Ditemukan 3977 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1322 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 — PT KARYAMEGAH ADIJAYA, diwakili oleh Temi Efendi (Direktur) VS AXN HOLDINGS, LLC
144 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atautelah melangar ketentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat bercampuraduk antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukumakan tetapi tidak memberikan putusan NO (niet ontvankelijk verklaard);Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta (Judex Facti) telah keliru dalam memberikanpertimbangan hukum sebagaimana Putusan halaman 56:Halaman 28 dari 33 hal. Put.
Register : 27-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
AMINUDIN Als OKON Bin JAPIT
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPAYUNG
92 — 110
AMINUDIN Als OKON Bin JAPIT
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CIPAYUNG
92 — 110
Bahwa selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwaKUHAP menerapkan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorangdalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakantindakankepolisian(Termohon sebagai salah satu Institusi Menyidik) dimanapenyidikan dapat juga melangar hokum dan merugikan seseorang (incasu Pemohon), dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagaiLembaga Pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan olehpejabat penyidik dalam batasan tertentu;3.
Register : 30-10-2013 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 184/PDT.G/2013/PN.SLMN Tanggal 30 Juni 2014 — PERDATA:
AGUS MUTHOLIP
X
1.PT BPR DANAGUNG BAKTI
2.TEDY ALAMSYAH, SE
3.DR HR PURWANTO, SE MM
151 — 27
151 — 27
Dan karena Putusan tersebut didasari catat hukum dan melangar Hukumdan karenanya putusan tersebut harus batal demi hukum dan PermohonanEksekusi terhadap Tanah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum danpermohonan ditolak.Bakwa berkaitan Tergugat I dan Tergugat If telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum telah menggunakan Perjanjian dan Pernyataan dan haktanggungan yang bertentangan dengan Hukum yaitu pasal 1321KUHPERDATAjunto 1320 KUHPERDATA dan telah merugikan materi Penggugat senilaikurang lebih
Register : 24-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 323_Pid_Sus_2016_PN.Smg Tanggal 14 September 2016 — Prakoso Mochamad Darmawan Als Wawan Bin Heri M. Maksum (Alm);
39 — 5
39 — 5
Eko Hariawan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwan kesatu tidaklah lagi dalam tahappercobaan atau pemufakatan, akan tetapi sudah pada tahap pelaksanakan, olehkarena itu dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Halaman 21 dari 28 Putusan No 323/Pid.Sus/2016/PN.SmgMenimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan keduayaitu melangar Pasal 112 ayat
Register : 01-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 58/PDT/2018/PT JAP Tanggal 26 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
53 — 36
53 — 36
Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil GugatanPenggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalammenerbitkann objek sengketa adalah melawan hukum, cacatyuridis, serta melangar asas kecermatan.
Register : 27-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN MAGELANG Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Mgg Tanggal 7 Februari 2017 —
59 — 2
59 — 2
Adanya kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum atau kuasa yanghalal.Pihak tergugat rekonvensi dalam menetapkan besaran bungasebesar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu) yang harus di bayarkan setiapharinya,tidaklah masuk akal dan sangatlah memaksakan kehendak,hal inisudah bertentangan dengan norma norma yang hidup di dalammasyarakat yaitu melangar norma kesusilaan,norrma ketertiban umumdan undang undang;Dengan demikian perjanjian lisan itung itungan antara Pengugat 1Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
Register : 18-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sak Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
33 — 31
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
AZMI KARDO Alias AZMI Bin ZAKARIA Alm
33 — 31
yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
Register : 14-08-2009 — Putus : 17-09-2009 — Upload : 16-03-2012
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 140-K/PM.III-19/AD/VIII/2009 Tanggal 17 September 2009 — TERDAKWA
91 — 44
91 — 44
./ UnsurUnsur kedua : Melangar Kesusilaan seBahwa yang dimaksud dengan Melanggar kesusilaanadalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengankekelaminan dan atau bagian tertentu lainnya yangpada umumnya dapat menimbulkan perasaanjijik,perasaan malu,atau dapat menimbulkanrangsangan nafsu birahi orang lain.Bahwa berdasarkan' keterangan keterangan Terdakwa,keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barangbukti yang diajukan ke persidangan dan setelahmenghubungkan satu
Register : 15-07-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 425/PDT/2020/PT SBY Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : MISNATI
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
72 — 47
Pembanding/Penggugat II : MARHAMA
Pembanding/Penggugat III : SAH DIYA
Pembanding/Penggugat IV : SUYATI
Pembanding/Penggugat V : MARYANI
Pembanding/Penggugat VI : HOLIPA
Terbanding/Tergugat : SRI REDJEKI
Terbanding/Turut Tergugat I : I KETUT KARIANA, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO
72 — 47
Sedangkan untukgugatan perbuatan melawan hukum (PMH), seharusnya didasarkan padapasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan yang melangar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewayjibkan orang orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahanya untuk menganti kerugian tersebut,Bahwa, Apabila gugatan perdata diajukan oleh Para Penggugat dengandasar Perbuatan Melawan Hukum, mengapa dalam isi posita7,17,18,22,24, secara jelas disebutkan adanya hubungan hukum Utangpiutang / terdapat kekurangan bayar
Register : 12-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 137/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn Tanggal 23 Januari 2020 — JUHARTO Bin DELE;
308 — 71
308 — 71
melakukanpembakaran lahan; Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwatidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan atauyang lain lain, pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dipenyidikan memberikan keterangan sesuai dengan yang disampaikanoleh Terdakwa; Bahwa saksi ada memberikan penjelasan kepada Terdakwamengenai pasal yang didakwakan oleh Terdakwa yaitu mengenaiundangundang perkebunan dan perda yang mengatur tentangpembakaran lahan dan konsekuesi apabila melangar
Register : 15-12-2011 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 19-11-2012
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 1131/Pdt.G/2011/PA Pmk. Tanggal 2 Mei 2012 — PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT I, II
177 — 47
177 — 47
untukmenghindari konflik antar anakanaknya, maka perbuatanpembatala atau pencabutan hibah Tergugat I tersebut telah sesuai dengan hadits RasulullahSAW tersebut di atas;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 76 K/AG/1999 tanggal 23 Oktober 1999 antara lain dalam pertimbangannya menyatakanBahwa hibah yang lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, bertentangan dengan ketentuanhukum;Menimbang, bahwa perbuatan hukum hibah Tergugat I kepada Tergugat II atassebidang tanah obyek sengketa telah melangar
Putus : 28-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 215/Pid.B/2016/PN Gto Tanggal 28 September 2016 — - 1. HERNA MADONSA alias ERNA - 2.USMAN DJAFAR alias MANI
31 — 3
31 — 3
untukmencukupi kebutuhan sehari hari keluarganya sebab salah satu tanganterdakwa Il telah terpotong (telah menderita cacat seumur hidup) dan sejakitu tidak bisa bekerja berat lagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR para terdakwa didakwa melangar
Register : 15-03-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2016/PTUN.JKT Tanggal 27 Juli 2016 — HADI POERNOMO ; INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
76 — 56
76 — 56
Melangar Prosedur yakni:Penggugat tidak dikonfirmasi sampai terbitnya produk atauhasil dari Keputusan Tergugat berupa LHAI BI yangmenyebut nama Penggugat antara lain dalam halaman 1 dan4;2.
Register : 10-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 08/G/2016/PTUN-SMD Tanggal 30 Juni 2016 —
104 — 51
104 — 51
;Maka sudah seharusnya maka jabatan Penggugat dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatanOleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah mengabaikandan melangar Asas Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness),atau Asas Kecermatan, maka sudah seharusnya Keputusan ObyekSengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; 23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa aquo telah melanggar peraturan perundangundanganyaitu:23.1.
Putus : 05-03-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2012 Tanggal 5 Maret 2012 — MOHAMAD ISA Bin ALI IBRAHIM vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, DKK
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterbitkan Tergugat menyebabkan pendaftaran yang telah dilakukandan Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat menjadi tidak berarti;Bahwa untuk itu nyatalah dan tepatlah apabila tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN Obyek sengketa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 23 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokok Agraria berikut penjelasan Angka IV mengenai Dasardasaruntuk mengadakan kepastian Hukum;Keputusan TUN Obyek sengketa juga melangar
Putus : 16-12-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 110 / PDT / 2013 / PT.PLG Tanggal 16 Desember 2013 — 1. FIRMANTO dk vs 1. DIAN KUMARI Binti SAIFUL BAHRI dkk
63 — 31
63 — 31
Ataukah keseluruhanpenggugat itu yang bertindak sebagai para penggugat dalam perkara ini.Jadi siapakah yang bertindak sebagai penggugat tidak jelas atau kabur.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada oranglain yang karena salahnya melangar hukum (onrechtmatigdaad) membuatkerugian pada orang itu.
Register : 20-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pps Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI Alm
77 — 56
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI Als INDI Bin TABRI Alm
77 — 56
Pasal 132 (ayat) 1 UndangUndang No.35 tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau ketiga melangar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotikaPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumberbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikankewenangan kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang
Putus : 14-04-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.B/2014/PN.PL Tanggal 14 April 2014 — Terdakwa
64 — 16
64 — 16
dengantetap berpegang teguh pada adagium tiada pidana tanpa kesalahan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHP;Atau;Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaankesatu, yaitu melangar
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN SORONG Nomor 102/PID.B/2011/PN.SRG Tanggal 26 September 2011 — - YULIUS RAMANDEY Alias ULIS
96 — 40
96 — 40
didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsidairitas;Primair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.Lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Lebih Subsidiair lagi : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum di susun secara subsidaitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih yaitu melangar
Register : 09-07-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 B/PK/PJK/2013 Tanggal 7 Januari 2014 — BUT GEARBULK AG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah :e Menyuruh/memerintahkan Penerima Kuasa Nuryadi Mulyodiwarno untukmelegalisasi Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemberi Kuasa Arthur EdwardMorgan Jones tersebut oleh Perwakilan RI setempat,e tidak tepat Majelis Hakim mempersulit, apalagi langsung menyatakan Surat KuasaKhusus tersebut cacat formil tanpa menyuruh / memerintahkan lebih dahulu untukmenyempurnakannyaDari penjelasan di atas, tindakan Majelsi Hakim yang tidak mengikutipedoman yang digariskan yurisprudensi tersebut, nyatanyata melangar