Ditemukan 3372 data
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
dr. MUHAMMAD YAMIN, M. Kes
107 — 65
- 1 (Satu) rangkap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional.
- 1 (satu) rangkap surat penagihan piutang PBF PT. Anugrah Agron Medika tanggal 6 Juni 2017
- 1 (satu) rencana Kebutuhan Obat Jaminan Periode : 21 Juli 2016.
- 1 (satu) rangkap Daftar Harga E-Katalog Update April 2015.
- 1 (satu) lembar surat PT.
REZA VAHLEFI, SH
Terdakwa:
Dr. ALI MUCHTAR
114 — 68
Sitanala; (fotocopy);
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI);
- 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
REZA VAHLEFI, SH
Terdakwa:
SRI RAHAYU MITRANINGSIH, STP
370 — 82
Sitanala; (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)
- 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
187 — 93
Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa peraturanterkait penerbitan izin edar alat kesehatan yang berlaku pada saat izinedar atas nama Tergugat Ill dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2013adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 1190/MENKES/PER/VIIV/2010tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga ("Permenkes 1190").Pasal 10 ayat (1) Permenkes 1190 menyebutkan:"Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT diajukan kepadaDirektur Jenderal dengan mengisi formulir
456 — 308
asli)Fotokopisurat keterangan Nomor : 848/1544/Kp.DKS tanggal 20Juni 1989 jabatan sebgai Dokter Puskesmas Sambas an drHeri Yulistio (Fotokopi sesuai asli )Fotokopi petikan Surat Keputusan Menteri kesehatan RlNomor : KP.725a/Men.KES/SK/VIII/1993 tentang PenetapanDokter dan paramedis teladan di Puskesmas tahun 1993tanggal 16 Agustus 1993 (Fotokopi sesuai asli )Fotokopi Surat Keputusan bersama Menteri Kesehatan R.1,Menteri Dalam Negeri R. dan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara R.I No. 725a/MENKES
1.REZA VAHLEFI, SH
2.MEFFY OLIVIA, SH.
Terdakwa:
NASRON AZIZAN
131 — 20
Sitanala; (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)
- 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
TAUFIQURRAHMAN, S.E.
106 — 63
- 1 (Satu) rangkap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/523/2015 Tentang Formularium Nasional.
- 1 (satu) rangkap surat penagihan piutang PBF PT. Anugrah Agron Medika tanggal 6 Juni 2017
- 1 (satu) rencana Kebutuhan Obat Jaminan Periode : 21 Juli 2016.
- 1 (satu) rangkap Daftar Harga E-Katalog Update April 2015.
- 1 (satu) lembar surat PT.
119 — 260
Pemberhentian dalam dan dari JabatanStruktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bahwa terdakwa adalahPegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan pada Kantor PusatPerencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber Daya Manusia105Kesehatan dan menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan SumberDaya Manusia Kesehatan pada Bidang Perencanaan dan Informasi;Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa NURDIANA yang dikuatkandengan barang bukti nomor 24 berupa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1575/MENKES
62 — 8
tanggung jawab dari masingmasing pengelola untuk dikembangkan, kepadapribadipribadi yang diserahkan sapisapi tersebut mulai dari awal makan sapidicarikan, sampai kotorannya diantar kerumah kompos;Bahwa tidak ada perjanjiannya;Bahwa tahun 2012 entah 2013 dibuat surat perjanjian kerja sama Saksi;Bahwa setelah terima sapi baru bikin perjanjian;Misalnya setelah 4 bulan terima sapi, alau terjadi apaapa itu tanggung jawabkelompok tani, dan bersedia mengganti;Bahwa ada sapi sakit, itu ada diberitahu ke Menkes
1.REZA VAHLEFI, SH
2.MEFFY OLIVIA, SH.
Terdakwa:
YAZERDION YATIM
314 — 155
Sitanala; (fotocopy)
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/171/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan; (ASLI)
- 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0310/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
285 — 194
keturunanya baik yang sudah ada maupunyang belum ada merupakan dilarang, dan merupakanpenyalahgunaan Narkotika, dengan begitu jika ada narkotikajenis baru permenkes tersebut sudah mengatur untuk melarangmengkonsumsi narkotika jenis baru tersebut.Bahwa menurut Ahli, sejarah pembentukan pasal 6 UUNarkotika melakukan delegasi officio terhadap peraturanmenteri kesehatankarena peraturan menteri kesehatanbisadikeluarkan secepat mungkin apabila ada Narkotika jenis barutanpa persetujuan presiden maupun DPR, Menkes
97 — 16
Makrifat Putra Koto, SH, 4.Ryder Sitorus, SH, Penasehat Hukum/Advokad pada Tim Penyelesaian MasalahHukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (SK Menteri Kesehatan RINo.HK.02.02/Menkes/137/2015 yang berkedudukan dan beralamat:1Kementerian Kesehatan RI Lt.15 Blok X5, Jl. H.R Rasuna Said Kav.49,Jakarta 12950, Telepon: 02152015902 Ji. Jend.
440 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MKM, M Hum, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.05.04/Menkes/390/2020, tanggal 1 juli 2020;Halaman 1 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/20203.
105 — 101
Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 052/MENKES/SK/II/2012 tentang Penerimaan Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;14. Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No.
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun hasil monitor tanggal 12 April 2007 tidakdiketemukan kegiatan usaha sesuai Lampiran Il keputusan Menkes tanggal 27November 2006 No. 98/Kep/Dep.2/XI/2006 tentang usaha produksi pencetakbriket, sehingga terbukti perbuatan Terdakwa membantu memperkaya oranglain dan merugikan keuangan Negara/Kementrian Koperasi dan Usaha KecilMenengah (UKM)/Pemerintah Kabupaten Lebak qq. Kantor Koperasi UKMsebesar Rp 4.550.000.000,00, sebagaimana disebut dalam dakwaan II subsidairPasal 3 jo Pasal 18 jo.
126 — 61
Olen karena ituMajelis Hakim berpendapat akan menerima sangkalan Terdakwa3ini, tetapi hasil pemeriksan secara internal di Lanal Simeulue yangdilakukan oleh Saksi3 tersebut Majelis Hakim tidak akanmemakainya sebagai alat bukti karena bertolak belakang dengan alatbukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Labfor PolriCabang Medan yang merupakan laboratorium pemeriksa yang Projustisia sebagaimana diatur di dalam Lampiran Keputusan MenteriKesehatan No. 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012tentang
319 — 197
Kami mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa peraturan terkaitpenerbitan izin edar alat kesehatan yang berlaku pada saat izin edar atas namaTergugat Ill dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2013 adalah Peraturan MenteriKesehatan No. 1190/MENKES/PER/VIIV2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatandan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ("Permenkes 1190").Pasal 10 ayat (1) Permenkes 1190 menyebutkan:"Permohonan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT diajukan kepadaDirektur Jenderal dengan mengisi formulir
251 — 172
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pembangunan IPAHalama 744 sampai dengan 1239 Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT MDN1433.fikapasitas minimum 200 Itr/detik dan kualitas minimum sesuaidengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangKualitas Air Minum.Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pengoperasian,perbaikan dan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluhlima) hari kalender.g.
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjapembangunan IPA kapasitas minimum 200 Itr/detikdan kualitas minimum sesuai dengan Permenkes RINo. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Kualitas AirMinum.f. Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjapengoperasian, perbaikan dan pemeliharaan selama365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.g. Surat Jaminan tentang tidak akan ada tuntutandari pihak ketiga pemegang hak paten atas prosesdesain yang diajukan / diusulkan.h. Penugasan Personali.
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pembangunan IPAf.kapasitas minimum 200 Itr/detik dan kualitas minimum sesuaidengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangKualitas Air Minum.Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pengoperasian,perbaikan dan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluhlima) hari kalender.g. Surat Jaminan tentang tidak akan ada tuntutan dari pihak ketigapemegang hak paten atas proses desain yang diajukan/diusulkan.h.
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjapembangunan IPA kapasitas minimum 200 Itr/detikdan kualitas minimum sesuai dengan PermenkesRI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentangKualitas Air Minum.ee. Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerjaHalama 1180 sampai dengan 1239 Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT MDNpengoperasian, perbaikan dan pemeliharaanselama 365 (tiga ratus enam puluh lima) harikalender.ff.
Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pembangunanIPA kapasitas minimum 200 Itr/detik dan kualitas minimumsesuai dengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010tentang Kualitas Air Minum.f. Surat pernyataan/jaminan kehandalan kinerja pengoperasian,perbaikan dan pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluhlima) hari kalender.g. Surat Jaminan tentang tidak akan ada tuntutan dari pihak ketigapemegang hak paten atas proses desain yangdiajukan/diusulkan.h.
501 — 247
THOMAS PATRIA, dibawah sumpah menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Zulvia, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.Bahwa saksi dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan KB LINAC selakuKetua Panitia Lelang berdasarkan SK Menkes Nomor HK.00.06.1.3.65tertanggal 5 Januari 2007, yang Kepanitiannya terdiri dari :# Ketua Ir.
138 — 608
Saksi sendiri tidak pernah menerima uang kesejahteraansebab saksi menolak pada saat bendahara Ari Danil sekitar bulan Februari2011 memberikan uang kesejahteraan tersebut ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 356/Menkes/Per IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor KesehatanPelabuhan, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mempunyai tugasMelaksanakan Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan danpengendalian kekarantinaan, pengamatan penyakit karantina