Ditemukan 3579 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumi husuma hukumm
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SYACHRIL
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : ADI GUNAWAN,S.H., NOTARIS BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
75 — 56
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanBerupa SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) / SHM (Sertifikat HakMilik) yang diatasnya berdiri bangunan dengan uraian sebagai berikut:1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4151, Luas: 200 m? atas nama HJ.IMARE dan H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2765 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (DL), dkk VS NY. DR. BRA. MOORYATI SOEDIBYO
96 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian, Putusan Judex Facti, baik dalam Tingkat Pertamamaupun dalam Tingkat Banding, yang telah keliru dalam menerapkan hukuma quo harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, serta untuk kemudian,Mahkamah Agung RI memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;9.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 21-12-2011 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 51/Pdt.G/2011/PN.Krw
Tanggal 8 Agustus 2012 — 1. MASASHI ISAJI 2. MUNTOHA SAMOEN LAWAN 1. H. ALI MUADDAS 2. M TOHA SUGIANTO 3. RAMDON RANJAU
98 — 22
  • Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il telahmengajukan kesimpulan sebagaimana dalam kesimpulannya tertanggal 24Juli 2012.75Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat, Tergugat , TurutTergugat juga Turut Tergugat Il, sudah tidak mengajukan apaapa lagi danmemohon Putusan.Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggapselengkapnya sebagai termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusanini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
Ny. NOVITA
Tergugat:
1.SINTONG BOSCHMAN SIHOMBING
2.PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk atau BCA, Kantor Cabang Pembantu Cibinong
59 — 23
  • Tergugat , Tergugat I dan Tergugat IIItelah mengajukan kesimpulan tanggal 17 Desember 2019 selanjutnya mohonputusan, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan sepanjang yangberkaitan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dengan putusan ini dan dapat dijadikan pertimbangan hukumselengkapnya dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2015 — Drs. HAMKA JABIL BIN H. ABU KASIM.
94 — 17
  • APT> B PIAN PIAN AHMAD DARUPIK, SH $1 Hukuma hwa kode dokumen berupa Alfa, Fanta, India, Romeo, Tata merupakandokumen dari orang orang yang diberikan saksi Tarmizi, kode dokumenberupa JKT merupakan dokumen dari orangorang yang diberikanterdakwa kepada saksi Muhammad Rifai untuk dibantu dalam kelulusannyapada seleksi tes CPNS 2014 Kabupaten Musi Rawas Utara dan sebagianlagi ada yang merupakan orang orang yang merupakan saudara dari saksiMuhammad Rifai yaitu : Gusti, KDR (Kodri ) dan LKM (Lukman),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — Ir. H.RUSTAM SUPENDY M.Si bin H. BEDDU
79 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dalam bukunya berjudul Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik danPermasalahannya, Penerbit Alumni, Tahun 2007, hal.264) dapat dikonklusikan bahwa adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh judexfactibaik terhadap hukuma acara maupun hukum materielnya. Apabila terjadihal demikian, Mahkamah Agung RI akan mengadili sendiri perkara tersebut(Pasal 255 ayat (1) KUHAP ) dan akan melakukan penilaian terhadap hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.
Pengadilan PN ENDE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 34/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
1.HERMAN CANDRA, biasa dipanggil HERMAN
2.BENYAMIN BASA, biasa dipanggil BENYAMIN
3.ALBERTUS AGUNG TEGU, biasa dipanggil ALBERT
Tergugat:
1.Petronela Ela biasa dipanggil Ela
4.Lusia Lu biasa dipanggil Lu
6.Ignasius Imu biasa dipanggil Imu
8.Mochtar Wanda
9.Andi Surya Dharma
10.Benediktus Sona
11.Kornelis Warowanda
Turut Tergugat:
2.Camat Ende Timur
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende
96 — 48
  • GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUMa. Bahwa dalam dalilnya Para Penggugat menyatakan dirinya merupakanahli waris dari Yosef Wara Angi (baca poin 1 dan poin 4), yang telahmenyerahkan objek perkara kepada Tergugat II dalam sebuahHalaman 47 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2020/PN Endperjanjian, sebagaimana terdapat dalam dalil gugatan poin 28 s/d poin31 (noted: Klaim yang tidak benar dan mengadaada).
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 12-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Psp
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
236 — 319
  • PERBUATAN MELAWAN HUKUMA. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEHTERGUGAT Bahwa Tergugat dan Tergugat II wajib mengembalikan tanah 10.000 Ha yangmenjadi tanah sengketa kepada pemegang hak yang sesungguhnya yaituPenggugat yang mewakili juga masyarakat hukum adat Luhat Janji Lobi yangtelah menguasai secara turuntemurun jauh sebelum bangsa Indonesiamerdeka.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 138/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pidana Penggugat : 1.Cokorda Gede Nara Jenana. 2.Cokorda Gede Nara Krisnanda Tergugat : 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
125 — 77
  • Bahwa Tergugat Ill tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukuma.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 17/PDT.G/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 25 April 2017 — enggugat: THE TIAU HOK Tergugat: 1.TUAN CHANDRA GUNAWAN 2.NYONYA BUNIAN LEO 3.TUAN ANDREAS SOLAIMAN 4.TUAN SURYADI WARDJIMAN 5.TUAN ROY.P.TAMBUNAN 6.NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI QQ KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA QQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA P
157 — 99
  • selesai, selanjutnya pihakPenggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Maret 2017 terlampirdalam berkas namun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat tidakmengajukan apaapa lagi di dalam persidangan dan mohon putusan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di dalam persidangansebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-05-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Februari 2013 — ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA, MELAWAN PT. PLN (PERSERO),
112 — 45
  • kontraproduktif menjaga HubunganIndustrial Pancasila menjadi Bahwa kebijakan publik demikianmenunjukkan adanya konspirasi kebijakan publik yang syaratdengan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkupketenagalistrikan yang tersistem, dan masyarakat pengguna jasapelayanan ketenagalistrikan semakin sulit memahami kebijakanpublik PT PLN (Persero) yang tidak memenuhi StandartManagement Integrated Information System (MISS), dan hal inibisa dilihat dari sistematikanya tiga gelombang pembaruan hukuma
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019
7680 — 9650
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  • Tentang Perbuatan Penerima Fidusia Melakukan Penarikan Objek Fidusia YangTelah Dinyatakan Sebagai Tindakan Yang Salah Dan Merupakan PerbuatanMelawan Hukuma. Pemohon mengajukan pertimbangan hukum mengenai tidak patuhnyaPenerima Fidusia terhadap putusan pengadilan yang telah memutuskanperbuatan Penerima Fidusia untuk menarik objek fidusia sebagai perbuatanmelawan hukum.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-05-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
1.Ama Nur Jaman Hobrouw
2.Ivanna Margaretha Kawatak
Tergugat:
1.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
3.PT Freeport Indonesia
213 — 95
  • FAKTA HUKUMA. MENGENAI PEMOGOKAN 4000 PEKERJA PT. FREEPORT INDONESIA 7. Bahwa pada tanggal 20 April 2017, PUK SPKEP SPSI berkirim surat terhadapperusahaan untuk memberitahukan rencana mogok kerja yang akan dilaksanakanpada 1 Mei 2017 sampai 22 Mei 2017 dikarenakan diabaikannya permintaanperundingan mengenai kebijakan merumahkan karyawan (furlough) yangmerugikan pekerja;Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor : 265/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST8.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 19-12-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 203/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
396 — 142
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanHalaman 3 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 203/Pat.G/2018/PN BppBerupa SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) / SHM (SertifikatHak Milik) yang diatasnya berdiri bangunan dengan uraiansebagai berikut:1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4151, Luas: 200 m? atasnama HJ. IMARE dan H.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 201/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
243 — 79
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanSertifikat Hak Milik (SHM) No: 6921 Luas Tanah: 180 m? Atas namaMARIE terletak di JIn. Angelir Barat Komp. Balikpapan Baru K5 No. 02RT. 052 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, PropinsiKalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KotaBalikpapan.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
155 — 90
  • Adanya Perbuatan yang melanggar hukuma. Surat Undangan RUPSLB untuk tanggal 11 Juni 2010 yangdikirimkan tanggal 27 Mei 2010 (Vide BUKTI P13) tidakmemenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b AnggaranDasar TERGUGAT Ill (PT PARAZELSUS INDONESIA).
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-02-2019 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat:
ROBERT KAKAN TANUATMADJA
Tergugat:
1.Ir. Hody Koentohadi Koentjoro, selaku Direktur Utama PT. Proarea Internasional
2.Oka Mahendra Kauripan, selaku Direktur pada PT. Proarea Internasional
3.Putu Ing Surja Kauripan, selaku Komisaris Utama pada PT. Proarea Internasional
4.PT. Proarea Internasional
5.PT. Lintas Jasa Internasional
6.Pinoto Djojopranoto
7.Catherine
8.Alvin Tanuatmadja
9.Wong Luan Moy
10.Koo Sumanto
323 — 219
  • ., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:URAIAN FAKTA HUKUMA.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 42/G/LH/2020/PTUN.MDN
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.PT. EXPRAVET NASUBA diwakili oleh SUMADI RACHMAN
2.SUMADI RACHMAN
3.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Tergugat:
1.DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I,
2.KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA
3.Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I
4.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
1367 — 1194
  • Penggugat Menolak Adanya Kepastian Hukuma. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 9 halaman 4 dan angka 10halaman 14 yang pada intinya Penggugat berharap adanya kepastianhukum atas tindakan Tergugat II yang tidak bersedia untuk mencabut/membongkar plank dan garis PPLH;b. Bahwa sebenarnya Penggugat lah yang tidak mengharapkan adanyakepastian hukum, hal ini dapat dilihat dari tindakan Penggugat yangmelawan hukum.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
JEFRI ASHARI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISISAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
263 — 156
  • ., Tergugatjelaskan bahwa tidak melanggar asas Kepastian Hukum berdasarkan Pasal10 Ayat (1) huruf a Undang undang Administrasi Pemerintah No. 30 tahun2014 yang berbunyi Asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajengandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah sebagaiberikut :Asas Kepastian Hukuma.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos.
57 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada PengadilanNegeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2014Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2014 ;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 April 2014 dariPenasihat Hukuma Terdakwa yang diajukan untuk dan atas namaTerdakwa