Ditemukan 326 data
43 — 9
kesepakatn tersebut cacat hukum:> Bahwa tid$k benar Tergugat I'meminta pembagian secara merata, JusteruTergugat I'meminta pembagian secara hukum Islam, karena sebelumnyaPenggugat II bersikeras dan bertahan menggunakan hukum perdata:> Bahwa tidak benar akibat sikap Tergugat tersebut, pembagian harta tersebuttidak dapat terlaksana, karena Tergugat menganggap kesepakatan bersamatersebut cacat hukum, di samping sampai saat ini belum ada kabar berita daripihak pembeli (Penggugat III) kepada para Tergugat ntang
29 — 2
ItrchfcsO fOfs24insrsid53 19341 Trtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24expnd0expndtw1insrsid53 19341 a rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsOfOfs24insrsid53 19341 hun rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24expnd0expndtw2insrsid5319341 rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO fOfs24insrsid53 19341 2009 rtlchfcsl afOafs24 ltrchfcsO fOfs24expnd0expndtw4insrsid5319341 rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24insrsid53 19341 trtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsOfOfs24expndO0expndtw2insrsid53 19341 e rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO fOfs24insrsid5319341 ntang
75 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
persen) walaupun Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut100%, adalah kekeliruan yang tidak didasarkan landasan aturan perundangundangan dan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaanKeuangan Daerah serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor R73/PB/2011 tanggal 03 November 2011 Tentang LangkahLangkah Dalammenghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011; Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat(3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/3/PB/2011tanggal 03 November 2011 :ntang
55 — 2
ItrchfcsO fOfs24insrsid53 19341 Trtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24expnd0expndtw1insrsid53 19341 a rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsOfOfs24insrsid53 19341 hun rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24expnd0expndtw2insrsid5319341 rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO fOfs24insrsid53 19341 2009 rtlchfcsl afOafs24 ltrchfcsO fOfs24expnd0expndtw4insrsid5319341 rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24insrsid53 19341 trtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsOfOfs24expndO0expndtw2insrsid53 19341 e rtlchfcs1 afOafs24 ItrchfcsO fOfs24insrsid5319341 ntang
102 — 43
ialah dalam upaya perlindungan K3 danpemenuhan penerapan Sistem Manajemen K3 dalam rangka mencegah danmengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yangaman, efisien dan produktif.Pasal 35 ayat (5) UU 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakantenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan,keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.Pasal 87 n(4 13 Tahun 2 ntang
65 — 20
permintaan gantikerugian yang didalilkan Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas, dan dipersidanganPenggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian dimaksud, maka berdasarkan hukumtuntutan ganti kerugian sebagaimana point 14 dari petitum Penggugat untuk ditolak ;Menimbang bahwa tentang petitum point 15 karena telah dipertimbangkan dandiputus dalam putusan Provisi, maka petitum point 15 beralasan hukum untuk ditolak ;Menimbang, bahwa tentang petitum point 16 yang menuntut uang paksa sedangkanpetitum te ntang
78 — 26
Tanggamus tahun 2009.4) Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.71/34/12/2009@ntang TIM PengarahRural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatKegiatankegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan PenanggulanganKemiskinan Perkotaan (P2KP) Kab Tanggamus tahun 2009.5) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan Tahun 2009 Nomor 600/03/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1Desember 2009.6) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 600/03.a/ADL.PPIP/34/2009
258 — 314
APara Penggugatadalah Buruh Harian Lepas yang hanya bekerja pada saat dipanggil ketika adapekerjaan ntang Ganda Utama;Menimbang, bahwa upaya untuk menyesaikan permasalahan tersebutsudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui bipartit dan mediasipada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Propinsi Kalaimantan tengahPalangkaraya, namun tidak berhasil yang kemudian dilanjutkan dikeluarkannyasurat anjuran dari Mediator Hubungan Hubungan Industrial Propinsi KalimantanTengah No. 565/A.1518/HI.03
104 — 20
Bahwabenar pada tahun 2007 Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Sungguminasamendapatkan dana blck Crania sebesar Rp. 525.000.000, untukBantuan Imbal swadya USBK (Unit Sekolah Baru Kecil);Bahwa benar pembanguan 3 (tiga) ruang kelas bani, 1 (satu) ruangperpustakaan dan I (satu) ruang laboratorim IPA tersebut ada lagi yang dibiayaisehubungan dengan pembangunan USBK SMAN 2 Sungguminasatersebut yang dananya berasalclari dana blok grantsebesar Rp. 525.000.000, tersebut yaitu pengadaan Mebeler untuk 3(tiga) ntang
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Republik Indonesia sebagai satusatunya badan pemeriksa yang oleh UndangUndangDasar 1945 maupun UndangUndang lainnya, diberikan kewenangan untukmelakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah.Bahwa ketentuan mengenai kewenangan BPK tersebut secara tegas disebutkandalam:e UUD 1945 Pasal 23 E ayat (1):Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakanSatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandir1; No. 17 Tahun 2 ntang
139 — 67
Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, KabupatenSleman telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) danKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) disetiap Tempat PemungutanSuara (TPS) tanggal 20 Oktober 2013 telah berjalan dengan tertib dan lancar diseluruh Desa Sukoharjo tanpa adanya protes, demonstrasi maupun keributan keributan yang terjadi dan proses pemilihan tersebut telah diatur berdasarkanPeraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor : 03 tahun 2007 Pasal 26 ayat3 ntang
98 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
bendelFoto copy Mjanjian Kerjasama jasa pengirimanbkumen untuk kiriman perlaksus atauriman biasa antara PT ASURANSIILLIANZ LIFE INDONESIA denganI POS INDONESIA (Persero) No: 6/ECCLO/VII/05; No : 30/Pemsar//ILPOS/TV/08051 (satu)bendelAsli Frpanjian kerjasama antara BADANOORDINASI KELUARGAIERENCANA NASIONAL dengan PTDS INDONESIA (Persero) No : 267/K/101/BI/2006 No : 20/RO.PPK//ILPOS TV/20061 (satu)bendelAsli KdNPKIhCcIh8PdkAP1WPiKBPHWPdAjanjian kerjasama antara Dirjen Pajakpngan PT POS INDONESIA (Persero)ntang
copy Mjanjian Kerjasama jasa pengirimanDkumen untuk kiriman perlaksus atauriman biasa antara PT ASURANSIILLIANZ LIFE INDONESIA denganI POS INDONESIA (Persero) No: 6/ECCLO/VII/05; No : 30/Pemsar//ILPOS/TV/08051 (satu)bendelAsli Frpanjian kerjasama antara BADANOORDINASI KELUARGAIERENCANA NASIONAL dengan PTOS INDONESIA (Persero) No : 267/K/101/BI/2006 No : 20/RO.PPK//ILPOS TV/20061 (satu)bendelAsli a TIS TVUWATWS UPSFevnsapAlvzQHAjanjian kerjasama antara Dirjen Pajakpngan PT POS INDONESIA (Persero)ntang
41 — 14
Pasal 6 at (4) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/P2K/SP3/P2/POLMED/2010 tanggal 29 Oktober 2010, menyebutkan : Jika barangtersebut ditolak oleh Panitia Penerima Barang/Jasa, PIHAK KEDUA harusmengganti barang tersebut dengan yang memenuhi persyaratan .ngundang Nomor : 17 Tahun 2 ntang KPasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan , efisien, ekonomis, efektif, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.7.
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
209 — 108
Putusan No. 140/G/2019/PTUN.BKL17.18.ntang Surat Keputusan Pencabutan, menanggapi Surat No. 540.1/662/ESDM/21.540.2 tentang Tanggapan Surat No. 046/DIRPMNI/III/2017 tentang Keberatan Atas Pengumuman Pencabutan IUP dan Pencabutan StatuSs CNC, yang pada intinya bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernahmendapatkan surat peringatan tertulis ataupun surat keputusanpencabutan atas IUP OP No.162 Tahun 2010 KWBU 09090 tertanggal26 April 2010, sehingga meminta agar SK Pencabutan IUP OP tersebutdikirimkan
236 — 85
., copy dari copy ;HJawaban perkara a quo dari TERGUGAT IV, copy dari copy ;BUkKti PH 21 BdktaRan 16 Jawaban tanggal 15 Juni 2005 Perkara No. 74/Pdt.G/2005/PN.Jakday copy ;HHalaman 3 Perbaikan Gugatan tanggal 5 Juli 2005 Perkara No. 77/Pdt.G/2005/Fcopy dari copy ;Halaman 6 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara no. 1271/Pdt.G/2005/ntAng gal 29 November 2005, copy dari copy ;H 22BukKti PH 22 BRAtaAP1338 KUHPerdata, sesuai dengan asili ;HPasal 1340 KUHPerdata, sesuai dengan asili ;Bukti PI 24 BRxtaP1335
76 — 40
Fakultashli yang bernama POPPY KUNTARI SUTRESNA,bknya memberi pendapatnya sebagai berikut:pengajar pada Program Pasca Sarjana MagisterHukum Universitas Padjajaran Bandung, Ahli jugadahulu Notaris dan PPAT di Kota Bandung, sekarang sudah pensiun;Bahwa Akta yang dib(PPAT) merupakan daiat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanahoaar pendaftaran peralihan hak atas tanah di BPN.Bahwa pembuatan akta PPAT harus mengacu kepada peraturanperundangundanganPeraturan Pemerintahjabatan PPAT dan berkaitan pula dengan ntang
376 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
F.Lami ntang. SH. dalam buku yang berjudul Dasar DasarHukum Pidana Indonesia. Penerbit PT.
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ragam Logam, NPWP: 01.301.221.6091.000, tidak memperhatikanatau mengabaikan ketentuan yuridis formal penyelesaian keberatan sebagaimanadiatur undangundang dan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalamkoreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;ntang Formal Janek ktu Pengajuan Memori Peninj n Kembali1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3)
205 — 328
Rickimas Rizky Putra dapatdiperjanjikan terhadap areal seluas + 1.114 Ha dari luas areal + 5.000 Ha (sesuaiPeta lampiran);Kronologis kh ntang PT. Ricky Kurniawan Ker r4 PT. Ricky Kurniawan Kertapersada mendapatkan Izin Lokasi, sebagai berikut :a Berdasarkan surat kesepakatan bersama Bapak Drs. H. Zulkifli NurdinHamzah (selaku Direktur Utama PT.
118 — 29
Rickimas Rizky Putra dapatdiperjanjikan terhadap areal seluas + 1.114 Ha dari luas areal + 5.000 Ha (sesuaiPeta lampiran);Kronologis kh ntang PT. Ricky Kurniawan Ker r4. PT. Ricky Kurniawan Kertapersada mendapatkan Izin Lokasi, sebagai berikut :a. Berdasarkan surat kesepakatan bersama Bapak Drs. H. Zulkifli NurdinHamzah (selaku Direktur Utama PT. Puri Hijau Lestari) sesuai surattanggal 27 November 1997 terhadap Maskur Anang (Direktur Utama PT.Ricky Kurniawan Kertapersada)b.