Bahwa Penggugat berencana menjual sahamnya sebanyak 240(Dua ratus empat puluh) lembar saham kepada Tergugat danTergugat berminat membeli Saham milik Penggugat, maka untukitu disampaikan dalam RUPSLB pada tanggal 07 September2012 dan hasil dari RUPSLB PT. Avia Global Teknologi tersebutdiantaranya menyetujui Penjualan sahamsaham milikPenggugat sebanyak 240 (Dua ratus empat puluh) lembarsaham kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam BeritaHal 2 dari 33 hal Put.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUNKARENA PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM BATAL DANSAHAMSAHAM A QUO KEMBALI MILIK PENGGUGAT.44.45.Bahwa sesuai dengan bunyi Persetujuan RUPSLB tanggan7/9/2012 yang direalisasikan dalam Perjanjian Jual BeliSaham, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan padabutir 38 di atas, Perjanjian Jual Beli Saham batal demihukum, jika tidak ada pembayaran selambatlambatnyatanggal dua puluh tujun September dua ribu dua belas (27092012).Apabila salah satu atau semua cek tersebut

Bahwa perjanjianperjanjian jual beli saham antaraPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi yang seluruhnyatertanggal 7 September 2012 mencantumkan denganlengkap tanggal pembayaran dengan mengacu pada caradan sumber dana sebagaimana telah disetujui olehPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi dalam RUPSLB tanggal7/9/2012 tersebut.4.

Bahwa persetujuaan RUPSLB tanggal 7/9/2012 mengenaicara pembayaran harga jual beli sahamsaham Perseroanmilik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yangdilakukan secara bertahap oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi sesuai dengan danaprogress pekerjaan yang diterima Perseroan tersebut,haruslah dianggap sebagai suatu perikatan bersyaratsebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPer, yangkutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:Hal 25 dari 33 hal Put.

ARGA PURA yang meminta untuksegera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB)terhadap PT. ARGA PURA dengan surat No. 69/Pailit/XI/2018 tanggal28 Nopember 2018;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA PURA,kemudian kami kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGAPURA yang meminta untuk segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT.

sampai dengan saat ini, berdasarkan haltersebut maka kami mengajukan permintaan RUPSLB ini melaluiPengadilan Negeri Badung dengan agenda rapat: Laporan Kegiatan Perseroan; Laporan Keuangan Perseroan tahun 2017 dan tahun 2018; Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (Direksi dan Komisaris) Penjualan/pengalihan sahamBahwa atas tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa, maka Tindakan Termohon selaku Direktur dan Termohon Ilselaku Komisaris tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang sahamyang

dimintakan oleh Pemohon serta berdasarkan Undang UndangNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menerangkansebagi berikut Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisarisatau Pemegang Saham berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegeri yang wilayahnya meliputi kedudukan perseroan untuk itukami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Badung untukmemberikan ijin kepada kami sebagai Pemohon melakukan sendiriPemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

ARGA PURA yang meminta untuk segera melaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT. ARGAPURA tetapi tidak ada tanggapan;Bahwa atas tidak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut oleh Termohon selaku Direktur dan Termohon II selaku KomisarisPT. ARGA PURA, maka Pemohon dalam permohonannya mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Badung untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukansendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.ARGA PURA.

ARGA PURA yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. ARGA PURA dengan surat No. 69/Pailit/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018,dan oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA PURA, kemudianPemohon kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGA PURA memintauntuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB)terhadap PT.

;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum bisa memeriksagugatan Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetapyang menyatakan bahwa RUPSLB aquo adalah sah atau tidak. Apabilaputusan Pengadilan Negeri nantinya menyatakan bahwa RUPSLB adalahsah, maka dengan sendirinya Surat Keputusan yang dikeluarkan olehMenteri Hukum dan HAM adalah sah.

Hotel Danau Toba Internasionalsebagai akibat dari RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2008tersebut, hal itu) merupakan persoalan internal pengurus (DewanKomisaris/Dewan Direksi) dari PT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta BertentanganKetentuanKetentuan Dalam Peraturan PerundangUndangan Yang BersifatProsedural/Formal.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PITUN) Jakartamempertimbangkan yang menjadi fokus persoalan dalam perkara iniadalah mempersoalkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Hotel Danau Toba Intenasional yang tidak memenuhiquorum, yang mana hasil RUPSLB tersebut adalah merubah komposisisusunan Dewan Komisaris.

Karena tidak memenuhi quorum, maka RUPSLB tersebut adalah tidak sah secara hukum. Pertimbangan hukum yangHal. 17 dari 23 hal. Put.

RUPSLB PT.

Hasil RUPSLB merupakan hasil kKesepakatan bersama yangberlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugatsebagaimana bunyi Pasal 1338 KUHPerdata;Halaman 12 dari 44 hal. Put.

harus dilakukan juga melalui RUPS,Karena inti dari RUPSLB adalah pengalihnan saham yang diikuti denganperubahan pengendali perseroan, dalam hal ini Para Penggugat yangsemula sebagai pengurus karena mengundurkan/diberhentikan denganhormat tidak menjadi pengurus dan Tergugat dan Chardin Trinandadiangkat sebagai pengurus (direktur dan komisaris):Halaman 35 dari 44 hal.

Tergugat harus tetap dilaksanakan, sedangkan syarat pembayaranyang dituangkan dalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/acesoir sajayang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu jual beli saham;Halaman 36 dari 44 hal.

Bahwa lebih lanjut pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat bandingyang menyatakan ...... sedangkan syarat pembayaran yang dituangkandalam RUPSLB adalah bersifat tambahan/accesoir saja yang mengikutiperjanjian pokoknya yaitu jual belli saham" merupakan pertimbanganhukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan TingkatBanding tidak satupun memberikan pertimbangan sehubungan denganklausul batalnya jual beli saham apabila Pemohon Kasasi tidak mampuatau tidak dapat melakukan pembayaran jual beli saham pada tanggalyang telah disepakati dan ditentukan oleh para pihak (Pemohon Kasasidan Para Termohon Kasasi) sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal7 September 2012.

Surya LestariAbadi) untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, oleh karenanyaPemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar Pemohondiijinkan untuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan ketua rapat,Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2016/PN Tngsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT. Surya LestariAbadi.Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini Pemohonmohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kiranyaberkenan menetapkan sebagai berikut:1.

Bahwa benar sesuai ketentuan UU PT Pasal 80 ayat (3) huruf a, olehkarenanya Termohon tidak keberatan dan setuju agar Pemohon mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar dlijinkanuntuk menyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) dengan acara untuk mengukuhkan dan mengangkat kembalianggota Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Surya Lestari Abadi, denganjangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasarPT.

Surya Lestari Abadi, dengan jangkavaktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serla penunjukan ketua rapat,sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar PT.

elektronik antara PENGGUGAT REKONVENSIdengan TERGUGAT REKONVENSI tersebut merupakan suatu tindakanmaupun perbuatan yang sudah melebihi dari suatu pengajuan surattercatat kepada Direksi TERGUGAT II sebagaimana yang diamanatkanketentuan Pasal 79 Ayat 3 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah terjadi RUPSLB PerseroanTERGUGAT Il, dimana pada RUPSLB tersebut PENGGUGATREKONVENSI menjual atau mengalihkan 75.000 (tujuh puluh lima ribu)saham miliknya

,M.Kn (T24/TTI1) padahari dilaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018, Pembanding semulaPenggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak hadir dan RUPSLB PT DabiAir Nusantara dilaksanakan dengan tanpa kehadiran PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi ;Menimbang, bahwa alasan Tergugat Konpensi/ PenggugatRekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi tidakadanya panggilan RUPSLB dengan surat tercatat, karena sesuai surat buktiHal.82 Put.Nomor 643/PDT/2020/PT.DKIT11A sampai dengan T11M yang pada

RUPS atau RUPSLB, maka ketentuan Pasal86 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang mensyaratkan RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari setengahbagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, tidakdapat diterapkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka persyaratan kuorumkehadiran dan persetujuan dalam RUPSLB yang menjadi acuan dalamputusan ini adalah sebagaimana Pernyataan Rapat PT Dabi Air NusantaraNomor 10 tanggal 24 Mei 2018 (T24

/ TTI1) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam RUPSLB tanggal 23Mei 2018 kuroum kehadiran pemegang saham tidak melebihi dari jumlah 75%(tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan denganhak suara, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1)huruf f dan ayat (3) huruf a Berita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015yang menghendaki kuorum kehadiran dalam RUPSLB lebih dari 75% (tujuhpuluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

Governance) ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensitelah melaksanakan RUPSLB tanggal 23 Mei 2018 tanpa memenuhi ketentuanKuorom kehadiran dan persetujuan pemegang saham lainnya sebagaimanayang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (3) huruf aBerita Acara Rapat Nomor 56 tanggal 21 April 2015 yang dibuat dihadapanNotaris Linda Herawati,SH., maka terhadap RUPSLB tersebut haruslahdinyatakan

.- (750 lembar saham) adalah 75 % dimiliki Deddy Gunadi (yang wafat pada tanggal 28 Oktober 2019 karena sakit) untuk melakukan RUPS LB dengan agenda RUPSLB yaitu :

Asfiyak Graha Medika;

Asfiyak Graha Medika dengan rincian sebagai berikut:

Pantoru Mas dan menetapkan syaratsyarat laindalam RUPSLB tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 80ayat (1) UUPT.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadimaksud Pasal 78 ayat (1) UUPT terdiri dari RUPS tahunan danRUPS lainnya.

Pantoru Mas,merupakan masuk ke dalam kategori RUPS lainnya sebagaimanadiatur Pasal 78 ayat (4) UUPT, sehingga tatacara untukpenyenggaraan RUPSLB atas dasar permintaan pemegang sahamharus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), (3), (4),(5), (6) dan (7) UUPT.Bahwa senyatanya dalam Permohonan a quo, Pemohon secaralangsung meminta diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untukmelakukan pemanggilan sendiri dan menyelenggarakan RUPSLB PT.Pantoru Mas dengan mendasarkan kepada Pasal 80 ayat (1)

Permohonan Pemohon Mengandung Exceptio Litis Pendetis1.Bahwa Permohonan Pemohon a quo kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang memohon diberikan izin melakukanpemanggilan untuk menyelenggarakan RUPSLB PT.

Pantoru Mas meminta ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan jijin kepada Pemohon untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Pantoru Mas dst ;Bahwa Permohonan Pemohon untuk diberikan jjin =melakukanpemanggilan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Pantoru Mas maka Pemohonsebagai pemegang saham mewakili 1/10 atau lebih pemegang saham denganhak suara, meminta ijin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapatmengundang dan dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Sebagaimana Laporan Keuangan tahun buku2011 dan tahun buku 2012 yang diterima oleh Pemohon selaku pemegangsaham pada 23 Nopember 2013 beberapa hari sebelum diselenggarakannyaRUPS/RUPSLB;Bahwa, berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tahun 2011dan tahun 2012 tersebut, kemudian dijadikan alasan oleh Fadjar Kanginanbersama Maria Elena Kanginan yang juga didukung Meiliana Halim (selakuKomisaris) untuk melakukan RUPSLB guna melakukan Pengeluaran SahamDalam Simpanan, atau disebut juga Penambahan

GKM.Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkan dalam Akta BeritaAcara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119 tanggal 27 Nopember2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM, yaitu: Akta No. 120 tanggal 27Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris diSurabaya;Bahwa, Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisi suatuketerangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

;Bahwa, di sisi lain dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB direksi PT.

Sedangkan surat laporan tahunan pada RUPS dan RUPSLB disampaikan di depan notaris selaku pejabat umum untuk dimasukankedalam Akta No. 119 tanggal 27 Nopember 2013 tentang akta Berita AcaraRUPS Tahunan PT. GKM, dan Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013tentang Berita Acara RUPSLB PT.GKM.

Hasil RUPS dan RUPSLB tersebut kemudian dituangkandalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. GKM, yaitu: Akta No. 119tanggal 27 Nopember 2013 dan Akta Berita Acara RUPSLB PT. GKM,yaitu: Akta No. 120 tanggal 27 Nopember 2013 dibuat oleh dan di hadapanDevi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Laporan tahunan keuangan yang disampaikan pada RUPS Tahunandan RUPSLB PT. GKM pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut berisisuatu keterangan atau yang isinya menerangkan bahwa PT.

AOYAMA MOTOHIRO, TerlapormenyuruhNotaris TAHMIDTIRTRAPRADJA, SH, Sp.1 menerbitkan RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas (RUPSLB) PT. KadotaTextile Industries Nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian RUPSLBtersebut digunakan untuk mendapftarkan ke KEMENKUMHAM yangsebelumnya PT. Kadota Textile Industries berubah menjadi PT. GunaKadota Manunggal dan RUPSLB tersebut menyatakan adanya perubahanpimpinan yang mana pada RUPSLB sebelumnya Presiden Direktur adalahMr.

ALVONSIUS GUNAWAN sebagaimana RUPS LuarBiasa No. 73 tanggal 12 Desember 2011; adanya RUPSLB No 26 tanggal 04 Februari 2012 tentang pemberhentianSdr. SHANGKAR SUNDERDAS MANGHWANI sebagai Direktur dari PTKADOTA TEXTIL INDUSTRIES; RUPSLB Nomor 167 tanggal 21 Februari 2011, tentang pembeliansahamSdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr. OTONG TJANDRADINATAsebanyak 14 %, dengan jabatan sebagai Komisaris; adanya RUPSLB Nomor 64 tanggal 12 Juli 2011 tentang pembeliansaham Sdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr.

Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakannya RUPSLB diPT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIES di Kawasan Industri Kabupaten Karawangadalah Sdr. NAREN MAANGHWANI, Sdr. SHANKAR SHUNDERASMAANGHWANI dan Kuasa Hukumnya Sdr.

Bahwapada tanggal 16 Agustus 2018 pada saat pelaksanaan RUPSLB saksi datangpada pukul 08.17 Wib akan tetapi dari pihak pengacara KAZUTO HAYASHIyaitu Sdr. BENNY WULUR ternyata RUPSLB telah dilaksanakan dan parapihak sudah pulang.

., SP.1 tentang Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Bahwa RUPSLB Turut Tergugat yang diadakan pada tanggal 27 Mei2010 telah sesuai prosedur yang ditentukan menurut hukum danAnggaran Dasar Turut Tergugat ;. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Gugatan halaman 6 angka 13., (dalam PerbaikanGugatan halaman 10 angka 13) karena sebagaimana keputusan Rapatyang tertuang dalam halaman 10 Akta Berita Acara RUPSLB TurutTergugat No.71 tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH.

Turut Tergugat , Akta Berita Acara RUPSLB TurutTergugat No.71 tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH.

Bahwa pendapat para pihak RUPSLB tanggal 22 Juni 2011tersebut sudah selesai dengan keputusan RUPSLB sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB turut Tertugat No.10tanggal 22 Juni 2011 oleh Notaris Putut Manendra, SH padahalaman 11 yaitu:MENOLAK pengurangan/penarikan kembali modal ditempatkandan disetor dari Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) atau100% (seratus persen) kembali menjadi Rp.500.000.000, (limaratus juta rupiah) .................. dst;22.Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak

maka Gugatan menjaditidak beralasan hukum karenanya haruslah ditolak seluruhnya;25.Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Gugatan halaman 12 angka 13 (dalam PerbaikanGugatan halaman 21 angka 13), karena RUPSLB tanggal 27 Mei 2010yang tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSLB Turut Tergugat No.71tanggal 27 Mei 2010 oleh Notaris Putut Mahendra, SH., dan pembelianHal. 41 dari 66230 (dua ratus tigapuluh) + 50 (lima puluh) saham portepel oleh Tergugat yang tertuang

Hadir dalam RUPSLB tanggal 17 Maret 2011 (Akta Berita AcaraRUPSLB No.09 tanggal 17 Maret 2011 oleh Notaris PututMahendra, SH), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Nn.Risa Mariska;b. Hadir dalam RUPSLB tanggal 22 Juni 2011 (Akta Berita AcaraRUPSLB No.10 tanggal 22 Juni 2011 oleh Notaris PututMahendra, SH), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Tn. ArifAbdillah Aldy;c. Mengajukan permohonanpermohonan kepada Turut Tergugat ;Hal. 43 dari 66d.

Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat "wacana pengunduran diridewan direksi dan komisaris dan disepakati bersama akanmenempatkan orangorang baru yaitu Melania M Siswaningsih, DewiSusilowati, Misbahilah dan Janticka Satriana sebagai pengelolaperseroan, selanjutnya Tergugat , pada tanggal 19 Maret 2012memberikan undangan Rapat unum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yangdiselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 dengan agenda :1).

Panca Guna Teknik sesuai dengan Akta RUPSLB PT.Panca Guna Teknik No.12 tertanggal 25 Juni 2008, maka ParaTergugat mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnyaapakah Akta Nomor 12 Tanggal 25 Juni 2008 yang dijadikan dasarGugatan tersebut masih berlaku sah atau tidak.

) kepada Penggugat untuk hadir pada RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2012 denganagenda :1) Administrasi dan Pembukuan Perusahaan2) Operasional PerusahaanSesuai dengan agenda tersebut pada saat RUPSLB membahastertibnya administrasi dan pembukuan perusahaan dan untukkelancaran operasional perusahaan akan dilakukan pengunduran diri219.29.3Dewan Direksi dan Komisaris yang selanjutnya mengangkat orangorang baru sebagai pengelola perseroanHurufb Angkat 7pahwa setelah mendapatkan dan membaca

Panca Guna Teknik, sehingga Tergugat Rekonpensimasih meminta untuk segera diadakan RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa) dengan agenda susunan Pengurus Perseroan yangbaru dan susunan Pemegang Saham yang baru terhadap PT. Panca GunaTeknik (melalui Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi Nomor :023/SP/OG&P/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 Perihal PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT.

Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2). Surat No.05/SP/OG&P/V1V/2014, tanggal 10 Juli 2014, Perihal : Permohonan ke Il ;P11 berupa Surat No. : 023/LKBHWD/JKT1/VII/14, tanggal 30 Agustus2014, perihal Tanggapan atas Surat Rekan : (1). Surat No.023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014, Perihal : PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT. PANCA GUNA TEKNIK dan (2).

VIKRI ABADIGROUP pemberhentian Yosep Faizal dalam jabatannya sebagai direkturV perseroan, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

VIKRI ABADI GROUP persetujuanmengangkat pengurus atau anggota Dewan Direksi Perseroan,berikutnya yaitu Tuan Gunawan, yang akan disebut dalam jabatannyasebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH, Notaris di Bengkulu.1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 04 tanggal 01 Maret 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.

Vikri Abadi Group nomor:33.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Akta Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan TerbatasPT.

dalam jabatannya sebagai Direktur VI, Deni Yohanes, SH,Notaris di Bengkulu.52) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April2016 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADIGROUP persetujuan mengangkat pengurus atau anggota DewanDireksi Perseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

, SH, Notaris diBengkulu.52)1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor : 147 tanggal 25 April 2016Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT VIKRI ABADI GROUPHal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.persetujuan mengangkat pengurus atau anggota Dewan DireksiPerseroan Berikutnya yaitu Tuan M.

Dwimajaya Utama dan juga RUPSLB tersebut tidak dihadiri olehPT. Buana Utama Line sebagai salah satu pemegang saham PT. DwimaMandiri Jayatama, terdakwa Budi Santoso Saroyo melalui RUPSLB tersebuttetap mengambil keputusan yaitu saham PT. Dwimajaya Utama yang adapada PT.

No. 54 PK/PID/2011N. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT.DMJ tanggal 4 Juni 2003 Notaris H. Yunardi, SH.;3. 1 (Satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 9 tanggal1372005 Notaris H.

DMJ;5. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) notulen RUPSLB PT. DMJtanggal 21 April 2003;6. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikandengan aslinya (legalisir) Akta No. 8 tanggal16122002 Notaris H. Yunardi, SH. tentangpengakuan hutang PT.

Yunardi, SH., tentang pernyataan keputusan rapat PT.DMJ;b. 1 (satu) berkas foto copy yang telah disesuaikan denganaslinya (legalisir) berita acara RUPSLB PT. DMJ tanggal4 Juni Notaris H. Yunardi, SH.

DMJ tersebutTerdakwa lakukan dengan cara melakukan RUPSLB pada tanggal 14 JuniHal. 19 dari 34 hal. Put.

SARI FADJAR, berkehendakuntuk melakukan RUPSLB, sebagaimana hak yang diberikan kepadapemegang saham dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) UU PT. Oleh karena itu,Penggugat dan Tergugat telah diundang oleh ahli waris Nyonya EVELINESOENARSIH untuk melaksanakan RUPSLB.

Sari Fadjar sesuai UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,ke Pengadilan Negeri Surabaya serta kuasa kepada Penggugat Rekonpensi untukmewakili dan membuat keputusan dalam RUPSLB PT.

Sari Fajar diurus administrasiperijinannya dengan benar dan baik, tetapi Penggugat dalam kapasitas selakuahli waris pemegang saham milik almarhum Soenarko Kentjono,justru menolaksaat diundang untuk RUPSLB dan menolak saat pemegang saham yang lainmengajukan Permohonan jin RUPSLB ke Pengadilan Negeri Surabaya.Pada hal, untuk pengurusan administrasi perijinan PT.

Apakah penolakan RUPSLB PT. Sari Fajar bukan berarti penolakanpembagian harta waris berupa saham ? Dalil tentang pembagian deviden adalahmengadaada, karena faktanya Penggugat telah menerima deviden meskipunduduk diam berpangku tangan. Jika benar ada bukti penggelapan deviden, makasiapapun orangnya harus bertanggungjawab secara hukum. Dan dalam hal ini tidak15.16.35pernah ada terjadi. Maka penolakan RUPSLB PT.

Makasikap ngotot Penggugat tidak mau RUPSLB dengan seribu alasan tanpa dasaradalah sama dengan mempermasalahkan dahulu mana antara telur dengan ayam.Pada hal jelas permasalahannya, dengan RUPSLB maka persoalanpersoalan:1). Penyesuaian AD/ART PT. Sari Fajar sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUNo.40 Tahun 2007;2). Pengesahan peralihan saham dari almarhum Soenarko Kentjono kepadaPenggugat dan Para Tergugat;3).

Machrani Moertolo, S.SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT Sumi Asih dan Berita Negara R.I.

No. 43,tanggal 29 Mei 2001, Tambahan No.3464 (P2m) ;Akta pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB No. 01 / 3 April2006 dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris diJakarta perihal pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB PTSumi Asih (P2n) ;Akta Berita Acara RUPSLB No. 12 / 18 Mei 2006 dibuat di hadapanNotaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihal Berita AcaraRUPSLB PT Sumi Asih (P20) ;Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 / 6 Agustus 2008 dibuat di hadapanNotaris Rismalena Kasri

Machrani Moertolo, S.SH, Notaris diJakarta perihal Berita Acara RUPSLB PT Sumi Asih dan BeritaNegara R.l No. 43, tanggal 29 Mei 2001, Tambahan No.3464(P2m);Akta pernyataan tentang kePutusan di luar RUPSLB No. 01 / 3April 2006 dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, SH,Notaris di Jakarta perihal pernyataan tentang kePutusan di luarRUPSLB PT Sumi Asih (P2n);Akta Berita Acara RUPSLB No. 12 / 18 Mei 2006 dibuat dihadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT

Sumi Asih (P2o);Akta Berita Acara RUPSLB No. 4 / 6 Agustus 2008 dibuat dihadapan Notaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalBerita Acara RUPSLB PT Sumi Asih, Berita Negara R.I.

No. 268 K/Pdt.Sus/2012sebagai Pengganti RUPSLB No. 1 / 3 Maret 2009 di hadapanNotaris Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta perihalPernyataan Tentang KePutusan Para Pemegang Sahamsebagai Pengganti RUPSLB, Berita Negara R.I.

) PT.Soft Play KGJ denganagenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan DewanKomisaris;Menetapkan Kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJdengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi danDewan Komisaris adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)dari jumlah seluruh saham;Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum PemegangSahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dapat diambil dansah berdasarkansuara setuju sekurangkurangnya

519% (lima puluhsatu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan haksuara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian danpengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;Menetapkan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorumpengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakandalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambatHal 6 dari 28 Penetapan Nomor 341/Pdt.P

/2020/PN Jkt.Utr21 (dua puluh satu) harisejak penetapan ini,ngan jangka waktupemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk waktu haripemanggilan;7) Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ yang diselenggarakan dengankuorum kehadiran kuorum pengambilan keputusan dalam penetapanini adalah sah;8) Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua ataupimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB)PT.Soft Play KGJ berdasarkan penetapan ini;9) Memerintahkan Termohon dan Termohon II untuk hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft PlayKGJ, dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi danDewan Komisaris,dan membawa serta memberikan seiuruhdokumen PT.Soft Play KGJ kepada seluruh pemegang saham;10) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesarRp.1.047.000, (Satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah).10.

Tong HengInvesment Indonesia, maka berdasarkan fakta tersebut Pemohon mempunyaikwalitas sebagai pihak yang oleh undang undang diberi hak untuk dapatmengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 79 ayat (1), (2), (5) dan (6)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa sebagai pemegang saham PT.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ---------------------------------------------------------------------------------------3.

Menetapkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut adalah sah dan mengikat bagi seluruh pemegang saham PT GLOBAL BRIDGE INVESTMENT PROPERTY; ------------7. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah ) ; ---

Makapemegang saham yakni PT Bumi Karya Utama Sejahtera yang diwakili olehDuddy Riswan telah mengajukan permohonan tertulis kepada PT GlobalBridge Invesment Property agar segera melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) ( Bukti P4 ); Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 4 Akta Pendirian PT. Global BridgeInvesment Property Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 yang berbunyipemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggaldengan surat kepada Direksi Perusahaan.

Dasar yang tertuang di Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty nomor 13 tanggal 23 Agustus 2006 mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pertama pada tanggal 16 September 2015 danRUPSLB yang kedua pada tanggal 25 September 2015 namun tidak dihadirioleh saah satu pemegang saham yaitu Kim Jungsun; Bahwa mengingat kebutuhan dan kepentingan perseroan PT Global BridgeInvesment Property saat ini, pemohon telah melakukan pemanggilan RUPSLBterhadap Termohon, Kim Jungsun untuk hadir dalam RUPSLB

Global Bridge Invesment Property untuk menentuanlangkahlangkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana tambahandalam menutup kerugian dan dana tambahan dalam melanjutkan operasionalPEPUSANAGN; ~ nnn nnn enn nnn nen enn nnn tenn ennnnannneenenancnnananennnnsBahwa dengan mengingat kerugian kerugian dan kebutuhan pertambahanmodal dan guna menyelamatkan PT Global Bridge Invesment Property makaPT Global Bridge Invesment Property perlu kiranya untuk melakukan RapanUmum Pemegang Saham Luar Blasa ( RUPSLB

Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ), Pemohon mengajukanpermohonan Penetepan kuorum untuk mengadakan RUPS ketiga melaluiKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin penyimpangan dariAnggaran dasar PT Global Bridge Invesment Property; Bahwa mengingat pentingnya RUPS Ketiga dimaksud diadakan makaberdasarkan pasal 19 ayat (4) Akta Pendirian PT Global Bridge InvesmentProperty perlu ditetapbkan bahwa RUPS dimaksud adalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB

) dan oleh karenanya maka Pemohonmeminta Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan jijin kKuorumkehadiran 2 dari keseluruhan jumlah yaitu sebesar 20.408,5 lembar sahamdan Pengambilan Keputusan Rapat yang didasarkan pada Pasal 86 ayat (5)dan ayat (6) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas untuk mengadakan RUPSLB guna melakukan PengubahanAnggaran Dasar Perseroaing ==s

Arga Kailase yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. Arga Kailase dengan surat No. 67/Pailit/XI/2018 tanggal 28 Nopember2018;Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. Arga Kailase,kemudian kami kembali mengirim surat kepada Direksi PT. Arga Kailaseyang meminta untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang LuarBiasa (RUPSLB) terhadap PT.

permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesual dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.9) Bahwa terkait Termohon dan Termohon II tidak melakukan pemanggilanRUPSLB sampai dengan saat ini, berdasarkan hal tersebut maka kamimengajukan permintaan RUPSLB

ARGA KAELASE yang memintauntuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) terhadap PT. ARGA KAELASE tetapi tidak ada tanggapan;Bahwa atas tidak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut oleh Termohon selaku Direktur dan Termohon II selaku KomisarisPT. ARGA KAELASE, maka Pemohon dalam permohonannya mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Badung untuk memberikan ijin kepada Pemohonmelakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

ARGA KAELASE yang meminta untuk segeramelaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadapPT. ARGA KAELASE dengan surat No. 85/Pailit/XI/2018 tanggal 11 Desember2018, dan oleh karena tidak ada tanggapan dari Direksi PT. ARGA KAELASE,kemudian Pemohon kembali mengirim surat kepada Direksi PT. ARGA KAELASEmeminta untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) terhadap PT.

ARGAKAELASE juga tidak ada tanggapan dari pihak Direksi, padahal pelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut untukkepentingan pemberesan terhadap harta pailit dari SADELI SETIAWAN(Termohon I) dan EVELYNE HARTANTO (Termohon II) yang merupakan direksidan komisaris PT.ARGA KAELASE;Menimbang, bahwa oleh karena SADELI SETIAWAN ( Termohon ) danEVELYNE HARTANTO ( Termohon Il ) adalah sebagai pemilik mayoritas sahampada PT.ARGA KAELASE dan berdasarkan putusan pada Pengadilan Niagapada