., HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakimAnggota sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelisyang dihadiri HakimHakim Anggota serta Agustina Dyah Prasetyaningsih,S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.ttd.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa tidakmemiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).Bahwa selanjutnya terdakwa berikut KM.KG 90433 TS/ATS 006dibawa/di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa.

Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri

oleh Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,211.

Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa .wonnne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92Jo Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

pemeriksaan diketahui bahwa kapalKG 90658 TS melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasiltangkapan dari kapal tersebut sebanyak +2 (Dua) Ton dan terdapat alattangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang beradadiatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

melakukan penangkapan ikan dan terdapat ikan hasiltangkapan dari kapal tersebut sebanyak +2 (Dua) Ton dan terdapat alattangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang beradadiatas palka kapal serta diketahui bahwa kapal KG 90658 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP); Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

dan terdapat alattangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Trawl yang beradadiatas palka kapal serta diketahui bahwa Kapal KG 90658 TS melakukanpenangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari PemerintahIndonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) dan kapal KG 90658 TS tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;Bahwa selanjutnya kapal KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwaberikut ABKnya dibawa / di ADHOC

Bahwa selanjutnya KG 90658 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa berikutABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa .

jelas telah dirugikan kepentingannya, sehingga Gugatan quodnon telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sudah tepatdan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima;Bahwa sengketa ini nampaknya berawal dari adanya persoalan internaldalam tubuh PTMSI, sehingga lahir Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

memberikan jawaban baik secara lisan maupunsecara tertulis;Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dariPara Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyata Tergugatmalah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugas melaksanakanMUNAS, yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12September 2013, yang jelas jelas melanggar Putusan Arbitrase Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

SistemKeolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) Juncto Pasal 10 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraanKeolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas danKewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2),Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 serta Putusan ARBITRASE Nomor05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

tersebut tidak disahkan dan tidak dilakukanpengukuhan;35.2.2 Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuandari Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyataTergugat malah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugasmelaksanakan MUNAS, yang telah direncanakan akandilaksanakan pada tanggal 12 September 2013, yang jelasjelasmelanggar Putusan ARBITRASE Nomor 05/P.BAORI/III/2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor 10/WASIT/ADHOC

., HakimHakim AdHoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehpara pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., ttd./Marina Sidabutar, S.H.,M.H.ttd./Fauzan, S.H., M.H.,Panitera Penggantittd./Fitriamina, S.H.,M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.

materi gugatan Penggugat tentangperselisihan pemutusan hubungan kerja, maka berdasarkan ketentuan pasal 56Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang merupakan tugas dan wewenang dariPengadilan Hubungan Industrial, dimana Pengadilan Hubungan Industrial merupakanPengadilan Khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum (vide pasal 55 UUNo. 2 tahun 2004) dan penanganannya pun dilakukan secara khusus yaitu terdiri darihakim dan hakim adhoc

(vide pasal 7 ''' Stu Otc 80M 4SMenimbang, bahwa dengan Pengadilan.............maka Majelis Hakim berpendapat Hal.12 dari 14 hal Put No. 13/Pdt.G/2014/PN.Mrsperadilan umum yang mana didalardan tidak adanya hakim adhoc hubtidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena yang menjadi pokoksengketa dalam perkara ini adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, danperlu diketahui Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH. dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH. dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014 , dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagai Panitera Penggantidan dihadiri oleh

Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka gugatan manaharus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanyamemerintahkan Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ; 2222 2 nnn een n nnn n nnnDALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPATMengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkanPenggugat.DALAM POKOK PERKARABahwa berdasarkan alasanalasan diatas, Penggugat memohon dengan hormatkepada Ketua dan anggota Majelis Hakim AdHoc yang

,MH masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamistanggal 7 Januari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan NETTYPutusan No. 117/Pdt.SusPH1/2015/PN.Mdn Halaman 16 dari 17 HalamanRIAMA, SH, MH,. Panitera Pengganti, dihadiri pula kuasa Para Penggugat, tanpadihadiri oleh kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota Hakim KetuaDto DtoCHRISTINA NM TOBING, SH.MHum. H.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebutdan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,tid. ttd.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,ttd.Dr. Fauzan, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,ttd.Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n.

., HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisoawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim AdHoc PHI, Ketua Majelis,ttd./Bernard, S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd.

,Hakim AdHoc sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh ketuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim AdHoc sebagai hakim anggota dengandibantu oleh FATMA WAHYUNA, A.Md, sebagai Panitera Pengganti dengandihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.HakimHakim AdHoc Ketua MajelisHERMAN SJAFRUADISH. ROYKE INKIRWANG,SH.Hj,NUNUNG NURHAYATI,SH. Panitera PenggantiFATMA WAHYUNA, A.Md.Putusan Nomor :11/Pdt.

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, Japirin Ibrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan mana diucapkandalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari ini,Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah, SH. sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat

tanpa dihadiri Tergugat.21Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen Para Hakim Anggotatersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadirioleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,tid tidDr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.KntidDr.

., HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga olen Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggotaanggotaHalaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt. SusPHI/2020tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.

Menetapkan ongkos yg timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis, pada hari Kamis 20Februari 2014, oleh kami : Achmad Syaripudin, SH. sebagai Ketua Majelis, JapirinIbrahim,SH dan Rina Febrina Sari, SH sebagai Hakim hakim Adhoc, Putusan manadiucapkan dalam persidangan yang Terbuka Untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebutpada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dibantu oleh Anisah,SH sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Para

Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim hakim Adhoc : Ketua Majelis,1.

., HakimHakim AdHoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehSusilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota : KetuaTtd./ Arsyad, SH. MH. Ttd./M. Hatta Ali, SH. MH.Ttd./ Horadin Saragih, SH. MH.Panitera PenggantiTtd./Susilowati, SH.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggotatersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Tid. Ttd.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Tid.Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

Ad HocPengadilan Perikanan.Keputusan Bersama Ketua Muda Tindak Pidana KhususMahkamah Agung Republik Indonesia dengan DirekturJenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republikindonesia Nomor: 03/KM/PIDSUS/HK.04//2012 danNomor 06/PSDKP/KKP/PKS/1/2012 tentang PembentukanKelompok Kerja Seleksi dan Pendidikan Calon Hakim AdHoc Pengadilan Perikanan Tahun 2012 ;L 2.