penerimabantuan itu sudah diatur bahwa penerima bantuan itu harusmempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaanuangnya ;Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012kepala Desa Tegalsari pernah melaporkan perihal pelaksanaanbantuan rehab itu ditunda sampai dengan bulan Maret 2013karena saksi tidak menangani bantuan untuk Desa Tegalsari itu ;Bahwa Saksi tidak tahu selaku BPMPD mengenai pelaksanaanrehab kantor desa Tegalsari yang sudah mencapai 50% itu ;Bahwa untuk desa yang menerima bantuan infra

dikarenakan proposalnya itusudah berdiri sendiri, dan banyak bantuan yang diajukan olehpanitia dari masyarakat secara mandiri menggunakan rekening desaartinya rekening desa itu hanya merupakan transit jika panitia tidakmemiliki rekening sendiri, tapi jika panitia sudah memilikirekening sendiri biasanya bantuan itu langsung dikirim kerekeningpanitianya, dan yang dimasukkan pada buku kas desa adalahbantuan untuk desa yang bukan atas proposal dari panitia, yaituseperti bantuan : ADD, Uang kinerja, Infra

Urut 61 Undangundang No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dan dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkansecara bebas oleh masyarakat ; Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap satu butiran Kristalbening diduga narkotiak jenis shabushabu dilakukan dengan cara/metode uji Marquis test, TCL (Thin Layer Charmatography) dan FourierTransform Infra (FTIR) ;Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Keterangan Terdakwal.

No. 245K/Pid.Sus/2010Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM) Infra Struktur (IP) Tahun 2005 di desa KerekehKecamatan Untir Iwis Kabupaten Sumbawa, telah selesai 100 %dikerjakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yangtelah digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sofyan Basri(Asdep Urusan Teknologi), Carby Simanjuntak (Asdep Urusan Infra StrukturEkonomi), Ir. Ekatmawati (Kabid Pemanfaatan Asdep Ill), dan ThomasAnjarwanto sedangkan dari PT TIS yaitu Ir.

Sofyan Basri(Asdep Urusan Teknologi), Carboy Simanjuntak (Asdep Urusan Infra StrukturEkonomi), Ir. Ekatmawati (Kabid Pemanfaatan Asdep Ill), dan ThomasAnjarwanto sedangkan dari PT TIS yaitu Ir.

adalah otentik, dibuat oleh pihak yang berkompetenberdasarkan fakta lapangan dan dapat diakses' serta dapatdipertanggungjawabkan.Sayangnya luput dari pertimbangan yudex factie danpada gilirannya melahirkan keputusan yang keliru.Bahwa selain itu jika benar terjadi kekurangan volume, seharusnyamemberikesempatan Penyedia untuk membenahinya melalui masa retensiataupemeliharaansebab masih tersisa dana sebesar 5 % dari nilai kontrakyang sampai sekarang belum cair (belum diterima).Alihalih membenahi sarana infra

tidak dapat dicairkan sebagai dampak dari intervensipihak Kejaksaan melakukan penyidikan pada masa kontrak belum berakhir.Bukankah akan lebih baik jika Kejaksaan Negeri Palopo bersabarsedikitmenunggu pekerjaan diselesaikan lebih dulu agar dapat dimanfaatkansecara maksimal oleh masyarakat, kemudian silahkan masuk memeriksa danjika ada temuan segera diproses secara hukum, daripada menghentikanpekerjaan yang justru. akan lebih banyak merugikan Negara danmenyengsarakan masyarakat yang butuh sarana infra

Menyatakan Hukum bahwa Gambar Peta Bidang Tanah yang dibuat olehKantor Badan Pertanahan Nasional / ATR Kabupaten Klungkung atasobyek eksekusi No. 20/2018 tanggal 02/02/201 yang ditandatangani olehKepala Seksi Infra Struktur Badan Pertanahan Nasional/ATR KabupatenKlungkung MADE HERMAN SUSANTO ,S,ST,MH tidak sah karenapenuh dengan kejanggalankejanggalan , keganjilankeganjilan sertadiluar faktafakta dan berbeda dengan Putusan Mahkamah Agungsebagaimana telah diuraikan dalam Posita .3.

Bahwa benar Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun telah mengajukanrencana usulan dana infra struktur sarana pengairan tahun 2009 sejumlahUsulan Rencana Program Pembangunan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi diWilayah Kabupaten Madiun kepada Bupati Madiun sebesar Rp.37.675.000.000, (tiga puluh tujuh milyard enam ratus tujuh puluh lima juta)yang dipergunakan untuk 38 (tiga puluh delapan) proyek meliputi : No.

Bahwa benar Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun telah mengajukanrencana usulan dana infra struktur sarana pengairan tahun 2009 sejumlahUsulan Rencana Program Pembangunan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi diWilayah Kabupaten Madiun kepada Bupati Madiun sebesar Rp.37.675.000.000, (tiga puluh tujuh milyard enam ratus tujuh puluh lima juta)yang dipergunakan untuk 38 (tiga puluh delapan), dengan usulan proyekuntuk pembangunan Kali Glonggong sebesar Rp 2.000.000.000,e Bahwa atas usulan dari Kepala Dinas

INFRA RED LAMP + STAND (1 LAMP) 1 UNIT3. SPOT WELDING MACHINE (1.00 mm) 1 UNIT4. PORTABLE FRAME STRAIGHTENER (10 TON) 1 UNIT5. AIRDRYER (PENGERING UDARA) (55,5 PK) 1 UNIT6. AIR DRYER (PENGERING UDARA) (7,5 HP) 1 UNIT7. HEAD LIHT TESTER 1 UNIT8. ROLLER FENDER BODY REPAIR 1 UNIT9. BODY JACK (BODY REPAIR KIT) (10 TON) 1 UNIT10. COMPRESSOR ANGIN 7,5 HP 3 HP (250 LITER) 1 UNIT11. SPRAY GUN (UNTUK NOZZEL 0,8 mm) 1 UNIT12.

INFRA RED LAMP + STAND (1 LAMP) 1 UNIT3. SPOT WELDING MACHINE (1.00 mm) 1 UNIT4. PORTABLE FRAME STRAIGHTENER (10 TON) 1 UNIT5. AIR DRYER (PENGERING UDARA) (55,5 PK) 1 UNIT6. AIR DRYER (PENGERING UDARA) (7,5 HP) 1 UNIT7. HEAD LIHT TESTER 1 UNIT8. ROLLER FENDER BODY REPAIR 1 UNIT9. BODY JACK (BODY REPAIR KIT) (10 TON) 1 UNIT10. COMPRESSOR ANGIN 7,5 HP 3 HP (250/ 1 UNITLITER)11. SPRAY GUN (UNTUK NOZZEL 0,8 mm) 1 UNIT12.

Bahwa benar berdasarkan Perda Nomor : 13 tahun 2006 tentangPengikatan Tahun Anggaran Jamak selama 3 (tiga) tahun yaitu 2007,2008 dan 2009 dalam rangka Percepatan Pembangunan Infra Strukturdan Sarana Prasarana Publik Propinsi Bengkulu, terdapat kegiatanHalaman 67 dari 99 Putusan Nomor :51/Pid.SusTPK/2016/PN.

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usahamilik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum ternyata padatanggal 4 Oktober 2006 telah ditetapbkan Perda Nomor 13 tahun 2006 tentangPengikatan Tahun Anggaran Jamak selama 3 (tiga) tahun yaitu 2007, 2008 dan2009 Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infra Struktur dan SaranaPrasaran Publik

UU No. 11Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pemerintah perlu mendukungpengembangan Teknologi Informasi melalui infra struktur hukum danpengaturanya sehingga pemanfaatan teknologi Informasi dilakukan secaraaman untuk mencegah penyalah gunaan dengan memperhatikan nilainilaiagama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, dalam hal ini kamisependapat dan setuju tetapi mengenai kebebasan berpendapat harus tetap dijunjung tinggi dalam hak asasi setiap warga negara, Persyaratan mutlak negarahukum adalah negara

Kadis PU Kabupaten Kapuas sejak Juli 2013sampai sekarang dengan tugas pokok antara lain; memimpin, membina,merencanakan dan menetapkan program kerja termasuk anggarannya, dansebagainya;Bahwa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas ada 4 kabid yakniKabid Bina Marga yang dijabat oleh Imanuah, Kabid Cipta Karya yangdijabat oleh Maria Suzana, Kabid Pengairan yang dijabat oleh Nono danKabid Kebersihan dan Pertamanan;Bahwa Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas terdakwamelihatnya dari segi infra

struktur yakni pembangunan sarana infra sturukturseperti pembangunan jalan, jembatan, pengairan dan sebagainya;Bahwa Sekda tidak pernah membicarakan dengan terdakwa mengenaipelaksanaan pembangunan infra struktur sehubungan dengan visi dan misiPemerintahan Kapuas tersebut;Bahwa terdakwa tahu sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 19Nopember 2014 di DPRD Kabupaten Kapuas ada pembahasan RAPBDKabupaten Kapuas tahun anggaran 2015 karena terdakwa memang adamengikutinya terus selaku pemdamping TAPD juga

Jika digambarkan maka hakim tidakmengabulkan gugatan sama sekali perkara pengujian undangundang karena apa yang diputus sama sekali tidak dimintakan atau dikehendaki dalam batin pemohon ;Halaman67dari68 HalamanPutusanNomor 194/ PDT/ 2019/ PT Mkse Infra petita: Hakim memutus kurang atau lebih rendah dari apayang dimohonkan oleh para pihak. Menjadi kewenangan hakim untukmemutus sebuah perkara. Namun hakim terkadang memutuskanpermohonan lebih rendah dari apa yang diminta.

Ciranjang Kab.Cianjur tahun 2012. 1 (satu) bundel Asli LaporanPenyelesaian Pelaksanaan Kegiatan(LP2K) Kegitan Infra Struktur DesaGunungsari Kec. Ciranjang Kab.Cianjur. 1 (satu) lembar asli Penarikan TunaiBank BJB No. Rekening 0020728620100 atas nama Pemdes Desagunungsari tanggal 16 Agusuts 2012sebesar Rp. 264.000.000. (duaratus enam puluh empat jutarupiah). 1 (satu) lembar asli Setoran BankBJB No.

Ciranjang Kab.Cianjur tahun 2012. 5. 1 (satu) bundel Asli LaporanPenyelesaian Pelaksanaan Kegiatan(LP2K) Kegitan Infra Struktur DesaGunungsari Kec. Ciranjang Kab.Cianjur. 6. 1 (satu) lembar asli Penarikan TunaiBank BJB No. Rekening0020728620100 atas nama PemdesDesa gunungsari tanggal 16 Agusuts2012 sebesar Rp. 264.000.000.(dua ratus enam puluh empat jutarupiah). 1 (satu) lembar asli Setoran BankBJB No.

Risma Buana Nomor : 018/SPJB/421671/PP-BK/VII/2017 Tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Sirtu untuk Proyek Makassar New Port Lanjutan Paket-B;

Risma Buana Nomor : 012/SPJB/421503/PP/III/2017 Tanggal 1 Maret 2017 Tentang Pengadaan dan Pengiriman Pasir Sungai untuk Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port;

Terdakwa Ilkarena pekerjaan tidak selesai 100 %;Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersih DPIDpekerjaan penyediaan air bersin PAB IPA paket dan pemasanganperpipaan di kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapatdimanfaatkan pada akhir Tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkanoleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri KeuanganNomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi DanaPenyesuaian Infra

Terdakwa Ilkarena pekerjaan tidak selesai 100 %; Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahun anggaran2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana air bersin DPIDpekerjaan penyediaan air bersin PAB IPA paket dan pemasanganperpipaan di kecamatan Lubuk Alung tidak selesai sehingga tidak dapatdimanfaatkan pada akhir Tahun 2011, sebagaimana yang diwajibkanoleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan menteri keuanganNomor 25/PMK.07/2011 tentang pedoman umum dan alokasi danapenyesuaian infra

No. 2421 K/PID.SUS/2016penyesuaian infra struktur daerah Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011,sehingga pada Tahun 2012 sisa pekerjaan tersebut di lakukanpenunjukan langsung kepada PT. Graha Fortuna Purnama kembalimeskipun PT.

boleh dibayarkan oleh Terdakwa danTerdakwa II:Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2011 sampai akhir tahunanggaran 2011, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana airbersih DPID pekerjaan penyediaan air bersin PAB IPA paket danpemasangan perpipaan di kecamatan Lubuk Alung tidak selesaisehingga tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011,sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan(2) Peraturan menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentangpedoman umum dan alokasi dana penyesuaian infra

Hal tersebut menimbulkan kerugian besar bagiPenggugat;Bahwa dampak dari objek sengketa dan objek sengketa Ildapat mengakibatkan hilangnya investasi yang telahditanamkan oleh Penggugat selama ini seperti antara lain,kompensasi tanam tumbuh yang telah dilakukan, proses /andclearing, pekerjaan infra struktur, bibit kelapa sawit yang telahditanam dan tanaman kelapa sawit yang dirawat selama initidak dapat dinikmati oleh Penggugat, serta potensi pembatalankontrak secara sepihnak dengan masyarakat dan

telahditentukan dilakukandengan bantuan Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kotabukan dengan nama atau nomenklatur lainnya ;2.2 Bahwa fakta yang terjadi di Kota Samarinda dalam rangka kegiatanpengadaan tanah untuk pembangunan Folder Gang Indra pada tahun2004Pihak Penggugatmembentuk Tim Pengadaan Tanah/Lahan denganKeputusan Walikota Samarinda Nomor 620.1 05/218/HUKKS/2004tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah/Lahan SaranaPenanggulangan Banjir (Polder) Melalui Penyelesaian Dampak SosialPembangunan Infra

DALAM POKOK PERKARA:Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya dan/atau tidak dapatditerima ;Menyatakan bahwa Peraturanperaturan sebagai berikut:Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT.SMRKeputusan Walikota Samarinda Nomor 620.105/218/HUKKS/2004tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah/Lahan SaranaPenanggulangan Banjir (Polder) Melalui Penyelesaian Dampak SosialPembangunan Infra Struktur Kota Di Lokasi Gang Indra Jalan PangeranAntasari Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu KotaSamarinda

Penyampaian tersebut sesuaidengan visi, misi Paslon Nomor Urut 3 pada poin 1 misi yaitu membangun infra struktur dasar dan menyediakan pelayana umumyang memadai di Kabupaten Mamberamo Raya dan pada bidangaekonomi poin 4 dan 7 yaitu ,membuka lahan perkebunan sesuaikebutuhan untuk memperkerjakan warga Kabupaten MamberamoRaya yang bekerja sama dengan pihak pengusaha yangteberkompeten.

Padahal justru Penggugatbersama beberapa mahasiswa lainnya bertindak dalam koridor kontrol dandemi perbaikan infra dan supra struktur publik pendidikan kepada internalUniversitas Pancasakti Tegal yang boleh dikatakan sudah menjadi infradan supra struktur utama bidang pendidikan bagi publik Kota Tegal padakhususnya dan bagi publik Jawa Tengah sekitarnya pada umumnya (videPasal 4 dan Pasal 5 Undangundang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi) yang pada intinya adalah membangun danmengembangkan

The DCC containsa rather elaborate set of provisions on this subject.The core article art. 6:75 DCC: A failure in the performance cannot beattributed to the debtor, if it is neither due to his fault (see infra, no. 3) nor forhis account pursuant to the law (no. 46), a juridical act (no. 7) or generallyaccepted principles (no. 8).2. The burden of proof rests with the obligor (debtor). The obligee (creditor) onlyneeds to show the presence of a failure in the performance.

In the second place, we canSee infra, no. 3.Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe BW, Boek 6, Deventer: Kluwer 1981, p. 263264.E.g. Brunner & De Jong, 0.c., no. 173.2a Perspektif Internasional12/13/2010 11:40:20 PM think of culpa in eligendo: the debtor chooses a person who or an object whichis unfit to deliver the performance correctly. A third category is formed by thecases already mentioned above:* the debtor does not perform although the(correct) performance is not obstructed.D.

If buyer B suffers a loss henormally cannot claim damages; lightning will be considered force majeure.HR 2742001, NJ 2002, 213 (Oerlemans/Driessen), in a matter of contaminated rose fertilizer, sold ina closed drum.Asser/Hijma 5I, Asser series, Koop en ruil, Deventer: Kluwer 2007, nos. 436438.See infra, no. 2.Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa 2912/13/2010 11:40:20 PM 1516 Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 30Art. 6:78 DCC ensures that B is nevertheless entitled