Ditemukan 378 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-04-2009 — Putus : 07-12-2009 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 14/PDT.G/2009/PN.BKN. Tanggal 7 Desember 2009 — Unit Usaha Otonom (UUO) Koperasi Unit Desa (KUD) BINANGUN melawan Koperasi Unit Desa (KUD) Binangun dkk
133 — 60
133 — 60
mempunyai hak yang sama sebagaianggota KUD Binangun yaitu harus diundang dan diikut sertakan dalamRAT KUD Binangun;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 20 ayat (2) a UU No. 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian adalah hak setiap anggota untuk hadirmenyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikanbahwa Tergugat tidak mengundang semua anggota KUD Binangundalam RAT Tahun 2009 bahkan melarang sebagian anggota KUDBinangun yang hadir meskipun tanpa dundang
Putus : 25-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 — WIDYA HADI SUHENDRO VS PT FREEPORT INDONESIA (PTFI),
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
hadir, sehingga Mediator mengeluarkan Anjuransebagaimana Surat Nomor 565/23/IX/Anj/2015 tanggal 21 September 2015,yang pada pokoknya menganjurkan bahwa Agar pekerja saudara WidyaHadi Suhendro, dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan PT FreeportIndonesia terhitung sejak tanggal 21 September 2015;Bahwa mengingat Tergugat tidak hadir atau tidak menanggapi AnjuranMediator Disnakertrans Mimika sehingga secara hukum Tergugat menolakAnjuran dari Mediator sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf dUndang
Putus : 29-11-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 893 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — MARTHEN BOILIU VS 1. PT GRAHA SARANA DUTA (PT GSD), DK
38 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelasjelasbertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a, b, c, dan dUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makapokok gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) yang menuntut hubungankerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Turut TermohonKasasi/Turut Tergugat beralih menjadi hubungan kerja antara PemohonKasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat telah cukupberalasan untuk dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat(8) Undang Undang Nomor13 tahun 2003
Register : 05-11-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN.MGT Tanggal 2 Desember 2015 — terdakwa ENDANG SUSILOWATI Als MENOK Binti SAIDIN HADI PRAYITNO
73 — 10
73 — 10
Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf d UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutanatau Kedua melanggar pasal 83 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf d UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Subsidair Kesatu melanggar pasal 83 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 18Tahun 2013 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf dUndang
Putus : 05-03-2010 — Upload : 01-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 37/PID/2010/PT.BTN Tanggal 5 Maret 2010 — ARI SURAHMAN bin SUTARJO
59 — 41
59 — 41
Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf dUndang Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, atau.Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (2) huruf c Undang Undang RI Nomor 23 tahun 1992tentang Kesehatan =;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanpidananya berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah telahmemproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat tradisional yang tidak memenuhi standar, sebagaimanadalam dakwaan
Register : 15-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Tab Tanggal 18 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.DIMAS PUTRA PRADHYKSA, SH.
2.NI DESAK KADEK SUTRIANI, S.H.
Terdakwa:
I NENGAH TIRKAYASA
76 — 35
1.DIMAS PUTRA PRADHYKSA, SH.
2.NI DESAK KADEK SUTRIANI, S.H.
Terdakwa:
I NENGAH TIRKAYASA
76 — 35
dengan izin usaha pengangkutan LPG dan izin usaha Niaga LPG patutdiduga telah Melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan GasBumi dan/atau melakukan kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumitanpa dilengkapi Ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 huruf c dan/atau d jonto Pasal 23 ayat (1) dan (2) huruf c dan/atau dUndang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 53 : Setiap orang yang melakukan :c.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 24 Juli 2013 — PT. SINAR SEJAHTERA BERSAMA., diwakili oleh Direktur, Agus Pranoto vs 1. M. SAMUEL RUMAMPUK, dk.
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas sudah bahwa cara Judex Facti mengadiliperkara a quo adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf dUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004, untuk itu putusan Judex Facti tersebut tidakdapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan Pasal 102 ayat 2 Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 telah cukup alasan hukum bagi Judex Juris untukmembatalkan putusan Judex Facti dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan kasasi tersebut MahkamahAgung
Register : 19-03-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 39-K/PM.I-04/AD/III/2019 Tanggal 2 Mei 2019 — Oditur:
Mukholid, S.H.,M.H
Terdakwa:
Mustafa
97 — 80
Mukholid, S.H.,M.H
Terdakwa:
Mustafa
97 — 80
)dan petugas Polri dari Polda Lampung, Kemudian dibawa ke KantorKehutanan/Kantor BBTNBBS Kabupaten Tenggamus, Terdakwa melihatsudah ada Saksi2, Saksi6 dan Saksi3 sedang memegang 1(satu) buahcula badak dengan ukuran 10(sepuluh)cm dan difoto oleh beberapa orangpetugas dari Kantor BBTNBBS Kab.Tanggamus.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat(2) jo Pasal 21 ayat(2) huruf dUndang
Putus : 30-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/Pdt/2015 Tanggal 30 Juni 2015 — MARUDUT SIMANJUNTAK vs DYAH SUSILOWATI, S.H, Dkk
110 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 136 K/Pdt/2015November 2005 yang seharusnya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bolehdilakukan oleh Tergugat ;14.Bahwa tanah dan Bangunan yang menjadi objek perjanjian jual beli danpengoperan hak dalam Akta Nomor 1, tanggal 28 November 2005 yangdibuat oleh Tergugat tersebut adalah aset Negara yang dikelola olehPemerintah Propinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Cq.
Register : 23-08-2011 — Putus : 28-09-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 130/PID.B/2011/PN.KBR Tanggal 28 September 2011 — FAJRI INDRA PGL. FAJRI, DKK
77 — 4
77 — 4
hukuman ;Menimbang, bahwa terhadap amar tuntutan berupapenjatuhan pidana penjara tersebut maka Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) UndangUndang Nomor 3tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan terhadap anaknakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidanaataupun tindakan ;Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan sanksi pidana bagianak yang dikehendaki oleh pembentuk undangundang haruslahditelusuri lebih lanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf dUndang
Register : 03-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 31-08-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 89/G/2013/PHI/PN.Bdg Tanggal 15 Januari 2014 — PT. ARMADA JOHNSON CONTROLS; lawan; EDI MULYONO
79 — 19
79 — 19
Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 169 ayat (1) huruf. c dan dUndang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeijaan ;4.
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn Tanggal 24 Nopember 2016 — PLEMON PANJAITAN
LAWAN
PIMPINAN DAN PEMILIK PT. MANDALA MULTI FINANCE
62 — 36
62 — 36
Menghukum dan Memerintahkan tergugat melakukan pembayarankepada penggugat atas seluruh hakhak Penggugat berupa uangpesangon dan upah proses sebagaimana dimaksud peraturanperundangan yang berlaku khususnya dundang undang no.13 tahun 2003Tentang ketenagakerjaan dengan total keselurunan sebesar Rp.38.858.940, (tiga pulun delapan juta delapan ratus lima puluh delapanribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagaiberikut:Uang pesangon 2 X 2 x Rp. 2.340.900, =Rp. 9.363.600Penggantian hak
Register : 22-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Bek Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
YUSAK MBOLIK anak CRISTIAN MBOLIK alm
125 — 35
Zaenal Abidin S. S.H.
Terdakwa:
YUSAK MBOLIK anak CRISTIAN MBOLIK alm
125 — 35
BUSRI yangberada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah mengangkut BBM yang akanTerdakwa jual, dengan tanpa Surat Izin Niaga;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsurMelakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin UsahaNiaga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf dUndang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
Register : 29-10-2019 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 278/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 15 Juni 2020 — Penggugat:
JHONSON SIMARMATA
Tergugat:
Kepala Desa Pangambatan
Intervensi:
BUPATI KARO
261 — 231
JHONSON SIMARMATA
Tergugat:
Kepala Desa Pangambatan
Intervensi:
BUPATI KARO
261 — 231
Pangambatan di wilayah Sipiso Piso masih dalamtahap penentuan, sehingga tanah yang ada di dalam Objek Sengketa belumditentukan apakah termasuk wilayah Desa Tongging atau Desa Pangambatan;Halaman 40 Putusan Nomor : 278/G/2019/PTUNMDN.Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik yang harusdiikuti oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu keputusanatau melakukan suatu Tindakan adalah asas kecermatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 huruf dUndang
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn Tanggal 24 Nopember 2016 — DENI SEMBIRING
LAWAN
PIMPINAN DAN PEMILIK PT. MANDALA MULTI FINANCE
48 — 27
48 — 27
Menghukum dan Memerintahkan tergugat melakukan pembayarankepada penggugat atas selurun hakhak Penggugat berupa uangpesangon dan upah proses sebagaimana dimaksud peraturanperundangan yang berlaku khususnya dundang undang no.13 tahun 2003Tentang ketenagakerjaan dengan TOTAL KESELURUHAN SEBESARRp.53.574.209,dengan perincian sebagai berikut:Uang pesangon 2 X 2 X Rp. 3.227.362, =Rp.12.909.448Uang penggantian 15% x Rp. 12.909.448 , =Rp. 1.936.417Total =Rp 14.845.865Upah Proses 12 X Rp. 3.227.362, =Rp.38.728.344Grand
Register : 08-09-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN BUOL Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Bul Tanggal 16 Nopember 2015 — Ilham Moilo alias Wandu
62 — 35
62 — 35
HASAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN mengangkut bahanHalaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Bulbakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintahataupun pihak yang berwenang, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN,terdakwa dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN beserta barang buktinya langsungdi bawa dan di amankan ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang
Putus : 04-03-2015 — Upload : 04-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 4 Maret 2015 — FAJAR SATRIA, M.Sc., M.Hum VS PT SANDOZ INDONESIA
69 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum menuntut fasilitas Car Plan berupa Car OwnershipProgram (COP) baik dalam bentuk fisik mobil ataupun jika tidak terdaftarsebagai peserta COP maka Termohon Kasasi tetap berhak memperolehfasilitas Car Plan dalam bentuk tunjangan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) bersin per bulan selama Pemohon Kasasi masihberstatus sebagai pekerja dari Termohon Kasasi dan wajibdiperhitungkan bukan sebagai bagian dari Uang Pesangon melainkanUang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf dUndang
Putus : 05-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 39/PID/2010/PT.BTN Tanggal 5 Maret 2010 — BENO CORNELIS Ad (alm) THOMAS CORNELIS
55 — 33
55 — 33
Kedua : sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf dUndang Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, atauKetiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (2) huruf c Undang Undang RI Nomor 23 tahun 1992tentang Kesehatan =;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanpidananya berpendapat bahwa Terdakwa bersalah telahmemproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat tradisional yang tidak memenuhi' standar, sebagaimanadalam dakwaan
Register : 08-09-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN BUOL Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Bul Tanggal 16 Nopember 2015 — Topan Darmawan alias Topan
91 — 35
91 — 35
saksi HASAN USMANalias HASAN dan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpadilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang,selanjutnya saksit HASAN USMAN alias HASAN, saksi ILHAM MOILO alias WANDUHalaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Buldan terdakwa beserta barang buktinya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Buolguna pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf dUndang
Register : 24-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 30/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
RIANA BR SITINJAK
Tergugat:
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir
284 — 203
RIANA BR SITINJAK
Tergugat:
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir
284 — 203
menandatangani Surat Perjanjian Nomor :Halaman 43 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.38/ST/DKPPP/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah MilikPemerintah Kabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober 2016 sebagai berikut;Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik yangharus diikuti oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatukeputusan atau melakukan suatu Tindakan adalah asas kecermatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 huruf dUndang