Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan manangar melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 10 Januari 2019 — 1. ELMANSYAH AWI dkk Melawan 1. Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung
96 — 54
  • Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional, nomor 4210/15.1600/IX/2016,tanggal 23 September 2016, perihal: Petunjuk terhadappersoalan pensertipikatan tanah untuk kepentinganumum;Telah Memenuhi Norma Kepatutan.Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenangTidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.
    Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 08-11-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN. Menggala
Tanggal 8 Nopember 2017 — T I L A N O Dkk MElawan KEPALA DESA BRASAN MAKMUR
116 — 33
  • Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telah diputus danmempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsip Hukum AcaraPerdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) menjadi preseden buruk bagi Hukum acaraPerdata di Indonesia;2. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
    Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telahdiputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melangar prinsipHukum Acara Perdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku diNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi preseden burukbagi Hukum acara Perdata di Indonesia;. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (obscuur libel).
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 22/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
WAYAN ARYAWATI, S.kom.M,Kes
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
194 — 147
  • Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat danAsas tidak menyalahgunakan kewenangan ;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga olehkarenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan DirektoriPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 02-12-2014 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg
Tanggal 26 Mei 2015 —
53 — 26
  • ditunjuk PDPDE dan uangnya disetorkan ke kasirPDPDE dan dimasukan kerekening PT.PDPDE Hilir bukanrek.joint account.e Deposit yang melalui transferan masuk ke rekening PDPDE Hilir,bukan ke rekening Joint Acount.Berdasarkan faktafakta diatas sejak dimulainya kerjasama ini sudah bisadipastikan bahwa operasional dan manajemen SPBU bukan dijalankan olehPenggugat tetapi sepenuhnya dijalankan Tergugat dan hal ini juga diketahuioleh Dewan Komisaris sebagai penandatanganan Joint Account.Halhal tersbut diatas melangar
Pengadilan PN Bintuhan Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bhn
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
GUSMAN
Tergugat:
1.SONY WAHYUDI
2.RIDWANSYAH
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
123 — 69
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bhn3. Menetapbkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Tar
Tanggal 25 September 2019 — TAKDIR ALI SYAHBANA Als BOGEL Bin Alm MAULANA
129 — 27
  • Kesimpulan dan Permintaan Penasihat Hukum Terdakwa:Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan dan PutusanPutusan Mahkamah Agungtersebut diatas, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan,bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika terobukti mengkonsumsiNarkotika jenis shabu, namun karena dalam persidangan ini terdakwa dapatmembuktikan bahwa urine terdakwa positif mengandung Methaphetahamine bagidirinya sendiri, maka terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Subsidairyaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-01-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 PK/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — dr. HM ROSIHAN ANWAR, vs. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat cq PT BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN cq PT BANK BNI CABANG KAPUAS, dkk
162 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahan baranghasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP di ancam dengan pidanapenjara selama empat tahun;54.Bahwa dengan telah di terimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV Tiga Saudara cab. Kuala Kapuas Mesinmesin milik Penggugat (inlitis),barang bukti dari Tergugat pada tanggal16 September 2002 maka telahterjadi Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Koperasi Pulau TeloLestari dan Turut Tergugat ;55.
Pengadilan PT BANJARMASIN
Register : 18-07-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 58/PDT/2016/PT BJM
Tanggal 3 Oktober 2016 —
76 — 59
  • enam puluh dua ribu limaratusrupiah) (DIKURANGI) Rp.7.179.648.000,(tujuh miliar seratus tujuhpuluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)yang berjumlah Rp.2.895.814.500, (dua miliar delapan ratus sembilanpuluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menolak eksepsi TERGUGAT DANTERGUGAT II yang menyatakan di hal 31 putusan pengadilan menimbangbahwa apabila menurut pandangan TERGUGAT dan TERGUGAT Il, kuasaHukum PENGGUGAT melangar
    Mencabut Surat GugatanTersebut.Halaman 21 dari 82 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2016/PT.BJM710.Bahwa T 16 Bukti Ini menerangkan bahwa adanya PENGELAPAN uangdidalam perusahaan yang diduga dilakukan oleh Adi suraya Putra Dewa (PENGGUGAT / TERBANDING) yang bekerja sama dengan Kepala cabangsampit dan kepala cabang pangkalan Bun yang telah jelas berdasarkan buktiaudit T 7, T 8 dan T 9 yang menerangkan aliran dana dari cabangpangkalan bun dan sampit yang langsung mengalir kerekening adisuraya dewa dimana melangar
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 55/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
PT BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh M HIJRIAH S RUSSENG
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
Intervensi:
PT ERA LIARDY HAFZA dalam hal ini diwakili oleh FIRDAUS AYS
239 — 108
  • BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR mempunyai SKP lebihdari 5 paket, sehingga melangar aturan yang telah di tetapkandalam Dokumen Lelang2. PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR dalam menyampaikanData Kualifikasi yang diisikan dalam lembaran Aplikasi SPSEtidak benar, dimana PT. BERKAH BERSAMA KONTRAKTORsudahmendapatakanpekerjaan8 Paket tapi di isi dalamAplikasi SPSE hanya sebagian saja.3. PT.
    BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR melangar SuratPernyataan yang berbunyi : Data kualifikasi yang diisikan benar,Halaman 43 dari 104 halaman Putusan Nomor :55/G/2019/PTUNPBR.dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data / dokumen yangdisampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direkturutama /pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepalacabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja samaoperasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain bersadia dikenakansanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam daftar hitam
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
JOY FORTUNE KOSPARA.M, S.H
Tergugat:
PT.TOP BUKIT MERAH
92 — 20
  • Ptk.15.16.Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, jelas bahwa tindakanTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, secara sepihak bukankarena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkankarena penolakan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat denganalasan kontrak kerja yang ada telah berakhir dan tidak mau memenuhikewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kontrak kerja yang ada,adalah melangar asasasas di dalam hukum perjanjian dan melanggarketentuan Undangundangan Ketenagakerjaan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 12-11-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 38/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
Nelce Tumbel DKK
Tergugat:
Hukum Tua Desa Pinilih
136 — 52
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Tergugat15.telah melangar Peraturan Perundangundangan dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2)Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.
Pengadilan PN BLORA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 11-06-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 71/Pid.B/2014/PN.Bla.
Tanggal 11 Juni 2014 — MARNI binti MARJO
79 — 12
  • Mualimin alias Haji Min (almarhum) yang juga bukan seorangpetani setempat dan beralamat di luar Kabupaten Blora yaitu di DusunSusukan Rt. 03 Rw. 05 Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen KabupatenBojonegoro, adalah salah dan melangar hukum karena pengecer tidakdiperbolehkan menjual pupuk bersubsidi kepada selain petani ataukelompok tani di luar wilayah kerjanya;Bahwa walaupun Saksi Moh.
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN LSK
Tanggal 4 Maret 2019 — Pemohon:
RASYIDI Bin RAMLI
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Cq. KAPOLRES LHOKSEUMAWE,
2.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA,
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KEUANGAN
135 — 37
  • masingmasingdiberi tanda: T1 sampai dengan T8 dan seorang saksi yang nama danketerangannya seperti tersebut di atas;Halaman 29 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2019/PN LskMenimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II menolak dalildalilpermohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon (dahulu Terdakwa) ditahan di Rutan sejak tanggal 14September 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 diajukan kepersidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan dakwaan alternatif,kesatu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 12-05-2015 — Upload : 27-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 12 Mei 2015 — PT. KALIMANTAN STEEL VS 1. PT. INDO METAL TECH PRODUCTS, DK
382 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 234 K/Pdt.SusHKI/2015Pasal 85 dan 86 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,untuk menerbitkan surat penetapan yang sederhana dan efektif untukmencegah berlanjutnya pelanggaran hak atas merek milik Penggugat,khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melangar hak atssmerek milik Penggugat ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakanimportasi;18.Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangkalan yang cukup beralasanTergugat dan Tergugat Il untuk menghindar dari tuntutan Penggugatmembayar
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 08-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
HARIYADI
Tergugat:
1.SRI SUSANA
2.HARYONO
3.HARTINI
4.PATEMI
91 — 35
  • hubungan kausal.Bahwa hubungan kausal adalah hubungan sebab akibatantara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yangditimbulkannya sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan.Oleh karena itu. sebagaimana di dalam dalil GugatanPenggugat yang menurut Penggugat kalau Para Tergugattelah menempati dan menguasai tanah dan bangunan miliknyabelum lah bisa dibuktikan kebenaranya dan masih di dalamproses persidangan saat ini, maka dari itu tidak dapatdikualifikasikan kalau Para Tergugat telan melakukanperbuatan melangar
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Penipuan
Register : 23-02-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN MAGELANG Nomor 12/Pid.B/2016/PN.Mgg
Tanggal 25 April 2016 — Kabul Sucipto als Wahyu Bin Suparjo;
55 — 4
  • Menyatakan terdakwa KABUL SUCIPTO Als.WAHYU Bin SUPARJO(Alm)bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalamdakwaan KEDUA melangar pasal 378 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KABUL SUCIPTO Als WAHYU BinSUPARJOdengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun di kurangiselama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetapberada dalam tahanan;3.
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Anak
Register : 11-09-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN PARIAMAN Nomor 146/PID.SUS/2014/PN.Pmn
Tanggal 2 Desember 2014 — NARUL Pgl NARUL
96 — 12
  • pasalyang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan Dakwaan yang berbentuk Susideritas yaitu Primair melanggar Pasal 81ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsidair Pasal 82Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Susideritas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu yaitu melangar
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
280 — 226
  • hartahartanya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 536/Pat.G/2019/PNSgr1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak ataspersetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yangdisahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlakujuga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melangar
Pengadilan PN PONTIANAK
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 87/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 21 Desember 2015 —
66 — 11
  • Secara Lelangterhadap 2 (dua) SHM milik PENGGUGAT yang menjadi jaminan atas hutangH.ABDUL JALIL tersebut, lelang mana akan dilaksanakan pada tanggal 10Nopember 2011 dengan perantaraan TERGUGAT Il sebagaimana ternyatadari Pengumuman Lelang (Kedua) Eksekusi Hak Tanguungan Dan FidusiaHalaman 4 dari 52 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2015/PN.Ptk.Nomor:B.2488XV/KC/ADK/10/2011 bertanggal 27 Oktober 2011 yangdiumumkan melalui Koran Pontianak Post bertanggal 27 Oktober 2011 (BuktiP.9), perbuatan mana Melangar
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-11-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Gpr
Tanggal 30 Nopember 2015 — YUNUS,Dk
LAWAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk Cabang Kediri (Bank JATIM Kediri)
43 — 14
  • Cohen pada tahun1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, = yaitu1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2 Melanggar hak subyektif orang lain ; 3 Melanggar kaidah tatasusila ; 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar