Ditemukan 3430 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kantor kanten kantur kapten kenten kantar karter kanker konter kalter
Penelusuran terkait : Tuan chris kanter Dkk vs 1. menteri hukum dan hak asasi manusia ri. 2. ratna dewi antarina Dkk;
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 23-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2021
Tanggal 2 Agustus 2021 — Oditur:
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
1.Lendi Romario Simanulang
2.Andi Siswandi Sukirman
140 — 195
  • Militer biasanya terdiriatas prajurit atau serdadu.Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani Miles yangmenurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yangdipersenjatai dipersiapbkan untuk menghadapi tugastugaspertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanankeamanan negara.Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksuddengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secarasukarela pada angkatan perang,
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 5 Maret 2013 — SELAMAT. JS Alias AMAT Bin YUSUP
71 — 19
  • Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH.,ASASASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DANPENERAPANNYA, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hal.167).
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 25-01-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 114/Pid.B/2015/PN Msb
Tanggal 25 Januari 2016 — Aan Sanjaya Alias Aan Bin Tarman
64 — 29
  • Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH danHal 63 dari 98 hal Putusan No.1 14/Pid.B/2015/PN.Msb.64SR Sianturi, SH dalam buku AzasAzas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya yang diterbitkan Alumni AHMPTHM Jakarta 1982 ;Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsuryang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (in casuterdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaanyang benarbenar disadari dan menyadari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949 K/PID/2010
Terdakwa; I Wayan Suanda
270 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kanter, AsasAsas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,Storia Grafika, 2002, hlm.168 menyebutkanJelas bahwa proses kejiwaan yang mendahului pengambilan ketetapanuntuk melakukan tindakan yang terlarang, memainkan peran yangpenting.Hakim Judex Facti Keliru Membandingkan Unsur Kesalalan Eks. Pasal 359KUHP Dalam Menerapkan Vicarious Liability Eks. Pasal 372 KUHPBahwa dalam menimbang unsur barang siapa eks.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 27-07-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Juli 2015 — NANI WIJAYA alias LISA
291 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerjasama secaralangsung berarti bahwa perwujudan dari tindakan pidana itu adalah secaralangsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukandengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP, bentukpelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan(witveoringshandeling) (vide E.Y Kanter, SH dan S.R Sianturi, SH "asasasas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya Cetakan Kedua,Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2002 halaman 348349);Hal. 103 dari 108 hal. Put.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-02-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 141/Pid.B/2013/PN.Smda
Tanggal 28 Agustus 2013 — PURWANTO, SH Bin MULYO REJO
304 — 102
  • Kanter,S.H. dan S.R. Sianturi,S.H. :Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yangmelakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada duaorang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindakpidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untukmelakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana100pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu.
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK
362 — 26
  • Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidanadiIndonesiadanPenerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan danmenurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:1.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 01-03-2011 — Putus : 06-06-2011 — Upload : 06-10-2011
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 27-K/M II-11/AD/II/2011
Tanggal 6 Juni 2011 — SERKA JOKO SURIPTO NRP. 6 29402
137 — 46
  • penyediajasa keuangan yang lain, baik atasnama sendiri maupun atas nama pihaklain.Bahwa untuk membuktikan unsur yang merupakanrangkaian beberapa delik ini majelis menguraikansebagai berikutBahwa istilah dengan sengaja apabila digunakandalam suatu) perumusan tindak pidana, maka menurutdoktin harus ditafsirkan secara luas yaitukesengajaan sebagai maksud ( oorgmerk );kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids ) dan kesengajaan denganmenyadari kemungkinan ( dolus eventualis )( Kanter
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
441 — 1713
  • Yyk dalam persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta,namun secara hukum apakah hal tersebut dilakukan dengan sengaja;Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan dibedakankedalam 3 (tiga) gradasi , hal ini diuraikan oleh EY Kanter dan SR Sianturisebagai berikut :1.
    (vide EY Kanter dan SRSianturi ; asasasas hukum pidana Indonesia dan penerapannya hal. 172etc.)Menimbang, bahwa kesengajaan jenis ini pernah diterapkan dalamkasus terkenal dengan sebutan Metromini maut kali Sunter, dimanaseorang pengemudi metro mini (angkutan umum) mengemudikankendaraannya dengan sangat kencang sehingga tidak terkendali dantercebur/ tenggelam ke kali Sunter (Jakarta Utara), dimana sangkondektur telah mengingatkannya berkali kali agar si Sopir mengurangkecepatannya, namun tak dihiraukannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1920 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — Drs. M. H. THOMAS ALFA EDISON, M.M Bin H. M YUSUF
67 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kanter, SH, dan S.R. Sianturi, SH., AsasAsas Hukum Pidana di =JIndonesia danPenerapannya Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hal.167).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-05-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2185 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Mei 2017 — KHOSSAN KATSIDI Pgl. KHOSSAN
213 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan tersebut ;Bahwa di dalam buku AsasAsas Hukum Pidana Di Indonesiakarangan EY KANTER & SR SIANTURI, S.H. karangan penerbitStoria Grafika, Jakarta, 2002, halaman 346 bahwa Hooge Raadberpendapat bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) ataumedeplegen adalah :1.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-12-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 24 Februari 2020 — Penuntut Umum:
IVAN PRADITYA PUTRA, SH
Terdakwa:
I KOMANG BUDIARTA
151 — 86
  • ., MarioGita Kanter, SH., Made Hede Subagia, SH., Putu Armaya, SH., Cicilia Gst AyuRaniti, SH., Fitria Octara Kohar, SH.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 41/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 19 Agustus 2011 —
51 — 21
  • Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH., Alumni AHM.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 113- K/PM-I-03/AD/XI/2010
Tanggal 19 Januari 2011 — Praka Budi Pitoyo
131 — 41
  • Kanter, S.H. dan S.R.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 8/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MOH. ANDY SOFYAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MUSNAH, SH Bin JAMHARI
66 — 31
  • Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yangmelakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada duaorang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindakpidana.Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untukmelakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh manapengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 24-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 9/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMMAD HERIYANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : AWANG ARI JUSNANTA, S.Sos Als. NANTA Bin H. AWANG HAMSYAH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HERMANSYAH Als. MANSYAH Bin DAHER
111 — 67
  • Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. :Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yangmelakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada duaorang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindakpidana.Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untukmelakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh manapengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum
Register : 13-04-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 70/Pid.B/2018/PN PLW
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
1.NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA
2.SABIDEN Als BIDIN Bin M DIN Alm
43 — 26
  • Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003hal. 213).Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwaTerdakwa NOPRIYON Als YOYON Bin MAJUDA dan Terdakwa II SABIDEN AlsBIDIN Bin M DIN (Alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuangdalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakantelah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikutijalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd. bin WARIJAN ; Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTER dan S.R. SIANTURI(Asasasas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 2002,Penerbit Storia Grafika, Jakarta, halaman 346) bahwa :Turut sertamelakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :1. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaidirumuskan dalam undangundang, sedangkan pesertapesertalainnya hanya mengerjakan sebahagian saja, maka dilihat dari sudutA itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja samaHal. 78 dari 104 hal. Put.
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 16-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN GARUT Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA
107 — 29
  • Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formildan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah:Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang(beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibatdari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang HukumPidana (KUHP) tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan,242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 13 Juni 2017 — Ir. ABDUL MUNIR SAMAD
95 — 11
  • Pikdihadiri oleh Lionard Kanter, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Sambas serta dihadapan terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,TTD TTDEDWARD SAMOSIR, SH.MH HARYANTA, SH.MH.,TTDBHUDHI KUSWANTO,SHPanitera PenggantiTTDJULFARIDA, SHSalinan sah sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri PontianakRACHMAD SUDARMAN, SH., MH.NIP. 19601215 198903 1 005Halaman 113 dari 113 halaman Putusan Nomor 07/Pid.Sus/PTk/2016/PN. Pik