Ditemukan 3579 data
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Adi Sucipto
297 — 205
Unsur ke2 : Dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukuma: Unsur ke3 : Dengan memakai namapalsu. atau. martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau Ssupaya memberi hutang maupun menghapuskanMenimbangMenimbang33piutang: Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur ke1 : BarangsiapaYang dimaksud dengan Barangsiapa
38 — 22
, dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor326/Pdt.G/2011/PN Mdn didalamnya telah ditetapkan status hukumkepemilikan;Telah tepat dan beralasan hukum untuk dikuatkandandengandemikian memori banding Pembanding ini tidak dapat melumpuhkanputusan Judex Facty ini;Eksepsi Tentang Penggugat/Terbanding Tidak Memiliki LegalStanding dan Tidak Ada Kepentingan Hukuma.
35 — 25
permohonannya dan mohon agar perkaraini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohonmenyampaikan kesimpulan tertulis pada pokoknya tetap sebagaimana jawabanserta gugatan rekonvensi Termohon dan mohon Majelis Hakim memberikanputusan seadiladilnya;Proses pemeriksaan perkara selesaiBahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
1.ISTANTO
2.SUGENG HARIYONO,S.Pd
3.M UMAR SYAHID
4.AGUS RIYANTO
Tergugat:
1.PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
3.Kementrian Keuangan Republik Indonesia
4.MULYANINGSIH
262 — 144
SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWANHUKUM1. Bahwa PerbuatanPerbuatan PARA TERGUGAT merupakanPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam :1). Pasal 1365 Tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut2).
75 — 24
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanHal 2 dari 75 Hal Putusan Perdata Nomor 202/Padt.G/2017/PN Bpp Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 2334 Luas: 154 m* Atas namaSUWITO LAWINATA LAUW ierletak di Kel. Gunung Sari llir Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur. Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 107 Luas : 90 m* Atas namaSUWITO LAWINATA LAUW terletak di Kel. Karang Jati Kec.Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.B.
KURNIATI ARIEF
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOJA JAKARTA UTARA, Cq Penyidik Brigadir Kepala Eklis Suhada
35 — 20
FAKTAFAKTA HUKUMA.1.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : RONALD LUTHFIYANO
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat V : NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT Diwakili Oleh : NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT
Terbanding/Penggugat I : PT. PALARAN INDAH LESTARI
Terbanding/Penggugat II : PT. SARANA UTAMA LESTARI
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOKARYA CIPTA NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA, KANTOR CABANG SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR KANTOR SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat III : BANK UOB, KANTOR CABANG SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat IV : Rufino
Terbanding/Turut Tergugat VI : SOEHARJANTI HARYANTI atau LIEM SIOE HIANG
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOKARYA CIPTA NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : RONALD LUTHFIYANO
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA, KANTOR CABANG SAMARINDA
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : BANK PEMBANGUN
275 — 324
. : 206/PDT/2020/PT.SMR.bukan tanggung jawab orang tua atau saudaranya, sesuai uraiantersebut diatas dihubungkan dengan judex facti jelasjelas terjadikhilafan dan salah penerapan hukuma. Bahwa Putusan No 8777/Pdt.G/2018/PN.
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sedangkan untuksaksi Entin Kartini yang tertulis di dalam berita acara penyidik adalah EntinKartini bin Sutardi namun di persidangan saksi mengaku bernama Entin Kartinibin Ipong, namun untuk identitas yang lainnya, setelah ditanya benar seperti apayang termuat dalam berita acara penyidik sehingga untuk keterangan saksi Etinbin Ipong, keterangannya dapat dijadikan faktafakta hukum dalam perkara ini;Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan hukuma quo, terungkap fakta
61 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dengan menerbitkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010.Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.1IV/15/2010, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia,berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dari UndangUndangPengadilan Pajak, yaitu dengan dasar bahwa putusan pengadilanpajak dalam perkara a quo nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.DISKUSI HUKUMA
Terbanding/Tergugat : Cq. WALIKOTA JAMBI
Terbanding/Tergugat : Cq. KEPALA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA JAMBI
Terbanding/Tergugat : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA JAMBI
53 — 46
nn nnn nn enn nnn nnn Menimbang, bahwa untukitu akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaiberikut j 2222222 n nnn ne nnn ne ene Menimbang, bahwa olehkarena objek sengketa pada prinsipnya terletak pada petitum nomor 2gugatan maka Majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor2 gugatan Penggugat ini ;nina ne nena nana nn Menimbang,bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agarmenyatakan Tergugat 1, Tergugat II, dan Tergugat III telan melakukanperbuatan melawan Hukuma
Pembanding/Penggugat I : ALI MARWIN
Pembanding/Penggugat IV : S.Widodo
Pembanding/Penggugat II : Suwanto
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.
Terbanding/Tergugat I : PT.JATIM JAYA PERKASA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTAMAHAM KABUPATEN ROKAN HILIR.
155 — 84
Terbitnya HGU Nomor 11 tahun 2005menimbulkKan Masalah Hukuma. Terhadap posita nomor 18 dan 19, yang antara lain menyebutkan:Posita Nomor 18:... Pada tahun 2005 PT.
186 — 73
Perbuatan Tersebut Melawan Hukuma. Bahwa status hukum Pegadaian pada waktuPenggugat (Direksi Pegadaian) membuat danmenyalurkan kredit Krista dan Kreasi (Fidusia)pada tahun 2006 adalah Perusahaan Umum(PERUM) dimana peraturan yang mengaturkeberadaan Pegadaian pada waktu itu adalahPeraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM)PegadaianHalaman 44 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN SDAb.
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
586 — 499
Putusan Nomor 245/G/2019/PTUNJKT.penyelenggaraan negara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarhukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan pemerintahan;b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugattelah
AMRI
Tergugat:
kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang
Intervensi:
THE KRISTIANDRA
223 — 135
Legal Standing / Kedudukan Hukuma. Bahwa berdasarkan dokumen persidangan yang berupa Surat KuasaNomor : 031/S.A.TJG & F/SK/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yangditandatangani oleh AMRI sebagai Pemberi Kuasa dan SEPRI ARDITANJUNG sebagai penerima kuasa telah menyebutkan, bahwa kuasakhusus ini diberikan kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatandengan obyek gugatan Sertipikat Hak Milik No. 699/Kosaambi Timur atasnama The Kristiandra.b.
133 — 46
Unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dengan dalildalil hukuma.
228 — 46
yaitukesimpulan Penggugat tertanggal 1 Maret 2018, Tergugat 1 dan Tergugat 11tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana selengkapnya termuat dalam BeritaAcara Persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
181 — 63
penyelesaian sengketa Ormas sedang38diselesaikan di forum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Tergugatharuslah menghormati dan tidak mencampurinya termasuk denganmenerima pengesahan pihak yang mengklaim dirinya sebagaipengurus (quod non, hal mana ditolak) padahal belum mendapatkanputusan dari Lembaga Pengadilan;Bahwa lebih lanjut secara prosedural penerbitan Objek Sengketa a quopada saat Perkumpulan Nahdlatul Ulama sedang dalam sengketahukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Sengketa Hukuma
80 — 7
bahwa kuasa Penggugat, Tergugat A.1, Tergugat A.2,kuasa Tergugat B, dan kuasa Tergugat , masingmasing telah mengajukankesimpulan pada persidangan tanggal 9 Februari 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
69 — 20
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanAkta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 227 tanggal 10 November 2015yang dibuat oleh ZULKARNAIN, SH., M.Kn ditandatangani oleh para pihakantara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan konsumen EDI HARIANTO diBandar Lampung.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
203 — 95
dasar itu dibuatlah MOU antara KIP Aceh dan RumahSakit Zainal Abidin.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulanmasingmasing di persidangan tanggal 17 November 2016Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telahdimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Hal 78 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA