Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
SUMANTRI Als EHOK Bin JAMIUT
3925
  • Saksi ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan denganperkara ini; Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar; Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawantelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Jefri dan saksiBonadi karena telah melangar tindak pidana narkotika jenis daun ganja; Bahwa saksi bersama saksi FEBRI EVISAN
Putus : 02-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANDUNG Nomor 408/PID/2010/PT.Bdg
Tanggal 2 Desember 2010 — RUSTAM MULYANA BIN MUHAMAD SAUD
6524
  • Hal tersebut melangar SOP(Standar Operasional Prosedur) Bank danketentuan perbankan selain itu adapelanggaran tentang ketentuan intern Bankmengenai petunjuk pelaksanaan dan tarippinjaman yang diberikan kepada pensiunanyaitu. jumlah pokok pinjaman yang diberikanmelebih plafon pinjaman yang telahditetapkan oleh Bank dan jangka waktu jugamelebihi.
Register : 20-03-2017 — Putus : 14-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr
Tanggal 14 Juli 2017 — Arnold Hendry Hutabarat Vs PT. Bengkalis Kuda Laut
13513
  • berakhir sejak tanggal 18 November 2016 dengan Kwalifikasimengundurkan diri atas keinginan sendiri sah menurut hukum hukum ;Menyetakan Penggugat tidak berhak atas pesangon akibat pemutusanhubungan kerja tersebut ;Membebankan biaya perkara kepasa Negara ;C.DALAM REKONVENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melanggarPeraturan Perusahaan PT.Bengkalis Kuda Laut periode 20142016 Pasal39 ayat 9 dan Pasal 51 dan melangar
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.Plw/2020/PN SDA
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.SUMARNI
2.SANTOSO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sidoarjo
2.PT Bank Perkreditan Rakyat Purwosari nugerah
Turut Tergugat:
1.Notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H., M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo
934491
  • Bahwa lelang tersebut jelas melangar Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal44 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:(1) Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:a. penilaian oleh Penilai; ataub. penaksiran oleh Penaksir.(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a merupakan pihakyang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yangdimilikinya.6.
Register : 03-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 06-K/PM III-16/AD/XII/2017
Tanggal 1 Maret 2018 — Terdakwa : SYANDRA, Kopda NRP 31020741470583, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi, SH. NRP 2920087290970
12751
  • pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang hanyamementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntunganpribadinya tanopa mempertimbangkan akibat yang lebih jauh akantindakannya tersebut adalah merupakan pencerminan dariketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadapnafsu kebendaan/materi semata dimana Terdawa kurang bersyukuratas rezeki berupa gaji yang telah diterimanya setiap bulan,sehingga masih berkeinginan untuk mencari tambahan penghasilanlagi walaupun dilakukan dengan caracara yang melangar
Register : 18-02-2009 — Putus : 17-06-2009 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/G/2009/PHI/PN.BDG
Tanggal 17 Juni 2009 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK; LAWAN; RD. SUSI DIANA MULIYATI;
11924
  • Adalah melangar hukum namun ternyataSerikat Pegawai Bank mandiri (SPBM) dan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.di dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk periode20062008 telah menyepakati keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai, menurutMajelis hakim baik SPBM maupun Direksi PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk, telahsepakat mengenai keberadaan Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk. Dan karenanya berlaku sebagai bagian dari Perjanjian Kerja BersamaPT.
Register : 18-06-2020 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 163/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
MULYATI
Tergugat:
1.Kamid Sudarsono
2.Ariesca Dwi Aptasari, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
8911
  • Kegagalan Penggugat dalam memahami konsepwanprestasi dan ketidak mampuan dalam menjelaskantindakantindakan Tergugat II sehubungan dengan tindakanyang melangar perjanjian kesepakatan bersama a quo tersebuttelah menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa sejatinyaTergugat II bukanlan pihak yang wajib mematuhi, melaksanakandan/atau terikat dalam kesepakatan bersama a quo, sehinggagugatan Penggugat tersebut adalah kabur atau Obscuur Libel.Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkarauntuk
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG
SARYONO AL.SARJONO Bin AMAD SADJARI dkk lawan MAHDI WIYATI Al. WIYATI Al. WIJATI Al. NY. SURONO Al. NY. SOERONO Binti KUSNAENI dkk
7236
  • membuktikanadanya sebabsebab atau alasan perubahan dari wajib pajak tanah a.nKUSNAENI dengan nomor Letter C yang tidak diketahui atau obscuuryang kemudian tanpa sebab apapun di rekayasa menjadi atas namaPENGGUGAT Letter C.No.325. dan bahkan secaraHalaman 33, Putusan Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG.gegabah/prematur tidak ada satupun petitum yang menegaskan sahdan berharganya jual beli tanah in casu antara KUSNAENI (AYAHKANDUNG TERGUGAT ) dengan PENGGUGAT yang juga menjadilandasan LEGAL STENDInya. jelas hal ini sangat melangar
Register : 09-11-2009 — Putus : 18-02-2010 — Upload : 21-06-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 04/G/2009/PTUN.Yk.
Tanggal 18 Februari 2010 — Ir. JUMADI; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
10442
  • Bahwa berdasarkan ~ kenyataan ini, jelas alasanalasan maupun Pertimbangan Tergugat sehinggamengeluarkan Surat Keputusan tersebut yangdilakukan secara sepihak dan sewenang wenang, tidaksesuai dan atau melangar azas kecematan formal yangterkandung dalam azas azas umum pemerintahan yangbaik, oleh karena itu beralasan untuk dinyatakantidak sah/batal dan harus dicabut Surat KeputusanTergugat tersebut (obyek sengketa).; 12.
Register : 05-06-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 75/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 30 Nopember 2017 — PENGGUGAT : INDRA GUNAWAN LAWAN: TERGUGAT: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
9649
  • Penggugat tertanggal 05 Juni2017, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya menolakseluruh dalildalil Penggugat, dan di dalamnya juga memuat dalil Eksepsi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkanEksespsi Tergugat;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkaneksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Pengguat tidak adameminta dalam petitum gugatannya supaya dinyatakan bahwatindakanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa melangar
Putus : 12-01-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN MAROS Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Mrs
Tanggal 12 Januari 2017 — Pengugat : SYAMSIA, ABD. RAHMAN, RAHMAT,, ALIMUDDIN, LIMUN, MADIAH, MANJANG DG. SIKKI, NURBAYA, MULIATI, AGUSTINA, Pengugat : H.M YUSUF DJUMA, HAMZAH, Hj. SALMA, Hj. SALMIAH, SULEHA, Hj. SAHALANG, JAMALUDDIN, Hj. HASNAH
19457
  • masih dikuasai secaraturuntemurun serta tidak pernah dikuasai oleh orang lain termasuktidak pernah dialinkan kepada sipapun;15.Bahwa akta a quo adalah akta yang harus dinyatakan batal demihukum atau setidak tidaknya dibatalkan oleh pengadilan oleh karenaakta a quo telah bertentangandengan AsasAsas Umum PelaksanaanTugas Jabatan Notaris yang Baik dan bertentangandengan peraturanperundangundangan berlaku serta bertentangan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia;16.Bahwa akta a quo telah melangar
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 13/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Cahaya Ginda Ganda
Termohon:
Bupati Morowali
921901
  • hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Register : 12-10-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1548/Pdt.G/2020/PA.Pbr
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
209130
  • Pdt.G/2021/PA.Pbr.hak yang dibenarkan yaitu sebanyakbanyaknya 1/3, andaikatabenar hibah itu benar, tentunya bahagian yang telah diterima olehTergugat pada tahun 1997 berdasarkan Akta Notaris TajibRaharjo sudah lebih dari 1/3 bahkan saat ini sudah keseluruhanyang dikuasai oleh Tergugat terhadapi harta peninggalan Hj,Amnah dan atau pun Syamsuddin, hal inilah yang tidakdibenarkan, kedudukan anak angkat tidak boleh menguasaiseluruh harta peninggalan pewaris (orang tua angkatnya) karenaini jelasjelas melangar
Putus : 17-11-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - HJ. KARTINI, DKK, - TUAN H. MUHAMMAD ROMLI, DKK
8943
  • dalam Rekonpensi/Penggugat konpensi bertambah, sedangkanHalaman 60 dari 65, Putusan Nomor 80/PDT/2016/PT.PLG.tanah para Pengugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, sebagaimanadisebutkan dalam sertifikat yang sah menurut hukum, yaitu Sertikat tanahNomor 2482 Surat /Gambar Situasi Nomor 1419 tahun 1997, atas namapemegang Hak HJ.KARTINI, tanah seluas 63.55, M.2. ( enam ribu tiga ratuslima puluh lima meter persegi ), akan berkurang, akibat adanya sertifikatyang dipecahpecah itu, yang karenanya telah melangar
Register : 04-09-2017 — Putus : 20-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG
Tanggal 20 Oktober 2017 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ( YLBHI) LAWAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
8561848
  • Geominex Sapek sering melangar kesepakatan yang telah di sepakatitersebut, maka warga ada yang membakar eskavator PT Geominex Sapektersebut; =o nnn nn nn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn nnn n nnn n n= Bahwa bentuk kontribusi dengan masyarakat, PT.
Register : 24-01-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 26/Pid.B/2019/PN Smn
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
ENI KUSJATWATI, S.H.
Terdakwa:
ARIQ ALGHIFARY,SHI.
5311
  • 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); Bahw akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksiSantoso Tandyo (pemilik AG Mobilindo) menderita kerugian sebesarRp.168.000.000,00 (Sseratus enam puluh delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan :Kesatu : melangar
Putus : 08-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1401 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 8 Oktober 2012 — Ir. HUSNI ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
3318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sidang Pengadilan Negeri menyatakandengan tegas bahwa saksi tidak tahu kalau Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah.Bahwa Pasal 13 menyatakan dengan tegas:1 Gubenur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang :a Memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipundengan sebutan sementara.b Memberikan izin mempergunakan atau menguasai tanah Negara kecualiapabila wewenang milik itu tegastegas dilimpahkan kepadanya.2 Surat keputusan yang melangar
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
7717
  • Bukan Perbuatan Melangar Hukum a.3.1.Bahwa dalam posita point 11 Penggugat menerangkan bahwa meskipundalam resume rapat telah menghasilkn kesimpulan untuk menuntaskana.3.2.a.3.3.a.3.4.pembayaran sisa volume hasil pekerjaan,... dst, namun hal tersebut tidakditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III dst.....; Bahwa dalam peitum nomor 6 Penggugat mohon agar dinyatakan sisaharga volume pekerjan Penggugat yang belum dibayar Rp. 4 milyar lebih;Bahwa dalam petitum nomor 7 Penggugat mohon agar terhadap
Register : 11-09-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 233-K/PM II-08/AU/IX/2014
Tanggal 15 Desember 2014 — BARUTO LUCKY ALFIAN, KAPTEN KAL
10151
  • Mohon agar Terdakwa ditahan.Menimbang, bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Pledoi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadiliPerkara Pidana Terdakwa untuk memutuskan sebagai berikut:Primer:1 Menyatakan Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanpenerlantaran atau melangar pasal 49 huruf a UU RI nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan
Register : 10-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
MUH HADI bin ASOK DG SIKKI alm
5420
  • bahwa sample obat shabushabu tersebutyang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristalberwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar