masih tetap nusyuz ialah dengan memukulnya, namunmemukul di sini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakukanhanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai;Jika ketiga cara tersebut tidak bisa ditempuh, maka mubah (Boleh)hukumnya bagi Suami untuk mengajukan Cerai Talak;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana pemohon uraikan diatas, makadengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-08-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — H. FAHRIYANTO bin WITONO SUDARSO, DK
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Packer mengatakanpenggunaan sanksi pidana jangan digunakan secara sembarangan,menyamaratakan dan secara paksa ;3 Bahwa Terdakwa I/Pemohon Kasasi sudah bertindak cermat danteliti dalam mengelola keuangan daerah. Sebelum realisasi bantuansosial kepada para pedagang sudah dilakukan kajian oleh SKPDterkait yakni berdasar Nota Dinas dari Terdakwa II. Bantuandiberikan karena pedagang sangat membutuhkan dan meminta PasarGotong Royong segera untuk dibangun.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/PID.SUS/2015/PT.TPK.DPS
Tanggal 11 Februari 2015 — I GUSTI NGURAH KARJAYA
53 — 33
  • Tabanan yang notabene adalah Satuan Kerja PemerintahDaerah yang salah satunya membidangi teknik perhitungankonstruksi bangunan bisa sembarangan dengan mengutus ahliyang tidak berkompeten untuk menilai fisik suatu/beberapabangunan, apalagi dalam kaitannya dengan Pro Justitia danproses penegakan hukum.Dalam persidangan memang keduanya tidak menunjukkansertifikat keahliannya tersebut, namun dengan adanya surat dariKepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tabanan Nomor:653/417/DPU.KabPerum/2014 tertanggal 03
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 73/G/2018/PTUN.SBY.
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat:
DWI LINA NINDYAWATI
Tergugat:
KEPALA DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI
Intervensi:
NANDA YUDHO PARIPURNO
119 — 448
  • tapi untuk pelantikan yang bisa dilantik adalahranking satu dan ranking dua bisa dilantik ketika nomor satu meninggal duniaHalaman 44 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBYdan atau terlibat masalah hukum, yang menyampaikan adalah Kabag Hukum(Pak Sukadi) pada saat audensi tanggal 20 Februari 2018;Bahwa, bukti P15 sudah beredar dan sudah disosialisasikan, malah diinternet bisa diambil;Bahwa, waktu audensi ada Berita Acaranya tanggal 15 dan tanggal 23, intinyakita tidak mau memfonis sesuatu dengan sembarangan
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-12-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 22 Juni 2016 — ASEP SUTARMAN dkk sebagai Penggugat dan 1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Jawa Barat, Cq. Bupati Kabupeten Sumedang Cq. Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dkk sebagai Tergugat
80 — 51
  • Jadi kalaupun benar Quad NonTERGUGAT Ill membutuhkan lahan lebih tentunya itu menjadi tanggungjawab TERGUGAT Ill sendiri ;Selain itu masalah pembebasan lahan ini telah ada Penetapan lahanmana saja yang harus dibebaskan berdasarkan SK Bupati Sumedangdan pelaksanaan pendataan dan pembebasannya dilakukan olehTERGUGAT , bahwa dengan adanya penetapan tersebut tentunyaTERGUGAT tidak bisa secara sembarangan melanggarnya, karenaberdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 12 tahun 2012 seharusnya PARAPENGGUGAT melakukan
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum
Register : 30-03-2021 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN TUAL Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tul
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
MELIYAN MARANTIKA, SH
Terdakwa:
1.JUMADI RAHAYAAN Alias JUNET
2.IDRIS RENJAAN Alias ROY
3.ABD. KADIR RELIUBUN Alias DANDY
4.ABDUL FATAH RENYAAN Alias ABDUL
5.SAMSUDIN RENYAAN Alias DINO
146 — 87
  • Jadi seseorang tidak boleh masuk sembarangan ke dalam ruangtertutup itu;Ya, lembaga adat Kei mendukung dan mengakui hukum positif yang berlaku dinegara Indonesia;Ya, jika ada orang yang ditindak secara hukum positif, maka lembaga adat jugamendukung;Memang antara Koroban dengan Para Terdakwa dan dengan ister Terdakwa I.Jumadi Rahayaan Alias Junet, masih ada hubungan saudara atau keluarga, danmereka samasama dari satu kampung. Tetapi jika saudara kita itu bersalah, makadia tetap dipukul.
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-08-2013 — Upload : 06-12-2013
Putusan PN KABANJAHE Nomor 158 /Pid.B/2013/PN.KBJ
Tanggal 29 Agustus 2013 — -TAMAN SURBAKTI
55 — 7
  • TIDAK LENGKAP TENTANG TINDAK PIDANAYANG DIDAKWAKAN21Bahwa Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP menyatakan bahwasanya suratdakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidanayang didakwakan, apabila tidak memenuhi syaratsyarat tersebut maka suratDakwaan batal demi hukum (Vide pasal 143 ayat (3) KUHAP), maka dnegan inikami akan menguraikan pengertian secara cermat jelas dan lengkap tersebutdengan argumentsi sebagai berikut :CERMAT, artinya dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak sembarangan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013 Tahun 2013
1507 — 558
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)UUD 1945, adalah dikarenankan norma Pasal 197 ayat (1) huruf Il danpasal 197 ayat (2) mengandung multi tafsir, Pemohon menafsirkan Pasal197 ayat (1) haruf Il KUHAP adalah bersifat perintah (imperative) danbersifat memaksa (mandatory) yang harus dicantumkan pada semuaputusan pengadilan dari segala tingkatnya, baik tingkat Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, tidak dapat ditafsirkanmaupun dianalogikan secara membabi buta, sembarangan
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 06-03-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0764/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 46
  • Di samping itu disaat ekonomi keluarga lagi sulit Termohon/Penggugat masihmemiliki hobby lain yakni dengan banyak memelihara KucingAnggora dan kucing kampung yang biaya kandangnya mahal danbiaya makannya tidak sembarangan, sehingga biaya untuk makankucing peliharaan kucing anggora dan kucing kampong tersebutmencapai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per 2 minggu sertaTermohon/Penggugat terlalu tinggi gaya hidup dan tidak bisamenahan keinginan Termohon/Penggugat.4.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 07-08-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 121
  • dibuat di hadapan pejabat adalah suatu perbuatan yang dilakukan olehpejabat yang berwenang dimana isi dan bentuknya pada hakekatnya didasarioleh kemauan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan udangundang.Maka antara akta/surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang denganHalaman 52 dari 64, Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbnakte/surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu pada aktaOleh pejabat bentuk, format dan isinya telah ditentukan oleh UU, sehingga tidakdapat dibuat sembarangan
Pengadilan MS SINGKIL Perdata Agama Harta Bersama
Register : 01-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan MS SINGKIL Nomor 70/Pdt.G/2020/MS.Skl
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat - Tergugat
216 — 54
  • Tidak kemudian bisa sembarangan.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 07-05-2015 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 556/Pdt.G/2013/PN Tng
Tanggal 7 Mei 2015 — PT. JAPINDO KENCANA Lawan 1. PT. BUKIT BRATA 2. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H. dan PT. TIMAS SUPLINDO (Intervensi) Lawan 1. PT. JAPINDO KENCANA 2. PT. BUKIT BRATA 3. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H.
112 — 23
  • Bahwa oleh karena dalildalil PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGATINTERVENSI Il tidak berdasarkan hukum, sembarangan dan keliru sebabTERGUGAT Ill REKONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI Ill semulaTURUT TERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI adalah pejabatpublik Notaris dan PPAT dimana hanya menjalankan tugasnya yangmengakomodir keinginan para pihak untuk dituangkan kedalam akta,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidakterbukti TERGUGAT Ill REKONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI Illmelakukan
    ;Bahwa oleh karena dalildalil PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum,sembarangan dan keliru sebab TERGUGAT INTERVENSI Ill semula TURUTTERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI adalah pejabat publik Notarisdan PPAT dimana hanya menjalankan tugasnya yang mengakomodir keinginanpara pihak untuk dituangkan kedalam akta, sepanjang tidak bertentangan denganhukum yang berlaku sehingga tidak teroukti TERGUGAT INTERVENSI Ill semulaTURUT TERGUGAT / TURUT TERGUGAT REKONPENSI melakukan perbuatanmelawan hukum.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 108/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2017 — Drg.AMBARWATI DIAH KUSUMA CS >< PT.ROYAL PREMIER INTERNATIONAL CS
96 — 56
  • No. 400 K/Pdt/1984 tanggal11 Juni 1985Karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalahhubungan hutangpiutang antara penggugat dengan anaktergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugatBahwa dengan demikian Para Penggugat telah sangat keliru karenadengan sembarangan telah menarik Tergugat Il ke dalamGugatannya, yang mana jelas bahwa Tergugat II bukan merupakanPihak dan tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian, sehinggaGugatan a quo harus ditolak karena salah pihak atau salah sasaran.Bahwa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ANITA APRIANI, SH
Terdakwa:
BAHTRA SOLIN
81 — 22
  • Perangkat desa sudah tidak digajiselama empat bulan di tahun 2016 dan tidak digaji selama setahun ditahun 2017. banyak SPJ tersebut dibuat sembarangan sehingga saksitidak mau menandatanganinya.Atas keterangan Saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Terdakwa.Menimbang, bahwa dipersidangan peuntut umum telah mengajukanahli yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah/janjisebagai berikut :1.Ahli GERMAN P. B SIANIPAR;Bahwa penggunaan keuangan desa sebagai berikuta.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-10-2014 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_22_2014_4_JUNI_2015_YW
Tanggal 4 Juni 2015 — - RUFINA NGETE,dkk VS - KORNELIS KURUT ,dkk
93 — 43
  • ;e Bahwa setiap kali Para Tergugat datang untuk membayar cicilan hargabahan bangunan bekas rumah, selalu memanfaatkan kesempatan di saatPenggugat I sendirian di rumah, tanpa diketahui penggugat II, penggugat IVdan penggugat VI serta penghuni rumah lainnya.e Bahwa Setelah mengetahui adanya kwitansi palsu yang diperlihatkan olehKepala Kerlurahan Mangulewa kepada para Penggugat, maka Penggugat Isempat ditegur dan bahkan dimarahi oleh Penggugat II,Penggugat IV danpenggugat VI agar jangan cap jempol sembarangan
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 28-K/PM.I-06/AD/VI/2016
Tanggal 15 Agustus 2016 — Sertu Tutuk Hartanto NRP 21060196521085
143 — 27
  • pemilikan, kepunyaan itu (dalam hal ini narkotika) baruada pada seseorang (si pelaku / Terdakwa) setelah ada izin sesuaiUndangundang yang membolehkan untuk itu.Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan Menggunakanadalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa mengetahuibahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atausetidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan