Ditemukan 468 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tinting tinring trining thening tinding thingking thinsing thining trinsing trunking
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Umum
Register : 17-02-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 20/Pid.B/2020/PN Atb
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum:
MARIO SAMUDERA SIAHAAN,S.H
Terdakwa:
YOSEP ANTONI Alias YOSEP
139 — 84
  • Utara, tamat tahun 1996;e SMP Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 1999;e SLTA Negeri di Sumatera Utara, tamat tahun 2002;e $1 (Strata satu) Teknik Industri di Yogyakarta, tamat tahun 2007;e S 2 (Strata dua) Magister Teknik Kimia di Jakarta, tamat tahun 2013.e Diklat dan Kursus antara lain:e Pelatihan Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Migas,Cepu, 20 Oktober s.d 01 Nopember 2008;e IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Course, Paris, 2630 Oktober 2009;e Pelatihan Statistic, thinking
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kln
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
170 — 31
  • memperhatikan kepentingan umum, disamping itu penerapan hukumacara yang terlampau teknis bisa mengingkari (justice denied on atechnicality) ataupun penuntutan sesuai hukum acara (due process) tanpakebijaksanaan (descrition) sering mendatangkan akibat yang tidak adil.3. bahwa walaupun demikian tertid dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukummateril) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistenpendekatan Sirict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mpw
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
Nina Anak Chang Fut Khiong
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
92 — 11
  • acara yang terlampau teknis bisamengingkari (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukumacara (due process) tanpa kebijaksanaan (descrition) sering mendatangkanakibat yang tidak adil ;Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN MpwMenimbang, walaupun demikian tertib dan penegakan hukum AcaraPidana (hukum formil) guna menegakkan ketentuan hukum pidana (hukummateril) patut dijaga, karena penegakan hukum formil berdasarkan sistenpendekatan Strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-01-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2310 K/Pid/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — JAMALUDDIN bin LAPIDE
44 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenaitu dalam memutuskan perkara pidana harus dihindari jalan pikirandan penelaahan secara formalistic legal thinking sehingga judex factidalam memberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran,yang tidak saja didapat dalam persidangan, tetapi harus menggali danHal. 27 dari 35 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 21-09-2011 — Putus : 30-11-2011 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/TUN/2011
Tanggal 30 Nopember 2011 — DANIEL SARAGIH VS 1. KAKAN PERTANAHAN KAB. DELI SERDANG, 2.PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO);
87 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula putusanputusan dalam perkara perdata di maksudkan, ternyata objek/tanahnya tidak adarelevansinya/non identik dengan tanah yang dipersengketakan dalam perkara TataUsaha Negara ini, sehinggga hak Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah a quosesungguhnya belum pernah diperiksa/diadili oleh Pengadilan manapun ;Judex Facti bertindak terlalu kaku dan formalistik (Formalistik Legal Thinking)dalam melihat/mengartikan/menilai bukti alas hak kepemilikan yang ada padaPemohon Peninjauan kembali atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1132/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Khusus
Register : 02-10-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN TILAMUTA Nomor 35/Pid.Sus/2013/PN.TLM
Tanggal 18 Februari 2014 — Emus Bakari Alias Emus
53 — 22
  • Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally36doing as an interdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan,merupakan konsepkonsep yang saling berhubungan; Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin ilmu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadariakan akibatnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Smn
Tanggal 20 Mei 2015 — ANATASIA FITRICA PRIMAROSA melawan SUSY RATIH SUSETYANING, DR.SE
81 — 18
  • Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1998, halaman 115) :Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuaidengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biayaringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifatterlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking), karenanyaMajelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwadan fakta kejadian yang
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama
Register : 11-09-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 1666/Pdt.G/2017/PA.NGJ
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
  • dari bahasa verbal kedua belah pihakyang bisa dianalisis dari serangkaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulanmasingmasing, sebenarnya ada miskomunikasi dan sikap tidak salingmemahami antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat tidak fahamatau tidak tanggap terhadap apa yang sebenarnya dimaui oleh Tergugat dansebaliknya Tergugat pun tidak faham, tidak tanggap dan tidak mau merespon apayang sebenarnya diinginkan oleh Penggugat sehingga hal ini telah melahirkankesalahfahaman dan negative thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1138/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan Hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Khusus Anak
Register : 31-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN TILAMUTA Nomor 13/PID.SUS/2015/PN.TLM
Tanggal 3 Juni 2015 — UDIN IBRAHIM Alias UDIN
91 — 48
  • Hornsby mengatakan, wanting, thinking and intentionally doing as aninterdependent triad conceps Kehendak, berpikir dengan sengaja melakukan, merupakankonsepkonsep yang saling berhubungan.Menimbang, bahwa hal di atas juga sejalan dengan Doktrin imu hukum pidana, yangmenyatakan bahwa unsur Sengaja atau yang lebih dikenal dengan istilah Opzet atau Dolusdiartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akanakibatnya.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2011 — Putus : 03-09-2009 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 61/Pdt.G/2009/PN.Ska
Tanggal 3 September 2009 — IR.ROBERT SUSILOADI VS Drs.HERMAN YOSEPH SUTJIPTO BANUREJO, DKK
68 — 9
  • gugatan Penggugat, dengandemikian kekeliruan penyebutan sertifikat hak tanggunganatas tanah tersebut diatas hanyalah kekeliruan pengetikan(clerical error ), dan terhadap kekeliruan pengetikan( clerical error ) tersebut, Majelis Hakim menilai bahwaMajelis Hakim dapat meluruskannya di persidangan olehkarena dalam sistem peradilan tujuan utama penegakan hukumadalah for interest for justice ( untuk kepentingankeadilan ), dengan demikian alur pemikiran eksepsitergugat IV yang telalu formalistic legal thinking
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ktg
Tanggal 13 Juli 2021 — Pemohon:
MISMA NADIA MALINTI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW
84 — 15
  • Perlindungankepentingan umum jika dikaitkan dengan penerapan hukum acara yang terlaluteknis, maka dapat mengingkari keadilan, selain itu penerapan hukum terlaluStrict law atau formal legal thinking, sehingga menuntut segala sesuatunya dueprocess tanpa discretion, sering mendatangkan akibat yang tidak adil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1), Pasal 18 ayat (3)dan Pasal 21 ayat (3) KUHAP harus disikapi secara bijak dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 11-04-2013 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/TUN/2013
Tanggal 30 Mei 2013 — Tuan LATIF KUSUMA (Direktur Utama PT. DJABESMEN Ltd) VS KAKANWIL BPN PROV. DKI JAKARTA;
138 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S diatas, dapatlahdisimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta @ quo merupakanperbuatan yang melampaui wewenangnya, dan oleh karenanyaharuslah dinyatakan batal demi hukum;Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Banding dalam memberikanputusan tidak mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan didalam persidangan dan juga judex facti Pengadilan Tingkat Bandingdalam memberikan putusan selain memutuskan dengan penelaahansecara Formalistic Legal Thinking
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-07-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN SENGKANG Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg
Tanggal 30 Juni 2016 — Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong
50 — 16
  • denda sebesarRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, namunmenurut hemat Majelis Hakim hal tersebut sangat tidak memenuhipertanggungjawaban/ rasa keadilan serta tidak seimbang dengan perbuatanterdakwa;Menimbang, bahwa hal tersebut sematamata demi penerapan keadilanhukum sebagai salah satu tujuan hukum disamping kemanfaatan dan kepastianhukum, dimana dalam era yang berlangsung sekarang lebin menekankan kepadaHakim agar tidak bersikap Strict Lawdan formalistic Legall Thinking
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-07-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : NOOR HIDAYAT
Terbanding/Tergugat : ALAMSYAH. A
49 — 27
  • Tergugat karena tidak jelas hubungan hukumdan kepentingan hukumnya, obyek gugatan tidak jelas dan kabur sebagaimana diuraikandalam jawabannya, dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut: Bahwa bahwa dalam memeriksa dan mengadili Suatu perkara sesuai dengan sifathukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan,maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalukaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : LINA HANDOKO
Terbanding/Tergugat : PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA
106 — 52
  • gugatan kabur (obscuur libel) berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi gugatannyamaupun Kontra Memori Bandingnya, dipertimbangkan Majelis Hakim TinkatBanding dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili Ssuatuperkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifatsederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yangdipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (Stricht law) dan bersifatformalistik (formalistic legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-12-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1309 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 30 Desember 2010 — HERRIYADI , dkk
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keterangan saksi TUKIRANAK tanpa meneliti faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sehinggamenghilangkan kebenaran materiel ;Pengadilan Tinggi Palangkaraya sama sekali tidak mempertimbangkanfaktafakta yang terungkap dipersidangan keteranganketerangan saksisaksiketerangan Terdakwa sehingga menyimpang dari ketentuan Hukum Positifkarena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiel bukankebenaran formil karena yang harus dihindari jalan pikiran dan penelaahansecara formalitas legal thinking
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 4 ayat (2) dari UndangUndangKekuasaan Kehakiman juga memancangkan asas yang sama, yaitumewajibkan hakim untuk:1) mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;2) membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan;Baik teori dan praktek peradilan yang berkembang, dalam penerapanhukum acara pun, sudah ditinggalkan caracara dan perilaku yangbercorak strict law atau formalistic legal thinking