SUDDIN BIN MAGGA, yang telah dijual sebagian yang berbatasutara dan Barat tanan perumahan sengketa, terkecuali sebelan Barat tanahperumahan sengketa tetap masih berbatas tanah perumahan Penggugat, hal initidak dibantah oleh Para Tergugat incasu Terbanding.

SUDDIN dengan cara dibeli oleh Suami Saksi.Pembuktian penggugat incasu Pembanding baik berupa bukti surat SertifikatHak Milik Nomor 47 Tahun 1974, SPPT 2017 yang masih tetap dibayar olehPenggugat diberi tanda P2 dan Surat Buku Rincik tanah Desa / Kelurahanyang tertera atasnama SUDDIN BIN MAGGA diberi tanda P3 yangdiperlihatkan oleh Petugas Kantor Lurah Ta dipersidangan serta saksi paraPenggugat incasu Pembanding, yang mempunyai pembuktian yang kuat dansempurna, dan saling bersesuaian satu sama lain

, maka terungkap faktahukum dipersidangan bahwa Penggugat incasu.

tersebut harus dibatalkan;KEBERATAN KEDUA;Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Watamponeyang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana tertuang didalam pertimbangan hukumnya pada halaman dua puluh empat alenia limayang menyatakan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat, , danTergugat, Il telah mengajukan bukti berupa Surat T121 s/d T124,Pertimbangan hukum tersebut, juga SALAH ATAU KELIRU menerapkanhukum pembuktian, karena dalil sangkalan Para Tergugat incasu

Olehnya itu, Para Tergugat incasu Terbanding tidak dapatmelemahkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 47 Tahun 1974 atasnama H.SUDDIN BIN MAGGA, yang diberi tanda P1 dan bukti Surat Rincik atasnamaH, SUDDIN BIN MAGGA yang diberi tanda P3.

Bahwa jumlah total uang yang telah dibayarkan dan telah diterima olehDireksi PT Eurogate Indonesia ketika itu incasu Tergugat II, adalah sebesarRp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dari pengakuan Tergugat II pada rapat verifikasi tersebut, olehTergugat menetapkan Penggugat selaku Kreditor Konkuren; yang manapenetapan tersebut Penggugat sangat berkeberatan atas dasar alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa Penetapan Penggugat selaku Kreditor Konkuren sangat tidakberdasar menurut hukum karena Penggugat telah lebin dulu membelibarangbarang incasu objek sengketa dimaksud dari Tergugat II sebelumTergugat II dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta

Bahwa sesungguhnya telahterjadi peristiwa hukum berupa jualbeli antara Penggugat dan TergugatIl, sehingga secara hukum barangbarang incasu objek sengketadimaksud tidak termasuk dalam harta Pailit atau tidak patut untukdimasukkan sebagai harta pailit yang harus dibereskan karena telahberalin menjadi hak milik Penggugat sebelum terjadinya Putusan Pailitoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamPutusan perkara Nomor 26/PDT.SUSPKPU/2014/PN.NIAGAJKT.PST.

Hal ini terlinat jelas daripetitum yang diminta oleh Penggugat pada poin 5 (lima) halaman 6(enam) yaitu Menghukum Tergugat untuk segera mengeluarkanbarangbarang incasu objek sengketa yang telah dibeli olen Penggugatuntuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik danutuh;Bahwa apabila dilihat dari penjelasan di atas dan melihat juga Penggugattelah mengajukan tagihan kepada Tim Kurator (Tergugat I), hal iniseharusnya membuat Penggugat tahu bahwa pemenuhan atas segalaHalaman 8 dari 21 hal.

Gugatan dalam perkara ini bukanlah suatu hutang yang telah jatuh tempoyang harus ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, dan juga bukan suatu gugatantuntutan ganti rugi, gugatan ini hanya untuk menuntut agar barangbarang yang telah dibeli Pemohon Kasasi incasu objek sengketa tidaktermasuk dalam harta pailit yang harus dibereskan dan/atau dikeluarkandari bundel pailit oleh Termohon Kasasi , yang selanjutnya hendakdiserahkan kepada Pemohon Kasasi karena

;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat (incasu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, danTergugat V) karena menguasai tanah obyek sengketa berupa tanah kebun +seluas 2596 m?

Bahwa Tergugat , Il, Ill, IV dan V adalah pemilik obyek sengketa yangdikuasai sejak puluhan tahun lalu dimulai dari neneknya sampai kepadacucunya, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat mengenaiperbuatan melawan hukum tidak berdasar adanya;Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan incasu telahdibantah oleh Para Tergugat, maka merujuk pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo.Pasal 1865 BW yang merumuskan bahwa : Barang siapa mengatakan suatuhak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan

Yusri dan Sukri),Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2020/PN MjnMajelis Hakim mengkonstatir bahwa upaya para pihak menegaskan hakkepemilikannya atas tanah obyek sengketa incasu nampak setelah terjadinyaperistiwa penebangan 14 (empat belas) pohon kelapa yang berada diatas tanahobyek sengketa oleh CV.

Bahwa selain itu pula telah ternyata ParaSaksi yang diajukan oleh Para Tergugat (vide keterangan saksi Siarah, Makmur,Saul dan Toraya) sebagian besar adalah nelayan dari Rangas yang tidakmengetahui secara jelas asal usul tanah obyek sengketa incasu karenapengetahuan mereka hanyalah diperoleh dari Siti Beda dan atau keluarganyayang juga tidak mengetahui pasti asal usul tanah obyek sengketa incasu,terlebin lagi Para Tergugat tidak dapat membantah/menyangkal pembuktianperihal ganti rugi pelebaran jalan

, oleh karenanya jelas bahwa tidak ada perbedaan luas danbatas atas tanah obyek sengketa incasu, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat eksepsieksepsi ini tidak beralasan hukum karenanya dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat telah berhasilmembuktikan dalil gugatannya, dan Para Tergugat tidak dapat mempertahankandalildalil sangkalannya, karenanya Majelis Hakim menilai dalildalil sangkalanPara Tergugat incasu

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo telahmemutuskan:Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu. Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesar Rp16.861.285.205,00dan karenanya menolak permohonan banding terhadap koreksi a quo;Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/20153.

Bahwa dengan kata lain, Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/2015bukti yang disampaikan Pemohon Banding (incasu Pemohon PeninjauanKembali) maupun Terbanding (incasu Termohon Peninjauan Kembali) danmenentukan/menerapkan Peraturan PerundangUndangan yang akandipakai sebagai dasar hukum secara benar yang kemudian dituangkan dalamalasan/pertimbangan hukumnya sehingga memenuhi prinsip:Motiverings Plicht dalam penyusunan putusan hakim sebagaimana jugadiamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f, g dan h UU Pengadilan Pajakyang selengkapnya

Putusan Nomor 1296/B/PK/PJK/2015d.8.d.9.penerima bunga di Cayman Island harus ditanggung olehPemohon Banding (incasu Pemohon Peninjauan Kembali).Sungguh pertimbangan hukum yang tidak adil.Bahwa yang lebih ironisnya lagi, Judex Facti dalam perkaraa quo tidak hanya sekedar menjadikan pajak subjektif menjadipajak objektif, melainkan telah pula menjadikan PT. BankDanamon Indonesia,Tbk. (incasu.

Karena tindakan Terbanding(incasu. Termohon Peninjauan Kembali) yang dibenarkanMajelis Hakim untuk memajaki pembayaran bunga a quosungguh merugikan Pemohon Peninjauan Kembali karenapajak PPh Pasal 26 a quo telah mendistorsi usaha PemohonPeninjauan Kembali.Bahwa perkara a quo ternyata memiliki kasus posisi yang samadengan perkara yang pernah dihadapi oleh PT. CIMB Niaga,Tbk (ex.

Istimewa/1996 tanggal 16 Mei 1996 incasu segeradibatalkan (/Vetig);Bahwa demikian pula Tergugat III sebagai Penyelenggara PemerintahanDaerah di wilayah tersebut mengetahui persis diadakannya PerjanjianPengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan antaraPara Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi Tergugat III telah melalaikankewajibannya dengan cara mengabaikan/mengenyampingkan hak dankepentingan Para Penggugat atas lahan incasu dan lebih mendahulukankepentingan Tergugat I, dengan demikian

Tergugat III harus ikutbertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I incasu, dan sebagaikonsekwensinya pula segala perbuatan hukum maupun suratsurat yangmelahirkan hak bagi Tergugat I dan Tergugat II terhadap usaha perkebunankelapa sawit di atas tanah seluas + 7.300.

(tujuh ribu tiga ratus hektar)incasu, maka sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I,perbuatan hukum dan suratsurat tersebut harus dinyatakan TidakBerkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya;Bahwa Para Penggugat/Masyarakat 6 (enam) Desa tersebut semula berharapdengan diadakannya program pembangunan perkebunan kelapa sawitdengan pola PIR kemitraan Bapak Angkat incasu dapat memperbaiki tarapekonomi dan kesejahteraan Masyarakat setempat, akan tetapi kenyataannyajustru Tergugat I selaku

(sepuluh ribu tiga ratus hektar) incasu kepada Para Penggugatdalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga;Bahwa sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, ParaPenggugat secara riel (konkrit) telah dirugikan karenanya, yakni berupa:Tergugat I telah menikmati sendiri hasil keuntungan dari pembangunanperkebunan kelapa sawit di atas lahan milik Para Penggugat tanpamemperhatikan hakhak Para Penggugat incasu, sehingga adalah wajar danadil jika Tergugat I dihukum untuk

(tujuh ribu tiga ratus hektar) incasu, maka sebagai akibat wanprestasi yangdilakukan Tergugat I, perbuatan hukum dan suratsurat tersebut harus dinyatakanTidak Berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya (seperti di dalamgugatan Para Penggugat halaman 6 Point 10).

Para Penggugat tidak berwenang (unauthorized person) memberikan KuasaKhusus;Para Pemberi kuasa incasu Penggugat adalah bukan sebagai pemilik asalobyek sengketa dalam Perkara aquo, kalaupun Para Penggugatmendapatkah kuasa dari pemilik asal, bukanlah merupakan Kuasa KhususHalaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMRyang dapat mensubstitusikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya,karena yang menerbitkan kuasa seharusnya pemilik asal obyek sengketa;Oleh karena itu Para Pemberi Kuasa incasu

Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II bukan pihak materiil dalamperkara gugatan No. 21/Pdt.G/2021/PN.Sdw;Bahwa Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat Il tidak jelas caramemperoleh hak atas Obyek Sengketa.

Para Penggugat tidak berwenang (unauthorized person) memberikan KuasaKhusus;Para Pemberi kuasa incasu Penggugat adalah bukan sebagai pemilik asalobyek sengketa dalam Perkara aquo, kalaupun Para Penggugatmendapatkah kuasa dari pemilik asal, bukanlah merupakan Kuasa Khususyang dapat mensubstitusikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya,karena yang menerbitkan kuasa seharusnya pemilik asal obyek sengketa;Oleh karena itu Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat tidak berhakdan/atau tidak berwenang (unauthorized

Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat II bukan pihak materiil dalamperkara gugatan No. 21/Pdt.G/2021/PN.Sdw;Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMRBahwa Para Pemberi Kuasa incasu Penggugat Il tidak jelas caramemperoleh hak atas Obyek Sengketa.

Yurisprudensi MahkamahAgung RI, tanggal 18 September 1975, nomor 459 K/Sip/1975;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat dan Tergugat II melalui jawabannya pada pokoknya mendalilkanHalaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT SMRbahwa Tergugat incasu Antonius selaku Petingi Kampung Muara Begai danTergugat Il incasu Nurdiansyah selaku Ketua BPK Kampung Muara Begaimenolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3, angka 4, danangka 5 dan halaman 3 angka 6,

Darulquthni)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim menemukan fakta hukum incasu sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bawahtangan yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2011. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam.

dapat dikabulkan oleh karenatidak memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam sebagaihukum agama Penggugat dan Tergugat dan tidak sejalan pula dengan amanatPasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perihal kKeabsahan perkawinan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terbukti keabsahanpernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga permohonan pengesahannikah incasu

harus dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah conditio sine quo nondari suatu perceraian yang sah, sehingga oleh karena pernikahan incasu tidaksah, mutatis mutandis perceraian incasu tidak dapat dilaksanakan secara sahdan selanjutnya segala hal mengenai perceraian selengkapnya tidak perludiperiksa dan dipertimbangkan untuk diadili dan diputus.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah

., Bahwa Penggugatdalam hal ini tidak memiliki kejelasan bertindak selaku Pengugat, apakahPenggugat dalam gugatan incasu bertindak selaku orang pribadi ataupenggugat yang mewakili Tentara Nasional Indonesia Angkatan DaratRepublik Indonesia Kodam VI Mulawarman, sebagaimana dalam suratgugatan Penggugat yang terdaftar dalam gugatan perdata Nomor :27/Pdt.G/2016/PN.Smr tertanggal 25 Februari 2016 dan dalam SuratKuasa Penggugat tertanggal 18 Maret 2015 Penggugat hanyamenyebutkan nama Penggugat Benny Indra

Pujihastono, S.IP, PekerjaanTNI AD, pangkat Mayor Jendral TNI, jabatan Pangdam VI/Mlw sebagaiPenggugat, bahwa dalam perkara incasu sebagaimana surat gugatan dansurat kuasa tersebut diatas tidak menyebutkan secara jelas bahwaPenggugat dalam hal ini penggugat mewakili kKepentingan hukum TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat Republik Indonesia Kodam VIMulawarman selaku badan atau instansi.Bahwa sama halnya dalam SuratKuasa Penggugat dalam perkara incasu hanya . mencantumkan SuratPerintah Pangdam

dan 4 (empat) unit rumah dinas yang diberi nomor pendaftaran S111, S112, S113 S114, bahwa ada 4 objek sengketa yang digugat olehPenggugat dan akan tetapi pada posita poin 6 (enam) sampai denganposita poin 10 (sepuluh) sebagaimana penggugat dalilkan bahwaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalamperkara incasu yaitu terhadap kepemilikan Rumdis S.111 sebagaimanadidalilkan, bahwa perlu TergugatI pertegas yang menjadi dasar gugatanpenggugat dalam surat gugatannya ada 5 (lima) objek

yang disengketakanoleh penggugat yang seolah olah Tergugat menguasai seluruh objekdalam perkara incasu tersebut dan dikarenakan ke 5 (lima) objek lainnyabukanlah dalam penguasaan Tergugat seharusnya Penggugat jugamenarik pihakpihak lain yang menguasai objek sengketa yang diberinomor pendaftaran S112, S113 dan S114 dalam perkara incasu.Bahwa objek sengketa incasu yang diklaim oleh penggugat sebagaiRumdis Nomor 1 (S.111) yang awalnya ditempati oleh TergugatI yangkemudian Tergugat melakukan penjualan

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas mengenai batasbatasletak dan luasan tanah objek yang diakui oleh penggugat telah dikuasaioleh Tergugatlll secara melawan hukum dalam perkara incasu dan padaposita gugatan penggugat pada poin 1 (Satu) disebutkan oleh penggugatbahwa objek tersebut terletak di JI. Milono Kel. Bugis Ulu KotaHalaman 14 dari 42 Putusan No .169/PDT/2017/PT.SMRSamarinda sedangkan pada petitum poin 5 (lima) disebutkan letak objeksengketa terletak di JI. Milono Kel. Bugis Kec.

demikian halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat No.19/Pdt.G/2009/PN.RAP tanggal 16 April 2010 Jo PutusanPengadilan Tinggi Medan No.326/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 14Desember 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No:2189 K/Pdt/2011tanggal 28 Nopember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap(incracht van gewijde) terhadap objek tanah incasu yaitu tanah milikyang dikuasai dan diusahai Tergugat dan petitum yang sama telahdiperiksa dan diputus dalam perkara antara Nelson Butarbutar selakuPenggugat

lawan Osmar Butarbutar, Obe Butarbutar dan Sudirmin danJumia Jursito dkk sebagai TergugatTergugat ;* Bahwa demikian juga terhadap objek perkara incasu telah diperiksadan diputus sebagaimana dalam putusan perkara No.03/Pdt.Plw/2013/PN.RAP tanggal 16 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap(incracht van gewijde) antara Sudirmin dan Jumia Jursito sebagaipelawanpelawan dengan Nelson Butarbutar, Obe Butarbutar danOsmar Butarbutar sebagai Para Terlawan ;Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Nomor 42

/Pdt.G/2014/PN RapBahwa oleh karena pokok gugatan dan objek gugatan incasu adalahsama yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri RantauPrapat dengan pihak yang sama maka dalam hukum gugatan paraPenggugat incasu dikategori sebagai gugatan nebis in idem dan harusdinyatakan tidak dapat diterima;2.

Nelson Butarbutar) sebagaimana Berita Acara EksekusiNomor 19/Pdt.G/2009/PN.RAP tanggal 02 Mei 2013 dalam perkara antaraNelson Butarbutar selaku Penggugat melawan Sudirmin dan Jumia Jursitodkk selaku TergugatTergugat ;Bahwa atas pengakuan hukum dengan Putusan Pengadilan dalam perkaraNomor :19/Pdt.G/2003/PN.Rap tersebut dan pelaksanaan eksekusi sertapenyerahan objek sengketa kepada Nelson Butarbutar (incasu Tergugat)oleh Para Penggugat kembali menguji putusannya dengan pengajukanPerlawanan (verzet

) dengan Nomor :03/Pdt.Plw/2013/PNRap denganpihakpihak Sudirmin dan Jumia Jursito (incasu Para Penggugat) sebagaiPelawanPelawan, dengan Nelson Butarbutar (incasu Tergugat) sebagaiTerlawan ;Dan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusandengan amar MENYATAKAN PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAKDAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklaard) dengan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde) sebagaimana dalamPutusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :03/Pdt.Plw/2013

Ibu Tumini yang kebetulan mengenalTERGUGAT dengan baik dan memahami betul reputasiTERGUGAT sebagai salah satu orang yang dermawan dilingkungannya, meminta ijin kepada TERGUGAT untukmengijinkan kakak iparnya (PENGGUGAT incasu) untuk bekerjadi tempat TERGUGAT. Namun, TERGUGAT yang pada saat itumasih merasa belum membutuhkan tenaga kerja, menolaktawaran Ibu Tumini dan PENGGUGAT tersebut.

(Vide Poin 9 Gugatan incasu QUOD NON).KKANGING, snssseseennnnnceeeneteneneeaene ne nnnssemmecnnnsnemnea. FAKTA HUKUMNYA adalah TERGUGATsudah sering memberikan peringatan secara lisan kepada TERGUGAT atasdasar perbuatan PENGGUGAT yang merugikan TERGUGAT.

REKONPENSI(TERGUGAT INCASU));Bahwa, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah keseluruhan yangdituntut oleh TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT /INCASU)dengan jangka waktu upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGATREKONPENSI (PENGGUGAT /J/NCASU).

Apabila TERGUGATREKONPENSI (PENGGUGAT /INCASU) benarbenar berniat baik,23mengapa TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT /NCASU) harusmenunggu sampai 2 (dua) tahun sebelum mengajukan tuntutan hukumkepada PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGAT /INCASU) ??;. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGATINCASU) menderita kerugian berupa kerugian materiil atau waktu,Hal. 18 dari 35 hal. Put.

Menghukum TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT INCASU)untukmembayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGATINCASU)sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya c.g.

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak,seharusnya putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan kepadahasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku' serta berdasarkan keyakinan, bukandidasarkan kepada kepentingan salah satu pihak, incasu TermohonPeninjauan Kembali;5.

Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/2015Mempertahankan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) atas biaya Bunga Subordinasi a quo sebesarRp.16.861.285.205,00. dan karenanya menolak permohonan bandingterhadap koreksi a quo;3.

Bahwa dengan kata lain, Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkanpada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbanganhukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepadakepentingan sepihak incasu Termohon Peninjauan Kembali.

(incasu Pemohon PeninjauanKembali) seolaholah sebagai pihak yang bertindaklangsung melakukan pembayaran bunga obligasi di CaymanIsland. Padahal, penerbitan obligasi dan pembayaran biayabunga obligasi kepada Wajib Pajak di Cayman Island adalahPT.

CIMB Niaga Tbk (terlampirfotokopi Putusan MARI melalui websitekepaniteraan.mahkamahagung.go.id);Tindakan Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo apabila dilihat dari suduthukum Tata Usaha Negara yang merupakan lex generalisHalaman 24 dari 29 halaman.

Sertifikat Hak Milik Nomor 123 tahun 1987 Desa Lumban Tambak,Kecamatan Silaen, Kabupaten Tapanuli Utara (Sekarang KabupatenToba Samosir), Propinsi Sumatera Utara atas nama SalomeSimanjuntak (incasu Tergugat IV) seluas 113 M2 (Seratus tiga belasMeter perseg)i).b. Sertifikat Hak Milik Nomor 236 tahun 2003 Desa Silaen, KecamatanSilaen Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara atas namaSalome Simanjuntak (incasu Tergugat IV) seluas 75 M2 (tujuh puluhlima Meter perseg)i).c.

Sertifikat Hak Milik Nomor 19 tahun 2007 Desa Lintong Nihuta,Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba samosir Propinsi SumateraUtara atas nama Doktorandus Augus Sitorus (incasu Tergugat V)seluas 648 M2 (enam ratus empat puluh delapan Meter persegj).d. Sertifikat Hak Milik Nomor 235 tahun 2002 Desa Silaen, KecamatanSilaen, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara atas namaBolitan Silaen (incasu Tergugat III) seluas 990 M? (Sembilan ratussembilan puluh Meter persegi).e.

Sertifikat Hak Milik Nomor 123 tahun 1987 Desa Lumban Tambak,Kecamatan Silaen, Kabupaten Tapanuli Utara (Sekarang KabupatenToba Samosir), Propinsi Sumatera Utara atas nama SalomeSimanjuntak (incasu Tergugat IV) seluas 113 Mz? (seratus tiga belasMeter perseg)i).b. Sertifikat Hak Milik Nomor 236 tahun 2003 Desa Silaen, KecamatanSilaen Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara atas namaSalome Simanjuntak (incasu Tergugat IV) seluas 75 M2 (tujuh puluhlima Meter perseg)i).c.

Sertifikat Hak Milik Nomor 19 tahun 2007 Desa Lintong Nihuta,Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba samosir Propinsi SumateraUtara atas nama Doktorandus Augus Sitorus (incasu Tergugat VI)seluas 648 M2 (enam ratus empat puluh delapan Meter persegji).d. Sertifikat Hak Milik Nomor 235 tahun 2002 Desa Silaen, KecamatanSilaen, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara atas namaBolitan Silaen (incasu Tergugat III) seluas 990 M? (sembilan ratussembilan puluh Meter persegi).e.

Sertifikat Hak Milik Nomor 95 tahun 1984 Desa Lumban Tambak,Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utaraatas nama Manosor Silaen (incasu Tergugat V) seluas 883 M2(delapan ratus delapan puluh tiga Meter perseg)i).11.

Husin (Alm) adalah sebagaiberikut:Pemohon selaku ibu kandung (incasu sebagai Pemohon 1);Pemohon II selaku istri/janda (incasu sebagai Pemohon II);Pemohon Ill selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon Ill);Pemohon IV selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon IV);Pemohon V selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon Voa fF oN =Pemohon VI selaku saudara kandung (incasu sebagai Pemohon V1)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, sertaketerangan saksisaksi membuktikan bahwa ayah

secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasiselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan alasankasasi Pemohon Kasasi IlI/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti incasu

Terdakwa;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas terbuktinyadakwaan Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidanaincasu dengan alasan Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, karenasemestinya Terdakwa diterapbkan ketentuan dakwaan Alternatif KesatuPasal 49 Ayat (1) UndanUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan JudexFacti incasu

dengan alasan sesuai faktafakta persidangan bahwaTerdakwa tidak ~=terbukti melakukan perbuatanperbuatan yangdidakwakan Penuntut Umum incasu karenanya Terdakwaharusdibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum danalasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut di atas, tidak dapatdibenarkan karena alasanalasan kasasi tersebut hanya merupakanpengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatukenyataan yang sebelumnya telah pernah

Putusan Nomor 452 K/Pid/2019kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkatkasasi; Bahwa alasan Judex Facti menguatkan pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa incasu, sudah tepat dan benar dalam memberikanpertimbangan hukumnya karena telah secara cermat mempertimbangkankeadaankeadaan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya.Demikian pula dalam menjatuhkan pidana tersebut telah puladipertimbangkan aspekaspek hukum pemidanaannya yaitu kepastianhukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan

Frans Lucky The (incasu Penggugat).2.2. Ronny Tedja Handoko (incasu Tergugat II).2.3.

Frans Lucky The (incasu Penggugat).11.2. Ronny Tedjo Handoko (incasu Tergugat II).11.3.

Frans Lukcy The (incasu Tergugat II).b. Ronny Tedjo Handoko (incasu Penggugat).c. Soraya Indayani (incasu Tergugat 1).Merupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Ny. Anandayani Kinan.Bahwa semasa hidupnya Ny.

Frans Lukcy The (incasu Penggugat).b. Ronny Tedjo Handoko (incasu Tergugat II).c. Soraya Indayani (incasu Tergugat 1).Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor: 797/Pdt.G/2020/PN.SbyMerupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Ny.

Frans Lukcy The (incasu Tergugat II).b. Ronny Tedjo Handoko (incasu Penggugat).c. Soraya Indayani (incasu Tergugat 1).Merupakan segenap ahli waris yang sah dari alm. Ny. Anandayani Kinan.Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor: 797/Pdt.G/2020/PN.Sby10.11.12.13.Bahwa semasa hidupnya Ny.

Pms ternyata banyak kejanggalan dan tidaksesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yaitu : Pertimbangan putusanpada halaman 11, 12 dan 16 halaman 11 dan 12 menyatakan : sedangkanuntuk Tergugat I, Il, Ill dan IV (incasu Pelawan) tidak datang menghadapatau menyuruh orang lain untuk dapat menghadap sebagai kuasanyameskipun menurut Relaas Panggilan Sidang tanggal 22 Desember 2014dan Relaas Panggilan Sidang tanggal 12 Januari 2015 yang dibacakandipersidangan ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan

tidakternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halaman yang sahsedangkan pada halaman 16 menyatakan : maka perkara aquo haruslahdiputus tanpa hadirnya Tergugat , Il, Ill, IV dan V atau secara verstek,padahal secara sah dan patut Tergugat , Il, Ill dan IV (incasu ParaPelawan) tidak pernah ada menerima panggilan atas perkara perdatatersebut ;14.Bahwa alamat para Tergugat , Il, Ill dan IV (incasu Para Pelawan) telahsecara jelas, nyata dan terang diperbuat didalam surat gugatan perkaraNomor

Pms, seandainya pada saat RelaasPanggilan sidang diantarkan dan tidak dijumpai dialamat tersebut, pantasdan patut secara hukum Para Tergugat , Il, Ill dan IV dipanggil denganpanggilan umum melalui kantor pemerintah dalam hal ini kantor WalikotaPematangsiantar, dan apabila ada keterangan yang menyatakan kalau ParaTergugat I, Il, Ill dan IV (incasu Para Pelawan) tidak lagi bertempat tinggaldialamat yang disebutkan dalam surat gugatan pantas dan patut ParaTergugat , Il, Ill dan IV (incasu Para Pelawan

Pms dengan mengabulkansebagian gugatan Penggugat (incasu Para Terlawan) didasarkan pada suratbukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum ;16.Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan perkara perdata Nomor : 71 /Pdt. G / 2014 / PN.

Pms yang mengabulkan petitum gugatan tidakdidasarkan pada fakta hukum dan pembuktian yang benar / ada, sepertiamar putusan poin 3, 4, 5 tidak didukung oleh surat bukti asli, akan tetapihanya didasarkan pada surat bukti fotocopy ;17.Bahwa juga terkait dengan amar putusan pada poin 7 dan 8 sama sekalitidak didasarkan pada surat bukti, karena sertifikat Hak Milik Nomor : 175 /Proklamasi tidak pernah dimajukan sebagai surat bukti oleh Penggugat(incasu Terlawan) dalam persidangan, bagaimana Majelis Hakim

Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon Peninjauan Kembali dapatmenerima Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadapkoreksi atas biaya Master Card dan Visa Card sebesar Rp 968.793.545,00yang membatalkan koreksi Terbanding (incasu Termohon PeninjauanKembali).

Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak, Majelis Hakim seharusnya benarbenar dapatmenentukan fakta hukum yang tepat, menguji dan menilai fakta hukum yangdimaksud berdasarkan alatalat bukti yang disampaikan Pemohon Banding(incasu.

(incasu Pemohon Peninjauan Kembali) seolaholah sebagai pihak yang bertindak lansung melakukanpembayaran bunga obligasi di Cayman Island. Padahal,penerbit obligasi dan pembayar biaya bunga obligasi kepadaWajib Pajak di Cayman Island adalah PT.

Tindakan Terbanding (incasu~ TermohonPeninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untukmemajaki pembayaran bunga a quo sungguh merugikanPemohon Banding (incasu Pemohon Peninjauan Kembali)karena pajak PPh Pasal 26 a quo telah mendistorsi usahaPemohon Peninjauan Kembali;Tindakan Terbanding (/ncasu Termohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo apabila dilihat dari sudut Hukum TataUsaha Negara yang merupakan /ex generalis dari HukumPajak adalah tergolong pada tindakan yang tidak sesuaidengan AzasAzas

Hal demikian sudah sewajarnya dansesuai dengan kelaziman pembukuan yang baik dan tidakberarti secara otomatis ditafsirkan harus terhutang ataudikenakan pajak di Indonesia, seperti yang telah dilakukanoleh Terbanding (incasu Termohon Peninjauan Kembali);9.

hasilpemeriksaan setempat karena pada saat Majelis Hakim memerintahkanPenggugat untuk mengelilingi dan menunjuk batas tanah sengketa sesuai letakdan batasbatas yang tertera dalam gugatan Penggugat, sedangkan ParaTergugat membenarkan batasbatas tanah sengketa tersebut terkecuali batassebelah selatan tanah sengketa para Tergugat mengatakan Tidak TahuNamun Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertamahanya menilai subjektif dengan hanya mengacu pada keterangan para saksiTergugat incasu

HANI BINKATUTU...........0++ Dan bahkan pembuktian Para Tergugat incasu Terbandingbernama saksi BEDDUMANG BINKANCO menerangkan bahwa tanahSengketa...Scanned with CamScanner sengketa semula dikerjakan oleh ayah Penggugat bernama Lel. aS is ;( Dimohon Majelis Hakim Tinggi membaca BAP dalam perkara ini).atonePembuktian penggugat incasu pembanding saling bersesuaian dan avueongpembuktian Para Tergugat incasu Terbanding saksi bernama BEDDU MANGBIN KANCO, sedangkan keterangan para saksi yang lain para

Surat Ukur Nomor 287/Sei Agul/2009Tanggal 19 Februari 2009 atas nama Pemegang Hak Haji Abdul Hadi (incasu Pelawan), berikut bangunan permanent yang berada di atasnya,setempat dikenal dengan Jalan Persatuan,, Nomor 8 Medan;2. Bahwa oleh karena kepada Pelawan telah diberikan Rechts Tite/ berupa hakmilik atas tanah tersebut secara sah berdasarkan hukum oleh Pejabat yangberwenang menurut undangundang cq.

Kantor Pertanahan Kota Medan,sehingga adalah wajar terhadap Pemiliknya (incasu Pelawan) haruslahdiberikan Perlindungan Hukum, dan secara hukum legalitas Sertifikat HakMilik Nomor 2501/Kel. Sei Agul memiliki nilai kKekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat (Vo/lledig En Bindende Bewijskracht);3.

Bahwa berdasarkan Rechts Titel tersebut di atas, maka Pelawan telahmenguasai fisik tanah dan bangunan in casu hingga saat ini tanpamendapat gangguan dari pihak manapun juga, akan tetapi bagaikanmendengarkan petir disiang hari alangkah terkejutnya Pelawan ketikasekitar dalam bulan Januari 2012 mendapat informasi bahwasanya ataspermohonan Terlawan pihak Pengadilan Negeri akan melakukan eksekusiterhadap tanah dan bangunan hak milik Pelawan incasu yang saat ini masihtahap Teguran/Aanmaning guna secara

Bahwa dalam Penetapan Teguran/Aanmaning maupun putusanputusantersebut, Terlawan incasu bertindak selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi, melawan: TurutTerlawan incasu sebagai Tergugat I/Terbanding I/Turut TermohonKasasi/Turut Termohon Eksekusi , Turut Terlawan Il incasu sebagaiTergugat II/Terbanding II/Turut Termohon Eksekusi II dan Turut Terlawan IIIsebagai Tergugat III/Pembanding III/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi,sedangkan Pelawan incasu tidak ikut serta sebagai pihak (

Menyatakan oleh karenanya Penetapan Nomor 66/Eks/2011/81/Pdt.G/2008/PN.Mdn Tanggal 13 Desember 2011 yang diterbitkan oleh PengadilanNegeri Medan sepanjang terhadap tanah dan bangunan hak milik Pelawan incasu adalah batal atau tidak sah atau setidaktidaknya dinyatakan tidakberkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyaikekuatan eksekutorial;5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Nopember 2008Nomor 81/Pdt.G/2008/PN.Mdn Jo.

Artinya, anjuran ataupunsuruhan dari seseorang yang sudah diketahui adalah tidakmempunyai hak terhadap sesuatu' benda incasu pisang dalamkasus ini, tidaklah perlu untuk dilaksanakan, karena defacto dan de jure orang tersebut, tidaklah mempunyaikapasitas apapun terhadap sesuatu barang'= yang bukanmiliknya atau bukan dalam penguasaannya.Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnyaMajelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang terungkapdipersidangan adalah sebagai berikut dibawah ini:Bahwa benar

Rp. 80.000, (delapan puluh ribu) untuk 3tandan buah pisang.Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatanterdakwa yang mengambil 3 buah tandan pisang tanpaijin dari pemiliknya tersebut, dan kemudianmenjualnya untuk digunakan buat kepentingannyasendiri, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalahtindakan yang dapat dikategorikan sebagaiMengambil barang incasu 3 buah tandan pohon pisang .yang berisi 400 buah pisang, yang seluruhnya adalahkepunyaan orang lain

incasu milik dari Romi Putra Pgl.

Tura, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum incasu tanpa ada ijin dari pemiliknya tersebut.Menimbang bahwa dengan demikian unsur diatastelah terpenuhi.Menimbang bahwa karena semua unsur dari dakwaantersebut, telah terbukti, maka terdakwa haruslahdinyatakan terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan tunggal penuntut Umum yaitumelanggar Pasal 362 KUHP.Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana,seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahuluharuslah ada dua syarat yang menjadi satu